Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Walikota kukuhkan PKUB Kota Kupang

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs Daniel Adoe, mengukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang di Aula Sasando Lantai III Kantor Walikota Kupang, Selasa (4/3/2008).
Dalam sambutannya, Daniel Adoe, mengatakan, masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Kupang sangat majemuk dimana terdapat berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang di dalamnya terkandung potensi konflik yang cukup tinggi.
Kemajemukan ini, katanya, kalau dikelola dengan arif dan bijaksana akan menjadi kekuatan yang sangat besar dan dapat mengakselerasi pembangunan di daerah ini.
Menurut Daniel Adoe, pembentukan FKUB Kota Kupang dilandaskaan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum umat beragama dan pendirian rumah ibadah.
Walikota menegaskan, sesuai keputusan Walikota Kupang Nomor 130/KEP/HK/2007 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kupang, ada lima tugas pokok FKUB. Pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat. Kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Kupang.
Keempat, melakukan sosialiasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Kelima, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
Daniel Adoe berharap agar FKUB Kota Kupang mampu mengembangkan faktor-faktor integritas yang ada dalam setiap kelompok etnik dan agama, mewacanakan keragaman etnik dan agama sebagai sebuah potensi nilai tambah pembangunan, menambah kualitas dan kuantitas pertemuan lintas tokoh agama serta mewacanakan program konsep-konsep asimilasi dalam aras praktis.
"Mudah-mudahan FKUB ini benar-benar menjadi salah satu wadah strategis sekaligus menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling belajar mengembangkan diri dari kepelbagaian yang ada, dan mampu membuat kota ini sebagai hunian yang nyaman dan menyenangkan bagi semua orang yang berdiam di dalamnya," kata Adoe. (infokom kota kupang)
PENGURUS FKUB KOTA KUPANG
* Ketua : Pdt. Hendrik NE Malelak, MTh
* Wakil Ketua 1 : Romo Leo Enos Dau, Pr
* Wakil Ketua II: H Muhammad Abdurahman, S.Sos
* Sekretaris : Pdt. Victor Sumlang, M.Th
*Wakil Sekretaris: I Nyoman Ramia
* Anggota: Ngakan Nyoman, S.Th, MA, Pdt. John Messah, Sr. Redempta, CIJ, Pieter da Santo, S.H, Drs. Anton Bele, M,Si, H Muchsin Thalib, S.Pdi, H Amir Kiwang, Pdt. AM Lulan, Sth, Pdt. Ny. ME Bire-Manuain, S.Th, Pdt. Ny H Nalle-Karels, SMTh, Pdt. Jeskiel Hede, STh, MA, Pdt M Lada, STh, M.Si. Read More...

22 BKM dapat bantuan telepon

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menyerahkan bantuan telepon kepada 22 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) penerima dana program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Bantuan ini diharapkan dimanfaatkan seefektif mungkin sesuai tujuan peruntukannya.
Penyerahan bantuan dilakukan pada acara pengukuhan Forum Komunikasi Antara Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM) tingkat Kota Kupang dan Pencanangan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ketiga untuk 22 kelurahan penerima dana P2KP dan BLM tahap pertama untuk 23 kelurahan dana PNPM Mandiri-P2KP di Kantor Walikota Kupang, Selasa (26/2/2008).
"Bantuan berupa dana dan fasilitas telepon ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja dan proses penguatan lembaga kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, kiranya bantuan ini dimanfaatkan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan peruntukannya," kata Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe mengingkatkan.
Adoe menegaskan, bantuan berupa dana hanya merupakan stimulan dan diharapkan tidak menimbulkan efek ketergantungan. "Bagi para penerima dana ini kiranya dapat memanfaatkan dana ini sebaik-baiknya terutama bagi pengembangan atau penambahan modal usaha," pesan Adoe.
Adoe juga mengingatkan agar budaya kerja keras dan ketekunan dalam setiap bidang kehidupan yang digeluti agar bisa diperoleh hasil yang optimal dan mendorong peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik dan mandiri.
Dia mengemukakan, program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Kupang sudah berjalan sekitar satu tahun delapan bulan, ditandai dengan terbangunnnya 45 BKM di setiap kelurahan yang menjadi lokasi sasaran P2KP maupun PNPM mandiri-P2KP.
Terkait pencanangan pelaksanaan bantuan langsung masyarakat tahap III untuk 22 kelurahan penerima dana program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan batnuan langsung masyarakat tahap pertama untuk 23 kelurahan peneriman dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, Daniel Adoe mengharapkan agar BKM lebih berperan membantu masyarakat untuk menggunakan BLM ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperlancar komunikasi dan pelaksanaan tugas BKM. (infokom kota kupang)
Read More...

Ny Helmi Yati pimpin PKK Maulafa

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Ny. Helmi Yati Yohanes dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kecamatan Maulafa menggantikan Ny. Damiana V Lega-Djahari. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Camat Maulafa, Selasa (5/2/2008).
Sebelum melakukan pelantikan, dilakukan serahterima jabatan dari Ny. Damiana V Lega-Djahari kepada Ny. Helmi Yati Yohanes disaksikan Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Welmintje Adoe Benjamin.
Ny Adoe-Benjamin mengatakan, pergantian jabatan dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun sosial masyarakat, merupakan hal yang biasa dan sebagai pemimpin harus siap untuk diganti dan mengganti.
"Janganlah kita melihat pergantian jabatan dari sisi negatif, tapi marilah kita selalu berpikir hal-hal positif karena perpindahan atau pergantian adalah hal yang wajar dan biasa, bukan sesuatu yang luar biasa," kata Ny. Adoe-Benjamin.
Dia menegaskan, hasil Rakernas VI PKK tahun 2005 disebutkan bahwa istri camat harus menjabat sebagai ketua TP PKK kecamatan. "Kalau camatnya seorang perempuan atau belum berkeluarga, maka harus dicarikan orang lain yang bisa membantu camat melalui suatu pemilihan," ujarnya.
"Kesuksesan seorang camat (suami) tidak terlepas dari keberadaan istri dalam hal ini sebagai ketua TP PKK kecamatan dalam melaksanaan tugas dan fungsi sebagai ketua TP PKK kecamatan," tambah Ny. Adoe.
Kepada Ny. Damiana V Lega-Djahari, ketua PKK Kota Kupang menyampaikan terima kasih yang dengan keterbatasannya telah mampu membawa PKK Kecamatan Maulafa untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepada Ny. Helmi Yati Yohanes, katanya, sudah ada tugas berat yang menunggu untuk dilaksanakan guna membangun masyarakat pada umumnya dan keluarga yang sejahtera lahir dan batin.
"Selamat datang dan selamat bekerja dengan tugas yang sangat berat dan banyak yang telah menunggu," ucapnya.
Pelantikan PKK ini dihadiri Camat Maulafa, David Johanes; mantan Camat Maulafa, Ignas Lega, para lurah se-Kecamatan Maulafa beserta ibu, pengurus TP PKK Kota Kupang, dan pegawai di kecamatan setempat. (infokom kota kupang)
Read More...

Dilantik, badan pengurus LPM Alak

Laporan Reddy Ngera, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

ALAK, SPIRIT--Badan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Alak periode 2008-2013 dilantik dan diserahterimakan di Aula Hotel Komodo, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (1/3/2008).
Mantan Ketua LPM Kelurahan Alak, Nikolas Lalus, pada acara itu, mengatakan, kurangnya koordinasi antara para ketua RT/RW, termasuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Alak pada periode lalu, menyisahkan banyak pekerjaan rumah (PR).
Lalus mengatakan, kurang adanya koordinasi antara para ketua RT/RW dan pengurus LPM berdampak pada kurang terakomodirnya persoalan di masyarakat.
"Para ketua RT dan RW terkesan berjalan sendiri tanpa menghiraukan keberadaan LPM. Begitu pula banyak program pemerintah tanpa koordinasi dengan LPM," katanya.
Semasa kepemimpinannya sebagai ketua LPM ada beberapa persoalan masyarakat yang urgen dan sangat mendasar belum dilaksanakan. Masalah air bersih hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar. Keberadaan beberapa sumur bor saat ini, kata dia, dirasakan belum mampu mengatasi kebutuhan masyarakat.
Lalus mengharapkan dalam kepengurusan LPM yang baru ini agar terus memperjuangkan kebutuhan air bersih di Kecamatan Alak.
Ketua LPM terpilih, Simus Baitanu, mengatakan, LPM akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat bila ada kerja sama antara para ketua RT dan RW dan seluruh masyarakat Alak. " Bila kita ingin sukses maka harus ada kerja sama," katanya.
Sementara Camat Alak, Adam Here Wila, S.Sos, mengatakan, suksesnya program pemerintah bila para pengurus LPM beserta seluruh perangkatnya benar-benar menerapkan pemikiran bahwa kepentingan masyarakat harus di atas segalanya. "Jauhkan pemikiran egoisme sempit yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Kepentingan masyarakat banyak harus lebih diutamakan," katanya.
Hadir Danramil Kapten Tanuri, Kapolsek Iptu Agung Budilaksono, Babinsa Serka Wayan Budika dan Dirut Umum PT Semen Kupang, Marsel Godlief Lay, S.H, M.M, anggota DPRD kota, Mexi Pello, Lurah Alak, Yohanis Adu. *
Read More...

Pustu Oesapa, Penfui, Oepoi jadi Puskesmas

Laporan Thomas Duran, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Tiga dari 36 puskesmas pembantu (Pustu) di Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas sejak Januari 2008. Ketiga pustu tersebut masing-masing Pustu Oesapa, Pustu Penfui dan Pustu Oepoi.
Hal ini disampaikan Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas Kesehatan Kota Kupang, Wenseslaus Nahak kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Selasa (4/3/2008). Peningkatan status ketiga pustu menjadi puskesmas ini, menurut Nahak, demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masing-masing wilayah.
Ia mengatakan, Puskesmas Oesapa melayani warga Kelurahan Oesapa, Lasiana, Oesapa Barat dan Oesapa Selatan, dengan jumlah jiwa sebanyak 34.746 orang.
Puskesmas Penfui melayani Kelurahan Penfui, Naimata dan Maulafa, dengan jumlah jiwa sebanyak 15.436 orang, sedangkan Puskesmas Oepoi, kata Nahak, melayani Kelurahan Kayu Putih, Oebufu, Tuak Daun Merah (TDM) dan Liliba dengan jumlah jiwa sebanyak 32.248 orang.
Nahak mengatakan, peningkatan status pustu ini berdasarkan beberapa kriteria, antara lain perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, menurut dia, dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani rata-rata 20.000 jiwa.
Ia juga mengatakan, sejak tanggal 25 Januari 2008, Dinas Kesehatan Kota Kupang telah menempatkan kepala puskesmas dengan personilnya di masing-masing puskesmas.
Puskesmas Oesapa dr.Imelda Damanik sebagai kepala dan 16 personil, Puskesmas Penfui dr. Trio Hardhina dengan 13 personil, serta Puskesmas Oepoi dr. Fransiska Ita Sasi dengan 18 personil.
Dalam waktu dekat, kata dia, akan ditambah tiga dokter baru untuk tiga puskesmas baru ini. Tiga Puskesmas baru ini, menurut Nahak, masih melayani rawat jalan, karena belum ada fasilitas untuk rawat inap termasuk pembangunan gedung. *
Read More...

Warga Oesapa bangun penahan gelombang

Laporan Thomas Duran, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Masyarakat di RT 31,32/RW 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang bersama satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan aparat TNI melakukan kerja bakti bersama di Pantai Oesapa, Kupang, Sabtu (1/3/2008). Mereka membangun penahan gelombang akibat abrasi pantai saat gelombang pasang beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua RT 32/RW 11, Muhamad Hasri, kepada SPIRIT NTT di Pantai Oesapa, Sabtu (1/3/2008), swadaya masyarakat ini adalah bentuk solidaritas yang dibangun oleh warga di pesisir Pantai Oesapa untuk membangun penahan gelombang dengan membeli material berupa pasir dan batu karang serta semen.
Muhamad mengatakan, pasir sebanyak empat truk ini disiapkan untuk membangun tangga pada bagian barat dan sisanya diletakkan di pesisir pantai sebagai penahan gelombang. Hal ini dibenarkan salah seorang warga setempat, Mustakim.
Sementara Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Oesapa, Thomas Isliko pada tempat yang sama, mengatakan, kegiatan ini merupakan swadaya LPM dan masyarakat. Ia mengatakan, pengadaan material dan karung oleh pemerintah kota sebanyak 800 buah. Ke-800 buah karung ini dimanfaatkan untuk mengisi pasir dan kemudian diletakkan di pesisir pantai sepanjang 400 meter.
Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan agenda kerja Pol PP Kota Kupang dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 pada tanggal 3 Maret 2008. Kasat Pol PP, George Tallo, S.H, M.M, di sela-sela kegiatan, mengatakan, kegiatan bhakti bersama ini sudah diprogramkan. *
Read More...

