Bagaimana dengan sang guru?

Spirit NTT, 25-31 Agusuts 2008

DI TENGAH situasi negara yang masyarakatnya sedang belajar demokrasi dan bergejolaknya penolakan ujian nasional SMP dan SMA, maka untuk menetapkan suatu keputusan ujian nasional sekolah dasar (UN SD/MI) bukanlah suatu perkara yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Tapi diperlukan keberanian dan nyali yang besar.

Dengan telah diputuskan dan ditetapkannya ujian nasional sekolah dasar yang diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional pada Mei 2008, maka akan menambah wacana dalam bidang pendidikan dasar di Indonesia. Wacana tersebut ada yang berupa penolakan dan ada yang meminta untuk dikaji ulang.

Dampak positif dari adanya UN SD/MI ini akan memudahkan semua orang, khususnya Departemen Pendidikan Nasional untuk mengetahui peta dan kemampuan peserta didik pada pendidikan dasar secara nasional. Jika peta ini diketahui, semoga upaya-upaya peningkatan di bidang pendidikan dasar ke depan bisa dilakukan dengan lebih obyektif, baik dari segi kualitas pendidikan sendiri, maupun dalam pemanfaatan anggaran yang diperlukan.

Dalam situasi yang kompleks dan tak terstruktur, seseorang dapat mengeluarkan argumentasi yang menyakinkan, namun hanya sedikit yang sesuai dengan kenyataan sehingga akan membahayakan masyarakat. Untuk mengantisipasi bahaya pada proses pengambilan keputusan tersebut kita harus menerapkan standar etika tertentu.

Filsuf Alasdaire Macltyre dari Universitas Boston mengindentifikasi empat sifat yang harus menjadi ciri ancangan seseorang pengambil keputusan dalam menangani persoalan.

Pertama, kebenaran dengan tidak menyederhanakan kompleksitas secara berlebihan. Kedua, keadilan dengan nilai biaya serta manfaat dan mengalokasi biaya kepada mereka yang memperoleh manfaat.

Ketiga, kemampuan dalam hal yang belum diketahui dengan memperhitungkan perubahan, menetapkan dimana perubahan itu mungkin akan muncul, dan memutuskan prioritas untuk menentukan tindakan.

Keempat, keluwesan dalam menyesuaikan terhadap perubahan dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan sebagai tanggapan terhadap kondisi yang baru, merencanakan ulang dan melaksanakan ulang.

Belajar dari Perubahan di Jepang
Kaizen adalah sebuah metode yang sangat dipegang teguh di Jepang untuk proses penyempurnaan secara terus-menerus mempertimbangkan nilai biaya dan manfaat, untuk merencanakan masa depan dan menyesuaikannya terhadap perubahan.
Restorasi Meiji sebuah contoh langkah monumental perbaikan kondisi ekonomi, teknologi, dan budaya bangsa Jepang. Ia merupakan loncatan besar (frog leap) bangsa Jepang untuk sebuah kemajuan di segala bidang.

Sebelum Restorasi Meiji dilaksanakan di Jepang berlaku kekaisaran (kasta) yang sangat tertutup. Tetapi setelah Restorasi Meji dilaksanakan mereka membubarkan sistem kasta, namun tetap mempertahankan sikap yang baik hingga saat ini, di antaranya sifat pantang menyerah, menjunjung tinggi kehormatan dan kepribadian, sopan santun, taat kepada atasan dan selalu berhemat.

Di samping mempertahankan sifat-sifat yang baik, kaum muda Jepang dikirim belajar ke berbagai negara di kawasan Eropa dan Amerika secara besar-besaran. Semua buku ilmu pengetahuan diterjemahkan ke dalam bahasa jepang dan dijual dengan harga yang sangat murah. Hal ini untuk memudahkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mendorong minat baca bangsa Jepang.
Setelah ilmu pengetahuan ini mereka serap dan kuasai, mereka melakukan evaluasi dan penyempurnaan kembali. Lalu mereka kembangkan dan aplikasikan ke dalam aktivitas pemerintahan dan berbagai aktivitas lainnya di Jepang.

Produksi mobil Chrisler, Ford, dan Chevrolet yang berbentuk besar, berat dan boros bahan bakar oleh bangsa Jepang dicermati, dievaluasi dan akhirnya mereka sempurnakan. Sehingga akhirnya bangsa Jepang melahirkan mobil yang ringan, murah serta hemat. Dimana mobil jepang Honda, Toyota, Suzuki dan Mazda saat ini sudah menguasai pangsa pasar dunia.

Perubahan Menjadi Pendidikan Dasar Bermutu
Ujian nasional yang terintergrasi dengan ujian sekolah (UNTUS) yang mulai diberlakukan Mei 2008 terdiri dari Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesia memiliki standar kelulusan minimal 4,25. Soal-soal 60 persen dibuat daerah 40 persen dibuat oleh pusat.

Belajar dari pengalaman dan melihat perubahan yang dilakukan oleh Jepang hal ini tentu tidak ada apa-apanya. Akan tetapi walaupun tidak sebanding dengan yang dilakukan dengan negara mata hari terbit tersebut, semoga penerapan UN SD/MI ini akan mendorong perubahan mendasar pada perilaku siswa, guru serta semua yang terlibat untuk merasa bertanggung jawab untuk mencapai target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.

Merujuk pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) masih banyak persoalan pendidikan yang harus dibenahi jika kita ingin memajukan pendidikan dasar nasional. Namun tidak akan maju pendidikan di negara ini jika kita tidak mau untuk melakukan perubahan.

Waktu, biaya, dan pemikiran akan tidak ada gunanya serta akan terbuang sia-sia dan percuma jika tidak memulai perubahan sejak dini. Namun akan sangat lebih disayangkan lagi jika Ujian Nasional Sekolah Dasar (UN SD/MI) ini hanya terfokus pada siswa tanpa memperhatikan mutu dan kualitas tenaga gurunya. ( m jhon/padangkini.com)


Read More...

Wajah memelas orangtua murid

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

TAHUN ajaran baru sudah berjalan. Sebelumnya, pintu penerimaan siswa baru dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi lebar terbuka.
Disaat pintu ini terbuka, saat itu pula ada dua wajah yang berbeda muncul di hati orang tua dan siswa baru. Bagi orang tua dan siswa baru disatu sisi, ini adalah kebahagian terbesar dalam hidupnya menyambut sebuah babak baru dalam perjalanan pencarian ilmu sang anak, tetapi disatu sisi kebahagiaan itu tertutupi oleh besarnya angka biaya yang harus dipenuhi dalam memasuki pintu pendidikan ini.
Banyak gumam dan wajah memelas orang tua saat menerima kenyataan besarnya biaya masuk sekolah ini. Bahkan kebahagiaan itu ada berbuah keputusasaan untuk dapat melanjutkan pendidikan.

Seperti diberitakan PadangKini.com (9 Juli 08 ) dengan judulnya "Uang Masuk Sekolah Mahal, Uang Pangkal Sampai Jutaan", menyebutkan, "Salah satunya SMAN 10 Padang di Jalan Situjuh Jati. Setiap siswa baru yang mendaftar kesana diharuskan membayar uang pangkal Rp 2,24 juta dengan rincian, sebanyak Rp 1 juta untuk uang pembangunan dan Rp 1,24 juta uang administrasi dan seragam sekolah."

Keadaan seperti ini saya pikir bukan hanya terjadi di SMAN 10 Kota Padang saja, hampir seluruh sekolah di Sumatera Barat mengalamai kondisi yang sama, tentunya dengan tingkat besaran uang pangkal yang berbeda, tetapi intinya sama, yakni adanya uang pangkal yang memberatkan kondisi orang tua.

Dari kondisi seperti ini yang terus berlangsung setiap masuk tahun ajaran baru, tentu adalah wajar jika semakin banyak kepesimisan dan sikap skeptis yang muncul dari masyarakat akan harapan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, apalagi dengan embel-embel pendidikan gratis.

Melihat fenomena besarnya uang masuk sekolah ini, mungkin perlu kita pertanyakan lagi soal kebijakan besaran uang masuk sekolah ini.

Kebijakan Pemungutan
Pada umumnya kebijakan pemungutan dan besaran uang masuk sekolah ini memang bisa dikatakan legal, karena setiap sekolah dalam pengambilan keputusan untuk sumbangan pendidikan ini, seperti uang pembangunan, uang ekstra kurikuler, uang pakaian, dan sebagainya, biasanya pengambilan keputusannya dilakukan dalam rapat komite sekolah yang dihadiri oleh para wali murid, anggota komite, kepala sekolah, dan majlis guru.

Kegiatan rapat komite ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Biasanya rapat komite salah satu agendanya selalu meminta kesediaan para wali murid untuk menyumbang biaya bagi pembangunan atau operasional sekolah.

Pihak sekolah dan komite sekolah biasanya selalu merancang proposal pengajuan sumbangan dari wali murid yang selalu naik tiap tahunnya, dan sayangnya banyak dari wali murid yang kurang kritis dalam menyigi pengajuan dan penggunaan item biaya dari proposal yang diajukan oleh pihak sekolah bersama komite ini.

Jikapun ada wali murid yang merasa ingin mengkritisi proposal yang diajukan tersebut kadang terbentur oleh rasa sungkan karena dianggap tidak mendukung proses pembelajaran anaknya di sekolah tersebut.

Karena itu para wali murid dan pihak yang merasa memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa, diharapkan agar bisa mengkritisi proposal yang diajukan oleh pihak komite sekolah.

Sebagai salah satu contoh yang bisa menjadi catatan bagi wali murid dalam menyikapi proposal yang diajukan oleh pihak komite sekolah ini adalah seperti salah satunya ada item untuk bantuan tunjangan bagi kepala sekolah (namanya bermacam-macam, ada bantuan transportasi, bantuan peningkatan mutu, dan sebagainya).

Pengalaman saya di salah satu SMA di Kabupaten Tanah Datar tiga tahun lalu, ada sekolah yang menganggarkan tunjangan dari sumbangan wali murid ini lebih besar dari tunjangan yang didapatkannya secara legal dari tunjangan jabatannya selaku PNS.

Selain kepala sekolah biasanya para guru juga mendapatkan tunjangan tambahan, inipun namanya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan uang peningkatan kesejahteraan, uang peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya. Begitu juga komite sekolah juga mendapatkan jatah. Tentunya hal ini tidaklah sama pada setiap sekolah, ada yang mengajukannya juga ada yang tidak.

Kita tentunya tidaklah mempermasalahkan jika ada sekolah yang mengajukan bantuan proses penyelenggaraan pendidikan itu dari sumbangan wali murid, tetapi pertanyaannya apakah kondisi tersebut cukup wajar di saat sangat banyak masyarakat kita yang terhimpit hidup?

Bukankah sekarang para penyelenggara pendidikan sudah menerima gaji dan tunjangan tambahan lainnya dari pemerintah dengan nilai cukup memadai?

Selain itu masih banyak item lainnya yang harus dicermati, seperti biaya pembangunan, biaya penambahan prasarana sekolah seperti komputer, alat laboratorium, meja, kursi dan sebagainya. Karena kadangkala item-item yang diajukan ini juga sudah ada diajukan atau dibantu pengadaannya oleh pemerintah, sehingga terjadi tumpang tindih pendanaan.

Sedangkan untuk biaya uang seragam sekolah, menurut saya ini tidak zamannya lagi untuk dikoordinir oleh pihak sekolah, biar saja masing-masing wali murid atau siswa yang menyediakannya, pihak sekolah cukup memberikan standar dan modelnya saja.

Kondisi pemungutan biaya dari wali murid ini, harus perlu menjadi pertanyaan bagi wali murid dan pemerhati pendidikan. Kepada pemerintah daerah dan legislatif selaku regulator pendidikan juga diharapkan untuk mengawasi praktek-praktek pemungutan biaya oleh pihak sekolah bersama dengan komite sekolah ini, setiap proposal yang diajukan oleh komite sekolah diharapkan ada standarnya dan diperiksa setiap jenis item yang diajukan.

Mari kita lihat dengan obyektif, kita tentunya tidak bisa melengahkan hal ini hanya dengan alasan masih kecilnya anggaran pendidikan, apakah kekurangan anggaran tersebut harus ditutupi dengan sumbangan dari wali murid atau masyarakat yang juga banyak di antara mereka kondisi hidupnya lebih miris penghasilannya dari para penyelenggara pendidikan itu sendiri. (empi muslion Jb/padangkini.com)


Read More...

Pameran pembangunan 'jual' pangan dan kerajinan lokal

Spirit NTT, 25-31 Agusuts 2008, Laporan Novemy leo

MAUMERE, SPIRIT -- Berbagai hasil pangan lokal di wilayah Kabupaten Sikka dipamerkan dalam pameran pembangunaan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Kemerdekaan RI tahun 2008. Selain pangan lokal, juga dipamerkan hasil kerajinan menggunakan bahan lokal dan hasil pengolahan makanan dari bahan baku lokal.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setkab Sikka, Robertus Ray, ditemui di sela-sela pameran, Sabtu (16/8/2008) menjelaskan, Pemkab Sikka bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait juga menggelar aneka lomba. Misalnya, lomba gerak jalan, pentas band lokal, pemilihan bintang radio cilik, pentas seni tari kreasi tingkat SMP-SMA, vokal grup tingkat SMA, lomba drum band tingkat TK hingga SMA, serta lomba membaca berita radio tingkat SMP.

