Njara Humba dan Ja'i Tembus Belanda

KUPANG, PK---Tarian njara humba dari Sumba, tarian ja'i dari Ngada dan musik sasando dari Rote tampil dalam Host Partner Country for Vakantiebeurs 2010 di Kota Utrecht, Belanda, 11-7 Januari 2010. Pameran pariwisata terbesar di Belanda ini diikuti 160 negara.

Kontingen Indonesia diwakili utusan dari lima propinsi, yakni Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari NTT Taman Budaya Daerah NTT ditunjuk untuk mengkoordinir kontingen asal NTT ke Belanda.

Kepala Taman Budaya Daerah NTT, Dra. Yohana Lingu Lango, kepada Pos Kupang di Kupang, Selasa (19/1/2010), menjelaskan, kontingen NTT itu terdiri dari delapan orang.

Rinciannya, lima penari, satu pemain sasando dan dua ofisial.

Yohana mengatakan, pameran pariwisata ini merupakan ajang yang sangat strategis mempromosikan potensi budaya di luar negeri, khususnya di Eropa. "Ini kesempatan yang sangat baik mempromosikan potensi wisata kita di Eropa. Momen seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin memperkenalkan potensi wisata kita sehingga orang Eropa tahu apa saja potensi wisata yang ada di NTT," kata Yohana.

Di arena pameran dengan tajuk "Meet the Locals" ini, kata Yohana, semua kontingen Indonesia tampil di Hall Indonesia. Aset-aset wisata seperti musik, tarian dan lagu yang dibawa ke Belanda dipertunjukkan di Hall Indonesia. "Yang membanggakan tarian njara humba diminta tampil dua kali, dan bahkan diminta juga untuk tampil di hall utama. Pengunjung suka dengan tarian njara humba," kata Yohana.

Sambutan para pengunjung terhadap penampilan NTT, kata Yohana, luar biasa dan di luar dugaan. "Bagus sekali sambutan orang Belanda terhadap penampilan NTT. Mereka sangat menghargai nilai-nilai budaya. Yang datang itu banyak orang tua, bahkan ada yang duduk di kursi roda. Padahal, cuaca sangat dingin," katanya.

Yohana juga menuturkan, sambutan hangat juga diperlihatkan para misionaris yang pernah bertugas di NTT. "Banyak pastor yang pernah bertugas di NTT datang menyaksikan. Mereka sangat senang bisa bertemu dengan orang NTT di sana," katanya.

Lebih lanjut Yohana mengatakan, kain tenun ikat asal NTT juga menjadi incaran pengunjung. Banyak yang ingin beli, tetapi tidak bisa dilayani karena kesibukan ofisial. "Kalau ada pengusaha yang ikut pamerkan tenun ikat, pasti akan lebih baik. Banyak yang ingin beli, tetapi kita tidak bisa layani karena sibuk dengan pagelaran," kata Yohana. (len)

Pos Kupang 20 Januari 2010 halaman 5

Read More...

Mendongkrak mutu sekolah dasar

SPIRIT NTT/NOVEMY LEO

BERBARIS--Murid SD di Maumere berbaris sebelum memasuki ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar .

Spirit NTT, 13-19 Oktober 2008

* Konsep tentang mutu
Mutu merupakan keinginan pelanggan, mutu yang tinggi merupakan kunci untuk suatu rasa kebanggaan, tingkat produktivitas dan cermin kemampuan dalam penghasilan. Di mana tujuan mutu harus merupakan produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya.

Mutu dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, di mana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik (leaners). Mutu pendidikan berkembang seirama dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia.

* Aspek dan indikator mutu
Dalam pengelolaan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan memerlukan suatu komitmen yang penuh kesungguhan dalam peningkatan mutu, berjangka panjang (human investment) dan membutuhkan penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Komitmen tersebut harus didukung oleh dedikasi yang tinggi terhadap mutu melalui penyempurnaan proses yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat yang dikenal dengan istilah MMT (Manajemen Mutu Terpadu).
MMT sering disebut sebagai manajemen yang didukung oleh sejumlah fakta dan data yang relevan dan utuh, artinya data dan fakta tersebut benar dan bukan hasil rekayasa yang dibuat untuk memenuhi kepentingan satu pihak atau persyaratan tertentu.
Ketika aspek-aspek dan indikator pengelolaan lembaga pendidikan dapat dijalankan dan diarahkan ke sebuah mutu yang tinggi. Maka keberhasilan dari pencapaian mutu tersebut harus merupakan integrasi dari semua keinginan dan partisipasi stakeholder (semua yang berkepentingan) dalam pencapaian hasil akhirnya.

* Strategi pengembangan mutu
Kekuatan dalam perubahan memperlihatkan fenomena yang terus berkelanjutan dalam pemenuhan akan perubahan tersebut. Akhirnya akan mendorong dalam upaya pemilihan strategi yang dapat diterapkan pada kondisi-kondisi yang terduga maupun tak terduga yang kemudian muncul.
Banyak orang mengetahui kasus seperti ini bukan merupakan kasus pendidikan - sektor swasta, di mana sekolah-sekolah bersaing dalam menawarkan layanan spesial mereka - tempat - keahlian orang-orang - hasil (spesifikasi fokus dalam kurikulum), harga - semua ini disebut sebagai 4Ps (place, people & skills, product, price).
Akhirnya, keberhasilan strategi sangat bergantung pada kemampuan dalam kepemimpinan untuk membangun komitmen, menghubungkan strategi dan visi yang tetap, mengatur sumber-sumber yang mendukung terlaksananya strategi.
Alat/media dasar yang akan bermanfaat dalam menguji posisi Anda sekarang dalam kerangka penentuan strategi. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan analisis SWOT.
Analisis SWOT, kepanjangan dari S = strength artinya kekuatan, W = weaknesess artinya kelemahan, O = opportunitiy, artinya peluang/kesempatan, dan T = Threat artinya ancaman. Tujuan analisis ini untuk mengetahui posisi sekolah, apakah sudah maju atau masih tertinggal dalam mutu pendidikannnya.

* Perencanaan mutu sekolah dasar
Terdapat hubungan yang erat antara perencanaan manajemen. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan salah satu fungsi yang utama dan pertama dari kegiatan manajemen. Setiap proses kegiatan manajemen akan diawali dengan perencanaan.
Secara konseptual dapat ditarik batasan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai sebuah proses kegiatan pemikiran dan penentuan prioritas-prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melakukan tindakan yang sebenar-benarnya dalam rangka mencapai tujuan.

Terdapat beberapa bentuk perencanaan, baik dilihat dari ruang lingkup, jangka waktu, materi, daerah, umum atau kekhususannya. Diantaranya dilihat dari ruang lingkupnya, terdiri (1) Rencana kebijaksanaan (policy plan), (2) Rencana Program (program plan), (3) Rencana proyek (project plan) dan (4) Rencana operasi (operation plan). Sedang dilihat dari jangka waktunya, terdapat : 1) Rencana jangka lama (long run), 2) Rencana jangka panjang (purpose), 3) Rencana jangka sedang (aim), 4) Rencana jangka pendek (goal). Dilihat dari segi materi, ada (1) rencana personel (personnel plan), (2) Rencana finansial (financial plan), (3) Rencana pendidikan (education plan), (4) Rencana logistik (logistic plan). Sedang dari dilihat dari sudut daerah (1) Rencana pedesaan dan rencana antarpedesaan, (2) Rencana perkotaan dan rencana antar perkotaan, (3) Rencana daerah dan rencana antardaerah, (4) Rencana nasional dan rencana internasional; serta Dilihat dari umum khususnya maka (1) Rencana umum (general plan), (2) Rencana khusus (special plan).

Semua jenis atau bentuk perencanaan tersebut dalam pengembangannya, dapat melalui proses (1) penyusunan rencana,2) penyusunan program rencana; penjabaran dari perincian kegiatan, pembiayaan, penentuan subbagian yang akan dilakukan menurut ukuran skala prioritas, (3) pelaksanaan rencana; kegiatan-kegiatan operasi yang telah direncanakan dan diprogramkan, (4) pengawasan terhadap pelaksanaan rencana, dan (5) evaluasi terhadap proses perencanaan.

Semua tindakan pengembangan perencanaan, harus benar-benar diarahkan pada peningkatan mutu sekolah yang diharapkan. Dengan demikian, fungsi manajemen sekolah dalam upaya meningkatkan mutu SD dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.


* Visi dan misi sekolah dasar
Visi merupakan sesuatu yang akan menghasilkan kesuksesan yang berarti (Polale, 1973). Konsep dari visi harus mencakup dua komponen, yaitu filosofi penuntun dan gambaran yang nyata. (Collins & Porras, 1991).

Visi ditentukan untuk mendasari berbagai aspek kegiatan organisasi maka visi itu mulai direalisasikan.

Visi sekolah diharapkan bisa memenuhi harapan stakeholder sehingga mampu mencapai keberhasilan yang diinginkan,
Visi harus memberikan gambaran yang jelas, tentang masa depan yang diinginkan termasuk tantangannya yang harus memenuhi kebutuhan siswa, syarat-syarat dari sebuah pernyataan visi adalah (1) menantang, yaitu harus jelas dan mungkin dicapai, (2) jelas, yaitu tidak mengundang interpretasi yang salah, (3) mudah diingat: pernyataannya tidak lebih dari 20-25 kata, (3) didasari nilai-nilai yang diyakini, (4) memungkinkan keterlibatan-pernyataan yang tidak mengekang, (5) terlihat, yaitu harus merupakan sesuatu yang bisa digambarkan, (6) mampu mengarahkan: harus mendapat respons dari semua pihak, (7) sebuah tuntunan: merupakan sesuatu yang mampu menjadi ukuran untuk tindakan semua pihak sehari-hari, (8) dihubungkan kepada siswa tes akhir sebuah visi adalah apakah ia memiliki hubungan dengan tindakan dan prestasi siswa.

Dengan memenuhi kriteria di atas visi akan berfungsi baik jika (1) sebagai sumber informasi inspirasi, (2) sebagai acuan bagi para pembuat keputusan, dan (3) merupakan kendaraan untuk menggabungkan kekuatan dalam sebuah organisasi.
Sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta cita-cita di masa depan. Proses perumusan misi yang dapat dijalankan adalah (1) tunjuklah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua pesan, hasrat, keinginan, baik formal, maupun informal yang dihadapi oleh organisasi, (2) kelompok membuat analisis mengenai semua pihak yang terkait dengan organisasi, (3) sesudah analisis pihak-pihak yang terkait rampung maka tiap anggota mengisi formulir misi dengan rumusan masing-masing, kemudian disusul dengan diskusi kelompok, (4) apa yang dirumuskan oleh kelompok tadi harus sudah merupakan rencana misi, (5) kalau pernyataan misi sudah disepakati, pernyataan ini harus dipegang dan dipergunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam mengidentifikasi isu-isu strategis, merumuskan strategi yang efektif, menyiapkan visi keberhasilan, dan dapat memecahkan konflik di antara kelompok, (6) segera setelah rumusan akhir dicapai dan ditetapkan, misi itu harus disosialisasikan kepada semua anggota organisasi.

* Makna strategi
Strategi diartikan sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi menghasilkan dan akan mengarahkan organisasi tentang apa, mengapa, siapa yang bertanggung jawab, berapa biaya, berapa lama dan hasil apa yang hendak diperoleh.
Lingkup strategi perencanaan yang harusnya menjadi pilihan utama bagi sekolah meliputi (1) perencanaan tujuan sekolah, menetapkan apa yang diinginkan, (2) perencanaan alat, kebijakan, program-program, praktik, jenis kegiatan, (3) perenca-naan sumber daya, human element maupun material elemen, (4) perencanaan organisasi, desain organisasi, (5) implementasi dan perencanaan pengendalian.

Bagaimanakah pelaksanaan strategi tersebut diwujudkan dalam konteks operasional? Secara sederhana dapat dijawab, yaitu dengan cara melanjutkan perbuatan merencanakan pada perbuatan melaksanakan.