PPK harus pahami rambu-rambu Pilkada

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Bupati Kupang, Drs. Ibrahim A Medah, meminta anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) di daerah itu agar mamahami rambu-rambu pilkada, selain menjalankan peran secara baik dan bertanggung jawab.
Permintaan Bupati Medah ini disampaikan ketika melantik anggota PPK se-Kabupaten Kupang, di Hotel Cahaya Bapa-Kupang, belum lama ini. Bupati Medah meminta agar beberapa masalah yang sering terjadi dalam pilkada selama ini perlu mendapat perhatian antara lain penetapan daftar pemilih tetap kurang akurat, kerawanan dalam kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara serta penetapan pasangan calon terpilih.
Diakuinya, sejak bulan Juni 2005 sampai 24 Januari 2008, dari 340 daerah yang melaksanakan pilkada, 174 daerah terjadi sengketa sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, kata Medah, senantiasa memberikan dukungan dan perhatian agar penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saya berharap agar lembaga-lembaga pemilu yang sudah terbentuk, ataupun akan terbentuk, dapat menjalankan perannya secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan," tegas Medah lagi.
Kemajuan di berbagai bidang kehidupan, lanjut Medah, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui hak-haknya, termasuk hak politik, sehingga sebagai penyelenggara harus berpedoman pada azas penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Jhoni K Tiran, S.H, mengatakan, anggota PPK yang dilantik diambil dari berbagai macam profesi yang memenuhi syarat berdasarkan UU untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Keberadan PPK dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, katanya, merupakan kekuatan hukum, dimana dalam penyelenggaraannya harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Tiran mengingatkan agar anggota PPK benar-benar menghayati, mendalami berbagai peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. (humas kabupaten kupang)
Read More...

Wabup Dula: Segera bayar tunjangan guru

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT--Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch Dula, meminta Dinas Pendidikan Manggarai Barat untuk segera melunasi semua tunjangan kependidikan bagi para guru yang berada di wilayah Manggarai Barat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, Pasalnya, permintaan pembayaran tunjangan kependidikan ini sudah lama dibicarakan, tidak ada alasan untuk ditunda-tunda lagi.
"Saya minta dinas teknis yang menangani soal pembayaran tunjangan kependidikan ini segera membayar. Tidak ada alasan tunjangan para guru yang mengabdi di wilayah Manggarai Barat ditunda-tunda." tegas Wabup Gusti Dula saat memimpin apel rutin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah Manggarai Barat di halaman kantor bupati, Senin (11/2/2008) lalu.
Kendati demikian, pria kalem ini tetap mengharapkan agar dalam pembayaran tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan langkah penertiban administrasi. "Penertiban administrasi sangat penting agar tidak terjadi persoalan dan masalah baru," katanya.
Dikatakannya, tidak hanya tunjangan kependidikan yang harus dibayar tetapi juga semua gaji PNS lainnya yang belum terbayar, termasuk gaji tenaga honorer daerah yang hingga kini belum menerima gaji. "Saya kira tidak hanya gaji para guru saja yang dibayar tetapi semua gaji PNS lainnya yang hingga kini belum dibayar," tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya awal Februari lalu, para guru yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Manggarai Barat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mabar. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar tunjangan kependidikan yang merupakan hak guru yang belum terbayar. (tim infokom)
Read More...

Bupati Pranda lantik empat kepala desa

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT--Bupati Manggarai Barat (Mabar), Drs. Wilfridus Fidelis Pranda, secara maraton melantik dan mengambil sumpah empat orang kepala desa (Lades) di dua kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Welak dan Kuwus.
Terlebih dahulu bupati melantik dan mengambil sumpah Kepala Desa Orong, Kletus Wagur, dan Kepala Desa Gurung, Ferdinandus Okto, keduanya di Kecamatan Welak. Selanjutnya giliran Kepala Desa Compang, Suka Herman Lalu, S.H, dan Kepala Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Silvester Gunas.
Prosesi pelantikan berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Februari 2008 di desa masing-masing kepala desa. Para kepala desa yang dilantik merupakan peraih suara terbanyak dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) di desa masing-masing. Pelantikan berjalan lancar karena proses pilkades tidak menyisakan persoalan.
Kepada para kepala desa yang dilantik, Bupati Pranda menyampaikan pesan yang sama. Dimana intinya para kepala desa yang dilantik harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang. Bahwa proses pilkades telah melalui tahapan demokrasi harus mampu merangkul komponen dalam desa guna mengoptimalkan roda pemerintahan.
Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, kata Pranda, harus bertanggung jawab, rajin bekerja, proaktif dan inovatif serta mampu menunjukkan dedikasi dalam membangun desa.
"Saya harap usai pelantikan ini masing-masing kades menunjukkan kinerja membangun desa," ujar bupati.
Dikatakannya, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan yang mengakomodir semua kepentingan dalam desa. Jangan sampai ada kesan yang dilayani hanya para pendukung semasa pilkades.
"Semua masalah di desa harus bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada pertimbangan lain, kalau memang sudah tidak bisa baru diteruskan ke camat pada level kecamatan," tegasnya.
Bahkan lebih jauh bupati berharap agar semangat gotong royong perlu digalakkan kembali di masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam membangun diri dan lingkungan menjadi sebuah tradisi. Masyarakat desa harus proaktif mendukung program kepala desa, sebab faktor penentu kemajuan desa sangat tergantung partisipasi langsung masyarakat desa itu sendiri.
"Satu kunci kesuksesan pembangunan adalah semangat gotong royong. Jika semangat ini digalakkan kembali, saya yakin pembangunan akan berjalan sesuai harapan kita semua. Tetapi jika tidak, yang kita dapatkan mungkin akan jauh dari harapan kita. Jadi, tinggal Anda pilih yang mana," tegas bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati Pranda memberikan sumbangan bola kaki, bola voli dan net kepada murid SD dan SMP di Kecamatan Welak dan Kuwus. Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Mabar, Ny. Elsye Pranda; Kadis PU, Ir. Petrus Lengo; Kadis Kesehatan, dr I Gusti Harijaya; Kadis Sosial, Thomas Aleks Subino, S.H, serta Kabag Pemdes, Drs. John Jelahu. (tim infokom)
Read More...

Pranda: Tingkatkan kualitas pendidikan

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

LABUAN BAJO, SPIRIT--Bupati Manggarai Barat (Mabar), Drs. Wilfridus Fidelis Pranda, mengatakan, kualitas pendidikan yang telah diraih oleh anak-anak didik yang berada di Manggarai Barat selama ini harus dipertahankan, bila perlu harus ditingkatkan.
Pasalnya, salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah juga diukur dari kualitas pendidikan yang ada. Dan, diharapkan hasil yang dicapai saat ini bukan merupakan hasil maksimal.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Pranda saat membuka rapat koordinasi ujian nasional dan ujian sekolah tahun ajaran 2007/2008 di Aula Youth Centre Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Selasa (26/2/2008).
Dikatakannya, para pendidik harus mempunyai komitmen yang sama untuk mendorong kualitas pendidikan yang ada di Manggarai Barat sehingga persentasi kelulusan tahun ini jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
"Masing-masing guru harus membuat suatu komitmen agar persentasi kelulusan ditingkatkan lagi, baik pada level SLTA maupun SLTP. Dan, khusus guru-guru SLTP untuk mempertahankan peringkat kelulusan yang dicapai, bila perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk SD hasil ujian nasionalnya harus sama dengan hasil ujian sekolah," tegas bupati.
Sementara itu, pada tempat yang sama, Kristina Yayuk, S.Pd, dalam laporan kepanitiaannya mengatakan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi ini untuk menemukan persepsi yang sama akan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tersebut yang ditandai dengan meningkatnya persentasi kelulusan, menyepakati jadwal pelaksanaan ujian sekolah, menyepakati sistem pengawasan ujian dan melakukan verifikasi data yang berpautan dengan pelaksanaan UN/US-UASBN.
Untuk diketahui, kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLTA yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. (tim infokom)
Read More...

Wiston minta dukungan

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

MAUMERE, SPIRIT--Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Wiston Pardamean Simanjuntak, meminta dukungan dari Bupati Sikka, Drs. Alex Longginus, dan masyarakat setempat terkait rencana pembangunan Korem Flores di Ende.
Permintaan dukungan ini disampaikan Wiston di Ruang Kerja Bupati Sikka, Jalan A Yani Maumere, Selasa (4/3/2008). Saat bertemu Bupati Longginus, Wiston didampingi Komandan Kodim 1603 Maumere, Agus Abdulrauf.
Wiston mengatakan, pembangunan Korem di Flores merealisasikan amanat UU, khususnya TNI pada pelaksanaan tugas operasi rutin seorang perwira untuk mengamankan wilayah yang ada di Indonesia, selain bertugas di medan perang.
"Keberadaan TNI jangan dijadikan sebagai sesuatu yang menyulitkan tapi hendaknya dimanfaatkan. Penolakan yang selama ini terjadi tidak dilihat sebagai bentuk penolakan melainkan keinginan masyarakat mendapatkan penjelasan tugas TNI," ujarnya.
Wiston mengharapkan dukungan dari pemerintah di Daratan Flores dengan cara melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pembangunan Korem di Flores.
Menurutnya rencana, pembangunan Korem dilaksanakan tahun ini di Nangaba, Kabupaten Ende. Ende dinilai sebagai wilayah strategis karena berada di tengah Pulau Flores.
"Tujuan kedatangan kami di Sikka untuk meminta pemerintah agar memberikan sosialisasi tentang keberadaan Korem di Flores supaya dipahami masyarakat. Selain itu, ingin melihat dari dekat satuan-satuan kerja Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam menjalankan amanat konstitusi," jelas Wiston.
Masyarakat, katanya, agar memahami reformasi TNI di bidang pertahanan militer. Selain perang, TNI juga melakukan kerja sama dengan pemerintah berkaitan dengan bencana alam, mengentaskan kemiskinan, dan bekerja secara profesional.
"Sesuai kesepakatan dengan pihak pemerintah, Korem dibangun tahun 2008 di Nangaba, kurang lebih sekitar tiga kilometer arah barat Kota Ende. Jangkuan wilayah itu sangat strategis dan di tengah-tengah jantung Pulau Flores," ujar Wiston.
Kehadiran Korem, katanya, bukan untuk menciptakan konflik melainkan untuk membantu dan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah.
Menanggapi Wiston, Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, menjelaskan, bahwa pada dasarnya Pemkab Sikka siap memberikan dukungan terhadap kehadiran korem di Flores. Namun, Longginus juga mengatakan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah setempat juga harus mendapat dukungan dari masyarakat Flores. Terutama masyarakat yang ada di lokasi tempat dibangunnya Korem.
"Pada dasarnya kami mendukung rencana pembangunan Korem di Flores, namun dukungan pemerintah ini juga harus mendapat dukungan dari masyarakat," jelas Longginus. (cipto/humas sikka)
Read More...

