Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Dishut galakkan gerhan dan hutan keluarga

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Belu tengah berupaya merehabilitasi hutan di daerah itu yang dibabat untuk areal pertanian dengan menggalakkan program gerakan rehabilitasi hutan (Gerhan) dan gerakan hutan keluarga. Kini, 3.200 hakter (ha) dari luas hutan di Belu 69.401 ha dibuka sebagai lahan pertanian.
Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Belu, Ir. Tisera Antonius, mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Rabu (23/4/2008). Ia ditanyai tentang tingkat kerusakkan hutan di Belu. Menurut Antonius, secara umum kawasan hutan di Belu seluas 69.401ha, di mana hutan konservasi 13.231 ha yang merupakan kawasan di bawah pengawasan Balai SDA NTT, dan hutan lindung seluas 51.841 ha di bawah pengawasan Dinas Kehutanan Belu, termasuk hutan produksi seluas 4.329 ha.

Dari luas areal hutan ini, sekitar 28 persen atau 3.200 ha tidak sehat karena mengalami pengrusakan yang diakibatkan ulah perambah. "Sebenarnya kawasan hutan di Belu ini rata-rata masih potensial, tapi ulah oknum tertentu menyebabkan ada sebagian kawasan konservasi dan hutan lindung rusak. Oknum-oknum ini melakukan perambahan untuk membuka ladang baru karena mereka pikir di kawasan ini tanahnya subur. Kita sudah berupaya hentikan kegiatan perambahan tapi mental oknum masyarakat ini sulit mengerti," jelasnya.
Terhadap kawasan yang tidak sehat ini, Antonius mengaku sudah ada upaya Dishut untuk peremajaan dengan program gerhan. Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan Pemkab Belu dalam bentuk dana rehabilitasi. Dana itu diarahkan untuk pengadaan bibit untuk disalurkan kepada para petani yang membutuhkan.
"Kita coba lakukan pendekatan dengan berbagai cara agar hutan yang gundul bisa diremajakan. Kita coba siapkan bibit kita drop ke pemilik lahan lalu mereka tanam dan rawat sendiri. Selain itu kita berikan bimbingan teknis kepada petani agar mereka rawat secara baik bibit tanaman yang kita distribusikan sehingga ada timbal balik keuntungan," tambahnya. *

Read More...

Bupati Belu serahkan DP4

Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

ATAMBUA, SPIRIT --Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, menyerahkan Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Belu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Belu yang diterima Ketua KPUD Belu, Marthen Bara Lay, S.H. Acara penyerahan berlangsung di lantai II Kantor Bupati Belu, Sabtu (5/4/2008).
Dalam sambutannya, Bupati Lopez mengatakan, dengan diserahkannya DP4 tersebut, maka genderang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mulai didengungkan. "Dengan diserahkannya DP4 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini (Sabtu 5/4/2008, Red), berarti gong pemilu mulai kita dengungkan. Namun yang terpenting untuk diketahui bahwa data ini adalah data sementara untuk penetapan jumlah kursi dan pembagian wilayah pemilihan," kata Lopez.

Data sementara hingga 5 April 2008 menyebutkan, jumlah pemilih sementara di Belu 246.728 jiwa, terdiri dari 122.013 pemilih laki-laki dan 124.715 pemilih perempuan dari penduduk Kabupaten Belu sebanyak 378.018 jiwa.
Dijelaskannya, Kartu Tanda Penduduk Nasional (KTPN) juga dipakai sebagai kartu pemilu dan mengenai mekanisme pemilu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada KPUD secara independen untuk menyelenggarakannya.
"Pemerintah tidak mengintervensi KPUD dalam melaksanakan pemilu 2009. KPUD bekerja secara independen baik di pusat maupun di daerah-daerah," tegas Lopez.
Hadir dalam penyerahan DP4 itu, Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, F, DDPH; Wakil Ketua DPRD Belu, Ludovikus Taolin, B.A; jajaran Muspida Kabupaten Belu; Ketua KPUD Belu, Marthen Bara Lay dan jajarannya; Sekab Belu, Drs. JT Ose Luan; para kepala dinas, badan, kantor dan camat se-Kabupaten Belu. (humas setda belu)


Read More...