Agar dapat disimak berikut disajikan model yang dianggap dapat menggambarkan langkah strategis dalam pengembangan sekolah yang meliputi tindakan perencanaan dan diikuti dengan pelaksanaannya, yaitu (1) perumusan tujuan, (2) identifikasi sasaran dan strategi sekarang, 3) analisis lingkungan, (4) analisis sumber daya: kekuatan dan kelemahan organisasi, (5) identifikasi peluang dan ancaman strategi, (6) analisis senjang: penentuan tingkat perubahan sekarang, (7) pengambilan keputusan strategis; alternatif, evaluasi alternatif, pilihan alternatif,(8) implementasi strategi, (9) pengukuran dan pengendalian kemajuan.

Berdasarkan model tersebut dapat diidentifikasi, bahwa langkah 1 sampai dengan 7 adalah berada pada tahapan perencanaan, sedangkan langkah delapan dan sembilan berada pada tahapan pelaksanaan. *

Pengorganisasian mutu

DALAM mengelola sekolah sering kali memerlukan seni dan pengetahuan. Hal ini berarti kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus memiliki seni dalam pengelolaan sekolah serta berbekal teori yang memadai. Seni dan teori diperlukan oleh kepala sekolah dalam menggerakkan anak buahnya, melaksanakan pekerjaan, mengawasi pekerjaan dan hasil yang dicapainya. Tahap pengorganisasian dalam pengelolaan sekolah menuntut kepala sekolah untuk dapat menetapkan dan memfungsikan organisasinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Dalam implementasi pengorganisasian mutu, seluruh kegiatan atau aktivitas manajemen dalam organisasi dapat diwujudkan dengan melalui kegiatan administratif, seperti pengelompokan orang-orang, penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing ke arah terciptanya aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

* Fungsi pengorganisasian
Dalam kegiatan pengorganisasian sekolah, kepala sekolah sebagai penggerak utama berperan dalam memfungsikan organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pengorganisasian guru, staf administrasi, pustakawan, tenaga laborant dan penjaga sekolah dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen sekolah secara tepat. Dalam pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan sekolah masing-masing tenaga edukatif maupun administratif tersebut perlu untuk diorganisasikan agar efektivitas dan efisiensi kerja dapat tercapai.

Memfungsikan pengorganisasian sekolah dalam melihat kemampuan dan karakteristik guru serta staf lainnya sehingga dapat menempatkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan/tempat/posisi yang tepat (the right man on the right place/job) maka tidak akan terjadi adanya beban kerja yang berlebihan dalam satu orang atau kelompok serta ketidaksesuaian dengan kemampuan.

Pada dasarnya komponen sekolah yang bermutu belum tentu akan mampu mendukung keberhasilan kegiatan pengorganisasian mutu sekolah. Maka, antara keduanya harus dikelola dalam fungsi-fungsi manajemen pengorganisasian mutu yang tepat, efektif dan efisien.

* Struktur organisasi mutu
Pelaksanaan peningkatan mutu memosisikan organisasi untuk dapat menyusun dan menetapkan struktur dari proses pencapaian mutu tersebut. Dalam organisasi, istilah struktur diartikan sebagai susunan komponen-komponen dalam organisasi.

Penyusunan sebuah struktur organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor (1) tujuan organisasi dan struktur organisasi akan disesuaikan dengan tujuan organisasi yang akan dicapai, (2) teknologi yang digunakan, (3) manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam organisasi (pendidikan, kemampuan, jumlah dan lain-lain) akan mempengaruhi struktur organisasi yang dibangun, dan (4) besar kecilnya organisasi, organisasi yang kompleks akan menyebabkan struktur organisasinya kompleks pula. Struktur organisasi dalam rangka analisis memiliki unsur-unsur sebagai berikut, spesialisasi kegiatan-kegiatan, standardisasi kegiatan-kegiatan, koordinasi kegiatan-kegiatan.

* Sentralisasi dan desentralisasi
Untuk merealisasikan program organisasi berdasarkan struktur organisasi mutu di tingkat Sekolah Dasar dapat memilih model-model implementasi yang meliputi Model Struktural, Model Fungsional, Model Kebijakan, Model Kewenangan, Model Integrasi. (Sumber: Buku Managemen Berbasis Sekolah Karya Nanang Fattah dan Mohammad Ali)

Read More...

Pengadilan atas nama 'pendidikan'

Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

BERITA kelulusan SMU/SMK Indonesia sebentar lagi akan diumumkan. Ada aksi kecurangan tak sedikit buat kita 'tebal muka' sebagai bangsa besar. Sebentar lagi, pemandangan air mata dan histeris kegembiraan digagap oleh pengadilan terakhir. Inilah pengadilan atas nama pendidikan. Ada siswa yang lulus dan tak sedikit pula yang tidak lulus. Dua suasana kontras yang sulit disenyawakan.

Bagi siswa yang lulus tentunya mereka merasa bahagia. Orangtua, sekolah dan para guru pun turut berbangga. Hanya, muncul persoalan baru, mau diapakan setelah lulus? Di sini mulai bingung. Kuliah, cari kerja atau bantu orangtua, ataukah jadi penganggur? Pilihan serba pusing!


Lain halnya, dengan nasib siswa yang tidak lulus. Air mata, frustrasi bahkan cipratan amarah dan ledakan kekesalan orangtua dan guru pun tak sepih. Lengkap sudah kefrustrasian mereka. Lalu, mau di ke manakan setelah ketidaklulusan? Mau lamar kerja, tapi tak ada ijazah di tangan. Mau ikut ujian ulang paket C tapi belum tentu lulus juga. Kalaupun lulus, mungkin saja orang katakan kasihan 'diluluskan.' Pusing tiada duanya!

Setidaknya, inilah realitas pengadilan atas nama pendidikan di negeri kita. Ternyata, bukan hanya pihak siswa yang tidak lulus, yang dibikin pusing. Siswa yang lulus juga malah pusing. Kalau demikian, apalah artinya 'sekolah'? Apakah pendidikan, semacam pengadilan di atas awan-awan. Lalu, print out ijazah. Perkara habis.

Indonesia memang lagi 'demam ijazah.' Tidak heran, sektor pasar kerja juga tertular demam ijazah. Apa saja serba butuh ijazah. Padahal, ijazah belum tentu menjamin kepintaran dan keahlihannya. Sama halnya, kalau ingin melanjutkan studi ke sekolah lanjutan atau ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya NEM sangat menentukan.

Bahkan, menjadi bumerang untuk mengadili siswa akan bakal diterima atau ditolak. Apakah NEM sebagai harga mati untuk meneracakan kecerdasan siswa? Padahal, Albert Einstein katakan, keberhasilan itu cuma satu persen dari pendidikan dan 99 persen adalah kerja keras keras, keringat menggumpal. Bagaimana nasib anak-anak yang NEM-nya tidak mencapai standar patokan itu. Apa mereka orang tidak berhasil?

Bagimana dengan anak yang lulus tapi nilainya rata-rata net? Mengapa mereka 'diluluskan'? Jika pada akhirnya, kelulusan mereka tak bisa tembus ke sekolah lanjutan. Hanya, karena NEM yang mereka raih lebih rendah dari apa yang ditargetkan oleh sekolah penerima.

Apa artinya lulus 100 persen? Bukankah, lebih baik kita berbangga dengan presentasi kelulusan rendah daripada presentasi tinggi tapi siswanya tidak banyak yang bisa tembus studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk apa kita mengagung-agungkan presentasi kelulusan 100 persen kalau realitasnya sesedih itu. Akhirnya, filosofi pendidikan yang kita rancang sendiri, justru membingungkan kita sendiri.

Seakan-akan presentasi lulus 100 persen adalah takaran absolut kesuksesan pendidikan. Gejala seperti ini akan langsung terlihat. Ada tendensi besar antarsekolah untuk membanding-banding. Sekolah kita masih lebih baik, lulus 80 persen dan sekolah lain merayap antara 60 persen atau 50 persen saja. Mutu sekolah pun mulai dikerucutkan atas dasar presentasi kelulusan sekolah.

Profesionalisme guru juga dikerdilkan oleh tinggi rendahnya presentasi kelulusan. Hemat saya, kompetisi antarsekolah sah-sah saja. Sejauh intensi kompetensi itu membuat kita lebih profesional untuk menyatrategi dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Bukan sebaliknya demi prestasi, prestise dan previlese yang dangkal-dangkalan.

Lebih prihatin lagi, justru kebanyakan sekolah negeri (walaupun ada juga beberapa sekolah swasta popular) yang bersikeras dengan kualifikasional pematokan NEM dalam periode pendaftaran murid baru. Jelas, siswa yang tidak memenuhi kualifikasi NEM persyaratan akan otomatis tidak laku, ditendang tanpa kompromi.
Kita bersyukur, masih ada sekolah-sekolah swasta. Sekolah swastalah yang siap menjadi tumpangan bagi siswa-siswa yang didiskualifikasikan di sekolah negeri ini. Di sekolah swasta itulah mereka mendapat hak untuk dipintarkan. Atau saya meminjam istilah UUD yaitu 'dicerdaskan.'

Sekian istimewah, pemerintah memperlakukan sekolah negeri. Dana pun dikucur habis-habisan. Unit bangunan serentak dibangun. Guru-guru pun tak susah dicari. Tinggal angkat saja calon guru yang sudah ikut testing mungkin lebih dari sepuluh kali tapi belum juga lulus. Lalu, bagaimana nasib sekolah swasta?

Memang sekolah swasta hidup dengan keberdikariannya. Dedikasi tinggi kadang tak seimbang dengan gaji yang diterima. Maklum, gaji mereka tergantung pada uang setoran siswanya. Bahkan, ada sekolah tertentu yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Kadang, uang setoran siswa hanya cukup untuk melunasi biaya listrik, air dan beli kapur tulis.

Padahal, tak sedikit pula petinggi daerah kita, yang pernah menikmati dan merupakan jebolan sekolah swasta. Tapi mereka macam tidak tahu bahwa nasib sekolah swasta seperti apa. Mungkin juga mereka tahu, cuma tidak tahu, mau buat apa dengan nasib sekolah swasta? Kapan naluri sosial mereka tergerak untuk menolong sekolah-sekolah swasta?

Jika, peran sekolah swasta mempunyai andil yang signifikan dalam mendidik anak bangsa di daerah ini, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjadi pemikir handal dalam kehidupan berbangsa. Maka, mengapa kita tidak bersedia membuka mata untuk meringankan beban sekolah-sekolah swasta?

Tak jarang, sekolah swasta 'dianaktirikan' oleh stakeholders pendidikan di negeri ini. Banyangkan, berapa banyak jumlah sekolah swasta negeri ini? Mungkin dua kali lipat dari jumlah sekolah negeri. Sebenarnya, bukan soal jumlah yang ditekankan. Kontribusi sekolah swasta selayaknya mendapat perhitungan juga. Sebagaimana, pemerintah memperlakukan sekolah-sekolah negeri.

Maka, tidak ada jalan lain, selain pemerintah memperlakukan sekolah swasta dan negeri secara proposional. Sama halnya, seorang ibu yang punya anak kembar. Ia tidak mungkin menyuap bubur anak yang satu dengan piring emas. Satunya lagi, cuma piring plastik saja. Artinya, mengapa kita tidak bisa menyiapkan 'piring plastik' dengan 'porsi menu' yang sama baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Jika visi dan misi kita sama yaitu mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa.
Pertama, kini saatnya pemerintah daerah untuk memberi perhatian yang lebih ekstra terhadap nasib sekolah swasta. Dari terminologi 'perhatian'- memberi 'hati'- mengandung arti tulus, suci, ikhlas. Misalkan saja, mengirimkan guru-guru berstatus pegawai negeri ke sekolah swasta lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin.

Atau banyak cara lain. Yang penting kita buka perspektif, agar pemerintah bisa berbuat sesuatu yang lebih. Tidak cukup imbauan, agar sekolah negeri belajar dari sekolah swasta ataupun vice versa. Apa yang hendak dipelajari, juga tidak jelas. Apakah sebatas mendogkrak presentasi kelulusan? Lebih penting adalah membangun kerja sama kooperatif mutual yang produktif. Saling menukar informasi manajemen pendidikan, keorganisasian, dan keprofesionalan tenaga keguruan.

Kedua, sekolah negeri sebaiknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak miskin tanpa mewajibkan standar NEM. Alasan ruang tidak mencukupi, juga tidak realistis. Jika banyak siswa ingin bersekolah maka kewajiban yang tak boleh ditunda-tundai adalah memperbanyak ruang kelas.