DPRD NTT kunjungi korban banjir Benenain

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Tim lintas komisi DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengunjungi para korban banjir Sungai Benenain di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Rabu (20/2/2008).
Tim lintas komisi DPRD NTT itu terdiri dari
Ir. Yucundianus Lepa, M.Si (Wakil Ketua Komisi B); Daniel Taolin, S.E, M.Si (Wakil Ketua Komisi C); Drs. Thomas Taebenu (Anggota Komisi B); Karel Yani Mboeik (Anggota Komisi C); Armindo Soares Mariano (Anggota Komisi D).
Sebelum mengunjungi para korban banjir, tim lintas komisi diterima Wakil Bupati (Wabup) Belu, drg. Gregorius Mau Bili, di ruang kerjanya di Atambua, Rabu (20/2/2008). Saat itu Wabup Mau Bili didampingi Kadis Kimpraswil dan Kadis Sosial Kabupaten Belu Blasius Nahak dan Johanis Bere. Sedangkan anggota Komisi DPRD NTT, didampingi Dinas Kimpraswil NTT.
Kepada Wakil Bupati Belu, tim lintas komisi DPRD NTT mengatakan kehadiran mereka untuk melihat dari dekat bencana banjir yang melanda warga Kecamatan Malaka Barat di Besikama dan akan melanjutkan perjalanan ke sana untuk mendapatkan aspirasi dari para pengungsi secara langsung. Dengan demikian apa yang dibutuhkan masyarakat nantinya disampaikan kepada Pemerintah Propinsi NTT untuk ditindaklanjuti.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Belu mengemukakan bahwa hujan tanggal 16-17 Februari 2008 intensitasnya cukup tinggi, menyebabkan banjir di mana-mana di Belu. Namun yang paling parah terjadi di Besikama, Kecamatan Malaka Barat.
"Sebenarnya banjir yang melanda warga Besikama adalah banjir kiriman dari Kabupaten TTS dan TTU," kata wabup.
Sejak banjir menimpa warganya, kata Wabup Mau Bili, Pemerintah Kabupaten Belu telah mengambil langkah-langkah dengan mendroping bahan makanan berupa satu ton beras dan supermi pada hari kedua pasca banjir. Bantuan disalurkan kepada warga yang pengungsi karena rumahnya terkena banjir.
Selain itu, katanya, pemerintah melalui Dinas Kimpraswil Propinsi NTT telah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan membangun tanggul di daerah yang rawan banjir sepanjang tujuh kilometer pada tahun anggaran 2007 dengan radiaus 25 meter dari tepi kali Benenain. "Kimpraswil NTT juga telah menganggarkan dana pada tahun anggaran 2008 untuk menyelesaikan sisanya pengerjaan tanggul sepanjang empat kilometer. Diharapkan upaya ini dapat mencegah terjadinya banjir untuk memberi rasa aman kepada masyarakat setempat," kata Wabup Mau Bili.
Usai pertemuan di ruang kerja wabup, tim lintas komisi DPRD NTT melanjutkan peninjauan ke lokasi bencana banjir, didampingi Wakil Bupati dan Kapolres Belu serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belu.
Di lokasi banjir, tim DPRD NTT bertatap muka dengan para pengungsi. Pada pertemuan itu Camat Malaka Barat, Remigius Asa menyampaikan laporan tertulis yang ditandatangani Kepala Desa Lasaen, Bernadus Nahak Seran. Dalam laporan itu disebutkan,
jumlah kepala keluarga (KK) yang dilanda banjir sebanyak 78 KK atau 301 jiwa, sementara rumah yang tergenang banjir 110 unit.
Pemerintah agar serius
Kepada tim DPRD NTT, seorang pengungsi, Ny. Sisca, berharap agar Dewan dan pemerintah menangani banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Benenain ini lebih serius lagi. Sebab keadaan seperti ini sudah dialami warga selama tiga tahun terakhir ini. "Pada musim hujan, apa lagi hujan lebat, kami yang berdomisili di lokasi yang rawan banjir ini merasa tidak aman," kata Ny. Sisca.
Usai bertatap muka dengan warga pengungsi, tim DPRD NTT meninjau lokasi yang telah dibangun tanggul, ternyata di lokasi itu tidak terjadi banjir karena terhalang tanggul yang tingginya 2-5 meter sesuai dengan kemiringan tanah. (baky/humas dprd ntt)
Read More...

DPRD-pemerintah ajukan ranperda

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--DPRD NTT dan Pemerintah Propinsi NTT, dalam Rapat Paripurna, Kamis (21/2/2008), sama-sama mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, didampingi Markus Hendrik, yang dihadiri Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, beserta seluruh jajaran eksekutif lainnya.
Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dalam penjelasannya terhadap dua ranperda masing-masing tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatakan bahwa kedua ranperda yang diajukan itu dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang mendasari peraturan daerah lama, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
Ketentuan tersebut, menurut Lebu Raya, kini telah dicabut dan diubah dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah merupakan penjabaran dari Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Ketentuan tersebut kini telah dicabut dan diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Diajukannya ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut Frans Lebu Raya, pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Frans Lebu Raya, diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sedangkan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menurut Frans Lebu Raya, sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah.
Sekretaris Tim Penyusun Ranperda Usul Prakarsa DPRD NTT, Trisna L Dano, SS, dalam laporannya mengatakan bahwa yang mendasari Dewan untuk memantapkan eksistensi dalam menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan memprakarsai sejumlah ranperda telah dilakukan sejak awal tahun lalu. Alasannya, sejumlah permasalahan strategis dalam masyarakat dan pemerintahan belum memiliki payung hukum, seperti pelayanan publik. Untuk itu Dewan mencoba untuk menggagas regulasinya.
Ranperda Usul Prakarsa DPRD NTT tentang Pelayanan Publik, menurut Trisna Dano, disusun dengan memiliki motivasi dasar yang melatarbelakangi pemberian kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah, harus diterjemahkan menjadi kewenangan untuk "melayani" sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan.
Pelayanan publik, katanya, merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Jajaran birokrasi pemerintahan di Propinsi NTT, diakuinya, sesungguhnya secara substansial telah terbangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada tataran implementasinya belum menampakkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. "Secara empirik penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur dewasa ini masih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Dalam pemberian pelayanan masih sering ditemukan keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media massa sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah," katanya.
Trisna menyebut dua variasi pelayanan, yakni pelayanan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti penyediaan jalan, terminal, jembatan, pasar, sekolah, irigasi, rumah sakit, dan pelayanan menghasilkan peraturan (public regulations) berupa mewajibkan penduduk mempunyai akta perkawinan, akte kelahiran, KTP, KK, IMB, dan sebagainya.
Kelemahan dari jajaran aparatur melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah karena kesulitas menjabarkan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Trisna juga menuyebut hal yang mendasari penyusunan Ranperda Usul Prakarsa DPRD NTT tentang Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai di Wilayah NTT, karena Propinsi NTT dengan luas wilayah 247.349,9 km2, 47.349,9 km2 atau sekitar 4.735.000 ha di antaranya merupakan wilayah daratan yang memiliki kurang lebih 307 Daerah aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai di Propinsi NTT memiliki kompleksitas permasalahan.
Ada empat permasalahan mendasar di sekitar DAS. Pertama, laju peningkatan lahan kritis yang kian luas, dimana saat ini telah mencapai 2.195.756 ha atau 46 persen dari luas wilayah NTT. Kedua, menurunnya produktivitas lahan pertanian. Ketiga, menurunnya fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air. Keempat, menurunnya fungsi DAS sebagai penahan laju limpasan permukaan (menurunnya fungsi DAS sebagai penahan laju limpasan permukaan (runb off) terutama ketika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat yang merupakan salah satu ciri utama curah hujan di NTT.
Kondisi ini telah mengakibatkan sebagian besar tutupan lahan sudah terkuras atau terbuka yang pada gilirannya akan menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai, sehingga banjir dan tanah longsor tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia. (gaa/hms dprd ntt)

Tallo: Pemerintah termotivasi

SIDANG Paripurna DPRD NTT, Senin (25/2/2008), berjalan baik dan sukses. Rapat dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Dewan, Drs.Kristo Blasin, dihadiri Sekda NTT, Dr. Ir. Djamin Habib, MM.
Rapat ini beragendakan, pertama, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda. Kedua, penyampaian pendapat Gubernur NTT terhadap Ranperda Prakarsa DPRD. Ketiga, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD tentang menerima/menolak ranperda prakarsa menjadi ranperda DPRD.
Keempat, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus Ranperda dan pansus yang menangani masalah KM Nangalala dan KM Nembrala.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPDI, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PDS, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan NTT, masing-masing menyampaikan pandangan umum fraksinya mengenai dua ranperda yang diusulkan oleh kepala daerah dan dua ranperda usul prakarsa DPRD.
Ranperda-ranperda tersebut adalah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dua Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD NTT, yakni Ranperda Pelayanan Publik dan Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Wilayah NTT.
Untuk diketahui bahwa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan penyampaian pendapat Gubernur NTT terhadap ranperda usul prakarsa, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan DPRD Propinsi NTT Nomor 22 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD NTT dan Peraturan DPRD NTT Nomor 01 Tahun 2006, pasal 123 ayat (1) menegaskan bahwa penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap Ranperda yang berasal dari Kepala Daerah; ayat (2) penjelasan dalam rapat paripurna oleh Pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD terhadap ranperda usul prakarsa.
Untuk memenuhi pasal ini, Kamis (21/2/2008) telah dilakukan penjelasan pemerintah terhadap dua ranperda masing-masing tentang Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sedangkan Tim Pengusul Ranperda Prakarsa DPRD menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda Pelayanan Publik dan Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Wilayah NTT.
Rapat yang digelar, Senin (25/2/2008), merupakan pembahasan tahap II sesuai amanat pasal 124 Peraturan Tata Tertib DPRD NTT ayat (a) butir 1, yakni pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna oleh para anggota yang membawa suara fraksi terhadap ranperda. Setelah dilakukan pandangan umum fraksi, maka tahapan pembicaraan selanjutnya adalah jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota fraksi, yang akan digelar Jumat (29/2/2008).
Setiap fraksi melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan pandangan umum fraksinya, yang pada umumnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur NTT dan Tim Pengusul Ranperda Usul Prakarsa DPRD NTT yang telah mengajukan masing-masing dua Rancangan Peraturan Daerah. Terhadap ranperda ini setiap fraksi menyetujui dan menerima untuk dibahas lebih lanjut oleh Dewan bersama Pemerintah.
Bersamaan dengan penyampaian pandangan umum fraksi, Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H melalui Sekda NTT, Dr. Ir. Djamin Habib, MM menyampaikan pendapat gubernur terhadap Ranperda prakarsa DPRD NTT.
Dalam pendapatnya, Gubernur NTT mengingatkan bahwa ranperda usul prakarsa DPRD tersebut tidak sekadar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dan, yang paling penting untuk diperhatikan adalah kewenangan Pemerintah Propinsi yaitu pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan urusan yang bersifat lintas sektor.
Pemerintah sependapat dengan DPRD bahwa solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan yang strategis perlu dilegitimasi dengan suatu regulasi dalam hal ini peraturan daerah agar mempunyai kepastian dan kejelasan dalam penerapannya. Pemerintah sungguh termotivasi dengan kehadiran rancangan peraturan daerah ini.
Sesuai esensinya bahwa kehadiran pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas, murah, tepat waktu dan bertanggung jawab berdasarkan bobot dan besaran kewenangan yang dimiliki. (gaa/hms dprd ntt)

Read More...

DPRD NTT pantau Jembatan Tarmanu

Laporan Marsel Ali, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT--Sejak hari Selasa (4/3/2008), DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan staf pada Sub Dinas Bina Marga Propinsi NTT meninjau kerusakan jembatan Tarmanu di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan ini mengalami kerusakan cukup parah. Panjang patahan jembatan itu mencapai lima belas meter dengan kedalaman kurang lebih tujuh meter. Saat ini, lokasi yang rusak membentuk kali yang sebelumnya merupakan pangkuan jembatan.
Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Bina Marga pada Dinas Kimpraswil NTT, Ir. M Ali Arifin, M.Si, mengatakan hal ini ketika dihubungi Pos Kupang melalui handphone-nya, Rabu (5/3/2008). Ia mengatakan bahwa kunjungan ini diharapkan memberi dampak terutama perbaikan agar jalur transportasi ke sana lancar kembali.
Kerusakan itu, kata Arifin, sudah berlangsung dua pekan terakhir menyusul hujan lebat mengguyur wilayah itu. Sebagian warga di Amfoang mengambil jalur alternatif ke Kupang melalui Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) atau jalur laut.
Dikatakannya, pada tanggal 27 Februari 2008, ia bersama lima anggota DPRD NTT ke lokasi meninjau jenis kerusakan jembatan itu. Saat itu, tidak satu pun kendaraan roda empat yang bisa lewat. "Saya sudah pulang dari sana. Kerusakan jembatan sangat parah. Sebetulnya, kimpraswil telah membuat pengamanan agar bisa terhindar dari bencana itu, namun banjir ternyata lebih ganas sehingga menimbulkan kerusakan di luar perkiraan," ujarnya.
Sebelum tiba di lokasi, tambahnya, "Kita juga harus bisa mampu melalui sungai sebanyak 20 kali. Itu berarti, mendatangi lokasi bukan pekerjaan gampang dalam kondisi cuaca seperti saat ini."
Langkah yang akan ditempuh, kata dia, dinas berupaya membuatkan jalan alternatif di jembatan itu. Namun biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 500 juta. "Jumlah ini relatif besar. Namun bagaimana pun juga, jembatan tersebut merupakan penghubung satu-satunya sehingga harus segera ditangani," katanya. *

Read More...