ADD Flotim 2007 belum dipertanggungjawabkan

Laporan Martin Lau Nahak, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

LARANTUKA, SPIRIT--Aparat desa di Kabupaten Flores Timur (Flotim) hingga kini belum mempertanggungjawabkan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) tahap I dan II tahun 2007 sebesar 80 persen. Dampaknya, sekitar Rp 3,6 miliar lebih atau sebesar 20 persen ADD dari total Rp 18,4 miliar di kabupaten itu tahap III tahun anggaran 2007 hingga April 2008 belum dicairkan.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kabupaten Flotim, Anton Tonce Matutina, S.H, yang dihubungi di ruang kerjanya, Rabu (23/4/2008), membenarkan belum dicairkannya ADD tahap III TA 2007 sebesar 20 persen untuk 209 desa di Flotim.
Matutina mengatakan, ADD tahap III belum bisa dicairkan karena pemanfaatan ADD tahap I dan II TA 2007 sebesar 80 persen belum dipertangungjawabkan secara administratif oleh mayoritas pemerintah desa di Flotim.


"Dana ADD tahap III TA 2007 sudah masuk ke rekening desa masing-masing sejak tahun lalu. Tetapi, pemerintah desa belum bisa mencairkan dana itu tanpa pertanggungjawaban dana tahap I dan II. Jadi, harus dipertanggungjawabkan dulu penggunaan ADD tahap I dan II, baru camat bisa memberikan izin kepada desa untuk mencairkan dan memanfaatkan dana tahap III sebesar 20 persen," kata Matutina.
Ia menjelaskan, sisa ADD TA 2007 sebesar 20 persen sudah ada di rekening desa masing-masing. Karena itu, lanjut Matutina, kalau ada desa yang sudah beres administrasi penggunaan ADD tahap I dan II silakan mengambilnya sepengetahuan camat.
"Bahkan ADD TA 2007 masih ada sejumlah desa di Flotim yang belum memanfaatkan 100 persen, karena uangnya masih tersimpan di rekening desanya. Mengapa? Karena desa- desa tersebut belum memiliki kepala desa definitif, karena belum pemilihan kepala desa baru. Atau sudah ada kepala desa baru tapi belum dilantik," jelas Matutina.
Ditanya nilai ADD untuk 209 desa di Flotim TA 2007, Matutina menyebutkan, total ADD tahun anggaran 2007 sebesar Rp 18.400.000.000,00 (Rp 18,4 miliar). Dari jumlah itu yang sudah dimanfaatkan oleh 209 desa di Flotim mencapai 80 persen atau sebesar Rp 14.720.000.000,00 (Rp 14,7 miliar lebih), dan yang belum dicairkan sebesar Rp 3.680.000.000,00 (Rp 3,6 miliar lebih).
Pada tahun anggaran 2008 ini, demikian Matutina, ADD untuk 209 desa di Flotim sebesar Rp 18.620.000.000,00 (Rp 18,6 miliar lebih). Sedangkan pada tahun anggaran 2006 lalu, jelasnya, tiap desa mendapat ADD sebesar Rp 100 juta.
Matutina mengatakan, ADD untuk dua TA (2007 dan 2008) disalurkan secara proporsional, yakni masing-masing desa menerima 80 persen secara merata, kemudian ditambah lagi 20 persen secara proporsional.
Alasan penambahan 20 persen proporsional, jelasnya, dengan memperhitungkan bobot setiap desa yang berbeda-beda, yakni variabel utama seperti jumlah penduduk miskin, masalah pendidikan, kesehatan dan keterjangkauan lokasi desa. Variabel lainnya luas wilayah desa dan total jumlah penduduknya.
Pembagian ADD ini, kata Matutina, masih merujuk pada Surat Edaran Mendagri No.140/2005 tanggal 25 Januari 2005, dengan asas pemerataan dan keadilan. *

Read More...