Sehingga, anak-anak bisa tertampung. Siswa-siswa yang otaknya dikategorikan 'jongkok', jangan juga cepat-cepat dieksekusikan dari sekolah. Begitupun anak-anak yang tidak disiplin, jangan cepat-cepat disepak keluar. Di sini, peran sekolah sebagai almamater (baca: ibu), 'surga ada di telapak ibu' akan teruji kesajatian keibuannya.

Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan belum lengkap kalau tanpa adanya perpustakaan. Hampir sedikit sekolah yang punya perpustakaan cukup memadai. Pemerintah daerah perlu galakan penyedian perpustakaan umum daerah untuk pelajar khususnya atau bila perlu masyarakat pada umumnya. Sehingga, siswa-siswa dan guru-guru bisa mengakses buku-buku secara gratis. Pembangunan perpustakaan adalah ruang investasi pendidikan yang urgen, yang sama persisnya kita menginvestasi generasi masa depan.

UNESCO, pilar pendidikan kesejagatan dikonstruksi untuk mengembangkan potensi anak didik yang berkualitas. Pilar pendidikan kesejagatan itu adalah belajar mengetahui (learning to know), belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be). (Fidel Harjo/Alumnus STFK Ledalero, Maumere)

Read More...

Menakar Kejujuran Ujian Nasional

Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008

PERASAAN plong disertai harap-harap cemas terpancar dari setiap wajah siswa usai menyelesaikan rangkaian ujian nasional (UN). Kelegaan sesaat setelah beberapa hari berkutat dengan soal-soal ujian. Perasaan harap-harap cemas muncul karena status kelulusan yang masih mengambang. Lulus atau tidak?
Tulisan ini selesai disusun setelah UN tingkat sekolah menengah (SMP dan SMA) telah usai. Pengalaman dan pelajaran berharga diperoleh selama penyelenggaraan UN.

Ternyata UN mempunyai efek luar biasa bagi siapa saja yang bersangkutan. Ada yang menyambutnya dengan biasa saja ada juga yang menghadapinya dengan resah. Bagi yang menghadapinya dengan resah UN menjadi sangat menakutkan. Mulai dari siswa, kepala sekolah, guru mata pelajaran yang diujikan, orang tua dan bahkan pengelola pendidikan dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/ kota.

Mereka secara berjamaah takut UN. Siswa takut tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua takut gagal mendidik anak sehingga menjadi aib keluarga. Kepala sekolah dan guru mata pelajaran takut reputasi mereka jeblok karena banyak siswanya tidak lulus. Tak terkecuali dinas pendidikan turut takut karena mutu pendidikan menjadi rendah sehingga berpengaruh pada turunnya gengsi pendidikan di daerah.

Strategi antitakut
Apakah benar UN menjadi momok yang menakutkan? Kenapa harus takut pada UN? Kenapa harus takut pada UN jika setiap siswa telah menyiapkan diri dengan matang dan terencana sejak awal. Kenapa harus was-was jika para orang tua selalu mendampingi anaknya untuk belajar sungguh-sungguh sejak tahun ajaran baru. Kenapa harus deg-degan jika para kepala sekolah dan guru mata pelajaran telah menyajikan/ menyampaikan materi dan bahan ajar yang sesuai dan berkualitas.

Ketakutan pada UN lebih diakibatkan karena yang bersangkutan kurang mengantisipasi sejak dini. Hasilnya saat akan diselenggarakan UN semuanya seakan terkejut dan terkesan mendadak. Karena itu perlu strategi untuk menyongsongnya sejak awal tahun ajaran baru. Pertama, menyadarkan siswa untuk sadar belajar jangan malah sering dibiarkan keluyuran. Kalau perlu diadakan program 'karantina' untuk bidang studi yang diujikan. Kedua, memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi dalam pengajaran informal di rumah. Ketiga, bersikap apa adanya dan tidak berlebihan dalam menghadapi UN secara fair.

Dengan beberapa strategi tersebut ketakutan menghadapi UN akan terkikis. Sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan tindakan untuk 'saling melindungi.' Jangan sampai ada kepala sekolah dan guru mata pelajaran melindungi anak didiknya dengan membocorkan dan membenarkan jawaban. Jangan sampai terjadi orang tua 'membeli' soal. Dan jangan sampai ada lagi siswa melakukan perbuatan tercela yang akan merugikan diri sendiri dan almamaternya.

Takaran kejujuran
Ujian nasional adalah investasi yang mahal. Alur panjang mulai dari penyusunan soal, pencetakan soal, pendistribusian soal, penilaian sampai kepada supervisi memerlukan biaya besar. Di satu sisi UN juga telah bergeser fungsinya dari sekedar ujian untuk mengukur prestasi menjadi ujian untuk mengukur kejujuran. Baik untuk siswa, kepala sekolah, guru, orang tua dan dinas pendidikan.

Jujur adalah bibit unggul. Percuma baik tetapi tidak unggul. Ibarat padi, dia bisa dipanen dan dikonsumsi, tetapi kalau tidak unggul dia hanya mandeg sampai dikonsumsi saja.. Tetapi kalau unggul dia masih bisa dijadikan bibit lagi untuk menghasilkan butiran-butiran padi yang lain. Karenanya jangan gadaikan UN dengan sikap tidak jujur. Nilai kejujuran bisa dinilai dari pemahaman pada setiap diri yang tersangkut dalam UN. Apakah pendidik sudah mengajar dengan baik? Apakah bahan yang diajarkan telah memenuhi standar dan berkualitas? Apakah sarana dan prasarana sekolah telah dimanfaatkan dengan maksimal? Apakah siswa telah belajar dengan sungguh-sungguh, memahami materi dan mampu mengerjakan soal dengan baik?

Jika semua pihak bisa introspeksi diri dengan usaha yang telah dilakukan maka itulah takaran yang sesungguhnya. Hasil UN yang dicapai menunjukkan sejauh mana pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Kini UN bisa dijadikan tolok ukur kejujuran suatu bangsa. Bangsa yang jujur akan menghasilkan masyarakat yang jujur. Masyarakat yang jujur akan menghasilkan pemimpin yang jujur yang tentu dipilih oleh rakyat yang jujur.

Konsekuensi kejujuran
Jujur mempunyai konsekuensi yang berat. Jujur mengakui ketidakulusan lebih baik daripada meluluskan dengan cara yang curang. Apapun hasil dari UN adalah usaha maksimal yang telah dilakukan. Kalaupun belum berhasil dengan maksimal bukan berarti patut disesali. Justru karena itu patut dievaluasi dan diperbaiki.

Kalau dalam UN terdapat kebohongan hal itu justru akan menjadi boomerang. Kualitas pendidikan dan lulusan akan menjadi taruhan. Karena hasil itu adalah semu dan rekayasa.

Pemerintah tentu mempunyai kebijakan untuk lebih memperhatikan daerah yang tingkat kelulusan masih rendah. Baik berupa bantuan khusus tentang sarana-prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya pendidik, fasilitasi pendidikan, kucuran blockgrant, hibah dan berbagai program dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan berbagai program tersebut diharapkan tingkat kelulusan di masa mendatang akan meningkat. Dan otomatis mutu pendidikan juga akan terangkat.

Akhirnya, jangan kotori prestasi dengan sikap tidak jujur. Jangan cemari pendidikan Indonesia dengan sikap tidak jujur. Kejujuran adalah investasi yang mahal untuk mencetak bangsa yang bermartabat. Sedikit saja dimasuki 'kotoran', maka kualitasnya akan tercemar. Kejujuran perlu dijaga kemurnian dan dilestarikan selamanya.

Semoga tulisan ini menyadarkan kita semua untuk menempatkan kejujuran dimana saja dan kapan saja. Baik diawasi ataupun tidak kita harus bisa bersikap jujur pada diri kita. Ujian nasional hanya media untuk mengukur sampai sejauh mana kita telah menempatkan kejujuran. Lebih dari itu jiwa dan sikap kita yang akan menunjukkan kualitas kejujuran. Sudahkah kita jujur? (chakim musthofa/tim pemantau independen UN dan librarian LPMP propinsi kalbar)

Read More...

UN mengebiri peran guru

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

MENCERMATI dan memperhatikan Pendidikan di Indonesia, timbulnya suatu permasalahan yang menjadi permasalahan nasional, terutama menyangkut standar kelulusan siswa baik yang masuk SMP, SMA maupun perguruan Tinggi dan lain-lain, kelulusan siswa tidak ditentukan oleh guru yang memantau dan mendidik serta membimbing dan membina anak didik selama tiga tahun dalam proses belajar dan mengajar, tetapi cukup ditentukan oleh Standar Ujian Nasional yang lebih dikenal dengan UN.

Dengan tiga materi pelajaran, sesuatu hal yang tidak logis, untuk menilai seseorang mampu dan tidak mampu hanya dari satu aspek, sedangkan intelektual yang bermoral merupakan proses yang diamati dan dinilai oleh orang yang membimbing, orang yang membina di sini peran guru dikebirikan.

Sesuai UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 ayat (2) evaluasi dilakukan kepada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan informal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan, sedangkan pasal 58 ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemampuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan pasal 1 ayat (17) standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistim pendidikan di seluruh wilayah NKRI.

Di sinilah permasalahan pendidikan di Indonesia, yang memunculkan beberapa pertanyaan terhadap kelulusan siswa, antara lain pertama, kelulusan hanya ditentukan oleh tiga materi ujian nasional, sedangkan, materi lain dan keaktifan serta intelektual lainnya tidak dinilai, akan memunculkan materi lain dianggap tidak perlu, sedangkan materi lain tersebut merupakan faktor penting dalam menumbuh kembangkan intelektualitas yang bermoral dalam mencapai tujuan pendidikan nasioanal sebagai mana amanat pembukaan UUD 1945.

Kedua, sesuai pasal 57 ayat 1 dan pasal 1 ayat (17) sudahkah dilakukan pemantuan terhadap kelayakan proses pendidikan untuk mengacu standar Nasional pendidikan, hasil akhir bermuara kepada peserta didik terutama menyangkut sandar kebutuhan minimal secara komprehensif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lembaga pendidikan tersebut antara lain, sarana dan parasana pendidikan, pendidik, penerimaan arus informasi dan buku, lingkungan pendidikan dan peran serata masyarakat.

Sesuai pasal 58 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang mengavaluasi dan memantau proses intelektual anak didik adalah pendidik, jelas kontribusi dan peran guru dalam penentuan kelulusan anak didik sangat penting dan besar, karena sang pahlawan tanpa tanda jasa yang melihat, mendidik, membina mental dan intelektual anak didik selama berada di lembaga pendidikan terkesan dikebirikan.

Pasal 35 ayat (1) dalam penjelasannya, kompetensi kelulusan adalah merupakan kualifikasi kemampauan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Di sini jelas bahwa kelulusan tidak bisa ditentukan oleh tiga materi ujian nasional, karena sikap, kemampuan dan keterampilan yang hanya diketahui oleh pendidik/guru tidak dinilai oleh ujian nasional, kembali lagi peran pendidik dikebirikan. Pasal 37 materi wajib yang harus diakomodir dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat Pendidikan Agama, PKN, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya Penjas, Keterampilan dan jasa, muatan lokal, kata 'wajib' merupakan suatu bentuk yang wajib diajarkan kepada anak didik. Lonsekwenasinya materi tersebut menjadi indikator sebuah kelulusan anak didik, kenyataan hanya tiga materi yang menjadi indikator kelulusan nasional.

Bahwa kondisi bangunan sekolah dan pendidikan nasional di Indonesia belum bisa distandarisasikan, karena bangunan yang sudah tidak layak, kinerja guru perlu ditingkatkan, konsekwensi motivasi guru sebagai pendidik perlu ditingkatkan, baik gaji/tunjangan, pendidikan, sarana dll, geografis dan budaya, arus informasi dan sebagainya.

Sehingga standarisasi harusnya melalui perlakuan dan penilaian yang sama dalam semua aspek, kenyataan aspek-aspek belum standar, sehingga standar nasional belum bisa dilaksanakan, namun pihak Diknas melalui proses harus melengkapi semua persyaratan yang diamanatkan oleh UU, baik sarana maupun prasarana serta ketentuan operasional serta proses sosialisasi. Kenyataan dan fakta tersebut, bahwa Ujian Nasional bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003, yang membawa dampak pada pembodohan bangsa, dan bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan UUNo.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa salah satu hak guru dan dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukkan kelulusan, jelas dalam UU ini, yang memberikan penilaian objektif terhadap kelulusan anak didik adalah guru. Sedangkan UN peran-peran guru tidak ada, ini menyatakan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2005, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian DIKNAS penginterpensi lembaga pendidikan atau mengambil hak pedagogis sang pahlawan tanpa tanda jasa. Profesi guru, dalam penyelengaraan UN tidak dihargai sebagai suatu tugas mulia untuk mencerdaskan bangsa.