Purna bakti

Oleh John Oriwis

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

DEDE Teke duduk sendiri dengan matan weran du bulak. Melamun jauh, tida tau lagi pikir apa. Dasar kepala desa yang suka piker masalah di desa. Seberapa saat kemudian, Dede Poi muncul.
"Beh Teke, ge kau duduk sendiri juga bisa? Piker apa moan desa?" tanya Poi habis bikin Teke kaget bukan main.
"Eehh, kau. Saya kira sapi, ternyata kawanku Poi. Inikah teman lagi piker hari tua. Suda berpulu tahun jadi kepala desa, besok lusa dapat uang pensiun tiap bulan bae," curhat Teke.
"Bega eja, jadi dari tadi kau piker itukah? Aduh, saya kira kau dudu piker bagemana cara ajak masyarakat supaya kerja bhakti kasih bersih saluran got, kasih hijau di sumber mata air, atau buat cara supaya jangan lapar. Kau mala piker dana purna bakti lagi. Itu gampang," jelas Poi.
"Gampang bagemana kawan? Kalo omong dengan kau baa, semua kau bikin gampang. Enak-enak saja," cari tau Teke.
"Supaya tetap dapa doi, kau te harus jadi kepala desa terus. Paling begitu saja suda," jelas Poi.
"Jjadi itu suda ka jalan keluar? Masa jadi kepala desa terus," potong Teke.
"Oiya ka teman, jadi kepala desa sampe mati. Supaya kalo dapat ucapan terima kasih sebagai kado purnabhakti, kau suda ada di lobang kubur ka. Jadi ucapan terimakasih te kau tida dengar lagi," jelas Poi lagi.
"Orang omong purna bakti waktu kita masih hidup, kau omong waktu mati. Kau gila ka apa?" protes Teke. "Kau kalo piker begitu kita tida maju maju. Purna bakti untuk kami kepala desa juga harus ada ko. Apalagi kami kades yang paling dekat dengan masyarakat, paling sukses bikin desa maju. Kalo sekertaris desa bisa jadi PeeNeS, kami kepala desa te paling tida dapat uang pensiunan sebagai mantan kepala desa, paling tida tiap bulan dapat satu juta selama nafas masih berhembus," harap Teke sang Kades Wolololoha.
Yang Teke harap itu benar juga, habis mereka tu juga punya jasa te untuk desa. Justru mereka yang paling dekat dan yang paling kepala sakit hadapi masyarakat. Kalo Sekdes jadi PeeNeS, kenapa Kades tida bisa dapat ucapan terima kasih, dengan uang purna bakti.
Ini ide memang benar-benar gila, tapi ternyata para kepala desa manaruh harap supaya uang pensiunan habis purna bakti itu mereka juga dapat, biar seloo (sedikit) saja juga bae.
Terus Ama Plete bilang, "Itu bagus juga, nanti kami pikirkan sampai sekarang." *
Read More...

Profil Desa Tanaduen Sikka

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

* Bidang kelautan dan pertanian
Di bidang kelautan dan perikanan, masyarakat Tanaduen telah membentuk kelompok nelayan, namun belum dilengkapi fasilitas yang memadai. Di Tanaduen, saat ini baru memiliki satu kapal penangkap ikan dan tiga sampan tanpa mesin motor pendorong. Padahal potensi laut di wilayah utara Desa Tanaduen sangat menjanjikan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.
Untuk alasan inilah, masyarakat kembali berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian berupa modal usaha. Bayangkan, tanpa dilengkapi fasilitas melaut yang memadai saja, para pelaut dalam setahun bisa memperoleh hasil 3-4 ton ikan ukuran kecil dan 200 kg hingga satu ton ikan besar. Dengan jenis ikan yang beragam dan beraneka jenis, dengan kondisi seperti ini wilayah laut Tanaduen dapat dikategorikan belum dikelola maksimal, apalagi budidaya rumput laut di wilayah ini belum tersentuh masyarakat.
Seperti daerah lainnya di Sikka, untuk menambah sumber perekonomian, ibu-ibu
rumah tangga di Tanaduen membuka usaha kerajinan tangan, menenun kain. Selain usaha kecil menenun, masyarakat setempat juga menggelar usaha produksi minuman keras lokal, moke (arak).
Patut diakui bahwa masih banyak potensi sumber daya alam Desa Tanaduen yang belum dikelola maksimal karena rendahnya SDM dan belum tersedianya modal pinjaman. Untuk itulah masyarakat berharap agar ke depan masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah dalam mengembangkan usaha/industri rumah tangga. Seperti industri makanan ringan dengan bahan dasar dari makanan lokal yang ada, antara lain pembuatan kecap air kelapa, pembuatan minyak kelapa, pembuatan dodol pisang dan berbagai jenis industri rumah tangga yang belum tersentuh.
* Sarana dan prasarana
Untuk melayani kebutuhan kesehatan, di Desa Tanaduen terdapat satu puskesmas pembantu, dilayani dua orang bidan, satu menteri kesehatan dan seorang dukun terlatih. Namun karena kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup memrihatinkan, di desa yang terdapat Gereja St. Yoseph Freinademetz Bolawolon ini, juga terdapat sedikitnya 80 bayi gizi kurang, 8 gizi buruk dan 68 bayi gizi baik.
Di bidang pendidikan, Desa Tanaduen baru memiliki dua unit sekolah dasar, yakni SD Blatat dan Sekolah Kaki Bolawolon.
Rata-rata penduduknya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, karena setelah tamat SD banyak para pelajar yang harus melanjutkan pendidikan di tingkat SMP yang letak sangat jauh dari wilayah Desa Tanaduen, anatara lain sekolah lanjutan tingkat pertama yang ada di Kecamatan Kewapante, SMP Ili maupun melanjutkan pendidikan di Maumere.
Karena jauhnya jarak dan perlunya biaya ekstra transportasi pulang pergi sekolah, membawa dampak pada meningkatnya angka droup out (DO). Ada pula para pelajar yang harus meninggalkan bangku sekolah setelah menerima komuni suci pertama. Ini adalah sesuatu yang patut kita sesalkan.
Untuk itu ke depan, pemerintah perlu mendirikan satu unit SMP di wilayah Desa Tanaduen. Hal ini penting bukan saja untuk melayani anak peserta didik yang ada di Tanaduen tapi juga untuk peserta didik yang ada di desa sekitarnya.
Kebutuhan lain yang juga perlu mendapat perhatian dan penyelesaian dari pemerintah adalah masalah air bersih. Hingga saat ini masyarakat masih mengonsumsi air sumur maupun air hujan yang ditampung di BPAH yang ada. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di musim panas, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli satu tengki air dengan harga dari Rp. 75.000.- hingga Rp 100.000.- per 5.000 liter.
Selain masalah air bersih, masalah penerangan, jalan tranpsortasi antar dusun, saluran air (got permanen), penerangan listrik dan bantuan modal untuk usaha kecil sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain kebutuhan ini, masyarakat juga membutuhkan peran PPL atau pihak terkait lainnya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat perihal teknik pengolahan lahan kering dan beternak secara modern. (djo/cipto/*/bersambung)
Read More...

Camat Doreng berkantor di ruang tamu

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

MAUMERE, SPIRIT-- Sejak Juli 2007, Camat Doreng, Hilarius Heling, B.A, bersama sepuluh orang stafnya, menggunakan ruang tamu rumah seorang warga sebagai kantor untuk melayani masyarakat.
Hal ini disaksikan SPIRIT NTT ketika mengikuti kunjungan kerja Tim V DPRD Sikka ke Kecamatan Doreng, Rabu (20/2/2008). Kunjungan Dewan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Doreng terkait Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Sikka periode 2003-2008 dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2007.
Untuk bertatap muka dan berdialog dengan Tim V DPRD Sikka yang terdiri dari Petrus Djelalu, Arnoldus Donde Conterius, Gabriela Mako dan Patric da Silva, pihak kecamatan terpaksa menggunakan teras kantor yang adalah rumah milik Elias Lusi.
Luas teras ini pun tidak sanggup menampung jumlah peserta pertemuan yang terdiri dari para kepala desa, pengurus BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para guru di Kecamatan Doreng.
"Saya berharap agar pada tahun anggran 2008, Kecamatan Doreng dan beberapa kecamatan pemekaran lainnya sudah dapat menikmati fasilitas yang lebih baik dan lebih memadai dari yang ada saat ini," kata Heling kepada Tim V DPRD Sikka.
Saat ini, kata Heling, pihak Kecamatan Doreng berkoordinasi dengan warga setempat sedang membangun kantor darurat. Kantor ini menggunakan bahan bangunan lokal, seperti bambu dan kayu seadanya.
Di ruang tamu yang berukuran 3x7 meter itu, aparat kecamatan beraktivitas melayani masyarakat. Menurut Heling, penggunaan ruang tamu pada rumah milik Elias Lusi tersebut sudah dilakukan sejak Kecamatan Doreng diresmikan Juli 2007 sebagai kecamatan sendiri, lepas dari Kecamatan Induk, Bola.
Di ruang kantor itu baru tersedia lima meja kerja, kursi dan dua mesin ketik. Sementara jendela yang ada baru terpasang jeruji pengaman, kaca jendela belum dipasang. Tidaklah mengherankan jika sesewaktu berkas-berkas surat berhamburan ke lantai tanah akibat ditiup angin.
Karena belum tersedianya rumah dinas, aparat kecamatan terpaksa harus pulang pergi Doreng Maumere yang jaraknya mencapai 40-an kilometer dengan lama waktu perjalanan menggunakan sepeda motor sekitar satu setengah jam.
Masalah lain yang dihadapi selama memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah penggandaan surat, penerangan dan kondisi jalan antar desa dan ibu kota kecamatan yang sangat memrihatinkan.
"Selain kondisi jalan yang rusak, yang juga menghambat kelancaran pelayanan adalah masalah penerangan dan penggandaan surat," jelas Heling.
"Kami harapkan tahun ini dan tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sikka harus memberikan perhatian terhadap wilayah kecamatan yang baru dimekarkan," ujar Heling.
Untuk diketahui, selain Kecamatan Doreng, kecamatan lain yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten adalah Kecamatan Mapitara, Tanawawo, Waiblama, Hewokloang, Koting, Kangae, Alok Barat dan Alok Timur.
Kepada TIM V DPRD Sikka, Hilarius Heling juga menginformasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. Antara lain masalah jalan yang mengalami rusak berat dan butuh perbaikan segera serta masalah penerangan dan berbagai hal lainya. (djo/humas Sikka)
Read More...