Wungubelen minta DPRD bantu pemerintah

Laporan Martin Lau Nahak, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008


LARANTUKA, SPIRIT--Wakil Ketua Komisi A DPRD Flores Timur (Flotim), Theodorus Wungubelen, S.H, meminta 30 anggota DPRD setempat termasuk dirinya membantu Pemkab Flotim. Wujud bantuan itu dengan rela memotong biaya perjalanan dinas/biaya bimtek (bimbingan teknis) untuk mengatasi devisit anggaran dalam APBD 2008 sebagai akibat kenaikan uang lauk pauk (ULP) PNS Flotim dari angka Rp 7.500,00 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja.
Dengan adanya kenaikan ULP PNS Flotim, kata Wungubelen, pasti akan terjadi devisit anggaran/APBD Flotim 2008. "Dan, devisit itu diakibatkan oleh keputusan DPRD Flotim yang tidak cermat," ujar Wungubelen kepada SPIRIT NTT di gedung DPRD Flotim, Senin (21/4/2008).

"Saya usulkan demikian sebagai solusi dari DPRD Flotim untuk membantu eksekutif. Kami sebagai legislatif harus memberi contoh dan mau berkorban untuk rakyat. Jangan cuma bisa bersuara keras di ruang sidang pada saat guru-guru/PNS datang di DPRD. Jangan saling menuding dan mengkambinghitamkan satu sama lain. Mari kita cari solusi bersama untuk mengatasi masalah ini. Sebab, saat ULP untuk 5.000-an PNS termasuk para guru diajukan Pemkab Flotim ke DPRD Flotim dalam pembahasan APBD TA 2008, 30 anggota Dewan-- terutama lima anggota Dewan yang saat itu bersuara keras di depan PGRI itu-- cepat-cepat menyatakan setuju ditetapkan ULP PNS Flotim Rp 7.500/PNS/hari kerja. Mengapa sekarang bukannya mempertahankan apa yang telah ditetapkan bersama itu, tetapi justru cuci tangan dan berbalik haluan di depan para guru," tegasnya.
Menjadi pahlawan untuk berjuang meminta kenaikan ULP PNS dari Rp 7.500 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja, diakuinya, hanya karena momen agar para guru tahu bahwa mereka dibela lima anggota Dewan tersebut karena kepentingan pemilu 2009 yang makin dekat.
"Ini perjuangan yang sangat terlampau murah. Tapi tidak apa-pa, sebab masyarakat sekarang apalagi para guru, sudah sangat pandai untuk membedakan antara kepentingan dan perjuangan murni," tegas Wungubelen.
Wungubelen mengisahkan, ketika dilakukan pembahasan APBD Flotim TA 2008 oleh tim anggaran di DPRD Flotim Januari 2008, para anggota Dewan yang sekarang bersuara keras di depan para guru itu tidak hadir.
"Mereka lebih mementingkan perjalanan dinas ke luar Flotim daripada membahas APBD untuk mengakomodiri ULP PNS di Flotim," ujarnya.
Untuk diketahui, kata Wungubelen, ketika APBD Flotim TA 2008 itu dievaluasi di Propinsi NTT di Kupang, ada beberapa pos anggaran yang dikoreksi propinsi. Dari hasil koreksi itu terdapat anggaran senilai Rp 450 juta lebih yang diminta propinsi agar dialihkan untuk belanja-belanja langsung yang menyentuh kepentingan rakyat.
"Karena itu, dalam pembahasan panitia anggaran, sesuai saran propinsi waktu itu, saya tantang teman-teman anggota Dewan yang tergabung dalam panitia anggaran agar anggaran Rp 450 juta itu disisihkan untuk menggenapkan ULP PNS termasuk guru dari penetapan semula Rp 7.500 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja," ujarnya.
Saat itu, kata Wungubelen, dirinya ngotot untuk segera ditambah karena sejak waktu itu 5.00-an PNS termasuk guru di Flotim mulai heboh mempersoalkan ULP PNS yang hanya ditetapkan Rp 7.500 dari Rp 10.000 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
"Dan, silahkan cek berita acara, karena saya ingat pasti saat itu saya juga ngotot minta tim anggaran eksekutif untuk hitung dan kurangi biaya/anggaran untuk perjalanan dinas/bimtek 30 anggota DPRD Flotim untuk TA 2008 demi ULP PNS Flotim. Tapi saat itu semua teman menolak tidak mau berkorban untuk PNS. Lalu mengapa sekarang baru bersuara keras di depan para guru? Saya rasa lucu sekali," tambahnya. *


Read More...