Kalau kita lihat fakta yang faktual, justru kota-kota dengan standar minimal telah terpenuhi baik sarana dan prasarana, pendidik, arus informasi yang banyak menderita akibat ujian nasional.

Pertanyaannya, sadarkah Bapak Menteri Pendidikan Nasional dan jajarannya, dengan kondisi ini? Dampak lain, siswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu dan lulus dengan standar nasional, namun belum bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, karena NEM yang belum memenuhi standar penerimaan di sekolah yang lebih tinggi, tidak bisa melanjutkan, tetapi siswa yang berasal dari ekonomi mampu bisa melanjutkan ke sekolah lain terutama swasta dengan biaya tinggi, di samping itu, bagaimana dengan siswa yang belum bisa ditampung pada seleksi PSB dan SPMB tahun 2006/2007, sekolah swasta dengan biaya tinggi, tentunya menjadi permasalahan, bukan karena tidak mampu secara akademis, tetapi sistim yang dibuat membuat mereka tidak mampu, bahkan banyak siswa yang telah dinyatakan lulus jalur PMDK, dan beasiswa ke Luar Negeri tetapi tidak lulus UN, kenyataan ini indikasi memperkuat ?bahwa orang miskin dilarang pintar?* (syamsul bahri/ bahritnks@telkom.net)

Read More...

Jangan berprinsip "Que sera sera"

Spirit NTT, 19-25 Mei 2008

"QUE sera..sera.. what ever will be..will be.." Cuplikan dari lagu 'Que sera sera' itu, mungkin sangat cocok menggambarkan rencana pemerintah yang akan melaksanakan UN SD sebagai syarat kelulusan di tahun 2008 ini.

Rasanya masih segar dalam ingatan kita, betapa sensasionalnya peristiwa kebocoran UN di tahun 2007 yang melibatkan banyak daerah di Indonesia, seperti Medan, Padang, Bandung, Garut dan juga daerah lainnya, banyak guru yang telah menjadi tumbal akibat masih bernuraninya mereka untuk menyuarakan sebuah kejujuran saat UN dilaksanakan, pecat, mutasi! Itu hadiah untuk sebuah kejujuran!

Sedangkan pemerintah hanyalah sekadar membuat pernyataan bahwa kecurangan memang telah terjadi di beberapa sekolah dan daerah yang diduga telah dilakukan secara sistematis dengan melibatkan Dinas Pendidikan setempat. Cukup hanya sampai disitu dan tak ada tindak lanjutnya. Padahal bila kita mau mengingat, kecurangan dan kebocoran itu bukan hanya terjadi pada tahun 2007 saja, di tahun 2006 pun telah terjadi peristiwa serupa yang berujung 'vonis anulir untuk kelulusan seorang siswa dan dua orang guru yang telah berani berkata jujur' karena ternyata kejujuran mereka dianggap 'dapat mengganggu stabilitas nasional'.


UN sebagai alat evaluasi sebagaimana salah satu tujuan UN yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebagai alat untuk melakukan evaluasi mutu pendidikan. Untuk tujuan ini, kita haruslah mempertanyakan: Adakah evaluasi yang telah dilakukan pada setiap akhir pelaksanaan sebuah UN? Bila jawabannya: ada atau sudah!, maka pertanyaan berikutnya: Apakah yang menjadi alasan bahwa kebocoran atau kecurangan itu selalu terjadi? Dan mengapa hampir selalu ada kecurangan/kebocoran yang dilakukan secara sistematis bahkan melibatkan kepala sekolah dan dinas pendidikan?

Bila evaluasi itu telah dilaksanakan, tentu akan ditemukan jawaban bahwa kecurangan/kebocoran itu terjadi, disebabkan tak meratanya sarana prasarana pendidikan di tiap sekolah, di setiap daerah yang berakibat beragamnya pula mutu pendidikan di tiap daerah.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan selanjutnya; apakah adil mengharuskan setiap sekolah di seluruh daerah di negeri ini untuk melaksanakan ujian nasional dengan standar soal yang sama? Jawabannya; tentu tak adil karena untuk urusan sarana dan prasarana pembelajaran di setiap sekolahpun belum terstandar seluruhnya.

Oleh karena itu, maka peristiwa terjadinya kecurangan/kebocoran, bisa ditengarai antara lain sebagai akibat, pertama, kekhawatiran para pelaksana pendidikan di lapangan apabila siswanya banyak yang tak lulus UN, dengan berbagai akibat buruk yang mungkin menimpa guru dan sekolah yang sudah nampak di depan mata, sebagaimana pernah terjadi tindakan anarkhis di sebuah sekolah SMK terhadap guru dan sekolah akibat ketidak lulusan siswanya pada UN 2007 lalu.

Kedua, juga kesadaran dari para pemegang kebijakan pendidikan di daerah akan jomplang nya mutu pendidikan di berbagai sekolah di daerahnya, sehingga mengakibatkan berbagai skenario kecurangan secara sistematispun dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengejar prestasi kelulusan yang telah ditargetkan.

Bila coba dikaji lebih jauh, selain tak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, akan ditemukan pula bahwa sebenarnya penyebab rendahnya mutu hasil pendidikan di tingkat dasar hingga menengah ini juga antara lain disebabkan oleh 'budaya selalu naik kelas' dengan mark up nilai rapor yang tak sesuai dengan kemampuan aslinya, yang berlaku di sekolah-sekolah pada umumnya.

Di sini seolah berlaku prinsip: Yang penting cuci gudang, sehingga saat PSB bisa menerima murid baru sebanyak kapasitas yang disediakan! Artinya, setiap siswa bisa melaju untuk naik ke kelas berikutnya tanpa peduli apakah pantas dan mampu untuk itu, dan tentunya banyak faktor pendukung yang menyebabkan budaya harus selalu naik kelas ini menjadi sebuah kebiasaan.

Dengan kebiasaan seperti ini, bisa dibayangkan beragamnya kemampuan siswa yang harus mengikuti UN, dalam arti banyak siswa yang sebenarnya belum siap dan layak untuk melaksanakan UN.

Oleh karena itu telah menjadi hal yang umum ditemukan, bahwa seorang siswa baru di SMP atau SMA tergagap-gagap tak mampu mengikuti proses belajar, padahal nilai rapor mereka di atas nilai 6.

UN SD sebagai syarat kelulusan
Bila dengan kondisi demikian pemerintah tetap akan melaksanakan UN di tingkat SD apalagi sebagai syarat kelulusan, bisa dipastikan bahwa kehebohan kecurangan/kebocoran UN di SMP dan SMA pun akan terjadi pada UN SD 2008 nanti.

Manipulasi prestasi dan kebohongan publikpun akan terulang dan menjadi bahan cemoohan para siswa itu sendiri setelah mereka lulus.Haruskah dunia pendidikan di negeri ini kehilangan wibawa dan kredibilitasnya di mata masyarakat umumnya dan di mata peserta didik khususnya?

Bukankah lebih baik pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh terlebih dahulu untuk dunia pendidikan ini, sebelum memaksakan memberlakukan kebijakan Ujian Nasional dengan soal yang terstandar secara nasional untuk seluruh sekolah di seluruh daerah? Dan untuk pembenahan itu, rasanya sangat beralasan bila pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai dana bantuan yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana sekolah melalui dinas pendidikan daerah, karena sudah menjadi rahasia umum bila berbagai dana bantuan itu seringkali diberikan pada sasaran yang tidak tepat

Janganlah untuk dunia pendidikan ini berlaku prinsip seperti lagu Que sera sera, karena masa depan bangsa akan menjadi taruhannya. (debiyani tedjalaksana/ www.kabarindonesia.com)

Read More...

Menyiasati terbatasnya dana BOS

Spirit NTT, 12-18 Mei 2008

KUCURAN dana bantuan operasional sekolah atau BOS memang mampu melegakan masyarakat meskipun belum sepenuhnya menggratiskan pendidikan. Namun, sejak dikucurkan pemerintah, Juli 2005, hingga saat ini masih banyak persoalan pengucuran dana BOS di daerah yang perlu diperbaiki.

Bagi sebagian besar kepala sekolah, pemberitahuan jika dana BOS sudah bisa dicairkan menjadi saat yang dinanti-nantikan karena mampu membuat mereka bernapas lega. Inilah saat untuk mengembalikan pinjaman atau utang kepada pihak lain, bahkan uang pribadi, saat dana BOS telat cair.

Keterlambatan pengucuran dana BOS ke sekolah-sekolah bukan lagi cerita baru. Keterlambatannya bisa mencapai enam bulan atau lebih, yang membuat pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, pontang- panting mencari dana talangan supaya kegiatan belajar-mengajar di sekolah tidak terhenti.

Bagaimana kepala sekolah dan guru tidak harus memutar otak. Sebab, dana BOS yang besarnya Rp 254.000 per tahun untuk setiap siswa SD dan Rp 354.000 per tahun untuk setiap siswa SMP, serta BOS buku Rp 22.000/siswa kini memang menjadi andalan utama pembiayaan di sekolah.

"Sejak ada BOS, pungutan dari siswa kan tidak boleh lagi. Bantuan dari pemerintah daerah juga tidak ada. Sekolah ya bisa berjalan karena dana BOS," kata Ahmad, Kepala SDN Cibeber 5, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Utang dulu
Dengan sistem pencairan dana BOS pada akhir triwulan, terpaksa untuk kebutuhan membeli alat tulis, membiayai kegiatan siswa, hingga membayar gaji honor para guru sukarelawan harus ditutupi dari pinjaman atau utang dulu.
"Menalangi dari uang sendiri jika memang ada atau terpaksa mencari pinjaman sudah jadi kebiasaan saya saat menunggu BOS cair," kata Ahmad.

Dengan dana BOS yang terbatas itu, tak ada yang namanya perpustakaan dengan buku-buku cerita yang mampu menggugah minat baca anak. Keberadaan laboratorium IPA saja masih menjadi mimpi.

Suprihatin, Kepala SDN Cikaret, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengalami hal serupa dalam menyiasati penggunaan dana BOS. "Saya lebih banyak memakai uang pribadi dulu," katanya.

Alokasi dana BOS senilai Rp 7,8 juta per tiga bulan untuk 124 siswa itu sebenarnya jauh dari cukup untuk membiayai kegiatan belajar di sekolah yang masuk kategori di daerah terpencil ini. Penggunaannya terutama untuk membayar empat gaji guru sukarelawan yang totalnya Rp 500.000 per bulan, membeli alat tulis, hingga membayar iuran kegiatan siswa.

Sekolah mencoba untuk melengkapi alat-alat olahraga. "Karena dananya minim, saya menyiasati dengan membeli bola bekas," kata Suprihatin.

Jika ada kegiatan lomba buat siswa, demi menghemat pengeluaran, para siswa harus berjalan kaki sekitar 8 kilometer hingga ke jalan raya terdekat. Lokasi sekolah dan tempat tinggal siswa memang berada di daerah yang infrastruktur jalannya belum ada dan tidak ada listrik.

Tak ada dana
Yustina Minda, Kepala SD Negeri Roworena II, Ende, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, sebenarnya sekolah hendak membantu membeli alat-alat tulis, seragam, dan sepatu bagi siswa yang benar-benar miskin. Sebab, mereka memang tidak mampu untuk membeli, padahal seragam dan sepatu yang dipakai siswa saat ini sudah tidak layak pakai. Namun, niat itu tidak bisa diwujudkan karena tidak ada dana.

"Dana BOS benar-benar minim, hanya untuk keperluan operasional sekolah," katanya. Atas kesepakatan komite sekolah, pihak sekolah memutuskan memungut iuran Rp 2.000 per bulan bagi setiap siswa sebagai dana cadangan jika sewaktu- waktu dana BOS tak mencukupi.

Dari pantauan di daerah-daerah pedesaan hingga daerah terpencil di Banten dan Jawa Barat, alokasi dana BOS yang disamakan dengan di perkotaan terasa tidak memadai. Apalagi dana BOS dikucurkan sesuai jumlah siswa. Di daerah pedesaan yang biaya transportasinya tinggi, dana BOS itu akhirnya menjadi sangat minim.