Warga minta dana PKH dipadatkaryakan

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

MAUMERE, SPIRIT--Warga Kecamatan Kewapante meminta agar pemanfaatan dana bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Prgram Keluarga Harapan (PKH) supaya dimanfaatkan dengan pola padat karya.
Permintaan ini disampaikan Kepala Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Paulus Papeng, kepada Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, ketika berdialog pada acara peluncuran perdana dana bantuan bagi RTSM- PKH di Aula Kantor Desa Ian Tena, Selasa (25/2/2008).
Menurut Paulus Papeng, kondisi pertanian dan perekonomian masyarakat saat ini sangat memrihatinkan. Untuk itu, dia berharap agar setiap masyarakat yang ada patut dikategorikan sebagai RTSM, selain guru dan pegawai. Karena itu, Paulus menganjurkan agar penggunaan dana RTSM-PKH sepantasnya digunakan melalui pola padat karya sehingga dana yang ada dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada.
Paulus menjelaskan, melalui pola padat karya, selain dana tersebut dirasakan masyarakat umum, juga kesadaran masyarakat untuk bekerja gotong royong kembali ditumbuhkembangkan.
Menanggapi permintaan Kades Ian Tena,
Bupati Sikka, Alex Longginus menjelaskan bahwa pelaksanaan pengucuran dana RTSM
sesuai ketentuan yang ditetapkan dari pusat. Namun, katanya, aspirasi dan harapan masyarakat agar dana PKH ini digunakan dengan pola padat karya akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Sosial Sikka, Gregorius Rehi, S.H, dalam laporannya mengatakan lokasi uji coba pelaksanaan program keluarga harapan di Sikka dilakukan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Talibura, Kewapante, Maumere, Nita dan PaluE.
Menurutnya, penetapan peserta program keluarga harapan ini sangat selektif baik pada saat pendataan validasi maupun verifikasi. Proses penentuan peserta didata oleh BPS Sikka, berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, dengan jumlah 8.110 RTSM dari lima kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Talibura 3326 RTSM, Kewapante 2468 RTSM, Maumere 610 RTSM, Nita 1027 RTSM dan PaluE 679 RTSM.
Jumlah RTSM ini, katanya, divalidasi lagi oleh tenaga pendamping PKH. Hasilnya, terdapat 397 RTSM dikategorikan bukan sebagai rumah tangga sangat miskin karena tidak memenuhi syarat. Sementara yang memenuhi persyaratan sebanyak 7709 RTSM.
Rehi mengatakan, RT yang tidak terkategori sangat miskin karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tidak terdapat ibu hamil, balita dan anak usia sekolah yang berusia 6 - 17 tahun atau wajib belajar sembilan tahun. Selanjutnya yang tidak memenuhi persyaratan adalah keluarga mampu atau PNS dan aparat desa, alamat tidak jelas atau pindah alamat dan ditemukan di desa-desa adanya RTSM yang tidak terdata.
"Penentuan rumah tangga sangat miskin ini dilakukan oleh pemerintah pusat bukan di dinas propinsi maupun kabupaten," kata Rehi.
Dijelaskannya, verifikasi dilakukan di pusat dengan mengeluarkan kartu bagi RTSM sebanyak 8035 kartu, termasuk di dalamnya jumlah RTSM yang diexit sebanyak 332 RTSM. Rehi juga menjelaskan bahwa hingga penerbitan kartu RTSM terdapat sejumlah desa yang menolak PKH. Antara lain Desa Baobekor dan Desa Koting D, Kecamatan Koting sebanyak 60 RTSM serta Desa Permaan, Kecamatan Alok terdapat tujuh RTSM. Dijelaskan Rehi, kartu RTSM dari desa yang menolak program ini dikembalikan ke pusat.
Dengan demikian, katanya, total RTSM yang berhak menerima bantuan bagi RTSM-PKH sebanyak 7638 RTSM. Dengan nilai uang Rp 2.638.000.856,00 untuk satu triwulan.
Dirincikannya, Kecamatan Talibura 3183 RTSM, Kewapante 2283 RTSM, Maumere 511 RTSM, Nita 993 RTSM dan Kecamatan PaluE 679 RTSM.
Pelaksanaan peluncuran dana bagi RTSM melalui PKH, selain dilakukan di Kecamatan Kewapante juga telah dilakukan di Kecamatan Nita, Talibura dan Kecamatan Maumere serta Kecamatan Palue. (djo/humas Sikka)

Read More...

Simalakama perampingan struktur jabatan pemda

Oleh Samsul Wahidin *
Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

* Pusat jangan paksakan kehendak
Perampingan birokrasi pemerintahan bak simalakama. Di satu sisi, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah merupakan tuntutan untuk menuju pada kelembagaan dan performance aparat profesional sebagai profil manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.
Konsekuensinya, akan banyak pejabat, khususnya eselon III, yang kehilangan jabatannya. Pada tingkat propinsi, eselon itu meliputi kepala kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tingkat Propinsi. Tingkat kabupaten/kota meliputi kepala kantor, camat, dan kepala bagian.
Kebijakan itu sebenarnya sejalan dengan fungsionalisasi berbagai jabatan yang dirintis sejak 1990-an lalu. Dunia pendidikan telah memulainya dengan menerapkan prinsip pencapaian golongan fungsional tertentu melalui sistem kredit point yang memandang jabatan struktural terpisah, dalam arti bisa saja diduduki orang yang mempunyai jabatan fungsional rendah.
Kebijakan yang sama juga diterapkan pada sektor lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga di lingkungan informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Namun, hal itu sulit diterapkan pada birokrasi pemerintahan dalam negeri karena sudah sedemikian mengguritanya organisasi pada departemen tersebut sehingga menyangkut berbagai sisi lain yang semakin kompleks.
Konsekuensi praktis dari penerapan PP baru itu, misalnya, di Jawa Timur hanya akan ada 29 dinas daerah provinsi yang tentu berimplikasi pada daerah kabupaten/kota. Padahal, sekarang ada sekitar 58 dinas. Semestinya hanya ada 10 dinas (vide pasal 5 ayat 5 PP No 8 Tahun 2003). Di propinsi lain, juga tidak jauh dari itu.
Secara sederhana, banyak pejabat yang selama ini menempati kursi kepala akan kehilangan jabatannya dengan berbagai konsekuensi finansial, psikologis, sosial, dan bahkan kepribadian.
Beban kerja birokrasi
Kondisi obyektif menunjukkan, selama ini beban kerja yang diatur berdasar standar tertentu sebenarnya tidak terpenuhi. Artinya, suatu urusan tertentu yang cukup dilaksanakan satker (satuan kerja) - bahkan bersifat temporer karena pertimbangan jenjang kepangkatan dan lain-lain- harus dilaksanakan suatu dinas. Hal itu membuat birokrasi menjadi gemuk dan tidak efektif. Akibatnya, tentu terjadi pemborosan anggaran yang semestinya bisa dihindari.
Contoh konkret, pada suatu daerah kabupaten di luar Jawa hanya ada sekitar 100 mobil dan tidak sampai seribu kendaraan bermotor, tetapi "dipaksakan" ada Dinas Perhubungan. Akibatnya, banyak pekerjaan yang semestinya tidak ada lalu diadakan.
Akibat lebih lanjut, urusan yang semestinya bisa dikerjakan satu orang dikerjakan tiga orang atau lebih. Demikian pula, level yang semestinya cukup pada eselon bawah, karena tuntutan organisasi, mesti ditangani level di atasnya.
Ihwal kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu pada masa lalu diatur dengan PP No 25/2000 yang tetap dijadikan sebagai acuan. Meski, UU pokoknya sudah berganti dari UU No 22/1999 ke UU No 32/2004 dan sekarang sudah diwacanakan untuk diganti kembali, menyusul bagian pencalonan independen untuk jabatan kepala daerah.
Secara praktis, ada lima motivasi yang mesti dilakukan dalam perspektif profesionalisme atas organisasi yang lebih efektif dan efisien dengan mengacu pada beban kerja birokrasi pemerintahan daerah.
Pertama, penataan kelembagaan daerah yang secara praktis bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki atas dasar UU. Penataan menjadi kata kunci ketika birokrasi ternyata lebih menitikberatkan pada komitmen "memberikan pekerjaan" dibandingkan dengan "melaksanakan pekerjaan" yang sebenarnya tidak ada kemudian diada-adakan.
Kedua, melakukan pengisian struktur atas dasar the man on the right place. Selama ini, jabatan-jabatan yang ada diduduki orang-orang yang memang secara struktural tidak mungkin diletakkan pada tingkat lebih bawah karena prinsip birokrasi menyatakan, menurunkan jabatan itu berarti sebagai bentuk penghukuman. Juga, atas dasar balas jasa, khususnya jasa ketika mengantarkan seseorang menjadi kepala daerah.
Ketiga, motivasi untuk penyusunan anggaran yang sesuai dengan keperluan operasional, terutama yang bisa menjaga keseimbangan kewenangan antara pusat-daerah. Sudah menjadi kendala umum, hampir semua perda bermasalah selama ini menyangkut soal pungutan yang dinilai menyalahi peraturan perundangan di atasnya.
Keempat, motivasi untuk dapat secara cerdas menggali potensi daerah yang akan dijadikan sebagai sumber pendapatan asli derah (PAD). Sisi itu bersifat sensitif sehingga pemerintah daerah menjadi salah tingkah dan salah kaprah ketika pada satu sisi ada keharusan untuk menggali potensi PAD, tetapi pada sisi lain bertabrakan dengan pungutan yang sudah dilegitimasi pusat.
Kelima, adanya motivasi untuk lebih memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ternyata, idiom bahwa masyarakat lebih banyak melayani pejabat dibandingkan sebaliknya banyak benarnya.
Perampingan birokrasi
Selama ini pengaturan mengenai organisasi perangkat daerah itu didasarkan pada PP No 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang secara umum terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah sesuai dengan kenyataan praktis, dan badan serta kantor yang secara struktural bisa menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah.
Ada satu klausul (penjelasan pasal 1 ayat (2)) yang masih memberikan keleluasaan kepada daerah yang berlindung di balik "kesesuaian dengan kebutuhan daerah" menyebabkan membengkaknya jabatan di daerah sehingga tidak proporsional lagi.
Kendati PP No 8/2003 itu secara substansi sudah membatasi jumlah, jenis, dan unsur organisasi, hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih besar campur tangan pusat yang mendominasi kinerja perangkat daerah sehingga menghambat kinerja perangkat yang sesuai dengan kenyataan praktis di daerah. Hal itu merupakan bentuk intervensi, bahkan arogansi pusat, yang tidak sejalan dengan makna otonomi daerah.
Idealisme dari PP No. 41/2007 sejatinya ingin konsisten dengan profesionalisme yang didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Namun, ada satu poin yang perlu dipertimbangkan secara cermat, yaitu tentang heterogenitas daerah yang secara objektif masih ada rentang persepsi cukup dalam antara pusat dan daerah.
Idealisme awal untuk tetap secara proporsional membagi kewenangan antara pusat-daerah dalam kerangka otonomi daerah harus tetap dipertahankan. Idealisme untuk bertanggung jawab mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kenyataan objektif di daerah atas dasar aspirasi masyarakat setempat perlu dijadikan dasar untuk penguatan birokrasi di daerah.
Pusat jangan memaksakan kehendak. Hal itu berarti, PP tentang struktur organisasi pemda tersebut harus dikaji kembali sebelum diterapkan. *
* Penulis, guru besar Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang (Sumber: jawa pos dotcom)
Read More...

Sertifikasi guru, perlu atau tidak?