Sebelumnya Wabup Sikka, dr. Wera Damianus, M.M, saat membuka pameran pembangunan Sikka tahun 2008 mengatakan, pameran ini berbeda dari tahun sebelumnya. Sekitar 28 stand pameran lebih banyak menampilkan hasil pangan dan kerajinan lokal yang bersumber dari potensi bahan lokal yang ada di wilayah ini.

Ia berharap pameran menjadi sarana pendidikan sekaligus hiburan masyarakat untuk bisa mencintai dan menggunakan dan mengembangkan bahan/produk lokal. Para peserta lomba seni suara, tari, musik yang kebanyakan generasi muda diharapkan bisa mengembangkan potensi, talenta dan bakatnya masing-masing. Pameran pembangunan tingkat Kabupaten Sikka berlangsung dari tanggal 12-28 Agustus 2008, di halaman Kantor RSPD Sikka.*



Read More...

Lirik TTS, pemerintah agar jaga investor

Spirit NTT, 25-31 Agusuts 2008, Laporan Muchlis Al Alawi

SOE, SPIRIT-- Penanaman investasi dari pihak ketiga (investasi) ke daerah sangat membantu kemajuan pembangunan kabupaten. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berusaha bagi para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Pernyataan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD TTS dalam pendapat akhirnya tentang rancangan peraturan dareah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor, Pelayanan Terpadu Perizinan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum di ruang sidang DPRD TTS, Jumat (15/8/2008).

Menurut FPG, ketenangan dan kepastian dalam berusaha yang didapatkan investor akan berdampak banyaknya pihak ketiga melirik TTS untuk mengembangkan usaha. Namun, FPG mengingatkan kehadiran investor harus dijaga dan dihindari dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sedangkan Fraksi Gabungan TTS Bersatu menyoroti modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS kepada Perusahaan Daerah (PD) Mutis Jaya. Fraksi Gabungan TTS Bersatu menilai aktivitas perusahaan tersebut patut dipertanyakan karena selama dua tahun sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah daerah.
Terkait ranperda yang diajukan pemerintah daerah, Fraksi Gabungan TTS Bersatu menyatakan, ranperda pertambangan umum dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan semua aturan yang berkaitan dengan masalah pertambangan. Fraksi Gabungan TTS Bersatu meminta analisa dampak lingkungan diutamakan.

Sedangkan FPG dan Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan dua ranperda yang diajukan pemeirntah telah melalui sistem dan mekanisme yang tepat. Mekanisme itu berupa ranperda diajukan kepala daerah dan dibahas dewan. Usai dibahas ranperda tersebut dikonsultasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Fraksi Partai Damai Sejahtera meminta pemerintah mensosialisasikan peraturan daerah dapat sudah ditetapkan kepada masyarakat. Sosialisasi itu berguna bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat TTS.*


Read More...

Persyaratan kota otonom tuntas akhir 2008

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

MAUMERE, SPIRIT--Berbagai persyaratan yang menjadi kelengkapan pembentukan daerah otonom Kota Maumere akan selesai dalam tahun 2008.

Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang, dalam sambutan pada Penutupan Sidang Paripurna VI Masa Sidang II Tahun 2008 DPRD Sikka, Rabu (6/8/2008), mengatakan, pemerintah akan berupaya menyelesaikan berbagai persyaratan dimaksud dalam tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Sosimus menanggapi berbagai pendapat, pandangan dan catatan Dewan dalam rapat gabungan panitia khusus yang berlangsung selama lebih kurang dua pekan terakhir. Pandangan, catatan dan pendapat Dewan tersebut disampaikan kepada pemerintah berkenaan dengan lanjutan pembentukan daerah otonom, penghapusan eks Pasar Perumnas dan Rencana Perubahan Status RSUD dr. TC Hillers sebagai tindak lanjut atas hasil kaji banding Dewan ke beberapa RSUD di Jawa dan Bali beberapa waktu lalu.

Tentang Rencana Perubahan Status RSUD TC Hillers menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bupati Sosimus mengatakan, usul dan pendapat Dewan ini akan menjadi bahan pertimbangan dan kajian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada RSUD dr. TC Hillers Maumere.

Rapat Paripurna DPRD Sikka ini dihadiri Wabup Wera Damianus, unsur pimpinan daerah Sikka, para kepala dinas, badan, bagian/unit satuan kerja lingkup Pemkab Sikka, pimpinan Orsospol, LSM dan pers.

Rapat paripurna yang berlangsung sejak 25 Juli 2008 dan berakhir 6 Agustus 2008 diagendakan seharusnya menetapkan tiga Keputusaan DPRD Sikka. Namun tiga rancangan keputusan yang diajukan belum dapat ditetapkan karena beberapa diktum dalam naskah rancangan tersebut masih harus diperbaiki. (tim humas sikka)


* Penghapusan aset bangunan eks Pasar Perumnas
DPRD Sikka belum sepakat

MAUMERE, SPIRIT--Anggota DPRD Sikka dalam persidangan penutupan Rapat Paripurna Rabu (6/8/2008) belum menyepakati rencana penghapusan aset bangunan eks Pasar Perumnas Maumere.
Sikap para anggota Dewan itu disampaikan Ketua DPRD Sikka, Drs. AM Keupung, karena penggusuran atau pemusnahan bangunan tersebut tidak prosedural dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Penggusuran bangunan Pasar Perumnas setahun yang lalu dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DPRD Sikka. Atas alasan tersebut, DPRD Sikka meminta pemerintah agar segera melakukan kajian hukum sehingga penghapusan aset bangunan Pasar Perumnas dapat diproses kembali.
AM Keupung dalam sambutannya sebelum menutup sidang paripurna itu, juga menyampaikan beberapa catatan terkait aset milik Pemerintah Kabupaten Sika.
Dia mengatakan, pemerintah mestinya secara tertib mengelola semua aset milik pemda baik aset bergerak maupun tidak bergerak sehingga tak satupun aset yang tercecer atau diterlantarkan.
Penghapusan aset milik pemda, menurut Keupung, hendaknya benar-benar diproses berdasarkan regulasi yang berlaku, didata secara benar dan diproses sertifikasinya demi mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.
Hal tersebut ditegaskan Keupung menyusul kabar bahwa saat ini beberapa bidang tanah negara milik Pemda di wilayah Kecamatan alok Barat telah berpidah tangan kepada perseorangan secara tidak prosedural sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Anggota Dewan meminta agar pemerintah segera menertibkan semua aset milik pemda tersebut.
Pada akhir sambutannya, Keupung atas nama seluruh anggota Dewan terhormat menyampaikan terima kasih kepada bupati, wakil bupati dan ajaran Muspida Sikka atas partisipasi dan tanggapan positif pemerintah daerah selama masa sidang paripurna VI tahun 2008 ini. (tim humas sikka)



Read More...

Tuka - Ohu

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

HARI masih pagi, sekitar jam enam lewat sedikit. Wokowula kasih keluar berbagai barang dagangan dari kantong terigu yang mulai tampak kowan, lalu mejejerkannya di daun pisang di atas trotoar. Paling kiri ubi tatas, tuka bura dan tuka meran, lalu ubikayu, ai-ohu duur palekat, ai-ohu heret, ai-ohu bura, lantas ohu dan hura, hingga sejumlah keladi-wutik-roset.
"Pas sudah," katanya puas, sambil tepuk-tepuk dia pu tangan, biar bersih dari abu ubi.

Hari kian terang. Pasar Spontan di sekitar perempatan Toko Nita hingga TPI mulai ramai. Para papalele kecil yang mayoritas adalah mama-mama dari berbagai pelosok kampung duduk berjejer manis macam menequin hitam di emper-emper tetokoan itu. Dan disitulah Wokowula terselip, duduk plage di atas kantong terigu kowan. "Dua jam lagi sa su pulang ka," katanya optimis seraya menatap penuh harap ke setiap calon pembeli yang lalu lalang di depan jajaannya.
"Ubi ni berapa, Om?"
"Satu kumpul tiga ribu, Bapa..."
"Hahahaha...!!!"

Tersinggung, Wokowula mendongak ke si penertawa itu. "Poki ayam kau Eja Jose!" Jose tertawa geker, Wokowula terkekeh glakar, para mama terheran-heran.
"Sapa suru ko dadi papalele, Eja?", tanya Jose tanpa basa-basi. "Kenapa kau bisa duduk teka di sini e? Ubi, ubi, ubi, oi semuanya ubi!"

Tidak jawab itu pertanyaan, Wokowula malah tarik-sentak Jose pu tangan.
"Botak cerewet, kau pu ubi bakar tu! Duduk sini." Kemudian Wokowula mulai cerita ba'a te ia... Bahwa mereka di Bagian Timur sekarang susah. Kakao belum juga berbuah. Andalan petani sekarang justru kelapa, yang sekian lama ditelantarkan. Sialnya, banyak petani telah tebang buang mereka pu kelapa.
"Mau lapor lapar pada pamarentah, kami malu. Masa tiap tahun ngemis terus. Kami harus cari solusi sendiri. Maka saya te tota lalan teÆa pleur tuka-ohu-hura di Toko Nita sini. Ewe we ko wula rua ba'a ge, Keran Doset....."
"O...," begitu saja Jose kasi respons.
"Tuka ini saya ambil dari Pruda. Ohu-Hura saya ambil dari PaluE. Ai-Ohu saya ambil dari Habi-Watuliwung."

"Tapi kau jual di sini orang marah ka, Teman...," tanggap Jose.
"Tida te.... Su tidak ba'a. Dulu memang dilarang, tapi sekarang boleh. Malah laku sekali!!! Betul teman, laku sekali. Kau tau sebabnya?" tutur Wokowula antusias.
Jose diam saja, hanya matanya melotot macam gong matan.

"Karena kami didukung pemerintah. Bupati Aman Moat Sosimus nora Wakil Bupati Aman Moat Damianus su kasi parenta ke semua pegawe untuk beli tuka-ohu-hura-mu'u sebagai makanan utama di setiap acara resmi kepemerintahan, seperti rapat-rapat atau pelantikan apa ka apa. Tidak boleh lagi roti-kue-snek dari toko-toko. Yang boleh justru pisang dan ubi dari petani. Rakang golo.... Hebat inan-puan... Maka, ami mai te'a-pleur ge poi te jam sembilan-sepuluh laku sawe ba....

"Ia ka?" tanya Jose.
"Ia ka!!! Malah semua air dos.... macam Aqua, ATM, harus diganti dengan air biasa yang dimasak dari unu Wolokoli...." papar Wokowula.
"Oi, mirip gerakan swadesi Mahatma Gandi ya...." Jose tampak terpesona.
"Dan Teman, di Kecamatan Alok Timur, Moan Camat Boseng justru su lama praktekkan. Mereka di situ tidak lagi makan di piring kaca tapi di anyaman daun lontar. Pigang rebu diganti dengan wajak."

"Oi, kalo begitu kau su makmur ka teman...."
"Makmur apa, pukiayam! Tapi.... memang sekarang ini lain. Kebijakan Tuka-Ohu itu sangat membantu kami, teman. Soba eÆon ha ami susar liwat ge..."
"Luar biasa..." imbuh Jose.

"Memang. Dulu pamarentah suruh petani lestarikan tanaman pangan lokal namun tanpa menyiapkan pasar. Alhasil ita leur wi wawi.... Sekarang pasarnya disiapkan, maka petani akan dengan sendirinya menanam ubi-ubian itu, dan memperoleh uang. Untung jugalah kami yang papalele kecil ini.... Sistem ini akan menolong proses pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan kita....," Wokowula mulai berkicau dengan melaju khas pejabat.

Tiba-tiba ada teriakan: "LARI. LARI." Dan mama tua-mama tua di ujung jalan lari sira-wirang. Jose dan Woko serentak berdiri. "Ada apa? Apa da'a?"
"Pol Pepe! Pol Pepe! Operasi trantib."

Dengan panik Wokowula lari ilang ke Timur. Dengan bingung Jose ikut lari sambil tole, lari tole, lari tole.... Depan Toko Ambon keduanya berhenti.
"Tadi kau bilang aman!" protes Jose.
Wokowula malas jawab.

"Hoeee! Tadi kau bilang aman!" Jose protes terus.
Wokowula tole juga tida. Mukanya pucat.
"Ancur sa pu ubi... Ancur sa pu ubi..." Lama Wokowula meratap dalam senyap.
Agak lama kemudian, Jose berniat menghibur, "Sudah, Teman... Toh tak semua ubi kau hancur...."