Penyaluran dana BOS yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi sekolah, terutama untuk di daerah pedesaan dan daerah terpencil, sebenarnya sudah diwacanakan. Namun, pemerintah masih belum mengubah kebijakannya. Alokasi dana BOS tahun 2008 senilai Rp 11,54 triliun itu masih diberikan dengan besaran yang sama untuk setiap siswa.

Belum efektif
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan mengatakan, kebijakan pengucuran dana BOS yang seragam belum efektif membantu pembiayaan pendidikan siswa dan sekolah karena ada sekolah yang kelebihan, tetapi juga banyak yang kekurangan dana operasional pendidikan.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, manfaat dana BOS sangat dirasakan masyarakat. "BOS telah membebaskan 70,3 persen murid SD dan SMP dari pungutan biaya operasional dan semua siswa miskin bebas dari pungutan," kata Bambang. (ester lince napitupulu/kcm)

Read More...

BOS rawan penyelewengan

Spirit NTT, 12-18 Mei 2008

DANA bantuan operasional sekolah atau yang akrab disebut BOS menjadi bahasan menarik akhir-akhir ini. Dana BOS yang diambil dari dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai.

Penerima (baca: pengelola) dana BOS, yaitu sekolah, sering kali kewalahan dalam mengelola dana ini. Orangtua murid pun menjadi bingung dengan dana ini. Mereka sering mengeluhkan, mengapa setelah adanya dana BOS pembiayaan sekolah menjadi mahal.

Persoalan lain yang mengitari BOS adalah rawannya penyelewengan. Di beberapa daerah diindikasikan banyak dana BOS yang menjadi lahan korupsi baru, perilaku yang akhir-akhir ini menjadi penyakit yang membahayakan bangsa dan negara.

Sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk BOS, hanya delapan jenis yang boleh dibiayai dengan dana BOS, yaitu uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan penunjang perpustakaan, peningkatan mutu guru, pemeliharaan, honor guru dari tenaga kependidikan honorer, kegiatan kesiswaan, ujian sekolah, dan transpor bagi murid yang mengalami kesulitan biaya transpor ke sekolah. Reorientasi
Reorientasi dana BOS menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Artinya, ke mana dan untuk apa dana BOS digunakan harus sesuai dengan asas manfaat dan kepentingan yang mendesak.

Hal ini juga berlaku apabila sekolah kekurangan dalam penyediaan fasilitas, misalnya ketika sekolah kekurangan dalam penyediaan buku-buku perpustakaan. Buku adalah sumber ilmu. Ketika perpustakaan sekolah masih kosong dan belum banyak buku ajar, pihak sekolah wajib mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan buku-buku sebagai bahan referensi peserta didik atau guru.

Reorientasi penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan jalan mengundang wali murid, dewan sekolah atau komite sekolah, guru, dan pihak-pihak berwenang. Mereka diajak untuk membahas dan menyatukan persepsi mengenai dana BOS. Hal ini dilakukan untuk mengurangi prasangka atau ketidakjelasan yang diakibatkan tidak transparannya penggunaan dana BOS.

Pengawasan dana BOS
Setelah dilakukan penyatuan persepsi mengenai apa dan untuk apa dana BOS, langkah selanjutnya yang dilakukan pihak sekolah dan masyarakat pada umumnya adalah mengawasi jalannya penggunaan dana itu.

Pengawasan dana BOS menjadi agenda yang tak kalah penting. Artinya, pengasawan ini dilakukan dalam bingkai keterbukaan atau akuntabilitas publik. Selain itu, pengawasan dana BOS juga dilakukan guna menekan sedemikian rupa praktik korupsi yang telah mendarah daging di negeri ini.

Pengawasan dana BOS dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, komite atau dewan sekolah. Komite sekolah yang terdiri dari wakil pemerintah daerah, guru, tokoh masyarakat, dan wakil alumni mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kontrol. Komite sekolah dapat mengawasi jalannya penggunaan dana BOS dari dalam. Artinya, mereka dapat memantau segala kegiatan dan penggunaan dana BOS sebagai representasi sekolah itu sendiri.

Kedua, peran serta organisasi sosial keagamaan. Organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai tanggung jawab mengawasi penggunaan dana BOS. Muhammadiyah dan NU dapat melakukan pengawasan dengan menjalankan fungsi majelis pendidikan yang ada.

Sebagaimana kita ketahui, kedua organisasi ini mempunyai sistem atau amal usaha pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, tentunya mereka mempunyai badan yang secara khusus mengurus pendidikan.

Badan ini mempunyai tugas mengawasi penggunaan dana BOS dari dalam diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan dana BOS tidak hanya diturunkan oleh pemerintah untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang dikelola yayasan pendidikan atau organisasi sosial keagamaan. Fungsi kontrol dari dalam tentunya memiliki kekuatan tersendiri bagi terciptanya masyarakat yang bersih.

Ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM melalui lembaganya sendiri atau forum LSM mempunyai tugas untuk mencerdaskan masyarakat. LSM dapat berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menginformasikan apa dan bagaimana seharusnya dana BOS digunakan.

Pada akhirnya, dana BOS sebagai program peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sudah saatnya menjadi contoh yang baik untuk bangsa. Artinya, penggunaan dana BOS harus dapat mencerminkan setiap kebutuhan dan kepentingan yang mendesak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Hal yang lebih utama adalah penggunaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. (benni setiawan/kcm)

Read More...

Dibiasakan menjadi 'anak mami'

Spirit NTT 5-11 Mei 2008

IRONIS memang. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia Baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa, reformatif, dan legitimated, justru tidak sedikit politisi yang berkarakter oportunis, arogan, dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan secara diametral terhadap prinsp-prinsip demokrasi yang mengedepankan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Padahal, harus diakui, mereka memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi. Bejibun jumlah politisi jeblan Sl, S2, S3, bahkan yang bergelar profesor sekalipun.
Fenomena di atas tentu menarik disimak, sebab ada kecenderungan asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan tidak (kurang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat.

Kalau demikian, apakah selama ini dunia pendidikan memang nihil dari sentuhan pembelajaran demokrasi? Tidak adakah ruang berdemokrasi dalam wacana pendidikan kita sehingga (nyaris) mandul dalam melahirkan demokrat-demokrat ulung, cerdas, dan andal? Upaya apakah yang mesti dilakukan agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada peserta didik.
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dan relevan untuk dilontarkan dan dijawab, sebab kita semua tidak menginginkan dunia pendidikan kita terjebak menjadi ruang untuk 'meng-karantina' peserta didik dari persoalan-persoalan riil kebangsaan dan steril dari budaya demokrasi.
Diakui atau tidak, terkesan ada 'konspirasi' di tingkat elite penguasa Orde Baru untuk membikin sakit, bahkan mematikan atmosfer demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Kebijakan yang disusun secara sentralisasi-otoriter---tanpa memperhatikan aspirasi arus bawah disadari atau tidak, telah menumbuhsuburkan virus 'sindrom' yang antidemokrasi dalam bentuk indoktrinasi dan tekanan-tekanan terhadap praktisi pendidikan di lapangan.
Beda pendapat 'diharamkan', daya inisiatif dimatikan. Sikap kritis pun ditabukan. Semua harus mendongak dan menanti petunjuk dari atas.
Sistem pendidikan berikut perangkat regulasinya telah dipola dan dikemas demi kepentingan kekuasaan an-sich. Sikap demokratis pun luput dari jangkauan pasal 4 UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adakah di sana sikap demokratis menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan naisonal?
Sementara itu, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, peserta didik telah dibiasakan untuk menjadi 'anak Mami' yang manis, manutan, dan dilarang bertanya. Ruang belajar telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi.
Beratnya beban kurikulum yang mesti dituntaskan telah membuat proses belajar-mengajar menjadi kehilangan ruang berdiskusi, berdialog, dan berdebat, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Sedangkan, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dibutakan dari persoalan-persoalan politik praktis, mesti berkutat memburu ilmu di puncak menara gading yang hendak dijadikan 'robot' penguasa dalam mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Akibatnya, setelah lulus mereka menjadi asing ditengah-tengah rakyat, tidak paham bahasa rakyat. Dalam kondisi demikian, mana mungkin out-put pendidikan kita mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang berdialog? Mustahil mereka bisa menghargai perbedaan pendapat ûsebagai salah satu esensi demokrasiû kalau iklim belajarnya berlangsung monolon.
Boleh jadi, memang sudah harus menjadi keniscayaan sejarah (historical necessity) jika dunia pendidikan kita selama ini 'tertidur pulas' di atas 'ranjang' rezim Orde Baru. "Nasi telah menjadi bubur," kata orang. Belajar dari pengalaman buruk semacam itu, kini tiba saatnya dunia pendidikan diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya demokrasi bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang punya rasa malu, rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik, moral, dan spiritual yang kokoh ketika bertarung dalam rimba polilik.
Apalagi, era millenium ketiga yang diyakini akan menghadirkan banyak tantangan krusial dan perubahan global seiring dengan akselerasi keluar-masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia akan segera kita masuki, ranah demokrasi jelas akan ikut menjadi penentu citra, kredibilitas, dan akseptabilitas bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia.
Itu artinya, mau atau tidak, dunia pendidikan sebagai 'kawah candradimuka' dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus mempersiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki sikap resistence yang kokoh di tengah-tengah 'konflik peradaban' (clash of civilization), di antaranya, pertama, sikap demokratis harus menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan nasional. UU No. 2/1989 yang rnengebiri makna demokrasi bagi anak bangsa perlu direvisi dan dirumuskan kembali secara utuh dan komprehensif.
Kedua, kurikulum yang diberlakukan harus memberikan ruang yang ukup bagi peserta didik untuk belajar menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi. Mereka harus diberi kemerdekaan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan lewat debat, diskusi, dan adu argumentasi dengan tetap mengacu pada nilai kebenaran dan nilai luhur baku.
Dan ketiga, para birokrat dan praktisi pendidikan dituntut good-will-nya untuk memberikan teladan cara-cara berdemokrasi yang sehat. Dalam iklim masyarakat kita yang masih cenderung paternalistik, contoh dan tindakan nyata akan lebih bermakna ketimbang retorika maupun ucapan verbal lainnya.
Tidak kalah pentingnya, iklim demokrasi pun harus sudah mulai ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga institusi pendidikan lebih maksimal mengembangsuburkannya. Apabila iklim demokrasi tumbuh secara kondusif yang pada gilirannya akan menjadi sebuah budaya, maka rasa sakit hati, dendam, mencari-cari 'kambing-hitam' akibat kekalahan dalam sebuah demokrasi tak akan terjadi. Yang menang pun tidak akan selalu menepuk dada. Dalam sebuah demokrasi, kalah dan menang adalah wujud dinamika yang indah dan niscaya. (suara karya)

Read More...

Membumikan nilai demokrasi di sekolah

Spirit NTT 5-11 Mei 2008

SEJAK reformasi bergulir di negeri ini, atmosfer demokrasi berhembus kencang di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat. Masyarakat pun menyambut 'peradaban' baru itu dengan antusias. Kebebasan yang terpasung bertahun-tahun lamanya kembali berkibar di atas panggung kehidupan sosial.
Meskipun demikian, atomsfer demokrasi itu tampaknya belum diimbangi dengan kemaTangan, kedewasaan, dan kearifan, sehingga kebebasan seolah-olah berubah menjadi 'hukum rimba.'
Mereka yang tidak sepaham dianggap sebagai 'kerikil' demokrasi yang mesti disingkirkan. Contoh paling nyata adalah meruyaknya berbagai aksi kekerasan yang menyertai perhelatan pilkada di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Pihak yang kalah bertarung tidak mau menerima kekalahan dengan sikap lapang dada. Jika perlu, mereka memaksakan diri untuk melakukan tindakan anarki yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.


Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin benih-benih demokrasi di negeri ini akan layu sebelum berkembang. Bagaimana mungkin niolai-nilai demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara kondusif kalau demokrasi dimaknai sebagai sikap besar kepala dan ingin menang sendiri? Bagaimana mungkin atmosfer demokrasi mampu menumbuhkan kedamaian, keadilan, dan ketenteraman kalau perbedaan pendapat ditabukan?