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

PROGRAM sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejauh ini belum menampakkan filosofi dan orientasi yang jelas. Akibatnya, perdebatan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan alias LPTK dan Akta IV seperti tidak menemukan kepastian.
Bahkan, pimpinan sejumlah LPTK mengaku pesimistik bahwa sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Tanpa arah yang jelas dan tujuan terukur, niscaya kegiatan ini akan sia-sia.
Gagasan utama di balik pendidikan profesi guru adalah peningkatan mutu dan pembaruan pendidikan nasional. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagai suatu kesatuan upaya pemberdayaan guru.
Maka, program sertifikasi seharusnya tidak dipandang sekadar legalisasi untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi lebih sebagai upaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru diyakini tidak secara otomatis menjadi baik dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam bentuk pendidikan profesi.
Guru sebagai profesi
Pendidikan profesi guru mengasumsikan bahwa model penyiapan tenaga kependidikan yang diandalkan selama ini sudah tidak memadai lagi sehingga memerlukan pembaruan. Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus secara nyata menunjukkan langkah-langkah kemajuan dalam peran guru sebagai sebuah profesi.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah guru profesional macam apakah yang hendak 'dicetak' lewat pendidikan profesi dengan 36-an SKS tersebut? Apakah guru-guru dipersiapkan untuk mengantar murid-murid lulus ujian nasional ataukah mereka dipersiapkan untuk mengembangkan potensi murid menjadi good citizen, dan insan paripurna? Di manakah perbedaan mereka dengan guru-guru yang ada sekarang atau dengan diri mereka sendiri sebelum memasuki ôsalonö profesionalisme itu?
Ketika persoalan ini tidak cukup terang, maka pendidikan profesi guru patut menimbulkan keraguan dan pesimisme karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan tangible kecuali selembar kertas bernama sertifikat.
Pendidikan profesi guru harus mampu menjawab problem spesifik keguruan. Persoalan kronis keguruan kita, seperti dituturkan Beeby (1975), adalah 'praktik kelas' yang membosankan. Guru-guru menerangkan pelajaran dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas pada buku teks yang dimilikinya. Andalan lain mungkin sisa-sisa ingatannya dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di sekolah.
Setelah menguraikan sesuatu masalah, mereka menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk mendiktekan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu murid menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari murid dan menjadi bahan ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia membantu menumbuhkan potensi seorang murid, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya.
Pentingnya mempersoalkan penampilan dan kemampuan guru karena merekalah tokoh utama yang mengantar proses pencapaian hierarkis tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional. Penampilan seorang guru di dalam praktik kelas ditentukan oleh konsep yang dimilikinya tentang pembelajaran.
Pilihan metode bukan sekadar persoalan penyesuaian teknis terhadap topik yang akan disampaikan, melainkan berakar pada cara pandang terhadap manusia (anak) dan bagaimana cara mereka berkebudayaan. Apabila seorang guru memandang anak sebagai makhluk ôkosongö dan berkembang secara mekanis, maka ia cenderung memilih mengajar dengan pendekatan pedagogis dengan metode menuang air ke dalam botol (banking system).
Sebaliknya, jika anak dianggap sebagai ciptaan yang berpotensi dan berkembang dinamis, maka yang dipergunakan pendekatan andragogis dengan model pembelajaran dialogis. Tetapi, di Indonesia, kebanyakan guru tidak memiliki pandangan apa-apa tentang anak sehingga yang terjadi adalah 'ritual' pembelajaran tanpa kerangka dan jiwa.
Dewasa ini, metodologi pembelajaran mengalami perkembangan sangat pesat. Kemajuan di dalam psikologi kognitif dan psikologi belajar yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi telah mendorong dipergunakannya konsep- konsep baru dalam model pembelajaran.
Misalnya, perubahan konsep mengajar (teaching) menjadi pembelajaran (learning), perluasan definisi kecerdasan dari yang cenderung kognitif ditandai IQ (intelligence quotion) kini berkembang menjadi kecerdasan emosional (emotional quotion/ EQ) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotion/SQ), serta kecerdasan majemuk (multiple intelligence).
Di dalam model pembelajaran pun istilah-istilah baru bermunculan, seperti learning revolution, accelerated learning, quantum learning/teaching. Sayangnya, perkembangan ini belum menyentuh kelas-kelas sekolah kita. Maka, salah satu peran penting pendidikan profesi guru adalah menjembatani kesenjangan ini.
Guru yang dinamis
Pendidikan profesi guru harus dirancang berbeda dengan model pembelajaran di Akta IV, S1, dan S2 keguruan. Pendidikan profesi guru bukan menghasilkan saintis pendidikan dan keguruan, melainkan mendidik seseorang siap dan mahir menjalankan profesinya, seperti pendidikan kepaniteraan (coass) dokter yang siap menangani pasien setamat dari pendidikannya.
Sehubungan dengan waktu yang relatif singkat, maka kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan personal seperti tersebut di dalam UU Guru dan Dosen harus diterjemahkan secara obyektif-terukur dan disampaikan secara praktikal. Apabila guru yang ingin dihasilkan adalah guru dinamis yang dapat mengatasi problem klasik praktik kelas, beberapa usulan dapat dipertimbangkan dalam merancang kurikulum pendidikan profesi guru sebagai berikut.
Pertama, pada masa awal pendidikan diperlukan adanya semacam pelatihan penyadaran profesi yang bertujuan membangun paradigma baru dan ideologi pendidikan serta kebanggaan profesi. Pilihan profesi harus diberikan fondasi filosofis yang terhubung dengan eksistensi dan misi hidupnya. Korelasi ini akan melahirkan motivasi dan energi besar bagi guru dalam menjalankan tugasnya.
Kedua, pembelajaran di kelas disusun tidak berdasarkan pada subject matter (mata pelajaran), tetapi disusun per topik sesuai target sasaran yang diinginkan. Ini penting untuk menghindarkan pendekatan 'sistematika-akademis' yang cenderung membahas banyak hal yang kurang signifikan.
Ketiga, pendekatan dan metode yang dipergunakan selama masa pendidikan profesi guru hendaknya merepresentasikan pembelajaran efektif dan partisipatif. Selama pendidikan, guru tidak hanya diperkenalkan pada berbagai metode, tapi sebanyak mungkin mengalami keterlibatan dalam penerapannya. Kegagalan dalam mengajarkan pendekatan dan metode-metode seperti ini sering disebabkan penyampaiannya dengan ceramah.
Keempat, pemagangan dan riset tindakan (action research) haruslah menjadi bagian terbesar dan terpenting dari aktivitas pendidikan profesi guru. Aktivitas ini adalah upaya memberikan keterampilan menemukan, menganalisis, dan memecahkan problem-problem praktik kelas.
Semua program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus dibingkai oleh filosofi mutu dan pembaruan pendidikan. Kurikulumnya harus terukur, menawarkan sesuatu yang baru dan perlu. (zainurie)
Read More...

Primagama gelar try out ujian nasional

Laporan Mathilde Dhiu, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT -- Sebanyak 670 siswa dari sembilan SMP dan 12 SMA di Kota Kupang mengikuti try out (uji coba) Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan oleh Primagama Cabang Kupang di Aula El Tari Kupang, Sabtu-Minggu (8-9/3/2008). Sebanyak 1300-an murid ari 24 SD juga akan mengikuti try out UN pada hari Senin dan Selasa (10-11/3/2008) di sekolahnya masing-masing.
Seperti disaksikan SPIRIT NTT, Sabtu (8/3/2008) di Aula EL Tari Kupang, pelaksanaan try out UN ini berlangsung aman dan tertib. Ratusan siswa baik SMP maupun SMA serius mengerjakan soal-soal UN, layaknya saat mengikuti UN yang sebenarnya. Para siswa ini dibagi dalam dua ruangan yakni di aula utama dan ruangan sayap kanan Aula El Tari. Setelah dibagikan lembaran jawaban, para siswa mulai mengisi segala persyaratan UN. Mereka diarahkan oleh salah seorang staf Primagama. Setelah mengisi lembaran ini dengan baik, para peserta kemudian dibagikan lembaran soal untuk mulai mengerjakan soal-soal. Ada yang unik dari kegiatan ini yakni hampir sebagian siswa tersebut mengerjakan soal dengan duduk di lantai karena tidak tersedianya meja dan kursi untuk para siswa.
Direktur Primagama Cabang Kupang, Ignatius Taolin yang didampingi Project Manager, Chris Octavia, M, mengatakan, try out bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal UN dan siswa sendiri mengukur kemampuanya sejauh mana ia bisa mengikuti UN tahun 2008. "Dari sini, baik siswa sendiri maupun sekolah bisa tahu, sejauh mana siswanya bisa mengerjakan soal-soal UN dan bagaimana mempersiapkan mereka mengikuti UN nanti," kata Taolin.
Menurut Taolin, pelaksanaan try out oleh Primagama Cabang Kupang, pada dasarnya sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja kali ini Primagama berusaha memodifikasi waktu penyelesaian soal. "Kami hanya memodifikasi waktu sedikit lebih cepat. Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan dengan waktu sekian, seberapa banyak soal yang bisa dikerjakan siswa. Sehingga, pada saat UN nanti mereka tidak kaget lagi," katanya.
Dikatakanya, pada hari pertama Sabtu (8/3/2008), para siswa SMA program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mengikuti try out untuk empat mata pelajaran yakni Matematika, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Biologi dan siswa SMA program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengikuti try out untuk pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Sosiologi. Sementara untuk program program Bahasa yakni matematika, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada hari kedua, Minggu (9/3/2008), Program IPA mengerjakan soal Fisika dan Kimia, Program IPS, Ekonomi dan Geografi.
Sementara itu, try out untuk siswa SMP pada hari pertama yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia, sedangkan kedua yaitu IPA dan Bahasa Inggris. *
Read More...

NTT selenggarakan pendidikan layanan khusus

Laporan Mathilde Dhiu, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT -- Pendidikan Layanan Khusus (PLK) resmi diselenggarakan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Peresmian penyelenggaraan pendidikan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung PLK di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Luar Biasa (PPLB), Departemen Pendidikan Nasional RI, Ekodjatmiko Sukarso, Jumat (7/3/2008) sore.
Peletakan batu pertama ini disaksikan oleh Direktur Yaspurka Kupang, Y Aryanto Ludoni, B.Sc, Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT, Willy Paga, S.Fil, Kasubdin Sekolah Menenga Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA), Yusuf Miha Ballo, rombongan dari Jakarta, para guru dan kepala sekolah mitra dan dan ratusan calon warga belajar dari beberapa sekolah kejuruan di Kota Kupang. Selain di Kota Kupang yang diselenggarakan oleh Yaspurka Kupang, PLK juga diselenggarakan di wilayah Tenukiik, Fatubanao, Manumutin di Kabupaten Belu.
Seperti disaksikan Pos Kupang, Direktur PPLB, Ekodjatmiko Sukarso yang datang bersama rombongan dari Jakarta disambut dengan tarian penjemputan tebe-tebe dari Kabupaten Belu, diberi kalungan bunga serta pakaian adat lengkap dari TTS. Acara ini dimeriahkan dengan tarian dan vokal grup dari SMA Kristen Tarus dan SMK Mentari Kupang.
Dalam sambutanya, Ekodjatmiko mengatakan, PPLB lahir karena adanya Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Yang dikenal selama ini, katanya, pendidikan formal yakni sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidikan non formal, yakni PKBM-PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) seperti Paket A, B ,C, dan pendidikan informal. Pendidikan non formal, kata Ekodjatmiko, filosofinya untuk pendidikan orang dewasa, tetapi munculnya kebijakan politis pemerintah bahwa tahun 2008, Indonesia harus sudah menuntaskan buta aksara maka penyelenggarakan pendidikan ini juga diberikan kepada anak usia 15 sampai 45 tahun.
Menurutnya, PLK menampung anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana alam, perang, anak-anak cacat, anak-anak yang tidak beruntung dalam bidang ekonomi dan anak-anak dengan kecerdasan istimewa, anak-anak suku terasing, anak korban pengungsian. Dalam penyelenggaraanya ke depan, katanya, PLK harus bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Dikatakanya, PLK memiliki mobile school untuk melakukan pendekatan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Sedangkan metode penyelenggaraan pendidikan adalah lokal wisdom (kearifan lokal) dimana kurikulum tingkat satuan pelajaran (KTSP) sesuai dengan kearifan lokal, dengan 20 persen teori dan 80 persem praktek.
Sementara itu, Kasubdin PLK Dinas P dan K Propinsi NTT, Willy Paga, S.Fil, mengatakan, PLB di NTT sudah ada sejak tahun 2000 yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) Tahun 2000, dan saat ini sudah berjalan delapan tahun, mulai dari tingkat TKLB sampai SMALB. Pendidikan ini merupakan sekolah yang menampung anak-anak dengan layanan khusus. Di NTT, katanya, ada 24 sekolah terpadu dan sembilan sekolah akselerasi yang selalu lulus UN 100 persen. Sedangkan untuk PLK, katanya, ada beberapa yayasan yang mengelolah, namun yang komitmen dengan PKL hanya Yaspurka Kupang.
Sementara itu, Direktur Yaspurka Kupang, Y Arhyanto Ludoni, B.Sc, dalam sambutanya mengatakan, berterima kasih karena pemerintah melalui Dirjen PPLB sudah mau mencetuskan pendidikan layanan khusus untuk anak-anak termarjinalkan untuk mengenyam pendidikan. Sebagai orang yang juga komit dengan pendidikan, ia akan terus belajar untuk menyukseskan pengetasan buta aksara di NTT dan akan belajar terus megelolah PLK. Karena menurutnya, berbicara pendidikan tidak semudah membalikkan telapak tangan. *
Read More...