"Tak semua bagaimana???!!! Semua tertinggal di sana juga???!!!"
"Tidak, Teman... Kau justru sudah menyelamatkan kau punya ubi terbaik...."
Sejenak Wokowula terdiam. Lalu berangsur-angsur sadar, dan langsung meradang: "Pokiayam, kau bo'o walong saya ka???!!! Kau noka wado neku???!!!"
Jose menghindar, Wokowula kejar. Mereka lari tertawa di depan Toko Kuda Mas ke atas.* (even edomeko)



Read More...

TI Sikka gelar ujian

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

MEUMERE, SPIRIT--Menjelang pelaksanaan Pekan Olah Raga Daratan Flores dan Lembata (PORDAFTA) Tahun 2009 mendatang, Tae Kwon Do Indonesia (TI) yang ada di Kabupaten Sikka menggelar ujian kenaikan tingkat (UKT) di Aula Transito Maumere, Minggu (10/8/2008) lalu.

Menurut Sabeum (guru/pelatih), Ferdinandus da Cunha, saat ditemui SPIRIT NTT di sela-sela kegiatan UKT dimaksud menyebut tujuan ujian tersebut untuk menyiapkan para atlet Tae Kwon Do Sikka yang akan berlaga pada PORDAFTA 2009 mendatang. Apalagi, Kabupaten Sikka menjadi tuan rumah untuk kegiatan olah raga antarkabupaten tersebut.

"Melalui ujian kenaikan tingkat, kita akan mengasah dan melatih para Tae Kwon Doin Sikka supaya lebih matang dan lebih terampil. Dengan demikian mereka dapat berlaga secara baik dan maksimal pada laga PORDAFTA mendatang," jelas Sabeun Ferdinandus.

Menurut Ferdinandus, sedikitnya terdapat 31 orang yang mengikuti ujian kenaikan tingkat, yang terdiri dari GEUP (sabuk) Sepuluh 28 orang, GEUP Enam 2 Orang dan GEUP Tujuh 1 Orang. Para penguji berasal dari Pengurus TI Propinsi NTT dan Kabupaten Sikka.

Ferdi menjelaskan bahwa UKT merupakan salah satu program tetap dari Pengurus Besar Tae Kwon Do Indonesia (PBTI), terutama PBTI yang ada di Propinsi NTT dan Kabupaten Sikka.

Di Kabupaten Sikka sendiri terdapat tiga tempat latihan (do jang), yakni do jang SMA Katholik Frateran Maumere, SMP Negeri I dan do jang Kecamatan Lela. (john oriwis/humas sikka)


Read More...

Pasien anak di Sikka rayakan HAN

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

MAUMERE, SPIRIT--Puluhan pasien anak yang sedang menjalani perawatan di Ruang Melati RSUD dr. TC Hillers-Maumere, Rabu (23/7/2008), merayakan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2008. Para pasien anak tersebut pada umumnya penderita malaria, muntaber dan mengidap sakit lainnya.

Peringatan HAN di lingkungan RSUD TC Hillers Maumere, ini Ny. Firmina Sedo Mitang, Ketua Tim Penggerak PKK Sikka. Pembukaan perlombaan dan permainan memeriahkan HAN ini ditandai dengan penusukan balon oleh Ny. Fimina Sedo Mitang, didampingi Direktur RSUD TC Hillers Maumere, dr. Asep Purnama, Sp. PD, Ketua Panitia Peringatan HAN RSUD TC Hillers Maumere, dr. Mario BR Nara, Sp.A. bertempat di Ruang Anak, Ruang Melati.

Firmina Sedo Mitang dalam sambutannya mengatakan, peringatan HAN merupakan momentum besar yang didambakan anak-anak. "Perayaan peringatan HAN ini tidak saja dirayakan oleh anak-anak yang sehat dan normal, tapi juga dirayakan oleh anak-anak cacat dan yang sedang menjalani perawatan kesehatan," ujarnya.
Peringatan HAN Tahun 2008 yang bertemakan, "Anak Indonesia Sejahtera, Berkualitas dan Terlindungi," katanya, hendaknya dapat memberikan hikmah yang mendalam bagi orang tua, tenaga medis, guru dan masyarakat luas, bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seyogyanya dilindungi dan diberi hak- haknya secara baik. Termasuk untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak.

"Saya berharap agar kegiatan perlombaan dan permainan memeriahkan HAN di lingkungan rumah sakit ini tidak saja berakhir tahun ini, namun hendaknya terus berlanjut pada tahun- tahun yang akan datang," pesannya.

Ny. Firmina juga mengajak semua pihak yang ada di Kabupaten Sikka untuk bergandengan tangan membangun Kabupaten Sikka ke arah yang lebih baik, dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Sebagai masyarakat kerja sama yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana kita tidak saja menuntut pelayanan yang baik dan maksimal. Namun kita juga memenuhi kewajiban, antara lain menaati jam besuk secara baik, ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan di lingkungan rumah sakit. Dengan melakukan ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilakukan oleh tenaga medis secara nyaman," ujarnya.

Usai menyampaikan sambutan, Ny. Firmina Sedo Mitang menyerahkan bingkisan dari TP PKK Kabupaten Sikka kepada para pasien anak yang sedang menjalani perawatan di Ruang Melati. Bingkisan diterima langsung Direktur RSUD TC Hillers Maumere, dr. Asep Purnama, Sp. PD, dan Ketua Panitia Peringatan HAN, dr. Mario BR Nara, Sp.A.

Direktur RSUD TC Hillers Maumere, dr. Asep Purnama, Sp. PD. dalam sambutannya mengatakan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Sikka yang belum secara maksimal peduli terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pasien anak yang keluar masuk rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan, masih banyak pula anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian untuk memperoleh pendidikan.

Saat ini, katanya, pihak rumah sakit sedang melakukan penggalangan dana untuk menata ruang anak, sehingga menjadi ruang multifungsi. Selain sebagai ruang perawatan, juga akan menjadi ruang belajar bagi para pasien anak.
"Kami rencanakan akan melukis dinding ruang anak dengan berbagai lukisan yang dapat juga menjadi media belajar bagi anak, seperti lukisan bunga, hewan maupun rumus belajar. Selain itu juga akan disiapkan peralatan peraga dan permainan khusus bagi anak-anak," jelas Asep Purnama.

Dia menambahkan, pihak RSUD TC Hillers Maumere juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Sikka supaya pada saat tertentu dapat mengunjungi pasien anak dengan membagikan buku-buku bacaan bagi anak.

Ketua Panitia Peringatan HAN 2008 RSUD TC Hillers Maumere, dr. Mario BR Nara, Sp.A. dalam laporan singkatnya menjelaskan bahwa perayaan peringatan HAN di lingkungan RSUD TC Hillers merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan kedua kalinya, sebelummnya dilakukan pada peringatan HAN 2007 lalu.

Dia menyebut acara yang digelar antara lain lomba mewarnai, menjemput bola, menyusun gelas dan penyerahan bingkisan bagi pasien anak. Kegiatan ini, diakuinya, selain diikuti pasien anak, juga anak dari kalangan tenaga medis yang ada di lingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Dharma Wanita Sikka, Ny. Herlindis Donata Nabu, para pengurus PKK Sikka di antaranya Ny. Merry Farid Ladapase, orang tua pasien anak dan sejumlah kalangan tenaga medis di lingkungan RSUD TC. Hillers dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. (john oriwis/radicalista/humas sikka)


Read More...

Bupati buka HAN Sikka

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

MAUMERE, SPIRIT--Perayaan Hari Anak Naisonal (HAN) tingkat Kabupaten Sikka, Rabu (23/7/2008), dibuka oleh Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang di Halaman Eks Kantor DPRD Sikka, Jalan A Yani Maumere.

Acara ini dihadiri Ketua DPRD Sikka, Drs. AM Keupung, Sekretaris Daerah, Drs. Sabinus Nabu, para kepala badan, dinas lingkup pemerintah Kabupaten Sikka dan para camat se-Kabupaten Sikka.

Rangkaian acara peringatan HAN tingkat Kabupaten Sikka diawali dengan senam bersama oleh TKK Panti Rini, dilanjutkan dengan pembacaan Rekomendasi Anak Tahun 2008. Rekomendasi tersebut adalah hasil lokakarya anak yang diselenggarakan di Nele, tanggal 21-22 Juli 2008.

Salah satu poin penting dari rekomendasi itu adalah tuntutan Forum Anak Sikka kepada pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat agar lebih memperhatikan kesejahteraan anak dari segi ekonomi dan sosial budaya serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Forum anak Sikka juga minta agar hak-hak anak dihormati dan dilindungi agar anak tumbuh menjadi anak yang kreatif dan mandiri. Forum tersebut juga berjanji akan menjadi anak-anak Sikka yang kreatif dan mandiri sehingga kelak dapat berguna bagi Kabupaten Sikka.

Ketua DPRD Sikka, Drs. AM Keupung dalam sambutannya mengatakan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesejahteraan anak-anak. Selain orang tua, pemerintah juga sangat diharapkan agar turut memperhatikan kesejahteraan anak-anak.

Di akhir sambutannya, Keupung mengimbau kepada masing-masing anak untuk menumbuhkan kesadaran yang utuh dari dalam diri. "Jangan hanya menuntut orang tua, pemerintah atau masyarakat, tetapi harus ada kesedaran dalam diri pribadi masing-masing anak," tegas Keupung.

Usai sambutan Ketua DPRD Sikka, dilanjutkan dengan sambutan Bupati Sikka. Dalam sambutannya Sosimus Mitang mengatakan, realita sekarang menunjukkan banyak anak yang diterlantarkan, dieksploitasi kejahatan dan masih banyak lagi masalah yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan anak. "Semuanya itu belum dapat diatasi hingga saat ini," katanya.

Oleh karena itu, menurut Sosimus, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah guna mewujudkan cita-cita anak Indonesia yang mandiri dan kreatif yang kelak berguna bagi bangsa dan negara pada umumnya serta Kabupaten Sikka pada khususnya.

Rangkaian acara HAN tanggal 23 Juli 2008 di Kabupaten Sikka dilanjutkan dengan berbagai atraksi kreatif yang dibawakan oleh anak-anak dari masing-masing kecamatan. (john oriwis/radicalista/humas sikka)


Read More...

Kaum muda jauhi narkoba

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Romualdus Pius

KUPANG, SPIRIT-- Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, mengajak kaum muda untuk menjauhi narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) karena dapat merusak moral, kesehatan serta mengancam masa depan.

Hal ini dikatakan Adoe ketika beraudiens dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 70 Kota Kupang di ruang rapat Garuda Kantor Walikota, Selasa (19/8/2008). Adoe berpesan agar paskibraka dapat memberi teladan kepada kaum muda, seperti menegakkan disiplin di sekolah dan di masyarakat.

Selama ini, kata Adoe, banyak pelajar yang sudah terkontaminasi narkoba, sehingga tidak menyelesaikan sekolah dengan baik. "Saya berharap peserta paskibraka bisa memberi pencerahan kepada anak sekolah yang lain, juga kaum muda untuk menjauhi narkoba" pinta Adoe.

Selain itu, kata Adoe, bagi peserta yang bercita-cita menjadi TNI dan polisi harus bisa menjaga kesehatan sejak dini, dan menghindari penggunaan narkoba karena dapat merusak seluruh organ tubuh. Jika kaum muda akrab dengan narkoba, kata dia, maka cita-cita menjadi TNI dan polisi tak tercapai karena seleksi kesehatan dan fisik sangat ketat.

Berkaitan dengan HUT ke-63 Kemerdekaan RI, peserta paskibraka ini sudah melaksanakannya dengan baik. Hal ini sebagai wujud keseriusan latihan, baik instruktur maupun peserta selama sebulan. Sebagai tanda terima kasih dari Pemerintah Kota Kupang, peserta paskibraka menerima hadiah uang tunai senilai Rp 500.000,00 per orang dan instruktur/pelatih yang terdiri dari lima orang masing-masing Rp 1 juta. Sedangkan untuk pengawal bendera senilai Rp 500.000,00 per orang.

Dalam acara tersebut peserta paskibraka meminta agar tahun depan anggota paskibraka dapat diasramakan. Walikota menyanggupi permintaan ini.*

Read More...

SUMBA TIMUR penghasil rumput laut terbesar di NTT

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Hermina Pello

KUPANG, SPIRIT-- Data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispredindag) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat para petani di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) sebagai penghasil terbesar rumput laut di NTT.

Hasil rumput laut dari Sumtim ini memberi kontribusi bagi para pengusaha di NTT pada tahun 2007 untuk mengantarpulaukan 47.088 ton rumput laut dengan nilai Rp 235.440.000.000,00 (Rp 235,4 miliar). Volume antarpulau komoditi ini lebih banyak dari tahun 2006. Saat itu yang diantarpulaukan hanya 38.824 ton atau senilai Rp 174.120.000.000,00.

Hal ini diungkapkan Kepala Disperindag NTT, Ir. Eddy H Ismail, M.M, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/8/2008). Menurut Eddy, hampir semua rumput laut yang diproduksi dan diantarpulaukan ke luar NTT hanya sebagian kecil yang telah diolah. Selebihnya dalam rupa bahan baku. Komoditi ini paling banyak dihasilkan para petani di Kabupaten Sumba Timur.