Dogma menyesatkan
Sebenarnya pendidikan demokrasi di negeri ini bukanlah barang baru. Sejak 1957 hingga kini, Indonesia telah memiliki dan melakukan pendidikan demokrasi bagi warga negaranya. Namun, jika kita mengacu pada realitas di atas panggung sosial politik di negeri ini, secara jujur harus diakui, nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya bisa diapresiasi oleh segenap komponen bangsa. Perilaku politik kaum elite, misalnya, dinilai cenderung masih konservatif dan masih berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik yang berbaju kultural maupun keagamaan. Mainstream kalangan elite ini pun pada kahirnya akan mudah berimbas ke bawah dalam bentuk perilaku politik massa.
Dalam konteks demikian, ada benarnya jika ada pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan pemerintah sepanjang kekuasaannnya telah gagal menghasilkan warga negara yang demokratis.
Kegagalan pendidikan demokrasi, dalam pandangan Azyumardi Azra (2001) dapat dilihat dalam tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya. Pertama, secara substantif, pelajaran PPKn, Pendidikan Pancasila dan Kewriraan tidak dipersiapkan sebagai matei pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Kedua, secara metodologi pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentif, monologis, dan tidak partisipatoris. Ketiga, subyek material lebih bersifat teoretis daripada praksis (Azra, 2001).
Selain faktor tersebut, menurut hemat penulis, kegagalan penanaman nilai-nilai demokrasi juga tidak terlepas dari buruknya pengakaran nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Sekolah bukan lagi menggambarkan masyarakat mini yang mencerminkan realitas sosial dan budaya, melainkan telah menjadi ruang karantina yang membunuh kebebasan dan kreativitas siswa didik. Guru belum mampu bersikap melayani kebutuhan siswa berdasarkan prinsip kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan ûsebagai pilar-pilar demokrasiû tetapi lebih cenderung bersikap bak 'diktator' yang memosisikan siswa sebagai objek yang bebas dieksploitasi sesuai dengan selera dan kepentingannya. Masih menjadi sebuah pemandangan yang langka ketika seorang guru tidak sanggup menjawab pertanyaan muridnya, mau bersikap ksatria untuk meminta maaf dan berjanji untuk menjawabnya pada lain kesempatan.
Hampir sulit ditemukan, siswa yang melakukan kekhilafan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Yang lebih sering terjadi adalah pola-pola indoktrinasi dan dogma-dogma menyesatkan. Siswa diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah sehingga harus menerima sanksi yang sudah dirumuskan tanpa melakukan ôkontrak sosialö bersama siswa. Ketika ada siswa yang mencoba bersikap kritis dengan bertanya: "Mengapa kalau guru terlambat tidak mendapatkan sanksi, sedangkan kalau siswa yang terlambat akan dikenai hukuman tanpa pembelaan?" Bak seorang diktator, sang guru akan menjawab secara dogmatis bahwa hal itu sudah menjadi peraturan yang tak boleh ditawar-tawar lagi. Sungguh, sebuah dogma menyesatkan yang bisa membunuh nilai-nilai demokrasi dalam jiwa dan kepribadian siswa.

Magnet demokrasi
Saat ini, negeri kita tampaknya membutuhkan model pendidikan demokrasi yang baru dalam dunia persekolahan kita. Idealnya, upaya membumikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, seperti PPKn, misalnya. Akan tetapi, perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai 'roh' yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Substansi pembumian nilai-nilai demokrasi bukan lagi dilakukan secara dogmatis dan indoktrinasi melalui ceramah, melainkan sudah dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan kultur demokrasi yang sesungguhnya.
Tujuan yang jendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnay kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial sehingga pada gilirannya kelak mampu menopang tumbuhnya iklim civil society (masyarakat madani) di Indonesia.
Seiring dengan berhembusnya iklim demokrasi di negeri ini, sudah saatnya dilakukan upaya serius untuk membumikan nilai-nilai demokrasi di kelas. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi 'roh' pembelajaran di kelas pada mata pelajaran apa pun. Interaksi guru dan siswa bukanlah sebagai subyek-objek, melainkan sebagai subjek-subjek yang sama-sama belajar membangun karakter, jatidiri, dan kepribadian.
Profil guru yang demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya, tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi.
Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, mewariskan semangat ing madya mangun karsa yang intinya berporos pada proses pemberdayaan. Di sekolah, guru senantiasa membangkitkan semangat berekplorasi, berkreasi, dan berprakarsa di kalangan siswa agar kelak tidak menjadi manusia-manusia robot yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari.
Sudah bukan zamannya lagi, guru tampil bak diktator yang menggorok dan membunuh kebebasan dan kreativitas siswa dalam berpikir. Berikan ruang dan kesempatan kepada mereka di kelas untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan dinamis. Tugas dan fungsi guru adalah menjadi fasilitator dan mediator untuk menjembatani agar siswa tidak tumbuh menjadi pribadi mekanistik yang miskin nurani dan antidemokrasi.
Bukankah membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas? Kalau tidak dimulai dari ruang kelas, kapan anak-anak bangsa ini akan belajar berdemokrasi? (sawali tuhusetya)

Read More...

Hasilkan generasi robot

Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

SALAH satu penyebab tercerabutnya problem sosial dalam dunia persekolahan kita adalah kehadiran soal-soal UN dari tahun ke tahun yang antirealitas, (nyaris) tak pernah menyentuh persoalan-persoalan sosial yang mampu menantang dan menggugah siswa untuk berolah pikir dan berolah rasa. Mereka tidak pernah ditradisikan dan dibudayakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai persoalan sosial dan kebangsaan yang muncul secara riil di atas panggung kehidupan sosial. Generasi muda bangsa ini tampaknya sengaja 'dimandulkan' dari karakter kreatif dan demokratis agar kelak menjadi generasi robot yang gampang dikendalikan oleh pihak penguasa.


Jika 'kecurigaan' ini benar, nyata-nyata telah terjadi pelanggaran serius dan sistematis terhadap fungsi pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Dalam pasal itu secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bagaimana mungkin bisa menjadi generasi kreatif dan demokratis kalau mereka tidak pernah ditradisikan untuk berpikir terbuka, dialogis, dan kritis? Bagaimana mungkin anak-anak bangsa ini bisa berpikir terbuka, demokratis, dan kritis kalau UN hanya menampilkan soal-soal pilihan ganda yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan daya nalar dan daya kritisnya?
Mengapa UN penting dipersoalkan ketika dunia persekolahan kita dinilai telah gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, kritis, kreatif, terampil, jujur, berkarakter, dan responsif? Secara jujur harus diakui, UN selama ini masih diyakini oleh para guru sebagai tujuan dan sasaran akhir kelulusan siswa. Guru akan dianggap sukses dan bergengsi jika berhasil membawa siswanya menuju ôterminalö akhir kelulusan dan akan divonis telah gagal menjalankan tugas apabila banyak siswanya yang 'ndhongkrok' alias tidak lulus. Itulah sebabnya, banyak guru yang merasa 'alergi' ketika ditawari untuk mengajar di kelas terakhir atau kelas III. Mereka merasa lebih nyaman dan tanpa beban jika mengajar di kelas I atau II. Sebaliknya, guru yang mengajar di kelas III sering kali harus 'senam jantung' dan stres, terutama saat-saat mendekati ujian.
Untuk mempertahankan gengsi, guru di kelas terakhir sering kali menempuh berbagai cara agar siswanya bisa lulus dengan prestasi yang baik; entah dalam bentuk les, pemadatan materi, atau drill soal-soal. Semakin banyak 'dicekoki' soal-soal UN tahun sebelumnya, siswa dianggap dalam kondisi ôsiap tempurö menghadapi UN. Tak ayal lagi, suasana pembelajaran semacam itu semakin jauh dari nilai-nilai edukatif dan makin kering dari sentuhan problem-problem sosial yang mestinya 'dibumikan' dan diakrabkan dalam dunia peserta didik. Bahkan, praktik pendidikan semacam itu dinilai sangat bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan formal di negara mana pun karena akan menyebabkan terjadinya proses penyempitan kurikulum (curriculum contraction).
Yang lebih ironis, UN selama ini sepertinya hanya diperlakukan semacam upacara ritual tahunan ûmeminjam istilah Syamsir Alam (2005)--tanpa memberikan pengaruh berarti terhadap upaya pembinaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan pada tingkat sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masukan berupa informasi pendidikan yang diperoleh lewat UN hanya diperlakukan sebagai barang pajangan dan menjadi dokumen mati. Selain itu, instrumen UN- soal-soal pilihan ganda, misalnya, yang digunakan pun sebenarnya masih menyimpan berbagai pertanyaan mendasar yang menuntut pembuktian, khususnya menyangkut metodologi, terutama pada saat melakukan interpretasi terhadap hasil skor tes dan pemanfaatannya agar sesuai dengan tujuan diselenggarakannya UN. Sudah benar-benar sahihkah instrumen UN tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya? Bisakah soal-soal pilihan ganda yang dinilai telah ômereduksiö makna kurikulum dijadikan sebagai satu-satunya instrumen untuk memperoleh informasi pencapaian terhadap proses pendidikan yang sudah dilakukan?
Kini, sudah saatnya dipikirkan upaya serius untuk mewujudkan UN yang benar-benar mampu memotret kompetensi siswa sekaligus mampu menjadi pengendali mutu pendidikan secara nasional. Paling tidak, ada tiga hal penting dan mendasar yang perlu dilakukan agar UN benar-benar mampu menjadi therapi kejut dalam upaya memicu peningkatan mutu pendidikan.
Pertama, soal-soal UN harus mampu memotret kompetensi siswa secara utuh dan komprehensif sebagaimana termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Fakta menunjukkan, selama ini belum semua kompetensi siswa bisa terpotret melalui UN. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP/MTs, misalnya, salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah mampu mendengarkan berbagai ragam wacana lisan untuk memahami gagasan, pandangan, dan perasaan orang lain secara lengkap dalam wacana yang berbentuk berita, wawancara, laporan, ceramah/khotbah, pidato, ceramah, pembacaan teks sambutan, dan dialog, serta mampu memberikan pendapat. Bagaimana mungkin kompetensi semacam itu bisa diukur secara sahih hanya melalui soal-soal pilihan ganda?
Memang benar, kompetensi semacam itu bisa diujikan secara praktik melalui ujian sekolah. Namun, adakah jaminan bisa 100 persen nihil dari rekayasa dan manipulasi? Apalagi, muncul asumsi, jangan sampai ujian sekolah menjadi penghambat kelulusan siswa. Jika memang ujian praktik di sekolah masih diperlukan, lembaga independen yang direkrut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) harus terlibat dan bekerja optimal sejak ujian praktik/sekolah digelar.
Kedua, tindak tegas pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan UN. Misalnya, hampir setiap tahun terdengar berita kebocoran soal UN, tetapi hampir tidak pernah terdengar tindak lanjut dan sanksi yang ditimpakan kepada para pencoleng dunia pendidikan itu.
Ketiga, harus ada sinergi antara UN dan praktik pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Diakui atau tidak, UN yang berlangsung selama ini telah menjadi penghambat serius bagi para guru yang ingin melibatkan siswa secara intens dan total dalam praktik pendidikan yang dialogis, terbuka, dinamis, menarik, dan menyenangkan melalui sajian materi yang menantang dan menggugah kesadaran mereka terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya. Namun, idealisme guru semacam itu terpaksa terbonsai akibat munculnya soal-soal UN yang sarat hafalan teori dan miskin daya nalar.
Tidak adakah 'kemauan politik' para pengambil kebijakan untuk memasukkan soal-soal esai dalam UN yang mampu membudayakan siswa berpikir secara cerdas dan kritis? Kita sangat berharap, dunia persekolahan kita--meminjam istilah Paulo Freire--dapat menjadi alat pembebasan yang sanggup menciptakan ruang bagi anak-anak bangsa untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis terhadap berbagai problem sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Tujuannya? Agar kelak generasi masa depan negeri ini mampu mengartikulasikan proses transformasi sosial secara arif, matang, dan dewasa; terbebas dari perilaku instan, korup, hipokrit, keras kepala, dan mau menang sendiri. (sawali tuhusetya)

Read More...