Rendah, kemampuan matematika siswa di NTT

Laporan Mathilde Dhiu, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KUPANG, SPIRIT -- Kemampuan menguasai pelajaran matematika di kalangan siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT), rata-rata masih sangat rendah dari target kurikulum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya siswa di sekolah menengah yang tidak lulus ujian nasional (UN) karena nilai matemtikanya tidak memenuhi syarat minimal kelulusan UN yang ditetapkan Depdiknas RI.
Demikian disampaikan, Drs. Dominikus Wara Sabon, salah seorang pamateri dari Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dalam seminar sehari tentang pembelajaran matematika di aula Utama-Undana, Rabu (5/3/2008). Seminar yang dirangkai dengan kegiatan Cerdas Cermat Matematika (CCM) I SD se-Kota Kupang dan Pameran Alat Peraga Belajar Matematika yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Matematika (KSMM)-Program Pendidikan (Prodi) Pendidikan Matematika FKIP Undana Kupang ini diikuti sekitar 130 orang guru di Kota Kupang dan sekitarnya.
Menurut Wara, rendahnya kemampuan siswa di bidang matematika di sekolah menengah bukan semata karena siswa tak mampu mempelajari matematika, namun harus diakui bahwa ada kontribusi bawaan ketidaktuntasan pemahaman matematika pada jenjang sebelumnya. "Kita harus mengakui bahwa ada sisa masalah tentang pembelajaran matematika di SD yang belum terselesaikan secara baik. Guru SD yang juga guru kelas mengalami kesulitan dalam mengajar matematika sehingga sering melewatkan saja konsep atau materi yang tidak dikuasai oleh siswa. Mengajar matematika oleh guru SD sering dilakukan karena terpaksa, akibat sistim guru kelas yang diterapkan di sekolah," kata Wara.
Dikatakannya, dari beberapa hasil penelitian menunjukkan kemampuan berhitung dasar (kelas 1, 2 dan 3) beberapa SD di beberapa kabupaten di NTT masih sangat rendah. Kemampuan dasar berhitung di bawah 50 persen dari kemampuan minimal yang harus dimiliki dan dikuasai seperti yang diisyaratkan oleh kurikulum. Artinya, kata Wara, siswa yang naik ke kelas 2, 3, dan 4 sebagiannya mempunyai masalah dalam hal penguasaan konsep matematika kelas sebelumnya. "Hasil assessment kemampuan berhitung di 18 SD di Kabupaten Flores Timur (Flotim) pada bulan Agustus 2006 menunjukkan bahwa kemampuan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan siswa kelas dua hanya mencapai 46,5 persen. Selain itu, kemampuan operasi menghitung perkalian dan pembagian siswa kelas tiga juga di bawah 50 persen. Kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas dua, tiga dan empat baru mencapai 29 persen. Hal yang sama terjadi di kabupaten Rote Ndao (enam sekolah), Sumba Barat (10 sekolah), TTU (enam sekolah), Alor (enam sekolah), Sumba Timur (Lima sekolah)," katanya.
Pembelajaran matematika SD yang lebih menekankan prosedur hendaknya diganti dengan pembelajaran matematika yang membantu siswa memahami, menemukan konsep matematika. Untuk itu, alternatif pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penerapan pembelajaran dengan multi metode dan multi media sehingga bisa membantu siswa memahami dengan baik konsep matematika. *
Read More...

Perlunya Perda perampingan birokrasi

Oleh Muhammad Siraj *

Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

SALAH satu masalah krusial dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah, terutama di era otonomi daerah ini, adalah gemuknya struktur birokrasi pemerintahan daerah yang memiliki fungsi-fungsi sangat minim. Dengan kata lain, struktur birokrasi pemerintahan daerah kita bagaikan kaya struktur, tapi sangat miskin fungsi.
Kondisi ini yang kemudian memunculkan performance kinerja birokrasi pemerintah sangat tidak efektif. Tidak efisien, dan tidak profesional. Model birokrasi semacam ini secara finansial hanya menghambur-hamburkan APBD dan sangat tidak produktif. Kondisi ini yang semestinya harus dipikirkan secara serius dan harus ditata ulang (baca: restrukturasi birokrasi) sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya.
Menurut Dwight Y King, birokrasi indonesia ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: mekanisme kerja yang tidak efisien, jumlah pegawai yang berlebihan, proses pelayanan yang lamban, tidak modern atau ketinggalan jaman, sering menyalahgunakan wewenang, sert atidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat. Strukturnya gemuk, personelnya pun gemuk.
Dampak dari hal ini sudah sangat terasa di bidang anggaran. Struktur APBD hampir di semua daerah, termasuk Surabaya, dengan angka berkisar 80 persen habis dialokasikan untuk belanja rutin birokrasi. Sedangkan sisanya sekitar 20 persen untuk pembangunan. Itu berarti birokrasi lebih berfungsi sebagai kekuatan penyerap anggaran (baca: pemborosan) ketimbang sebagai pengatur dan pelayan masyarakat.
Dalam sistem, birokrasi pemerintahan yang modern adalah bagaimana struktur birokrasi itu dibentuk secara efektif dan efisien. Dalam sistem birokrasi modern seperti sekarang ini, yang kita butuhkan adalah sistem birokrasi pemerintah yang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di mana di dalam sitem birokrasi tersebut memiliki sedikit struktur, tetapi dari struktur itu memiliki banyak fungsi. Sehingga yang lebih difokuskan adalah kinerja-kinerja aparatur birokrasinya.
Dalam model birokrasi semacam ini, tidak ada lagi pegawai yang males-males, tidak memiliki job description yang jelas.
Pendek kata, birokrasi pemerintahan yang modern adalah birokrasi pemerintahan yang miskin struktur, tapi kaya fungsi. Dan salah satu upaya penataan ulang dan perampingan birokrasi pemerintahan yang gemuk seperti sekarang ini adalah rasionalisasi dan debirokratisasi. Ini yang kemudian ditungkan dalam PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Perampingan
Lahirnya PP No. 41 tahun 2007 dimaksudkan untuk menata ulang struktur birokrasi pemerintahan daerah yang dinilai terlalu gemuk dan sangat tidak efektif, efisien, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. PP itu juga mendorong adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. PP baru tersebut merupakan pedoman bagi pemerintahan daerah agar membentuk organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Selain itu, dijelaskan pula struktur organisasi serta tugas pokok dasn fungsi masing-masing jabatan dan juga membatasi jumlah jabatan.
Melalui PP itu, pemerintah membuat aturan tentang besaran organisasi perangkat daerah, sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
Jika mengacu pada PP yang baru itu dan melihat kondisi Jawa Timur (jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD) maka pemerintah provinsi menggunakan kriteria jumlah perangkat daerah pada point dua (lihat: PP 41/2007 pasal 20).
Besaran organisasi perangkat daerah untuk Pemprop Jatim dibatasi untuk sekratariat daerah terdiri paling banyak tiga asisten, dinas paling banyak 15 dan lembaga teknis daerah paling banyak 10. pada pasal 24 dijelaskan lebih rinci Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak tiga biro, dan masing-masing biro terdiri dari paling banyak empat bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak tiga subbagian.
Untuk Pemprop Jatim, konsekwensi aturan baru itu adalah perampingan struktur birokrasi dan pengurangan personal aparat birokrasinya. Maksud dari PP tersebut adalah bagaimana birokrasi dapat berjalan secara efektif, efisien, rasional dan profesional. Dengan begitu, akan melahirkan birokrasi yang produktif. Saya pikir PP tersebut sudah sesuai dengan semangat kita dalam membangun dan membentuk suatu pemerintahan daerah yang modern; efektif dan efisien.
Lahirnya PP 41/2007 ini mendapat respons positif yang Gubernur Imam utomo, yang berkomitmen untuk merealisaiskan PP tersebut di Jatim. Jika PP ini dberlakukan di Jatim, maka ada sekitar 575 jabatan struktural, mulai dari I-IV yang akan dipangkas. Dengan diberlakukannya PP tersebut, maka tidak hanya akan menghemat anggaran daeah, tapi juga bisa mendorong terbentuknya birokrasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan produktif.

Perda Perampingan
Untuk mempertegas dan memiliki payung hukum yang lebih jelas di tingkat daerah, perlu ditindaklanjuti dengan regulasi daerah yang lebih kongkrit dan implementatif, yakni dengan di buat Peraturan daerah (perda), yakni perda tentang perampingan birokras atau organisasi perangkat daerah. Sehingga pemerintah propinsi dan kab/kota memiliki payung hukum yang jelas dalam merealisikan PP tersebut.
Lahirnya PP No. 41 tahun 2007 tersebut sepertinya disambut kurang enak, terutama oleh beberapa pejabat daerah. Sambutan ini memang cukup beralasan, karena PP tersebut dapat menjadi senjata ampuh untuk mengggusur dan menghilangkan beberapa badan atau dinas yang dianggap tidak berfungsi secara maksimal dan kinerjanya jelek. Implikasi lanjutannya, kalau strukturnya (baca: badan atau dinas) dihapus, otomatis orang (pejabat dan jabatnnya) juga akan hilang alias tidak diperlukan lagi. Dan bahkan ada beberapa pejabat daerah yang merasa ketakutan kehilangkan kursi jabatannya. Ini sebagai konsekwensi dari perampingan struktur organisasi sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut. *

* Penulis, Anggota Komisi A DPRD Jatim dari PKS (sumber: jawa pos online)
Read More...

Masyarakat jangan provokasi hasil pilkades

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Camat Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Silvester Leto, mengingatkan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) di Kakaniuk agar menjaga netralitas dalam kegiatan pilkades tanggal 29 Maret 2008. Masyarakat juga harus menerima hasil pemilihan nanti tanpa harus memprovokasi untuk menciptakan kekisruhan di daerah itu.
Peringatan itu disampaikan Silvester Leto, saat ditemui wartawan di kantor Bupati Belu, Jumat (8/3/2008). Ia menjelaskan, di wilayah Kecamatan Malaka Tengah saat ini tinggal dua desa yang belum melaksanakan pilkades. Satu desa diantaranya Kakaniuk.
Saat ini proses penjaringan dan penyaringan sudah dilaksanakan panitia dan sudah ditetapkan empat calon (tiga laki-laki dan satu perempuan) yang akan bertarung merebut pimpinan desa itu tanggal 29 Maret 2008.
Terkait dengan itu, Camat Leto minta supaya semua pihak harus turut terlibat mendukung kegiatan tersebut. "Saya minta supaya panitia jaga netralitas, jangan memihak kepada salah satu calon. Biarkan masyarakat secara bebas menentukan pilihannya. Saya juga minta supaya masyarakat harus lapang dada menerima hasil apapun nanti. Jangan karena calonnya kalah lantas mencari jalan untuk membatalkan proses pemilihan kades," jelasnya.
Hal senada diutarakan anggota DPRD Belu dari wilayah selatan Belu, Primus Tae Bria. Ia mengharapkan panitia bekerja profesional sehingga seluruh proses pilkades berjalan aman dan lancar. Panitia harus menjaga netralitas sehingga pemilihan kades di wilayah itu dapat ditiru desa lainnya.
"Kalau bisa seluruh prosesnya berjalan demokratis tidak boleh ada percecokkan. Biasanya calon yang kalah akan mencari alasan untuk membatalkan hasil dengan mempengaruhi panitia pemilihan. Kita harus menjaga seluruh proses pilkades di desa itu sehingga dapat ditiru desa lainnya," harap anggota dewan dari Partai Pelopor ini.
Sekedar diingat, terkait proses pilkades di Kakaniuk, warga setempat sempat mengeluh soal pungutan pendaftaran kepada para calon kepala desa. Para calon dibebankan panitia pilkades masing-masing menyetor uang pendaftaran Rp 2 juta tanpa melihat ketentuan yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2006. Keluhan warga ini disampaikan melalui tokoh pemuda Desa Kakaniuk, Marselinus Nahak, ketika ditemui di Atambua, Selasa (29/1/2008). *
Read More...