Melihat volume produksi rumput laut di Sumba Timur itu, kata Eddy, maka pemerintah pusat mengucurkan dana melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk membangun industri pengolahan rumput laut di daerah itu. Pembangunan industri itu didukung dengan dana pendamping dari APBD Sumba Timur.

"Industri pengolahan rumput laut itu dibangun di Sumba Timur, karena berdasarkan hasil penelitian sementara, produksi rumput laut di daerah tersebut cukup untuk mendukung pabrik pengolahan rumput laut," ujarnya.

Mengenai keberadaan pabrik tersebut dia menjelaskan, bangunannya sudah jadi, sedangkan mesinnya masih dalam proses. "Tapi kami harap dalam tahun ini pabrik rumput laut itu sudah bisa beroperasi," ujarnya.

Pada bagian lain, Eddy mengungkapkan, berdasarkan data perdagangan rumput laut antarpulau selama ini, komoditi yang diantarpulaukan itu tidak hanya rumput laut, tetapi sudah dalam bentuk agar-agar. Pada tahun 2007, agar-agar yang diantarpulaukan sebanyak 5.570 kg.

Sedangkan beberapa komoditi andalan dari NTT yang nilainya cukup besar di antaranya kemiri sebanyak 944.535 ton dengan nilai Rp 2.833.605.000.000,00 kopra 48.199 ton dengan nilai Rp 553.368.500.000,00 vanili 13.585 ton dengan nilai Rp 543.400.000.000,00 dan kopi 5.868 ton dengan nilai Rp 42.836.400.000,00.

Sedangkan kakao 1.536 ton dengan nilai Rp 384.000.000.000,00, cengkeh 70 ton dengan Rp 455.000.000,00 jambu mete 13.500 ton dengan Rp 33.887.500.500,00 pisang 5.640 ton dengan nilai Rp 39.480.000.000,00, asam 41.822 ton dengan Rp 1.045.550.000.000,00 dan kutulak 25.286 ton dengan Rp 758.580.000.000,00.
Untuk mutiara sebanyak 18.546 gram dengan nilai Rp 5.563.800.000,00, sirip ikan hiu 183 kilogram dengan nilai Rp 13.725.000,00 tuna/cakalang sebanyak 4.320 ton atau senilai Rp 215.100.000.000,00 dan ternak sapi 38.443 ekor dengan nilai Rp 96.107.500.000,00.*


Read More...

Sumber daya aparatur di Mabar kurang memadai

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Oby Lewanmeru

LABUAN BAJO, PK -- Masalah kepemilikan dan pembebasan tanah serta kurang memadainya sumber aparatur menjadi persoalan pokok yang menghambat pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Hal ini perlu diperhatikan serius oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Bupati Mabar, Drs. Fidelis Pranda menyampaikan ini saat peringatan HUT ke-63 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Mabar, di halaman kantor bupati, Minggu (17/8/2008).

Menurut Bupati Fidelis, masalah tanah terutama kepemilikan atau status serta pembebasan tanah merupakan salah satu hambatan yang dialami di daerah ini. Bahkan, lanjutnya, menjadi hambatan dalam pembangunan.

"Selain berbagai kemajuan, pada sisi lain kita juga mengalami keterbatasan dan hambatan diantaranya masalah kepemilikan dan pembebasan tanah. Itulah yang menjadi masalah pokok yang perlu diperhatikan," kata Fidelis.

Selain masalah pokok menyangkut tanah, demikian Fidelis, masalah sumber daya aparatur dan pelaku ekonomi di daerah ini masih kurang memadai sehingga menghambat pembangunan.

Fidelis mengatakan, masalah tanah erat dengan persoalan atau masalah wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian ekstra agar tidak menjadi kendala bagi pembangunan. "Keterbasatan bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang lebih baik tapi sebagai motivasi atau dorongan bagi kita untuk berbenah diri dengan memanfaatkan potensi yang ada," jelasnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mabar, Siprianus Reku, S.Ip mengatakan, persoalan tanah di daerah itu tetap menjadi perhatian pihaknya selaku lembaga teknis. Upaya yang sementara dilakukan dengan mendatakan tanah, dan juga pensertifikatan.

"Ini dilakukan agar memberikan kepastian hukum hak atas tanah dari warga yang ada di daerah Mabar melalui berbagai program baik program nasional maupun program daerah. BPN bekerja sama dengan pihak UKM dan koperasi untuk pensertifikatan tanah milik warga," kata Reku.*


Read More...

Pemerintah benahi infrastruktur Batu Cermin

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Oby Lewanmeru

LABUAN BAJO, SPIRIT --- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dinilai belum secara maksimal melirik dan membenahi obyek-obyek pariwisata yang ada di daratan atau penggunungan. Selama ini fokus pemerintah hanya pada wisata bahari dengan alasan adanya obyek wisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata Mabar akan membenahi infrastruktur pada obyek wisata Batu Cermin dan Pantai Pede.

Penilaian ini disampaikan dua warga Mabar, Robert Perkasa dan Muktar mengatakan hal itu kepada SPIRIT NTT di Labuan Bajo, Selasa (19/8/2008). "Selama ini saya melihat pemerintah hanya selalu andalkan obyek wisata yang ada dalam kawasan TNK saja. Dan, semua itu ada di laut sedikit di darat hanya karena adanya binatang komodo," kata Robert Perkasa.

Menurut Perkasa, pemerintah terkesan masih mengabaikan obyek-obyek wisata yang ada di daratan atau pegunungan, padahal di Mabar terdapat sejumlah obyek wisata yang dikenal dengan wisata alam namun belum disentuh secara optimal.
Dia menjelaskan, kalaupun ada, hanya beberapa obyek saja yang bisa dihitung yaitu obyek wisata Pantai Pede, namun itupun di pinggiran pantai dan Gua Batu Cermin serta Gua Istana Ular. Meski begitu, lanjut Perkasa, infrastruktur di dua lokasi ini terutama di Gua Batu Cermin masih sangat memrihatinkan.

"Kalau sejumlah obyek wisata daratan yang ada di daerah ini didata dan dikelola secara baik tentu akan menambah pendapatan daerah dan diikuti oleh peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Karena bertambahnya obyek tentu kunjungan juga bertambah dan berdampak pada semua sektor pendapatan rakyat dan pemerintah," jelasnya.

Selama ini, menurutnya, semua difokuskan atau diarahkan untuk ke kawasan TNK, sementara masih banyak sekali obyek wisata yang ada di penggunungan yang belum disentuh secara baik. Dia mencontohkan, jika ada sejumlah lokasi wisata dikelola dengan baik maka berdampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar obyek itu. "Karena dengan adanya kunjungan wisatawan tentu akan mengeluarkan biaya diantara untuk pemandu dan juga membeli buah-buahan atau sayur. Ini memberikan pendapatan yang langsung bagi masyarakat," jelasnya.

Hal senda disampaikan Muktar warga asal Kecamatan Sano Nggoang. Menurut Muktar di wilayahnya terdapat sejumlah obyek wisata berupa air terjun diantaranya, air terjun Cunca Rami dan Cunca Wulang serta salah satu danau yang cukup terkenal yakni danau Sano Nggoang.

"Namun sampai saat ini belum dijamah dengan baik, padahal obyek ini bisa menarik wisatawan ke sana dan memiliki dampak bagi warga setempat. Memang selama ini beberapa lembaga seperti Swisscontack sudah memperkenalkannya tapi belum optimal," kata Muktar.

Dia menjelaskan, rata-rata kendala ke semua obyek wisata yang disebutkan itu adalah infrastruktur jalan, karena itu diminta perhatian pemerintah setempat terutama dinas terkait agar bisa mendatakan secara baik serta memprogramkan upaya pembenahan.

Kepala Dinas Pariwisata Mabar, Drs. Viktor Raul, mengatakan, tahun ini pemerintah akan membenahi beberapa infrastruktur pada dua obyek wisata yaitu Gua Batu Cermin dan Pantai Pede. "Kita benahi secara bertahap sesuai ketersediaan dana. Untuk Gua Batu Cermin kita utamakan air bersih, dan Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Dan, Pantai Pede juga kita upayakan yang sama. Untuk ke depan kita benahi juga yang lain," kata Raul.*


Read More...

DPRD NTT kirim tim temui Meneg BUMN

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

KUPANG, SPIRIT--DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat untuk mengirim tim delegasi ke Jakarta untuk menemui Menteri Negara BUMN untuk membahas masalah PT Semen Kupang dan nasib karyawan yang dirumahkan.

Keputusan ini diambil setelah DPRD NTT gagal menghadirkan Direktur Utama PT Semen Kupang, Madjid Nampira, S.E, dalam dialog antara DPRD NTT bersama ratusan karyawan PT Semen Kupang dan keluarga.

"Kami telah mengambil keputusan untuk mengirim delegasi menemui Meneg BUMN di Jakarta untuk membahas secara bersama-sama masalah PT Semen Kupang dan nasib para karyawan yang dirumahkan sejak Juni lalu," kata Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, di Kupang, Rabu (20/8/2008), terkait tuntutan karyawan PT Semen Kupang.

Tim yang akan berangkat nantinya terdiri dari anggota DPRD NTT dan utusan dari Serikat Karyawan PT Semen Kupang. Paling lambat akhir Agustus ini tim sudah berangkat ke Jakarta.

Melkianus Adoe menambahkan, DPRD NTT tidak dapat mengambil keputusan apa-apa terkait tuntutan karyawan PT Semen Kupang, karena yang berwenang mengambil keputusan adalah pemerintah.

DPRD NTT hanya mengambil keputusan yang bersifat politik untuk diteruskan kepada pemerintah daerah NTT untuk dilanjutkan kepada pemerintah pusat, katanya.

Ketua Serikat Karyawan PT Semen Kupang, Beni Sabah, mengatakan, tuntutan yang akan disampaikan kepada Meneg BUMN adalah meminta agar Direktur PT Semen Kupang dinonaktifkan, tanpa harus menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa.

Setelah Direktur Utama dinonaktifkan, Meneg BUMN agar segera menunjuk seorang pejabat untuk membenahi terlebih dahulu manajemen, sekaligus membuat estimasi apa saja yang diperlukan untuk menghidupkan kembali Pabrik Semen Kupang, katanya.

Selain itu, Meneg BUMN dapat mengambil langkah untuk meninjau kembali keputusan Dewan Direksi PT Semen Kupang yang secara sepihak dan melanggar aturan dengan merumahkan seluruh karyawan PT Semen Kupang sejak Juni lalu.
Jumlah karyawan tetap di PT Semen Kupang saat ini berjumlah 260 orang. Jumlah ini belum termasuk lebih dari 250 karyawan honorer. Semuanya dirumahkan tanpa batas waktu.

Pabrik kebanggaan masyarakat NTT yang didirikan pada tahun 1984 itu sudah lima bulan terakhir ini tidak beroperasi, sebagai akibat dari krisis keuangan yang dihadapi perusahaan itu.

Bahkan manajemen perusahaan itu sejak 30 Juni lalu telah memberhentikan sementara seluruh karyawannya sampai ada investor baru yang menanamkan sahamnya di perusahaan itu. (ant)



Read More...

Sambut baik rencana kaji PT SK

Spirit NTT, 25-31 Agusuts 2008

KUPANG, SPIRIT -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut baik rencana Kementerian Negara (Kemeneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji kondisi pabrik PT Semen Kupang yang sudah tidak beroperasi lagi sejak Maret 2008 lalu akibat krisis keuangan.

"Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas respon pemerintah pusat terkait masalah yang melanda PT Semen Kupang. Ini suatu tanda baik dan kami berharap, segera ada langkah konkrit," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD NTT, Jonathan Kana dan anggota Komisi B DPRD NTT, Hendrik Rawambaku, di Kupang, Jumat (15/8/2008).

Dua anggota DPRD NTT ini dihubungi terpisah terkait rencana Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kajian terhadap pabrik PT Semen Kupang.

Rencana melakukan kajian itu disampaikan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Roes Aryawijaya, dalam suratnya kepada Gubernur NTT beberapa waktu lalu.
Surat tersebut merupakan jawaban terhadap surat pemerintah Propinsi NTT untuk meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan PT Semen Kupang.

Dalam surat tersebut, pemerintah pusat akan mengkaji tuntas masalah yang melilit perusahaan itu, dan akan mengambil langkah-langkah penyelamatan. Langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pertemuan menyeluruh dengan semua pihak yang terkait dengan perusahaan itu untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil.

Rawambaku mengatakan, apapun langkah yang diambil pemerintah pusat harus bisa diterima, tetapi hal yang paling penting adalah perusahaan itu bisa beroperasi kembali.

Pabrik kebanggaan masyarakat NTT yang didirikan pada tahun 1984 itu sudah lima bulan terakhir ini tidak beroperasi, sebagai akibat dari krisis keuangan yang dihadapi perusahaan itu.