Media dalam pendidikan budi pekerti

Spirit NTT 21-27 April 2008

MENGINGATKAN kembali peran media dalam pendidikan budi pekerti adalah pekerjaan yang amat mulia. Hal itu harus menjadi kewajiban kultural kita semua sebab media massa di era sekarang telah menunjukkan kesempurnaannya menjadi industri budaya, yang efeknya luar biasa bagi anak cucu. Tetapi kita tidak bisa menolak, bagaimanapun kehadiran media adalah penting sebagai sarana membangun perabadan umat manusia.
Ada persoalan lain di seberang perkembangan media, yakni merosotnya budi pekerti yang terjadi di semua lapisan masyarakat. Anak-anak dengan mudahnya bertindak keras, cabul, pencurian, pemerkosaan, bunuh diri, dan segala macam bentuk tindakan tidak beradab lainnya. Apakah gejala menguatnya tindakan semacam itu karena pengaruh media?

Sekadar mengingatkan pemahaman kita tentang budi pekerti, penulis ingin menguraikan konsep budi pekerti terlebih dulu. Budi pekerti menurut Thalib (1997) berisi dua unsur, yakni perilaku dan sifat. Perilaku mencakup tampilan lahiriah, dan sifat meliputi isi batin atau isi hati. Seseorang akan berperilaku terpuji apabila batin atau hatinya bersih dan mulia.
Nilai-nilai budi pekerti ini harus diajarkan, dan proses pengajarannya yang disebut pendidikan budi pekerti. Ia identik dengan komunikasi kebudayaan yang berarti proses transmisi nilai-nilai budaya atau sebaliknya upaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya itu melalui proses belajar untuk menjadi milik diri dan menjadi acuan berperilaku.
Ki Hajar Dewantara mengidentifikasi menjadi tiga sentra, yakni: keluarga, masyarakat, dan sekolah. Media belum disebut sebagai salah satu sentra pendidikan karena pada masa itu perkembangannya tidak sedahsyat sekarang. Lagi pula lanskap budaya yang berlaku menjadi setting kehidupan sosial sehari-hari mereka adalah pertanian bukan budaya industrial.
Ketika globalisasi memasuki semua segi, media, ekonomi, politik, bahkan sistem pemikiran, membawa implikasi terhadap makin terbukanya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
Hubungan antarmanusia mulai teralineasi. Ada keterasingan. Ayah dan ibu sibuk bekerja sementara masyarakat pun sibuk dengan urusannya sendiri. Tanggungjawab pendidikan bagi anak-anak tidak lagi bertumpu pada keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Anak-anak pun luar biasa perkembangannya. Sekolah bukan lagi sekadar menjadi tempat belajar sesuai kurikulum formal, tetapi juga sebagai ajang ekspresi pengalaman pribadi yang diperoleh dengan kurikulum lain.
Bisa dibayangkan berdasarkan temuan penelitian penulis, anak-anak di desa ternyata menghabiskan waktu menonton TV 5-6 jam sehari. Termasuk kategori heavy viewer menurut standar Amerika.
Jadi media ternyata benar-benar telah menjadi situs penggelendangan pikiran anak-anak. Media menjadi medium ekspresi berwisata pikiran dan emosi sekaligus sarana memuaskan spiritualitas mereka. Jika demikian hanya, apakah benar bahwa perilaku yang uncivilized di kalangan anak-anak direproduksi media?
Jawabnya, bisa ya bisa tidak. Bisa ya manakala dalam diri anak ada potensi. Bisa tidak kalau dalam diri anak tidak ada potensi.
Rumus Wardswoorth tentang teori perilaku yang dikembangkan dari teori Nikimura B = f(G+E). Behavior (B) merupakan hasil perkalian unsur Genetik (G) dengan unsur Environtment (E).
Yang disebut potensi di sini adalah unsur genetik itu sendiri. Itu berarti jika memang ada potensi kemudian didukung faktor lingkungan yang kondusif maka mudah sekali dalam diri anak terbentuk perilaku uncivillized. Media adalah bagian dari unsur lingkungan itu, begitupun keluarga, masyarakat dan sekolah.
Sampai di sini, penulis berkeyakinan, bagaimana pun media adalah salah satu faktor yang potensial mendorong lahirnya perilaku uncivillized di kalangan anak-anak. Mengapa media cenderung menyukai hal-hal yang berbau tidak terpuji?
Media kita memang berbeda dengan dulu. Media kini tengah berada dalam setting budaya yang berbeda, karenanya agar eksis media lebih memilih berwajah ganda. Di satu sisi ia bermuka sebagai institusi budaya dan di sisi lain sebagai institusi ekonomi.
Sebagai institusi budaya, media berarti tetap menjalankan kewajibannya mendidik warga dalam kerangka membentuk peradaban ke arah yang lebih baik. Sementara sebagai institusi ekonomi berarti senyampang menjalankan peran kulturalnya, media juga berusaha mendapatkan keuntungan dari sejumlah investasi

Tarik-menarik
Pilihan berwajah ganda itu adalah suatu keharusan dalam alam global-industrial. Sebab dalam seting global-industrial, media berada dalam tarik menarik tiga entitas: negara, pasar, dan civil soviety.
Terhadap tarik-menarik itu, haluan media kemudian terbelah menjadi tiga, yakni ada media yang beraluan liberalis klasik, liberalis modern, dan jalan tengah (ketiga).
Bagi mereka yang berhaluan liberalis klasik berisi himpunan media yang lebih menempatkan diri sebagai watchdog terhadap negara karena dalam posisi itu media berkoalisi dengan civil society. Sedang bagi mereka yang berhaluan liberalis modern berisi kumpulan media yang menempatkan diri sebagai voice of people karena dalam posisi itu media berkoalisi dengan pasar. Sedangkan bagi mereka yang tidak pro civil society maupun pasar, menempatkan diri berhaluan jalan tengah (ketiga). Dalam setting ini, media ambil posisi sebagai agensi demokrasi.
Sejak reformasi, media kita terasa amat pro pasar dan pro civil society. Celakanya pada kriteria media semacam itu lebih suka menganggap kekerasan, klenik dan cabul adalah komoditas yang laku jual. Itu sebabnya, kekerasan, klenik, dan cabul, sangat digemari media karena dipersepsi sebagai mendapatkan dukungan pasar.
Jika demikian halnya jadi terasa sulit bagi kita untuk berharap media dapat berperan dalam pendidikan budi pekerti. Coba saja dibuktikan melalui analisis isi terhadap kemasan program siaran yang ditayangkan media TV.
Berapa proporsi program siaran yang mengajarkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti? Dugaan penulis masih belum banyak. Inilah kewajiban kita mengawasi media agar berperan dalam pendidikan budi pekerti. (amirudin, dosen ilmu komunikasi FISIP undip semarang)

Read More...

Strategi Pendidikan Budi Pekerti

Spirit NTT, 21-28 April 2008

MENCERMATI Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 64/c/Kep/PP/2000, seorang dinyatakan tamat dari pendidikan oleh penyelenggara pendidikan jika anak tersebut memperoleh surat tanda tamat belajar, dan sebelumnya melalui pertimbangan lulus yang diukur dari nilai rapor kelas tiga cawu ketiga, nilai ebtanas murni (NEM), nilai EBTA sekolah murni (NESM), dan budi pekerti anak.
Pendidikan budi pekerti menjadi penting artinya karena menjadi acuan untuk menentukan seorang siswa tamat atau tidak tamat. Padahal di lapangan belum ada standar penilaian baku. Itulah sebabny penulis mencoba memaparkan sistem evaluasi sebaiknya dilaksanakan. Sebelumnya perlu dituliskan kisi-kisi instrumen budi pekerti siswa.


1. Aspek kedisiplinan meliputi:
- Terlambat masuk sekolah.
- Tidak masuk tanpa surat
- Meninggalkan pelajaran sebelum waktunya.
- Tidak mengikuti acara resmi upacara sekolah.

2. Aspek etika, yaitu:
- Berbuat tidak sopan
- Merokok di sekolah
- Menggunakan narkoba/minuman keras
- Mencuri/mengambil uang kawan
- Berkelahi dengan pelajar lain/orang

3. Aspek estetika meliputi:
- Tidak berseragam sekolah/tidak dimasukkan.
- Merusak peralatan sekolah/lingkungan.
- Membuang sampah sembarangan.
- Melompat pagar.
- Buang air besar tidak disiram.

Guru juga harus hati-hati di dalam memberikan nilai budi pekerti. Pertimbangannya adalah tingkah laku seseorang kapanpun dapat berubah.
Perubahan itu menuju baik ada kalanya buruk. Selanjutnya siapakah yang mengajarkan budi pekerti? Guru Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa dan Sastra Indonesia. (Proyek Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti, 2000).
Selanjutnya, guru menyelipkan materi, misalnya, amal saleh, amanah, antisipatif, berbaik sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, dan sebagainya. Selainnya itu ada sikap negatif seperti antirisiko, biadab, bohong, boros, buruk, sangka, ceroboh, curang, dengki, dan sebagainya perlu ditinggalkan.

Strategi
Bagaiman strategi guru memberikan pendidikan budi pekerti ini? Guru secara sistematis dan sistemik, nilai-nili budi pekerti diintegrasikan dalam materi pembelajaran, sesuai dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PPKn,
Bahasa dan Sastra Indonesia.
Untuk menumbuhkan nilai budi pekerti dalam diri siswa penyampaiannya harus suasana kondusif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru dan staf tata usaha di sekolah harus mampu menjadi teladan insan berbudi pekerti luhur. Sekolah menjadi laboratorium budi pekerti. Tanggung jawab siapa pendidikan budi pekerti? Sekolah, orangtua, masyarakat
dan pemerintahan. Itulah sebabnya, siswa, orangtua, guru, administratur, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat secara proporsional memunyai peran, tugas, dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan pelaksanaan pendidikan budi pekerti.
Mengingat pendidikan budi pekerti baru dilaksanakan tahun pelajaran 2001-2002 secara simultan di seluruh kelas dan jenjang pendidikan.
Guru hrus memperoleh pengentahuan tentang apa budi pekerti dan bagaimana metode berikut sistem penilaiannya? Setidaknya acuan itu untuk menyamakan persepsi dalam mengelola pendidikan budi pekerti.
Ada tiga teori mendasari pendidikan budi pekerti, yaitu teori perkembangan kognitif, teori belajar sosial, dan teori psikoanalisis. Teori pertama ini dirintis Jean Pieger kemudian dikembangan Law Kohlbegr membagi enam tahap pemikiran moral.
Pertama, orientasi hadiah dan hukuman sasaran anak mulai usia tiga tahun. Jika berbuat baik diberi hadiah dan sebaliknya pada suatu hari
anak membuang sampah di sembarang. "Nak, ayo buang di kotak ini!" ujar mamanya.
Kedua, disebut orientasi relativitas instrumental yang menunjukkan dominasi kepentingan dalam kesenangan sendiri.
Tahap ketiga orientasi anak manis, yang menggambarkan perilaku anak untuk menyenangkan lingkungan mereka.
Tahap keempat, yaitu orientasi aturan dan ketertiban yang menunjukkan penghargaan terhadap ketertiban sosial.
Tahap kelima kontrak sosial dan hak individu, yang menyatakan kepatuhan terhadap hak dan prosedurnya.
Tahap keenam disebut etika universal yang berdasarkan atas hati nurani.
Teori belajar sosial berdasarkan empirisme John Locke dan behaviorism John Watson serta BF Skiner. Teori ini menganggap sosok manusia, "Ibarat kertas kosong di mana masyaratkat menuliskan pengalamananya". Masyarakat atau
lingkungannya sangat multidimenional keluarga di dalamnya.
Selain itu, ras, institusi, suku, adat istiadat ikut mengukirnya. Baik atau buruk ditentukan
norma yang ada di lingkungan mayarakat tersebut. Sekolah dianggap sebagai mikrokosmos mayarakat, yang berperan sebagai otoritas moral.
Teori psikoanalisis dikemukakan Sigmund Freud berdasarkan atas pandangan
sosok manusia dikuasai dorongan irasional yang harus dikontrol. Freud melibatkan tiga bagian, yaitu "ide" yang menunjukkan dorongan hewani, liar, "ego" menggambarkan prinsip dan kerja realita untuk mengukur tindakan.
"Superego" menunjukkan elemen terakhir untuk berkembang yang berfungsi sebagai agen kontrol serta menjaga seseorang dari tindakan salah, buruk atau moral, kemudian mengajarkan apa yang salah dan benar. Orangtua sangat dominan membentuk superego anak menjadi amat baik. Sekolah dalam hal ini berperan pada sekunder.
Atas dasar teori para ahli di atas, tentu budi pekerti yang akan diterapkan di Indonesia mengacu sesuai dengan budaya bangsa. Keluarga amat penting dalam pembentukan budi pekerti. Selanjutnya, sekolah memberikan wawsan secara benar dan langsung mengevaluasi pada tingkat mana budi pekerti anak asuhnya. Nilai lebih baik bersifat kualitatif yaitu baik, cukup, maupun kurang. Untuk menilai budi pekerti kurang harus berhati-hati. Ingat Tingkah laku manusia selalu berubah! (sunanto, smp negeri 10 bandar lampung)

Read More...