Pembangunan RSU modern sesuai Amdal

Laporan Julianus Akoit, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

KEFAMENANU, SPIRIT-- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) modern di Kota Kefamenanu, Ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sudah sesuai analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), baik dari aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan maupun kajian psikologis lainnya. Kajian analisis ini melibatkan tim dari berbagai disiplin ilmu, termasuk staf ahli Departemen Kesehatan RI dan Universitas Timor (Unimor) di Kefamenanu dan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.
Penegasan ini disampaikan Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten TTU, Drs. Jacobus Taek Amfotis, M.Si, ketika berdialog dengan kelompok mahasiswa yang tergabung Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu di gedung DPRD TTU, Rabu (5/3/2008). Hadir dalam dialog itu, Ketua DPRD TTU, Agustinus Talan, S.Sos, Kadis Kesehatan, dr. Michael Suri, M.M, Direktur RSUD Kefamenanu, dr. Hartono, serta pejabat terkait lainnya.
Dialog ini digelar menanggapi demonstrasi yang digelar untuk yang ketiga oleh mahasiswa PMKRI di gedung Dewan. Mereka memrotes keputusan pemerintah membangun gedung RSU modern dekat tempat pemakaman umum (TPU) di Bijaesunan, kilometer 5 arah timur Kota Kefamenanu.
"Pembangunan RSUD Kefamenanu yang modern di Kelurahan Tubuhue, Km 5 sudah sesuai Amdal baik dari aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan kajian psikologis lainnya. Kajian analisis melibatkan sebuah tim dari berbagai disiplin ilmu termasuk staf ahli Depkes RI serta pihak Universitas Timor (Unimor) di Kefamenanu dan Undana Kupang," tegasnya.
Menjawab pertanyaan, kenapa bukan dibangun di bagian selatan kota sebagaimana diatur dalam rencana detil tata ruang kota, Taek Amfotis, mengatakan Perda No. 2 Tahun 1989 tentang RUTRK Kefamenanu telah direvisi.
"Pemukiman dan perkantoran sudah mulai padat di sebelah selatan kota. Karena itu, untuk menghindari kepadatan dan timbulnya daerah kumuh, maka pembangunan diarahkan ke bagian timur kota demi keseimbangan tata ruang dan ada ruang interval yang memungkinkan orang dan barang berinteraksi lebih mudah," tandasnya.
Selain itu, pembangunan RSUD modern di sebelah timur kota, lebih memudahkan akses transportasi, baik dari dalam maupun dari luar kota tujuan ke rumah sakit. "Pembangunan RSUD Kefa modern di pinggiran kota sesuai syarat teknis, yakni menjauhkan masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan akibat limbah rumah sakit, menjauhkan kontak virus secara tidak langsung antara warga kota dengan lingkungan rumah sakit, dan sebagainya," jelas Amfotis.
Tentang tudingan kenapa RSUD Kefa modern dibangun dekat TPU, Amfotis mengatakan bukan masalah prinsipil. "Kesembuhan pasien tidak berkorelasi dengan tempat itu tapi ditentukan oleh pelayanan, tindakan medis maupun kondisi pasien. Bahwa itu memiliki dampak psikologis bagi pasien,akan diantisipasi dengan pembuatan hutan kota sehingga pandangan pasien terhalang kawasan hutan yang menutupi TPU," katanya.
Ketua DPRD TTU, Agus Talan, meminta agar mahasiswa tidak usah membangun asumsi lewat argumen yang salah kaprah bahkan miskin referensi aturan perundangan demi mencari popularitas dan efek sensasi tapi memberikan sumbangan pikiran konstruktif dengan menawarkan konsep solusi yang cerdas dan orisinal.
"Tidak usah berdebat. Saya minta Anda dari kelompok elemen masyarakat ilmiah sebaiknya menyampaikan usulan pemikiran yang cerdas dan bernas tentang solusi terbaik dari masalah ini. Saya tunggu itu dalam satu atau dua hari ini. Jangan buang energi berdebat tanpa referensi yang tidak pas," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI Cabang Kefamenanu menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD TTU, Kamis (21/2/2008). Mereka protes karena pemerintah setempat membangun sebuah rumah sakit umum (RSU) modern senilai Rp 40 miliar dekat TPU dan di atas lahan milik oknum pejabat. *
Read More...

Tak disiplin, tunjangan kinerja PNS dipotong

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) memotong tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu jika tidak disiplin menjalankan tugas lima hari kerja.
Kini, untuk menegakkan disiplin, pemkab setempat membentuk tim monitoring pelaksanaan lima hari kerja bagi PNS setempat. Tim ini akan melakukan monitor dan evaluasi kinerja PNS di Sumtim menyusul mulai diberlakukannya lima hari kerja di daerah itu, Senin (3/3/2008).
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Setkab Sumtim, Drs. Umbu Hapu Hamba Ndima, ketika ditemui SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Senin (3/3/2008).
Umbu Hapu mengatakan, tim ini tidak hanya melakukan monitor kinerja pegawai di lingkungan Setkab Sumtim tetapi turun ke dinas, badan, bahkan ke kecamatan-kecamatan. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai ini, jelas Umbu Hapu, dibutuhkan dalam rangka penilaian kinerja pegawai karena pemerintah menyiapkan dana untuk tunjangan kinerja.
"Kami sudah kumpulkan para camat saat pencanangan lima hari kerja hari ini (Senin,3/3/2008, Red). Sejak dicanangkan lima hari kerja, berarti penilaian kinerja dan tunjangan kinerja mulai dihitung," kata Umbu Hapu.
Dia menjelaskan, penilaian kinerja pegawai akan dilihat dari tiga aspek, yakni buku harian yang berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas harian dari pegawai bersangkutan dengan bobot penilaian 50, tingkat kehadiran dengan bobot 30 dan tingkat kehadiran pada upacara bendera setiap hari senin dan apel kesadaran dengan bobot 20. Penilaian ini akan dilakukan oleh pimpinan langsung setiap unit dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari tim monitoring.
Umbu Hapu mengatakan, sesuai peraturan Bupati Sumtim, jam kerja PNS di lingkup Pemkab Sumtim dari pukul 07.00 Wita sampai 15.30 Wita, dengan waktu istirahat satu jam pada hari Senin-Kamis dan pukul 07.00 Wita-16.00 Wita dengan waktu istirahat 1,5 jam pada hari Jumat.
Umbu Hapu menegaskan, untuk menjaga wibawa dari aturan tersebut, maka pemerintah tidak saja memberikan sanksi pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak disiplin, tetapi juga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Meski lima hari kerja PNS baru berlaku di Sumtim pada Maret 2008, namun perhitungan tunjangan kinerja sudah dilakukan sejak Januari 2007. "Tunjangan kinerja sudah dimulai Januari. Yang kami lihat adalah tingkat kehadiran setiap hari dan penyelesaian tugas-tugas harian yang dibuktikan melalui buku harian. Kalau buku harian tidak diisi apa-apa, akan berdampak pada bobot penilaian kinerja dari pegawai tersebut," katanya. *
Read More...

Pidra dikembangkan di empat desa

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat melalui Program Pidra Daerah (Participatory Integreted In Reinfed Areas). Jangkauan program ini meliputi desa di Kecamatan Haharu, yaitu Desa Kalamba, Kadahang, Napu dan Desa Wunga.
Program ini diadopsi dari program Pidra Nasional yang melakukan pendampingan, pembinaan dan perberdayaan kaum petani kecil di 11 desa pada loma kecamatan dengan 211 kelompok binaan.
Sekretaris Desa Kadahang, Alens Djanggapeka, mengatakan itu saat ditemui di Kantor Desa Kadahang, Minggu (2/3/2008). Program PIDRA, kata Alens, pengawasannya dibawah Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumtim. Program ini, lanjutnya, melibatkan instansi terkait seperti Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian (KIPP), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Melalui Yayasan Pahadang Manjoru (YPM) sebagai LSM pelaksana program ini, kata Alens, telah memfasilitasi pembentukan kelompok baru di empat desa tersebut. Masing-masing desa terdiri dari enam kelompok dengan perincian tiga kelompok laki-laki dan tiga kelompok perempuan.
Proses pembentukan kelompok Pidra Daerah ini, demikian Alens, berlangsung dalam suasana demokratis, dimana adanya partisipasi semua pihak, termasuk kaum perempuan.
Alens mengatakan, Pemerintah Desa Kadahang menyambut baik program tersebut. Alens menjelaskan, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ini selanjutnya akan dijadikan kelompok permanen.
"Kami menyambut baik program ini. Khusus untuk kelompok yang sudah dibentuk ini, ke depan akan menjadi kelompok permanen, sehingga kalau ada program lain yang masuk baik program pemerintah maupun LSM yang menggunakan kelompok, maka kelompok ini akan menjadi binaan mereka. Tujuannya, agar kita tidak berulang-ulang membentuk kelompok seperti pengalaman yang lalu, ketika program tidak ada, kelompok bubar. Kita tidak mau seperti itu lagi," kata Alens.
Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Haharu, Imanuel Nomleni, S.Pi dalam arahannya kepada pengurus dan anggota kelompok yang baru terbentuk, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Pidra Nasional yang sudah berjalan dan segera akan berakhir, cukup berhasil, sehingga Pemkab Sumtim mengadopsi program Pidra Nasional menjadi Pidra Daerah.
Koordinator Yayasan Pahadang Manjoru, Ishak Sitaniapessy, S.Fil ketika dikonfirmasi berkaitan dengan program Pidra Daerah mengatakan , selaku LSM pelaksana pada Program Pidra Nasional yang lalu, yayasan hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator program. *
Read More...

Petani jenuh budidaya jarak pagar

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008
WAINGAPU, SPIRIT--Para petani di Sumba Timur mulai jenuh mengembangkan jarak pagar sejak setahun belakangan ini karena ketidakjelasan pasar dan tidak adanya teknologi pengolahan biji jarak yang diproduksi petani. Akibatnya, banyak petani yang mulai meninggalkan usaha budi daya jarak pagar.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Timur, Johanes Hiwa Wunu, ketika ditemui SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Jumat (29/2/2008), mengatakan, sejak tahun 2006 petani di Sumba Timur sudah mulai panen jarak pagar. Pada saat itu, katanya, 79,6 ha dari 616,3 ha jarak pagar yang dikembangkan mulai produksi. Jumlah produksi sebanyak 98,65 ton.
Tahun pertama produksi, masyarakat masih antusias karena Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Timur yang membeli hasil produksi masyarakat untuk kepentingan benih.
Dikatakan John, karena untuk kepentingan benih, maka harga yang diberikan ke petani Rp 5.000,00/kg. Tahun 2007, lanjut John, produksi masih bagus yakni melebihi tahun 2006. Produksi tahun kedua ini yang mulai tidak tertampung. Bahkan masyarakat sampai datang ke Kantor Dinas Perkebunan Sumba Timur untuk menanyakan ke mana hasil produksi dijual dan siapa yang membeli.
Harga biji jarak komersil yang hanya Rp 500,00/kg juga menjadi salah satu faktor menurunnya minat masyarakat untuk mengembangkan jarak pagar di Sumba Timur. "Ketidakjelasan pasar ini membuat masyarakat jenuh. Mereka akhirnya berpaling ke tanaman lain," kata John.
Memang, kata John, sudah ada pengusaha lokal yang mulai mengolah jarak produksi masyarakat yakni Yayasan Alam Lestari di Kakaha, Kecamatan Karera. Namun daya serapnya rendah karena kemampuan produksi mesinnya sedikit. Dinas Perkebunan, katanya, memiliki mesin pengelola biji jarak pagar dengan kemampuan produksi 5.000 kg/hari. Namun tidak dapat dioperasikan karena daya listrik tidak mampu.
Yayasan Alam Lestari, katanya, pernah mengajukan permohonan kerja sama mengoperasikan mesin tersebut dengan memodifikasi lagi mesin yang ada sehingga tidak menggunakan bahan bakar solar atau bensin tetapi minyak jarak. Namun pemerintah daerah belum memenuhi permintaan itu, karena tim asistensi belum membahasnya. Menurut rencana program kerja sama ini baru akan dimasukan dalam perubahan anggaran 2008 nanti.
John mengatakan, produksi biji jatropha di Kabupaten Sumba Timur terutama di wilayah selatan masih terus meningkat mengingat masih banyak lahan pengembangan yang sedang dalam pertumbuhan. "Saat ini jumlah produksi mungkin sudah lebih banyak dari data yang ada pada kita, karena saat itu data lahan yang menghasilkan baru sebagian dari keseluruhan luas lahan tanaman jatropha yang kita kembangkan," kata John.
Pasar semakin tidak jelas, katanya, setelah PT RNI yang selama ini diharapkan bisa menampung produksi masyarakat sudah mengundurkan diri dan tidak lagi melanjutkan program investasi jatropha di Sumba Timur. "Sekarang ada satu
perusahaan lagi yang diminta Dirjen Perkebunan untuk melanjutkan program jatropa di Sumba Timur. Namanya PT Invision Indonesia. Perusahaan ini sudah bergerak di bidang jatropa di Yogyakarta dua tahun yang lalu. Harapan kita, kehadiran perusahaan ini bisa membawa angin, segar bagi petani di Sumba Timur, " kata John. *
Read More...