Bahkan manajemen perusahaan itu sejak 30 Juni lalu telah memberhentikan sementara seluruh karyawannya sampai ada investor baru yang menanamkan sahamnya di perusahaan itu. "Ini suatu kemajuan dan kami berharap, ada jalan keluar yang baik untuk menyelamatkan perusahaan itu," kata Rawambaku. (ant)



Read More...

Staf Setwan kerjakan stan pameran

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Bernadus Laitabun

KUPANG, SPIRIT-- Staf Sekretariat DPRD NTT mengerjakan stan pameran dan berbagai informasi kegiatan Dewan di Arena Pameran Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Kegiatan itu rampung sehari sebelum acara pembukaan pameran pembangunan dalam rangka memeriahkan HUT ke-63 RI itu.
Staf Setwan NTT, Piet Raga Nara, dari Bagian Persidangan sibuk membersihkan stan DPRD Propinsi NTT, sedangkan teman lainnya menata bunga yang dihihias di depan stan DPRD NTT.

Ketika SPIRIT NTT mengunjungi stan DPRD NTT untuk melihat segala persiapan yang berhubungan dengan pameran produk-produk, mekanisme rapat maupun hak anggota legislatif yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengunjung, terlihat begitu antusias pegawai yang mempersiapkan stand-stand di lokasi itu.

Dewan juga memamerkan materi-materi tentang mekanisme rapat, produk hukum, komposisi pimpinan, pimpinan komisi, dan fraksi serta hak DPRD. Aktivitas Dewan tersebut, tidak kebanyakan masyarakat NTT mengetahuinya. Melalui pameran pembangunan di Stan DPRD Provinsi NTT yang mengambil posisi di belakang panggung hiburan Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Propinsi NTT, telah dipamerkan kepada kalayak ramai untuk diketahui.

Untuk menyukseskan hal itu, pimpinan Sekretariat DPRD Propinsi NTT menugaskan staf menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan itu. Di samping tugas rutin sebagai pegawai Sekretariat DPRD Propinsi NTT, mereka bertugas menjaga dan melayani tamu-tamu pengunjung stan secara bergilir dari pagi hingga malam, terhitung 14 Agustus 2008 sampai 29 Agustus 2008.

Penugasan kepada para staf itu, antara lain petugas komentator/nara sumber yang secara spesifik mengusai masalah-masalah kedewanan yang berhubungan dengan bidang tugasnya komisi-komisi dan fraksi-fraksi di DPRD Propinsi NTT.*

Read More...

Kemerdekaan berdarah, rakyat mencari jembatan emas

Oleh Kuirinus Kabul, MH * Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

JUDUL tulisan ini tidak bermaksud menggugat 63 tahun usia kemedekaan RI. Tetapi untuk mengingatkan para kepala daerah yang telah dipilih rakyat bahwa darah para pahlawan adalah benih-benih kehidupan baru bagi rakyat dan negara ini.? Benih itu harus mati untuk menghasilkan banyak buah.

Pertanyaan kita adalah mengapa rakyat di Propinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah penjajahan kemiskinan dalam berbagai bentuk? Di mana para pemimpin? Untuk apa pekik kemerdekaan itu?

Pada usia 63 tahun kemerdekaan, mestinya tidak ada lagi "piramida korban manusia", seperti rakyat yang busung lapar, kurang gizi-malnutrisi, anak-anak tidak punya uang sekolah atau tidak punya uang buku sehingga putus sekolah, pola pertanian warisan nenek moyang (bergantung pada takdir alam) dan masih banyak masalah mendasar lainnya.

Artinya, mungkin berlebihan kalau dikatakan Kemerdekaan sebagai jembatan emas masih sebatas sebuah utopia, bahkan menjadi obat bius supaya rakyat terlelap merangkul kemiskinannya, tidak perlu berontak. Di pihak lain, kelompok-kelompok shadow state sibuk mengumpul kembali harta yang pernah dikeluarkannya untuk sang VVIP, dengan cara meninggalkan perannya sebagai agen perubahan pembangunan masyarakat.

Tidak ada kata terlambat kalau sekarang kita mulai memberikan kemerdekaan itu kepada rakyat yang empunya jembatan emas itu. Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai proses pemerdekaan rakyat di Propinsi Nusa Tengara Timur adalah:

Pertama, bentuk Ikatan Bupati Nusa Tenggara Timur. Para bupati perlu membuat suatu organisasi bupati se-Propinsi Nusa Tengara Timur. Tujuannya adalah membuat Road Map Development Program sebagai tonggak arah pembangunan daerah. Dengan ini, arah pembangunan jelas dan sasaran yang mau dicapai terukur.
Contoh, antara lain, pertama, bidang pariwisata yaitu membuat integrated destination program. Kedua, bidang pertanian yaitu pengembangan varietas tertentu di beberapa kabupaten. Ketiga, bidang pendidikan yakni kerja sama pengelolaan pendidikan dengan beberapa sekolah bermutu, membentuk pendidikan mandiri. Keempat, bidang perdagangan yaitu kerja sama antarkabupaten mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bidang usaha sesuai dengan komoditi sehingga hasil pertanian para petani memiliki pasar terdekat. Dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Apakah gubernur terpilih dapat menjadi fasilitor terbentuknya lembaga ini?

Kedua, penciptaan pasar kain tenun (ikat). Setiap daerah (sebelum ada pemekaran kabupaten) memiliki tenun ikat dengan berbagai motif. Pasar membutuhkan informasi tentang jumlah kelompok tenun, kapasitas produksi sebulan. Masalah ini harus bisa dijawab dan diatasi oleh Dinas Perdagangan daerah. Salah satu cara adalah membentuk rumah produksi kain tenun ikat di setiap desa sehingga memiliki kepastian pasar. Setiap desa ditempatkan satu orang ahli tenun ikat. Selain tempat produksi, juga kegiatan-kegiatan pembinaan keterampilan generasi muda, pembinaan peningkatan mutu, dan masih banyak kegiatan lain. Upaya ini sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Kalau para bupati berhasil mendirikan BUMD, maka prusahaan ini yang akan memasarkan hasil produksi tenun ikat atau dalam bentuk transfer price dari kelompok tenun desa dengan BUMD.
Pasar yang sudah ada yaitu setiap pegawai negeri, lembaga pendidikan (pegawai/guru, siwa/i), kantor-kantor swasta, termasuk berbadan hukum maupun perorangan, wajib berpakaian seragam menggunakan bahan tenun ikat daerah setempat setiap hari (Senin sampai Sabtu). Bupati harus berani menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pakaian seragam.

Hal demikian sekaligus menciptakan dan menegaskan identitas kedaerahan yang besifat terbuka sebagai kekayaan budaya nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Itulah buah-buah kemerdekaan.

Ketiga, pariwisata. Para tamu asing (baca: turis) sering menyebut obyek-obyek wisata di Propinsi NTT dengan small paradise. Obyek-obyek wisata yang ada sebagian besar masih asli, belum dikosmetik. Ada beberapa masalah yang dihadapi para turis, antara lain, pertama, lapangan terbang: ketidakpastian jadwal penerbangan, toilet tidak bersih, microfon tidak ada, para penjemput tamu - guide tidak memiliki identitas yang bisa langsung diketahui; Kedua, hotel/penginapan: air kamar mandi dan toilet tidak bersih, pelayan hotel tidak memakai seragam atau identitas hotel; Ketiga, transportasi laut: perahu-perahu bermotor untuk tamu wisata hendaknya memiliki ciri khas sendiri seperti dicat menggunakan warna tertentu; Keempat, kesehatan: klinik, apotek masih sangat kurang; Kelima, telekomnikasi: internet (warnet) belum ada; Keenam, budaya: hilangnya beberapa tarian dan upaya adat, belum terkoordinir barang-barang ukiran, rajutan, anyaman. Belum lagi masalah-masalah kebutuhan hotel dalam hal makanan dan minuman yang harus didatangkan dari propinsi lain.

Sektor pariwisata mestinya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap sektor pariwisata karena memiliki multiply effect, antara lain terhadap penyerapan tenaga kerja, penerimaan daerah, pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu masalah yang perlu dipikirkan adalah berapa banyak uang dari tamu beredar di daerah dan selang berapa lama uang itu keluar daerah? Hal ini untuk mengetahui multiply effect of tourism.

Keempat, hutan dan air. Hutan dan air telah menjadi masalah sangat serius di berbagai belahan bumi ini. Hutan yang gundul dituding menjadi penyebab berkurangnya debit air, sawah-waduk mengering, longsor di mana-mana, panas bumi meningkat, dan berbagai macam penyakit bermunculan. Tuduhan tersebut mengaburkan keserakahan manusia untuk menaklukkan alam. Walaupun demikian, manusia mulai sadar bahwa hutan dapat menentukan hidup atau mati, sejahtera atau sengsaranya hidup manusia.

Supaya tidak berhenti saling menyalahkan, saya berpendapat pembangunan pedesaan (pembangunan daerah) harus dimulai dari pembangunan hutan. Pertama, pemerintah harus melihat kembali dan membangun hutan di area-area yang berada pada register zaman Belanda di bawah pengawasan dinas kehutanan. Kedua, setiap keluarga harus menanam pohon sebanyak minimal 1000 pohon, bibitnya disiapkan oleh pemerintah tanpa bayar untuk kebutuhan pemilik lahan. Apabila setiap keluarga sudah memiliki hutan keluarga, maka pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang pelarangan pengambilan kayu dalam kawasan hutan lindung sehingga law enforcement ditegakkan, tidak tebang pilih.

Pertanyaannya, mengapa mulai dari hutan? Jawaban sederhana mengatakan, di mana ada konsentrasi hutan hampir pasti di sana ada mata air. Di mana ada air di sana pasti ada kehidupan. Air diperlukan untuk kepentingan apa saja yang tentu memberikan kehidupan. Misalnya, untuk mengairi pertanian basah dan kering.

Ben Mboi, pada masa kepemimpinannya, pernah mencanangkan program Nusa Hijau (selain Nusa Makmur). Ketika itu sang Gubernur menyadari pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akan tetapi begitu sang Gubernur meninggalkan Propinsi Nusa Tenggara Timur, tidak ada lagi pemimpin yang mempunyai kesadaran seperti itu. Yang ada, kesadaran terbalik yaitu berlomba-lomba membabat hutan dengan diizinkannnya mesin pemotong kau masuk hutan.

Belum lama ini Harian Kompas kolom tokoh menulis seorang misionaris Societas Verbi Divini (SVD), Pater Marcel Agot, SVD, tentang upaya beliau menaklukkan kegersangan salah satu wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Dengan tangannya sendiri dia hari demi hari menanam berbagai jenis pohon yang akhirnya menjadi kawasan hutan. Di tengah hutan yang dibangunnya itu mengalir mata air membentuk kolam. Proficiat Pastor!

Dibanding dengan seorang P Marcel, pemerintah yang memiliki departemen kehutanan mestinya bisa berbuat jauh lebih banyak daripada sang misionaris. Pak bupati, apa yang salah dalam pengelolaan pemerintahan? Mungkinkah harus lebih rendah hati untuk belajar dari sang misionaris?

Keempat, pembangunan pertanian-perkebunan.
Kalau masih ada ruang kejujuran tentu kita mengakui bahwa sebagian besar kegiataan pertanian atau perkebunan rakyat masih sangat tradisional, benar-benar bergantung pada determinasi alam, hampir tidak banyak sentuhan kebijakan pemerintah secara merata. Misalnya, subsidi pupuk dan pestisida, bibit unggul, dll. Padahal, sumber daya manusia untuk bidang pertanian dan perkebunan boleh dibilang cukup karena di sana ada lembaga pendidikan pertanian, seperti di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ada fakultas pertanian dan fakultas peternakan, dan ada beberapa sekolah menengah pertanian.

Kekuatan ekonomi nasional itu ada di desa. Majunya desa menjadi piramida ketahanan nasional, dan sebaliknya, mundurnya ekonomi desa menjadi virus keambrukan ketahanan bahkan pertanahan nasional. Maka ekonomi desa harus benar dibangun tidak sekadar bersifat substitusi - untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bersifat komersial.

Setelah pembangunan hutan yang dapat menghasilkan air, faktor lain yang turut mendukung pembangunan ekonomi desa adalah penempatan ahli-ahli pertanian di setiap desa. Tujuannya adalah membimbing para kelompok tani dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi para petani. Berilah peran dan kewenangan yang cukup kepada pegawai-pegawai PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) atau Gerbades (Gerakan Membangun Desa), berilah fasilitas yag memadai kepada pegawai-pegawai di lapangan (ironisnya fasilitas lebih banyak diberikan kepada pegawai yang kerja administrasi di kantor). Bangunlah ekonomi desa agar hidupmu panjang dan sejahtera.

Kelima, pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu tetap menjadi basic need suatu perubahan. Banyak faktor yang dapat mendorong tercapainya mutu SDM. Antara lain faktor keluarga, budaya, agama, ekonomi, politik, lembaga pendidikan. Khusus untuk pendidikan formal, Paul Freire dalam salah satu bukunya mengatakan, politik pendidikan negara berkembang adalah melayani kepentingan pemerintahan otoriter. Artinya manusia dididik untuk menjadi ABS (asal bapa senang). Barangsiapa melawan akan dipecat minimal dimutasi ke bagian yang tidak enak, tidak naik pangkat dan gaji. Salah satu indikasinya adalah ujian pilihan ganda, benar atau salah. Model ujian seperti ini berlaku sampai di perguruan tinggi.