Sekilas Perekonomian Flores Timur

Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008


a. Produk Domestik Regional Bruto
Pada tahun 1999 struktur PDRB memperlihatkan peranan kelompok sektor tersier lebih besar yakni 34,87 persen dibandingkan dengan sektor sekunder 26,57 persen dan sektor primer 13,25 persen, sektor jasa merupakan penyumbang terbesar dalam kelompok sektor tersier sedangkan kelompok sektor sekunder yang terbesar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor industri hanya memberikan sumbangan sebesar 1,67 persen dari total PDRB.

b. Tingkat pendapatan
Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Flores Timur pada tahun 2000 sebesar Rp 1.422.168,- meningkat menjadi Rp 1.664.892,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 15,44 persen per tahun.


* SARANA/PRASARANA TRANSPORTASI
Kondisi prasarana jalan semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dana pembangunan justru diinvestasikan untuk membangun prasarana jalan di kabupaten.
Perkembangan kondisi jalan adalah sebagai berikut : Panjang jalan menurut permukaan: aspal 570.440 km, pengerasan 277.550 km, tanah 465.970 km.
Panjang jalan menurut status jalan: negara 66.900 km, propinsi 199.160 km, kabupaten 1.026.800 km. Kondisi jalan: baik 559.840 km, rusak 453.320 km.
Pada umumnya semua ibu kota kecamatan telah dihubungi oleh jalan dengan kondisi yang semakin matang sebagai upaya mendorong berperannya pusat pertumbuhan SWP-SWP yang menghubungkan pula kantong-kantong produksi dengan titik-titik simpul yang dilengkapi pula dengan pelabuhan lokal maupun nasional.
Pembangunan prasarana jalan dipadukan pula dengan pembangunan pelabuhan laut di antaranya berfasilitas dermaga dua buah yakni Larantuka dan Waiwerang. Yang lainnya telah mewakili fasilitas dermaga kayu/tambatan perahu yang juga penting artinya bagi pelayaran rakyat sebanyak enam buah, yakni Tobilota, Waiwerang, Pamakayo, Ritaebang, Menanga dan Waidoko.
Selebihnya adalah lokasi pelabuhan yang belum dilengkapi fasilitas tambatan perahu berupa kayu dan coran beton. Kegiatan transportasi laut secara lokal di pulau-pulau sebagian besar berpusat di Larantuka. (bappeda flotim)


Read More...

138.357 Pemilih Flotim gunakan hak pilih

Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008


KUPANG, SPIRIT-- Jumlah pemilih yang akan menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2 Juni 2008 mendatang mencapai 2.649.895 jiwa. Dari jumlah ini, warga Kabupaten Flores Timur (Flotim) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 138.357 jiwa.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTT, Robinson Ratukore kepada pers di Kupang, Jumat (25/4/2008), ketika menyampaikan rapat pleno KPUD NTT tentang daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub NTT 2008.