Reorientasi dan pengawasan dana BOS

Spirit NTT, 14-20 April 2008

DANA bantuan operasional sekolah atau yang akrab disebut BOS menjadi bahasan menarik akhir-akhir ini. Dana BOS yang diambil dari dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Penerima (baca: pengelola) dana BOS, yaitu sekolah, sering kali kewalahan dalam mengelola dana ini. Orangtua murid pun menjadi bingung dengan dana ini. Mereka sering mengeluhkan, mengapa setelah adanya dana BOS pembiayaan sekolah menjadi mahal.
Persoalan lain yang mengitari BOS adalah rawannya penyelewengan. Di beberapa daerah diindikasikan banyak dana BOS yang menjadi lahan korupsi baru, perilaku yang akhir-akhir ini menjadi penyakit yang membahayakan bangsa dan negara.

Sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk BOS, hanya delapan jenis yang boleh dibiayai dengan dana BOS, yaitu uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan penunjang perpustakaan, peningkatan mutu guru, pemeliharaan, honor guru dari tenaga kependidikan honorer, kegiatan kesiswaan, ujian sekolah, dan transpor bagi murid yang mengalami kesulitan biaya transpor ke sekolah.

Reorientasi
Reorientasi dana BOS menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Artinya, ke mana dan untuk apa dana BOS digunakan harus sesuai dengan asas manfaat dan kepentingan yang mendesak.
Ketika kepentingan yang mendesak di sekolah adalah membantu meringankan beban orangtua murid, dana BOS harus lebih diorientasikan pada pengurangan beban biaya yang dibayarkan setiap bulan melalui sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).
Hal ini juga berlaku apabila sekolah kekurangan dalam penyediaan fasilitas, misalnya ketika sekolah kekurangan dalam penyediaan buku-buku perpustakaan. Buku adalah sumber ilmu. Ketika perpustakaan sekolah masih kosong dan belum banyak buku ajar, pihak sekolah wajib mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan buku-buku sebagai bahan referensi peserta didik atau guru.
Reorientasi penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan jalan mengundang wali murid, dewan sekolah atau komite sekolah, guru, dan pihak-pihak berwenang. Mereka diajak untuk membahas dan menyatukan persepsi mengenai dana BOS. Hal ini dilakukan untuk mengurangi prasangka atau ketidakjelasan yang diakibatkan tidak transparannya penggunaan dana BOS.

Pengawasan dana BOS
Setelah dilakukan penyatuan persepsi mengenai apa dan untuk apa dana BOS, langkah selanjutnya yang dilakukan pihak sekolah dan masyarakat pada umumnya adalah mengawasi jalannya penggunaan dana itu.
Pengawasan dana BOS menjadi agenda yang tak kalah penting. Artinya, pengasawan ini dilakukan dalam bingkai keterbukaan atau akuntabilitas publik. Selain itu, pengawasan dana BOS juga dilakukan guna menekan sedemikian rupa praktik korupsi yang telah mendarah daging di negeri ini.
Pengawasan dana BOS dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, komite atau dewan sekolah. Komite sekolah yang terdiri dari wakil pemerintah daerah, guru, tokoh masyarakat, dan wakil alumni mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kontrol. Komite sekolah dapat mengawasi jalannya penggunaan dana BOS dari dalam. Artinya, mereka dapat memantau segala kegiatan dan penggunaan dana BOS sebagai representasi sekolah itu sendiri.
Kedua, peran serta organisasi sosial keagamaan. Organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai tanggung jawab mengawasi penggunaan dana BOS. Muhammadiyah dan NU dapat melakukan pengawasan dengan menjalankan fungsi majelis pendidikan yang ada.
Sebagaimana kita ketahui, kedua organisasi ini mempunyai sistem atau amal usaha pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, tentunya mereka mempunyai badan yang secara khusus mengurus pendidikan.
Badan ini mempunyai tugas mengawasi penggunaan dana BOS dari dalam diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan dana BOS tidak hanya diturunkan oleh pemerintah untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang dikelola yayasan pendidikan atau organisasi sosial keagamaan. Fungsi kontrol dari dalam tentunya memiliki kekuatan tersendiri bagi terciptanya masyarakat yang bersih.
Ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM melalui lembaganya sendiri atau forum LSM mempunyai tugas untuk mencerdaskan masyarakat. LSM dapat berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menginformasikan apa dan bagaimana seharusnya dana BOS digunakan. (benni setiawan, pemerhati pendidikan)

Read More...

UN, polisi masuk sekolah?

Spirit NTT, 14-20 April 2008

SETENGAH terpana saya melihat seorang polisi yang masuk sekolah dengan menenteng senjata apinya mengawal guru yang membawa soal. Sungguh hati ini terenyuh. Sebagai seorang pendidik saya merasa dicampakkan, betapa sang guru, sudah tidak dipercaya lagi sebagai orang jujur di negeri ini...
Hari berikutnya saya melihat kawan-kawan di televisi mengatasnamakan Komunitas Air Mata Guru menangisi teman guru lain yang berbuat curang. Betapa aku tersentak, sebegitu rusakkah moral para guru sampai tidak takut terhadap polisi?

Entahlah apakah ini gugatan ataukah keluhan, dilamunanku muncul rentetan kata- kata, "Siapa sebenarnya yang tahu kondisi anak didik di kelas? Apa sih maunya para birokrat yang memberikan kewenangan kurikulum tingkat satuan pendidikan kalau nasib anak ujung-ujungnya ditentukan hanya tiga hari dengan materi yang itu-itu juga? Benarkah anak di Jakarta dan di luar Jawa mampu berkutat dengan soal di atas angka 5? Kalau memang para guru tidak dipercaya, jujurkah para birokrat di sana?"
Lamunanku semakin beranjak tinggi. Ah, seandainya bukan UN sebagai penjegal siswa yang berprestasi di bidang non tiga pelajaran itu, seandainya sekolah sebagai penentu kebijakan kelulusan? Ah, seandainya UN hanya sebagai parameter keberhasilan sekolah oleh pemerintah, seandainya UN diganti dengan uji sertifikasi siswa berprestasi masuk universitas, seandainya para guru mempunyai sikap mulia seperti komunitas para guru, seandainya para guru tidak merasa tega melihat anak yang sudah berkutat tiga tahun, yang jujur, yang sopan, yang tertib, yang begitu hormat, yang suka bermusik, yang suka meneliti, yang suka menggambar, yang penari, yang pecinta budaya pribumi yang hobbi pramuka, paskibra, bela bangsa ternyata terjegal hanya karena tidak mampu berhitung dan ngomong bahasa orang. Tentu tidak harus pak polisi repot-repot masuk sekolah, tidak perlu ada kecurigaan antar guru, tidak perlu ada kepala sekolah yang dipecat akibat terlalu sayang pada anak-anaknya.
Lamunanku buyar ketika seraut muka dengan gemerincing perhiasan muncul tiba-tiba di depan mata.
"Pak, katanya PSB sudah dibuka ya? Saya mau daftarkan anak, tapi gratis ya pak, kan katanya sekarang sekolah itu gratis?"
"Alhamdulillah, iya Bu, sekarang pemerintah sudah banyak membantu kita, jadi anak ibu tinggal ikut test saja besok".
"Aku meraih anak kecil itu dengan pandangan iba, "Kamu nanti mau jadi apa nak, ayo cerita sama bapak."
Insya Allah dana BOS masih mencukupi untuk menghantarkan masa depanmu, tapi tolong ya nak, bapak mohon jangan tertawakan Gurumu ini yang nanti pulang pake motor butut lain daripada Ibumu yang sanggup bayar tujuh kali lipat dari SPP tahun lalu... (aam amarullah)

Read More...

Pendidikan teknologi, apa itu?

Spirit NTT, 7-13 April 2008

PENDIDIKAN Teknologi Dasar, menurut HJ Grover dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk massa depan yang memberi anak-anak muda kesempatan untuk mempelajari berbagai jenis bahan, proses, produk industri dan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan dan pekerjaan dalam dunia teknologi (SLO, basic Technology Education, Nov. 1995). Definisi secara acurat sulit untuk diberikan karena teknologi berubah secara cepat.

Pendidikan Teknologi Dasar bertujuan memperkenalkan dan membiasakan para siswa-siswi terhadap dunia teknologi dengan aspek-aspek penting yang memungkinkan siswa dapat :
1. Mengembangkan berpikir kritis terhadap teknologi.
2. Mengembangkan kemampuan berpendapat tentang teknologi dan mampu menggambarkannya pada orang lain.
3. Mengidentifikasi dampak teknologi baik yang positif maupun yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Memiliki wawasan dalam memilih profesi dalam bidang teknologi sehingga memiliki peran yang berarti di dalam masyarakat.
5. Memiliki motivasi untuk belajar lebih lanjut tentang teknologi.
6. Membiasakan diri bekerja sendiri dalam kebersamaan.
Teknologi bagi setiap anak dan masyarakat tidaklah sama, sebagai contoh anak yang berada di Jakarta mempunyai pandangan tentang teknologi yang sangat berbeda dengan anak yang berada di kota Menado, akan tetapi adan teknologi yang bersifat umum. Selain itu pada saat ini dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat anak akan mempunyai pandangan dasar tentang teknologi yang hampir sama dan menyadari bahwa teknologi berkembang sangat pesat.
Dalam pendidikan teknologi dasar setiap siswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap tiga pilar teknologi yaitu:

1. Penangan produk teknologi
Para siswa dapat menggunakan produk teknologi secara tepat dan benar, baik berupa alat untuk memproduksi, maupun alat-alat ukur (instrumen), sehingga memberi kesempatan kepada para siswa untuk memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang teknologi. Pada bagian ini para siswa belajar tentang teknologi dengan praktek dan praktikum dengan metoda pemecahan masalah dan pendekatan sistem.

2. Pembuatan produk teknik
Para siswa diharapkan dapat menyadari bahwa teknologi sebagai suatu proses kegiatan yang dapat membuat sesuatu benda kerja yang dapat berfungsi dan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
Dalam bagian ini para siswa belajar bagaimana membuat produk teknik atau benda kerja yang dapat berfungsi dengan cara terlibat selama proses pembuatannya dan menggunakan produk teknologi sebagai alatnya. Benda yang dibuat oleh siswa adalah benda yang dapat berfungsi karena benda yang berfungsi akan memberikan motivasi yang tinggi pada diri para siswa untuk belajar lebih lanjut. Pada bagian ini para siswa akan belajar teknologi dasar dengan metoda: alur produksi, kunjungan industri, pemecahan masalahdan pendekatan sistem.

3. Teknologi dan masyarakat
Teknologi sebagai suatu alat untuk memecahkan permasalahan manusia. Disini terdapat hubungan yang erat antara teknologi dengan ilmu pengetahuan lain di dalam masyarakat. Pada bagian ini para siswa belajar dengan metoda kunjungan industri, pemecahan masalah, alur produksi dan bekerja tematis.
Berdasarkan ketiga pilar tersebut diatas materi umum pendidikan dasar teknologi dikembangkan, dengan koposisi sebagai berikut: (a) Penanganan produk teknologi memerlukan waktu 30 persen;
(b) Pembuatan produk teknologi, memerlukan waktu 35 persen;
(c) Hubungan antara teknologi dengan masyarakat, memerlukan alokasi waktu 10 persen. Sedangkan waktu yang tersisa sekitar 25 persen dicadangkan untuk diisi dengan teknologi yang sifatnya lokal atau sesuai dengan perkembangan teknologi yang yang ada didekat lingkungan para siswa. (didi teguh chandra/dosen fisika UPI)

Read More...