Pendidikan yang bermutu harus keluar dari cengkeraman pola paternalisme tradisional. Karena itu lembaga sekolah harus dapat memodifikasi kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum sekolah yang menitikberatkan pendidikan kemandirian, berpikir alterntif, kreatif dan inovatif. Jika banyak pegawai atau masyarakat umum dapat memberikan kritik, saran dan jalan keluar, artinya pendidikan kita makin berhasil.

Perlu dibangun kerja sama antarlembaga sekolah yaitu sekolah peringkat A dengan peringkat C. Pola ini pernah dikembangkan oleh misonaris P. Waser SVD yang mengelola sekolah St. Klaus di Kuwu-Manggarai. Pola ini berhasil meningkatkan mutu pendidikan yang dibantu.

Dinas pendidikan dan dinas ketenagakerjaan harus menjadi ujung tombak pembangunan lembaga pendidikan keterampilan atau disebut balai latihan kerja (BLK). Jenis pendidikan seperti ini pernah menjadi primadona di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebut saja beberapa yaitu sekolah ambak di Mukun Manggarai, sekolah bengkel di Nenuk Belu. Apakah lembaga gereja, biara harus mengambil alih pola pendidikan keterampilan seperti itu, ataukah konsep pendidikan seperti itu dapat diteruskan oleh dinas pendidikan dan dinas ketenagakerjaan? Masih banyak pendidikan keterampilan yang dapat dikembangkan.

Dalam hal pendidikan formal, kesejahteraan guru harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencari tambahan penghasilan setelah jam sekolah. Guru konsentrasi menyiapkan bahan pengajaran. Kekurangan buku pelajaran hendaknya tidak menjadi masalah serius bagi mutu pendidikan. Mengapa guru dulu yang hanya memiliki buku pegangan bisa mengajar dengan baik? Mental kapitalis telah menggerogoti kita di mana buku sampai pada LKS (lembar kerja siswa) dituding sebagai penyebab rendahnya mutu pendiddikan.

Para kepala daerah yang terhormat. Beberapa konsep tersebut di atas dan masih banyak konsep lain yang bisa dilakukan, kami percaya dapat memerdekakan rakyat dan menjadi jembatan emas bagi rakyat. Mereka tidak menatap kemerdekaan yang masih berdarah. Tetapi mereka sedang menikmati kemerdekaannya dan sekaligus bagian dari kemerdekaan itu. Salam Merdeka. *

* Penulis, lahir di Manggarai, 30 Maret 1965, alumnus STFK Ledalero (1995), tamat Magister Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Trisakti (2005), bekerja pada Kantor Konsultan Hukum di Jakarta.




Read More...

Penguatan hukum adat, HAM dan pluralisme

Oleh Daniel Taneo * Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

DALAM kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang terdiri dari Nonot Mollo (Oenamas), Nonot Amanuban (Banamas) dan Nonot Amanatun (Onamas), tidak terlepaskan bahkan selalu ditopang dengan nilai-nilai budaya yang tertata melalui hukum adat, pluralisme dan penegakan HAM serta berkembang dalam -foses pluralisme atau kemajemukan komunitas.

Ketiga unsur ini (Hukum Adat, HAM dan Pluralisme) sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup, baik dalam kehidupan pribadi, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diakui, bahwa unsur-unsur tersebut saling pengaruh mempengaruhi sepanjang perjuangan membangun kehidupan manusia seutuhnya dan masyarakat TTS seluruhnya.

Pada masa pemerintahan Belanda, begitu banyaknya persekutuan hukum yang diakui dan diberhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, memilih kepala-kepalanya dan pembantu-pembantunya, menyelenggarakan usaha-usaha guna keberesan rumah tangganya secara gotong royong dalam kekeluargaan. Gotong-royong itu didasari pada pedoman-pedoman yang bersumber pada adat istiadat sehingga masyarakat diikat dengan kuat melalui kehidupan lingkungan secara kekeluargaan.

Pengakuan dan pemberian wewenang (secara terbatas) oleh pemerintah Belanda kepada berbagai persekutuan hukum itu, tertuang dalmn pasal 118 1. S. yang berbunyi: "Sepanjang keadaan mengizinkan, penduduk bumi putera dibiarkan dibawah pimpinan langsung dari kepala-kepala mereka, yang diangkat atau diakui oleh pemerintah, yang tunduk kepada pengawas yang lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang ditetapkan atau akan ditetapkan oleh Gubemur Jenderal".

Selanjutnya, menurut pasal 128 1. S. (Stbld 1925 No. 447), dinyatakan: "Persekutuan-persekutuan hukum diperbolehkan meneruskan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, asal tidak mengadakan aturan atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala negara yang ada di atasnya."

Dijelaskan bahwa penduduk bumi putera tidak dicampuri urusannya oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan diserahkan langsung kepada kepala-kepala yang berada dan berhak mengawasi penduduk bumi putera, baik berdasarkan kekuatan hukum adat maupun berdasarkan hak-hak naluri.

Dalam masa penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia, telah pernah ditetapkan LTU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja (L.N.1965 No.83, TLN No.2778) yang bisa berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Namun sebelum diberlakukan UU No. 19 Tahun 1965 dibekukan dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1966, tanggal 15 Oktober 1966, ditangguhkannya LTU No. 19 Tahun 1965, maka perundangan-undangan pedesaan kembali ke keadaan sebelum terciptanya UU No. 19 Tahun 1965.
Dengan demikian berarti bahwa sumber hukum pemerintah di desa kembali kepada penetapan pasal 118 1. S.

Berdasarkan instruksi Mendagri No. 1 Tahun 1968 jo instruksi Mendagri No. 29 Tahun 1966, maka pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang terendah yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh anggota pamong desa ex afisio mewakili Pemerintah Pusat.

Dengan berlakunya LTU No. 69 tahun 1958, terbentuklah Kabupaten Timor Tengah Selatan diikuti dengan pembentukan kecamatan-kecamatan, maka berakhir pula struktur Swapraja dan Kefetoran. Selanjutnya, dilakukan peleburan dari dua atau lebih ketemukungan menjadi satu Desa Gaya Baru berdasarkan instruksi Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. Und./l/7, tanggal 4 November 1964.

Penggabungan ketemukungan tersebut membawa berbagal permasalahan antara lain dalam pemilihan kepala desa. Terdapat temukung (kepala ketemukungan) yang setelah penggabungan, tidak pernah memperoleh kesempatan untuk menjadi kepala desa hingga saat ini.

Terjadilah pro kontra atau adanya sikap apatis dari sebagian warga masyarakat yang melahirkan stagnasi dalam penyelnggaraan pemerintahan desa yang berlarut-larut. Di samping itu, timbulah dualisme pengaruh antara para pemangku adat kontra pemerintah desa.

Sistem pemerintahan berdasarkan LJU No. 5 tahun 1979 yang sentralistik, menyeragamkan semua identitas asli komunitas adat dengan sebutan desa, lebih memperarah proses marginalisasi (tidak menguntungkan) yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, membawa dampak negatif pada masyarakat atoin meto, terutama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Hak naluri (sebagai salah satu hak asasi manusia) yang merupakan dorongan hati atau nafsu untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri, tidak leluasa digunakan untuk membangun sesuai kondisi dan adat istiadat sendiri, selalu dibatasi dengan aturan yang bersifat sentralistik. Kekuatan organisasi rakyat secara sistimatis dan represif (tertekan), lahan-lahan hancur serta menihilkan kenyataan aman organisasi rakyat, termasuk masyarakat adat atoin meto di Kabupaten TTS.
Patut diakui bahwa bangsa Indonesia termasuk didalamnya masyarakat adat atoin meto, terdiri dari berbagai kelompok persekutuan hidup yang membentuk masyarakat dengan pola budaya dan nilai-nilai tertentu.

Disamping masyarakat atoin meto, terdapat berbagai kelompok yang disebut Amnemat (pendatang) yang juga disebut kase (sebagian secara turun-temurun telah menjadi warga masyarakat kabupaten TTS).

Nilai-nilai budaya yang dihayati oleh kelompok-kelompok persekutuan ada yang sama tetapi ada juga yang berbeda, semuanya menjadi acuan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kondisi sedemikian, patut kita mengakui dan menerima perbedaan nilai budaya yang ada sebagai kelengkapan sistem nilai budaya, sekaligus mewaspadai aspek negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat. Semua kelompok menyadari bahwa mereka itu merupakan satu kelompok besar yang namanya masyarakat TTS.
Betapapun kecilnya perbedaan nilai-nilai tertentu, semua kelompok persekutuan menyadari akan hak dan kewajiban dalam menjunjung tinggi aturan-aturan adat serta sanksi adat yang patut diterimanya.

Pada masa yang lalu, penerapan hukum adat memang lebih efektif dibandingkan dengan masa sekarang, ditandai dengan antara lain keberhasilan dalam pengamanan dari penebangan pohon-pohon pada sumber-sumber mata air serta penebangan pohon-pohon cendana yang belum matang tebang dan sebagainya.
Menyadari hal itu, telah ditempuh langkah-langkah dalam upaya penguatan hukum adat di kabupaten TTS yakni:

Pertama, optimalisasi peranan dan fungsi pimpinan informal dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif dalam menunjang pembangunan, dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat H TTS No. 140/SKEP/fW/1966, tanggal 5 Oktober 1966 (sebanyak 579 fungsionaris adat).

Kedua, inventarisasi serta pemberdayaan para fungsionaris adat se-Kabupaten TTS dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat H TTS No. 169/SKEP/tWI966, tanggal 6 Desember 1966.

Ketiga, telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten TTS No. 17 Tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan adat istiadat dan lembaga adat dalam Kabupaten TTS.

Keempat, telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten TTS No. 19 Tahun 2001 tentang pedoman tata cara penetapan peraturan desa dalam Kabupaten TTS.

Kelima, telah dibentuk forum konsultasi pemberdayaan masyarakat adat atoin meto dengan keputusan Bupati TTS No. 37/KEP/FIK/2003.
Memang sudah cukup lama, lebih dari tiga dekade, hukum adat komunitas atoin meto di TTS bersama lembaga adatnya telah hampir sima. Akan tetapi, nilai-nilai yang bersifat intrinsik, hakiki dan abadi, tetap bercahaya serta menyinari moral warga masyarakat adat, berakar pada lubuk hati nurani, tumbuh berkembang pada budi nurani dan berbuah pada budi pekerti bangsa.

Tidak kecil peran dan sumbangan nilai-milai hukum adat dalam upaya pembangunan dan penciptaan stabilitas nasional. Di sinilah letak kepatutan dan kelayakan upaya penguatan hukum adat, HAM dan pluralisme. *

* Penulis, warga TTS



Read More...

Dasar orang GILA

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

DI SEBUAH rumah sakit jiwa, seorang dokter bertanya kepada Amir, salah seorang pasiennya.
Dokter: "Mir, apa yang sedang kamu lakukan?"
Amir: "Loh ! Bapak liat kan saya nulis surat?"
Dokter: "Iya, tapi kamu mau kirim surat kepada siapa?" lanjut dokter
Amir: "Buat saya sendiri, Dok !"
Dokter: "Trus isinya apa Mir?"
Amir: "Saya nggak tau dong, Pak! Kan datangnya besok!"
Dokter : "Dasar gila!"

Begitulah pria

SEORANG pria mengencani tiga orang wanita dan memutuskan untuk menikahi salah satu dari mereka. Dia memberikan suatu tes untuk ketiga wanita tersebut, masing-masing wanita diberikannya uang 100 juta untuk dibelanjakan dan si pria akan melihat untuk apa uang tersebut digunakan.

* Wanita 1
Wanita ini pergi ke salon yang mahal, dan membelanjakan uangnya untuk perawatan-perawatan tubuh dan muka yang sangat mahal. Dan sisa uang dari perawatan dibelikan alat-alat kosmetik yang ekseklusif dan baju-baju yang bagus sehingga ia terlihat sangat cantik di depan pria tersebut. Wanita ini berkata bahwa semua ini dia lakukan untuk membuatnya lebih menarik di depan sang pria dan karena ia sangat mencintai sang pria tersebut. Si pria sangat terkesan...

* Wanita 2
Wanita ini pergi membelanjakan uangnya untuk membeli peralatan golf yang bagus, baju-baju pria yang mewah, dan seperangkat komputer yang canggih. Semua ini kemudian diberikan sebagai hadiah untuk sang pria. Ia berkata, ia membelanjakan semua uang tersebut untuk sang pria karena ia sangat mencintainya. Si pria sangat terkesan...