Ratukore mengatakan, jumlah pemilih tetap dalam Pilgub NTT 2008 ini mengacu pada daftar pemilih yang menggunakan hak politiknya pada Pemilu Presiden (Pilpres) putaran kedua tahun 2004 yang ketika itu mencapai 2.497.430 pemilih.
"Dalam tiga tahun terakhir ini ada penambahan pemilih baru sehingga dalam Pilgub NTT 2008 mengalami kenaikan sekitar 6,1 persen atau sekitar 152.465 pemilih baru," katanya dan menambahkan, para pemilih tersebut akan melakukan pencoblosan pada 7.506 tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebar di berbagai daerah di NTT.
Ketika ditanya soal masih adanya pemilih yang belum terakomodir dalam DPT Pilgub NTT, Ratukore mengatakan, persoalan tersebut bukan wewenangnya KPUD.
"Kami tidak akan mengakomodir pemilih yang belum masuk dalam DPT untuk ikut ambil bagian dalam Pilgub NTT. Kami berjalan sesuai aturan dengan mengacu pada data DPT yang ada," ujarnya.
Menurut dia, tahapan sosialisasi sudah dilakukan dimana-mana, dan KPUD hanya melakukan rekapitulasi dari masing-masing kabupaten berdasarkan DPT pada Pilpres putaran kedua. "KPUD tidak melakukan pendataan terhadap pemilih. Kami hanya merekap data-data pemilih yang ada di masing-masing kabupaten/kota," tambah Hans Ch Louk.
John Lalongkoe dan John Depa menambahkan, KPUD NTT tidak mau mengambil risiko dalam masalah ini (masih adanya pemilih yang belum masuk dalam DPT) untuk menggunakan hak politiknya pada Pilgub NTT 2008.
Jumlah pemilih di Kota Kupang sesuai DPT mencapai 204.649 orang, Kabupaten Kupang 206.323 pemilih, Timor Tengah Selatan (TTS) 245.774 pemilih, Timor Tengah Utara (TTU) 131.261 pemilih, Belu 203.261 pemilih, Alor 110.541 pemilih, Rote Ndao 71.000 pemilih, Lembata 65.488 pemilih.
Sikka 186.987 pemilih, Ende 154.605 pemilih, Ngada 77.359 pemilih, Nagekeo 74.987 pemilih, Manggarai 155.113 pemilih, Manggarai Timur 138.259 pemilih, Manggarai Barat 115.092 pemilih, Sumba Barat 60.302 pemilih, Sumba Barat Daya 149.587 pemilih, Sumba Tengah 33.950 pemilih, dan Sumba Timur 127.000 pemilih. (antara)


Read More...

Hulnani tuan rumah STQ Alor Barat Laut

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008


ABAL, SPIRIT-- Desa Hulnani bertindak sebagai tuan rumah kegiatan STQ tingkat Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL). Menyambut STQ yang akan dilaksanakan Sabtu (26/4/2008), warga Desa Hulnani, baik umat Islam maupun Kristen telah menyiapkan panggung dan tempat penampungan peserta.
Kepala Desa Hulnani, Ahmad Kawule, yang ditemui SPIRIT NTT di kantornya, Rabu (16/4/2008), mengatakan, tuan rumah lomba STQ tingkat kecamatan ABAL tahun 2008, dipercayakan kepada warga Desa Hulnani. Warga antusias menyukseskan kegiatan yang merupakan kali pertama dalam pemerintahannya.

Kawule menjelaskan, lomba STQ akan diikuti oleh peserta dari 18 desa/kelurahan yang ada di kecamatan ini sehingga warga di Desa Hulnani dan panitia bekerja maksimal.
Ia mengatakan, lomba MTQ ini akan dibuka oleh Camat ABAL, Ade Dharma Massa, S.Sos. Acara pembukaan akan dimeriahkan oleh umat Kristen dari sejumlah desa yang ada di kecamatan itu dengan kegiatan keseniannya. Kegiatan seperti ini, kata Kawule, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Juara lomba akan mewakili Kecamatan ABAL mengikuti lomba MTQ tingkat kabupaten.
Untuk Kecamatan Teluk Mutiara yang akan digelar di Desa Air Kenari, berbagai persiapan telah dilakukan. Lurah Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Marten Moubeka dalam kunjungannya ke RW-RW di wilayah kelurahannya, Kamis (17/4/2008), minta kepada masyarakat untuk mempersiapkan anak-anak di kelurahan mengikuti lomba STQ tingkat kecamatan.
Moubeka mengharapkan, peserta yang akan mengikuti lomba STQ, harus dipersiapkan secara baik, sehingga dapat tampil secara maksimal dan meraih prestasi yang gemilang. Dari seleksi ini, tandas Moubeka, yang terbaik akan mewakili Kecamatan Teluk Mutiara untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. *

Read More...