* Wanita 3
Wanita ini menginvestasikan uang yang diberikan sang pria ke bursa saham, dan ia mendapatkan keuntungan dua kali lipat. Dan ia mengembalikan uang yang diberikan kepada sang pria. Keuntungan yang diperoleh disimpannya di deposito bank atas nama mereka berdua. Dan hal tersebut ia lakukan untuk masa depan mereka berdua dan ia berkata bahwa ia sangat mencintai pria tersebut. Si pria sangat terkesan...
Si pria berpikir sangat lama tentang keputusannya untuk menikahi wanita yang menurutnya paling bijak dalam membelanjakan uang yang diberikannya.
Dan akhirnya... Ia memutuskan...
Dia akan menikahi wanita yang paling besar payudaranya...
Apa boleh buat, pria tetaplah seorang pria...!! Begitulah.... *


Roger

TERNYATA Roger-lah yg berperan besar dalam penangkapan Sheila Marcia. Berikut petikan Tim Buser dan pelapor hasil yang disadap:
Pelapor: break... break... ada pesta shabu di apartement golden sky
Tim Buser : Ok Roger, kita akan langsung meluncur dan melakukan penggerebekan ke sana.. .. Akhirnya tertangkaplah Sheila bersama teman-temannya.... *


ALAT produksi tidak ffisien

SEORANG mahasiswa Fakultas Ekonomi tingkat akhir baru saja putus hubungan dengan pacarnya yang seorang foto model sukses. Dalam kesedihan dan keputusasaan ia menulis dalam buku hariannya:
"Ia memang sangat menggairahkan. Tetapi adalah bodoh bila seorang ekonom seperti aku memilih dia. Biaya perawatan sehari-hari begitu tinggi, juga biaya operasinya. Sungguh-sungguh sebuah alat produksi yang tidak efisien!" *


Korban kecelakaan

SUATU ketika terjadi tabrakan antara sebuah mobil dan seorang pengendara motor. Pengendara motor yang tertabrak jatuh dan tak sadarkan diri. Korban lalu dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Korban sempat tak sadarkan diri selama beberapa hari. Sementara pihak kepolisian tidak bisa memproses kasus tabrakan ini karena tidak ditemukan tanda pengenal apapun pada korban.
Pada hari ketiga korban mulai siuman. Setelah mendapat perawatan, dokter kemudian mendatangi korban kecelakaan untuk mencari tahu data si pasien.
Dokter : "Bagaimana perasaan Anda hari ini?"
Pasien : "Masih pusing dokter. Berapa hari saya di sini?"
Dokter: "Anda tidak sadar selama tiga hari sejak kecelakaan itu"
Dokter: "Kami perlu beberapa data dari Anda seperti nama dan alamat Anda"
Pasien : "Untuk apa dokter?"
Dokter: "Agar kami bisa memberi tahu keluarga Anda tentunya"
Pasien: "Oh... Tidak perlu dokter. Keluarga saya sudah tahu nama dan alamat saya"
Dokter: ????? (kapanlagi)


Read More...

Bumi Flobamora kaya budaya

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

KUPANG TENGAH, SPIRIT-- "Kita sudah melihat betapa kayanya bumi Flobamora akan budaya yang dapat dilihat secara langsung dalam festival dan pagelaran yang ditampilkan dari masing-masing daerah. Itu merupakan anugerah Tuhan yang harus dipertahankan dan dikembangkan, karena semuanya ini menjadi aset yang tidak ternilai dan tentu menjadi potensi pariwisata di masa mendatang."

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Kupang, Drs. Ruben Funay, pada penutupan Pagelaran Seni Budaya Flobamora Rayon I NTT dan Fesatival Tarian Daerah, Musik Tradisional, Lagu Pop Daerah dan Lomba Busana Daerah Tingkat Kabupaten Kupang di halaman depan SMK Reformasi Plus Noelbaki, Kupang Tengah, 31 Juli lalu.

Pada kesempatan itu, Wabup Funay mengajak peserta untuk menumbuhkembangkan seni budaya agar ke depan semakin maju. Sebab, suatu bangsa dikatakan maju jika dapat menghargai budayanya sendiri.
Dia meminta para tokoh masyarakat, agama dan pemerhati seni budaya agar menjadi pelopor penggerak seni budaya sebagai cermin harkat dan martabat Bumi Flobamora, khususnya Kabupaten Kupang sebagai market pariwisata Eropa dari aspek seni budaya sebagai produk pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Wabupi Funay berpesan, dalam kegiatan itu tentu ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Bagi yang berhasil, katanya, agar terus benahi diri dan sanggarnya untuk dapat maju pada even yang lebih tinggi. Sedangkan yang kalah janganlah berkecil hati, tetapi teruslah berlatih sehingga saatnya keberhasilan itu diperoleh.

Ketua Dewan Juri, Drs. SP Taneo, S.Pd, M.Si melaporkan hasil kerja tim juri dalam kegiatan Pagelaran Seni budaya Flobamora Rayon I NTT dan Festival Budaya Tradisional Kabupaten Kupang Tahun 2008 dari berbagai kategori. (humas setda kupang)



HASIL LOMBA

* Lomba Lagu Pop Daerah (Putri)
- Juara I : Surya Luis (Kupang Tengah)
- Juara II : Wehelmina Hurint (Fatuleu Barat)
- Juara III: Anita Olla (Kecamatan Taebenu)

* Lomba Lagu Pop Daerah (Putra)
- Juara I: Karel Djami (Sabu Barat)
- Juara II: Andrie Loe ( Fatuleu)
- Juara III: Jefri Freson (Amarasi Selatan)

* Lomba Busana Daerah
- Juara I: Kecamatan Kupang Tengah
- Juara II: Kecamatan Raijua
- Juara III: Kecamatan Kupang Barat

* Lomba Tarian Daerah
- Juara I: Kupang Tengah
- Juara II: Raijua
- Juara III: Kupang Barat

* Lomba Musik Tradisional
- Juara I: Kecamatan Kupang Tengah
- Juara II: Semau
- Juara III: Kecamatan Kupang Barat. (humas setda kupang)


Read More...

Sebagian lahan kering di Oelbiteno belum diolah

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Thomas Duran

FATULEU TENGAH, SPIRIT-- Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) tingkat Kabupaten Kupang dicanangkan di Desa Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, Rabu (20/8/2008).

Pada kesempatan tersebut, Camat Fatuleu Tengah, Fahreyn Funay, melitanikan kebutuhan asyarakat setempat, yakni traktor untuk mengolah lahan pertanian yang ada. Selama ini warga menggunakan tenaga mereka untuk mengelola lahan itu.

Menurut Funay, karena keterbatasan tenaga manusia, sebagian besar lahan kering belum diolah untuk menanam padi dan jagung. Fahreyn mengatakan, kebutuhan masyarakat akan traktor ini sudah dibahas berulangkali dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) hingga tingkat kecamatan. Bahkan, kata Funay, sudah diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk ditindaklanjuti.

Namun, kata Funay, karena keterbatasan dana dan berbagai kebijakan sehingga pemkab belum bisa memenuhi harapan warga. Ia juga mengatakan, sebagai camat dirinya selalu bersama masyarakat membangun desa-desa se-Kecamatan Fatuleu Tengah dan berharap pemkab mendukung dengan berbagai program yang dicanangkannya.

Selain traktor, kata Funay, masyarakat juga membutuhkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta pengembangan pertanian berupa tanaman umur pendek. Menurut dia, air tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman sayur-sayuran, tomat, lombok dan kacang-kacangan.

Menurut dia, Kecamatan Fatuleu Tengah memiliki pasar tradisional yang digelar seminggu dua kali, yakni hari Rabu dan Kamis untuk memasarkan hasil yang ada. Ia juga mengatakan, potensi lain yang dimiliki masyarakat setempat selain pertanian dan peternakan.*

Read More...

Di Oelbiteno, Wabup Funay canangkan BBGR

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Thomas Duran

FATULEU TENGAH, SPIRIT--Pencanangan bulan bakti gotong- royong (BBGR) tingkat Kabupaten Kupang ditandai dengan gotong-royong yang melibatkan Wakil Bupati (Wabup) Kupang, Drs. Ruben Funay, para pejabat teras dari pemkab dan ratusan warga Oelbiteno. Kegiatan memindahkan batu ini dipusatkan di halaman Kantor Camat Fatuleu Tengah, Rabu (20/8/2008).

Bulan bakti gotong-royong tersebut akan dilakukan selama satu bulan, terhitung tanggal 20 Agustus hingga 20 September 2008. Sasaran kegiatannya, yakni meningkatkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah serta membangun kebersamaan berbasis gotong-royong di tingkat masyarakat.

Kegiatan ini difokuskan pada pemugaran lingkungan, perbaikan balai dusun serta lopo dan juga kegiatan penyuluhan, yakni pertanian, peternakan serta kesehatan lingkungan.

Pencanangan bulan bakti gotong-royong ini dibuka oleh Wakil Bupati Kupang, Drs. Ruben Funay, diawali dengan natoni (sapaan adat oleh tokoh adat setempat) dan tarian daerah bena-bena. Selain ratusan masyarakat, turut hadir anggota Polres Kupang, anggota Koramil Fatuleu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kupang, Esther Funay-Amnifu, Kepala Badan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Thomas Bangke, Kadis Perhubungan, Muhamad Idin, Kadis Koperasi, Octo Radja Pono, Kadis Infokom, Suparman Margapraja, Ketua Bappeda, Yuce Adoe, Kadis Perikanan, John Doko, Kabag Hukum, R Djami, Danramil Fatuleu dan Kapten (Inf) Abdula Lou.

Mulai pudar
Ruben Funay, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan bulan bakti gotong-royong sebagai basis ketahanan bertujuan meningkatkan kebersamaan sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Ruben, semangat gotong- royong harus ditingkatkan dan diwujudkan mulai dari lingkungan keluarga. "Kita harus mengembalikan semangat gotong-royong yang mulai pudar," katanya.

Semangat gotong-royong masyarakat, kata Ruben, harus diberdayakan sebagai tulang punggung pembangunan. Dia menambahkan, masyarakat perlu mendapatkan otonomi untuk membangun diri sendiri sebagai ajang menuju otonomi masyarakat yang lebih besar.*

Read More...

Pemerintah lakukan percepatan pembangunan

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Thomas Duran

KUPANG, SPIRIT--Bupati Kupang, Drs. IA Medah, mengatakan, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan di daerah-daerah melalui penerapan otonomi daerah sebagai upaya pemerataan pembangunan. Meski banyak yang telah dilakukan pemerintah dan berhasil, namun belum semuanya sampai di daerah-daerah.

Medah mengatakan hal ini pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 RI tingkat Kabupaten Kupang di Stadion Merdeka- Kupang, Minggu (17/8/2008). Ini merupakan apel terakhir yang dipimpin Bupati Kupang, Drs. Ibrahim A Medah. Medah akan mengakhiri masa jabatan bupati periode kedua tahun ini.

Hadir Ketua TP PKK Kabupaten Ny. Cory Medah-Tambayong, Wakil Bupati Kupang, Drs. Ruben Funay dan Nyonya Funay, Kapolres Kupang, Endang Syafrudin, Ketua DRPD, Welhelmina Tabais-Kefan, anggota DPRD dan anggota muspida lainnya.

Dalam kesempatan itu, Medah mengatakan, "Sebagai bangsa yang besar, kita perlu merenungkan arti perjuangan sesungguhnya. Para pahlawan terdahulu tanpa pamrih telah berjuang dengan berbagai cara untuk mencapai kemerdekaan."

Dengan semangat dan nilai juang yang sama selama 63 tahun, kata Medah, pemerintah telah melakukan banyak hal dan telah menuai hasilnya. Namun, kata Medah, belum semuanya dilaksanakan hingga ke daerah-daerah.

Medah mengatakan, otonomi daerah ini sudah digulirkan sejak delapan tahun lalu. Usai pengibaran bendera, dilanjutkan dengan acara syukuran di alun-alun rumah jabatan bupati di Jalan RA Kartini-Kupang.*

Read More...

616 PNS Pemkot Kupang terima Satya Lancana

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

KUPANG, SPIRIT--Sebanyak 616 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Mereka dinilai pantas dan layak menerima penghargaan tersebut.

Acara penyerahan Satya Lancana Karya Satya ini berlangsung di Kantor Walikota Kupang, Jumat (15/8/2008), diserahkan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, atas nama Presiden Republik Indonesia.

Adoe dalam sambutannya mengatakan penganugerahan tanda kehormatan tersebut merupakan penghargaan pemerintah RI atas kerja keras serta jasa-jasa dalam melaksanakan tugas dengan penuh pengorbanan, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah memenuhi syarat masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus untuk periode 10, 20 dan 30 tahun.

"Selain sebagai tanda kehormatan atas jasa-jasa yang telah dilakukan seorang PNS selama kurun waktu tersebut, penghargaan ini juga dimaksudkan sebagai pendorong atau motivator bagi seluruh PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerjanya sehingga keberadaan PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sungguh-sungguh nampak melalui sikap kesetiaan kepada bangsa dan negara, bersikap jujur, tertib, dan disiplin serta mampu menjaga citra pemerintah di mata masyarakat," harap Adoe.

Khusus PNS yang memperoleh tanda kehormatan kategori 10 dan 20 tahun, Adoe meminta agar dapat menempatkan penghargaan tersebut sebagai pemacu semangat untuk terus berkarya dengan pengabdian yang lebih optimal sehingga pada saatnya PNS tersebut layak untuk memperoleh anugerah tanda kehormatan yang lebih tinggi yaitu Satya Lancana Karya Satya 30 tahun.

"Sebaliknya untuk dipahami dan direnungkan oleh semua PNS yang telah menerima penghargaan ini yaitu apabila saudara-saudara tidak lagi memiliki nilai- nilai kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan dijatuhi hukuman disiplin berat, maka pemerintah akan mencabut kembali tanda penghormatan tersebut. Penting untuk disadari bahwa kebanggaan dan kehormatan yang telah diterima hari ini patut dipertahankan melalui kesungguhan tekad dan komitmen saudara-saudara dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di lingkup unit kerja masing-masing dan harus dinampakkan pada prestasi kerja yang dihasilkan dari kinerja yang optimal serta dapat terukur," jelas Adoe.

Bagi PNS yang menerima penghargaan tertinggi yakni pengabdian selama 30 tahun, Adoe mengatakan bahwa tentunya ada sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri karena telah memberi pengabdian terbaik bagi bangsa, negara dan daerah ini selama kurun waktu yang cukup panjang.

"Saya mengajak kita semua untuk menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu tonggak penting dalam merevitalisasi fungsi, peran dan tanggung jawab masing- masing agar kita mampu memberi kontribusi yang berarti terhadap kinerja sistem pemerintahan yang akan mendorong semua upaya yang dapat kita lakukan untuk menggapai kemajuan," harap Adoe. (infokom kota kupang)



Read More...

Pemkot luncurkan enam program strategis

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah meluncurkan enam program strategis bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Drs. Daniel Adoe dan Drs Daniel Hurek. Enam program tersebut, yakni pendidikan murah bermutu, pelayanan kesehatan dasar gratis, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan air bersih, pemenuhan masyarakat akan rumah sehat dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, mengungkapkan enam program strategis tersebut pada acara penutupan sidang I Tahun 2008 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang di Ruang Sidang Utama, Kamis (21/8/2008).
Program pendidikan murah bermutu, kata Adoe, berpedoman pada tiga pilar kebijakan pendidikan, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Program pelayanan kesehatan dasar gratis, kata Adoe, yaitu memberikan keringanan atau bebas biaya pengobatan pelayanan dasar kepada masyarakat Kota Kupang disaat sulitnya kondisi ekonomi. Sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil dan menengah melalui intervensi pemberian modal usaha, dimana sistem penggulirannya akan dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro (koperasi) yang berada di bawah naungan institusi keagamaan, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Talenta, Koperasi Kredit Serviam, SKU Nursa'adah dan KSU Dewi Gangga.

Sementara program pelayanan air bersih antara lain menerapkan prinsip efisien melalui perbaikan cara pengoperasian dan pemeliharaan sistem, perbaikan saluran, pengaturan air bagi industri/perhotelan atau sejenisnya wajib diatur dalam kebijakan sumber daya air Kota Kupang. "Pengaturan yang tepat untuk penyedotan air dan penerapan tarif yang realistis serta pengetatan alokasi air dan persyaratan pengendalian pencemaran yang lebih tegas," ujarnya.

Pemkot Kupang, lanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah sehat, pada tahap pertama akan membangun 575 unit rumah dengan peruntukan 300 unit untuk PNS golongan I dan II, sisanya 275 untuk masyarakat tidak mampu.

Pembangunan dilaksanakan di Kelurahan Manulai II di atas tanah seluas 40 hektar (ha). Program terakhir adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka penciptaan good and clean governance. (infokom kota kupang)


Read More...

DPRD setuju 9 ranperda jadi perda

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008

KUPANG, SPIRIT--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang telah menyetujui sembilan ranncangan peraturan daerah (ranperda) Kota Kupang-- sebagai insiatif dari pemerintah Kota Kupang--menjadi perda. Persetujuan Dewan ini hendaknya menjadi spirit dalam menggerakkan dinamika organisasi pemerintahan Kota Kupang melalui pendayagunaan seluruh sumber daya daerah.
Persetujuan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Drs. Rudy Tonubessi, M.Si, ketika menutup Sidang I Tahun 2008 DPRD Kota Kupang di Ruang Sidang Utama, Kamis (21/8/2008).

Tonubessi mengatakan, terlepas dari kenyataan ketidaksempurnaan formil maupun materil dari peraturan tersebut, efektivitas pelaksanaan perda sangat bergantung pada penyelenggara pemerintahan. Pemerintah sebagai eksekutor hendaknya memahami substansi yang terkandung dalam setiap norma yang terdapat di dalam produk hukum tersebut.

"DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah juga perlu mengawal pelaksanannnya secara intensif melalui pelaksanaan fungsi kontrolnya. Sedangkan masyarakat didorong partisipasinya dalam mengintegrasikan berbagai aktivitas kehidupan bersama sejalan dengan norma-norma yang tertuang dalam berbagai produk hukum daerah. Hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap komitmen yang menempatkan hukum sebagai sendi perikehidupan negara yang kita cintai ini. Jika semua elemen ini dapat merealisasikan peran dan fungsinya secara optimal, niscaya mimpi kita untuk bisa meraih kesejahteraan masyarakat di daerah ini bukanlah sebuah utopia," harapnya.

Mengenai laporan pertanggungjawaban Walikota Kupang atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2007 yang telah dibahas bahkan telah memperoleh sejumlah catatan, baik yang secara eksplisit maupun implisit yang telah disampaikan dalam setiap tahapan pembahasannya, kata Tonubessi, hendaknya memicu semangat dalam meningkatkan kinerja pemerintah atas berbagai capaian keberhasilannya dan juga menjadi cambuk untuk memperbaiki sejumlah kekeliruan yang telah terlewatkan selama menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kota Kupang selama tahun 2007.

Hal yang dipandang cukup strategis sebagai out put sidang Dewan kali ini, diakui Tonubessi, adalah telah disetujuinya penetapan beberapa perda yang berhubungan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

"Persetujuan penetapan perda ini dipandang sebagai momen yang tepat dimana penetapannya berlangsung setelah setahun kepemimpinan 'Duo Dan' menjalankan tugas pemerintahan Kota Kupang. Artinya setelah setahun menelusuri permasalahan, mencermati potensi-potensi sumber daya dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk merebut berbagai peluang yang dapat membuat lompatan kemajuan daerah, maka atas inisiatif pemerintah dan telah disetujui DPRD, terbentuklah perda tersebut," ujarnya. (infokom kota kupang)



9 PERDA YANG DISETUJUI DEWAN
---------------------------------------------------

1. Perda Kota Kupang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang tahun anggaran 2007.
2. Peraturan daerah Kota Kupang tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang
3. Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.
4.Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota Kupang dan Sekretariat DPRD Kota Kupang.
5. Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kupang.
6. Persetujuan Penetapan peraturan daerah Kota Kupang tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kupang
7. Persetujuan Penetapan peraturan daerah Kota Kupang tentang pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat
8. Persetujuan Penetapan peraturan daerah Kota Kupang tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Kupang nomor 9 tahun 2006 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta-akta catatan sipil
9. Persetujuan Penetapan peraturan daerah Kota Kupang tentang organisasi dan tata kerja pelaksana harian badan narkotika Kota Kupang. (infokom kota kupang)


Read More...

Perilaku hidup bersih belum dibudayakan

Spirit NTT, 25-31 Agustus 2008, Laporan Fredy Hayong

ATAMBUA, SPIRIT--Delapan belas orang balita yang menderita muntah disertai berak (muntaber) di Kabupaten Belu saat ini mendapat perawatan medis di RSUD Atambua. Sampai dengan pertengahan Agustus 2008 tercatat 48 pasien muntaber yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit ini. Penyebabnya karena perilaku hidup bersih belum dibudayakan.

Direktur RSUD Atambua, dr. Jhon Taolin, SpoG, mengatakan hal ini kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Jumat (22/8/2008). Jhon menjelaskan, penderita muntaber dalam dua bulan terakhir mengalami kenaikan cukup tinggi. Hingga pertengahan Agustus 2008 sudah 489 pasien yang mendapatkan perawatan medis.

Saat ini sisa 18 pasien yang belum kembali ke rumahnya. Para pasien, kata Jhon, hampir setiap hari rotasi dimana ada sebagian yang sudah sembuh dan pulang, sementara ada juga yang masuk kembali. Bahkan, pasien yang mendapat rawat jalan jauh lebih banyak ketimbang yang menginap.

"Kalau mau dicatat dengan yang rawat jalan maka jumlahnya diatas 50 pasien. Yang menginap tercatat sampai Agustus 2008 sebanyak 48 pasien dan saat ini masih 18 balita sedang dalam perawatan," ujarnya.

"Kami bersyukur pasien yang datang sebagian besar merupakan pasien rujukan puskesmas maupun puskemas pembantu. Pasien ini setidaknya sudah mendapatkan pertolongan pertama sehingga begitu tiba di RSUD Atambua diberikan cairan infus. Semuanya belum tingkat yang berat," tambahnya.

Jhon mengatakan, penyebab penyakit diare karena perilaku hidup bersih belum menjadi kebutuhan yang harus diutamakan. Kebersihan makanan mestinya mutlak diperhatikan sehingga anak-anak tidak menjadi korban muntaber. Untuk itu, Jhon berpesan kepada orangtua supaya menjaga kebersihan makanan, kebersihan tangan anak-anak sebelum makan.*



Read More...

Pendapatan perkapita rakyat Flotim meningkat

Spirit NTT, 25031 Agustus 2008, Laporan Martinus Lau

LARANTUKA, SPIRIT--Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Flores Timur (Flotim) mengacu pada PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000, maka pertumbuhan ekonomi di Flotim sampai akhir 2007 mencapai angka 4,95 persen (data BPS 2008). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2006 sebesar 4,33 persen, atau mengalami laju pertumbuhan lebih cepat 0,62 persen.

Sementara pendapatan per kapita Kabupaten Flotim mengalami peningkatan pada tahun 2006, di mana pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 2.990.130,00, maka pada 2007 meningkat menjadi Rp 3.306.061,000.

Hal ini disampaikan Bupati Flotim, Drs. Simon Hayon didampingi Wakil Bupati, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos dalam pidato tentang gambaran umum pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Flotim dalam kurun tiga tahun terakhir (2006-2008) pada peringatan HUT ke-63 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Flotim, di Stadion Ile Mandiri-Larantuka, Minggu (17/8/2008).

Hadir anggota Muspida Flotim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anggota DPRD Flotim, pelajar, mahasiswa, PNS, Polri dan TNI serta undangan.
Menurut Bupati Simon, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flotim karena ditunjang penyediaan infrastruktur dasar dan regulasi pendukung yang menjamin kegiatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Flotim lebih baik dari tahun sebelumnya.

Simon Hayon mengatakan, pertumbuhan ekonomi Flotim yang lebih baik mendorong terciptanya sejumlah kesempatan kerja baru karena adanya perluasan kesempatan berusaha yang lebih luas dan merata di wilayah Flotim. Misalnya, adanya pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten 43,7 km pada 19 ruas jalan di tiga daratan (Flores Timur Daratan, Adonara san Solor).

Pembangunan delapan jembatan di delapan ruas jalan dengan total panjang 60 meter. Pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi penunjang produktivitas pertanian pada sejumlah areal persawahan total luas 681 ha. Juga didukung pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Amagrapati yang kini tengah dibangun pemerintah Jepang, serta sejumlah tambatan perahu yang ditangani pemerintah Portugal .

Khusus bidang Koperasi dan UKM serta Perindag, kata Bupati Simon, terdapat beberapa kegiatan ekonomi strategis yang dilakukan pemkab, yakni pemberian modal bergulir kepada 19 lembaga koperasi. Bidang Perindag telah disalurkan bantuan seperti mesin pengelola biji jatropha (biji tanaman tarak pagar/damar, Red), mesin pengelolahan minyak kelapa, mesin pengelolahan sabut kelapa, mesin pengelolahan dan pengawetan ikan, mesin pengolahan minyak kemiri, dan bantuan untuk pandai besi.

Pemkab Flotim, lanjutnya, terus mendorong perkembangan kehidupan industri kecil yang memberikan nilai tambah ekonomi rakyat yakni pengembangan produk unggulan Kabupaten Flotim berupa tiga jenis makanan ringan, yakni cips kelapa, cips ikan dan cips jambu mete.

Kegiatan ini dimulai sejak 2007 mengikutsertakan 300 petani dan nelayan pelaku usaha kecil/mikro dari Flotim untuk dilatih ketrampilan membuat tiga cips secara manual di Lembaga Pendidikan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Masyarakat Lokal Indonesia (Malindo) di Desa Salulemo, Kecamatan Bai Bunta, Kabupaten Masamba-Luwu Utara-Pulau Sulawesi.*


Read More...