Satpol PP amankan makanan kadaluarsa

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

KALABAHI, SPIRIT--Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Alor menggelar operasi penertiban makanan dan obat kadaluarsa di Kota Kalabahi dan sejumlah kota kecamatan daerah itu. Operasi yang mulai, Kamis (19/4/2008), itu berhasil menertibkan sejumlah makanan ringan untuk anak-anak, biskuit dan bumbu kue yang telah kadaluarsa. Barang-barang kadaluarsa ini langsung diamankan di Kantor SatPol PP Kabupaten Alor.
Wakil Ketua Tim Terpadu yang juga Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Drs. Nikodemus Turwewi, yang digubungi ke telepon selulernya, Senin (23/4/2008), membenarkan operasi itu. Operasi tersebut, kata Turwewi, dilakukan semata-mata untuk menjaga atau menyelamatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Turwewi mengatakan, dirinya menyadari bahwa pengusaha adalah juga adalah masyarakat Alor. Namun operasi itu harus dilihat sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan. "Untuk saat ini kita akan lakukan pembinaan bagi pengusaha yang kedapatan menjual barang-barang kadaluarsa itu. Apabila terulang lagi, maka sudah harus proses hukum. Untuk barang-barangnya kami sita dan akan dilakukan pemusnahan," tegas Turwewi.
Secara terpisah, Kepala Seksi Farmasi, Obat dan Makanan pada Dinkes Alor, Ny. Merry Pulingmahi Gorangmau, di ruang kerjanya, menjelaskan, operasi ini telah digelar sejak Kamis (19/4). Hari pertama operasi dipusatkan pada 50 sasaran di Pasar Inpres Lipa dan Pasar Kalabahi. Pada Jumat (18/4/2008), diperluas wilayah operasinya ke sejumlah sarana di Kadelang dan di Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL). *

Read More...

Warga ATU sepakat wujudkan desa mandiri

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

KALABAHI, SPIRIT--Pemerintah Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupatan Alor, dan warga setempat sepakat mewujudkan desa-desa di kecamatan itu sebagai desa mandiri pangan. Dengan model ini, maka ketersediaan pangan bagi masyarakat di setiap desa selalu mencukupi, dan menjadikan raskin bukan sebagai kebutuhan utama, namun sebagai cadangan pangan.
Tekad ini dikatakan Camat ATU, Iskandar Lakamau, S.H, M.Si, saat ditemui di Kalabahi, Senin (21/4/2008). Lakamau mengatakan, tekad mewujudkan desa mandiri pangan telah menjadi kesepakatan bersama di kecamatan tersebut. Untuk mengawali tujuan ini, desa-desa di kecamatan itu, yang jumlahnya mencapai belasan, harus memiliki lumbung desa.

Bagi desa yang belum, tahun ini harus sudah dibangun. Dengan lumbung, stok pangan yang merupakan hasil panen dapat disimpan.
"Dari belasan desa yang ada, delapan desanya sudah memiliki lumbung dan warga sudah menyimpan jagung di lumbung itu. Bagi desa yang belum bangun lumbung, tahun ini harus sudah dibangun," katanya.
Menurutnya, maksud dari kemadirian pangan selain karena merupakan kebutuhan dari sudut ketersediannya, juga dari sisi budaya berkaitan dengan harga diri masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat tidak mau disebut lapar sebab berkonotasi malas.
Dengan motivasi ini, kata Lakamau, desa mandiri pangan menjadi landasan hidup masyarakat sehingga ke depan, dari segi ketersediaan pangan mencukupi. Stok pangan itu juga dapat membantu masyarakat lain di luar wilayah tersebut yang membutuhkannya. *

Read More...

Warga Hulnani minta listrik tenaga diesel

Laporan Okto Manehat, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

ALOR BARAT LAUT, SPIRIT-- Walau sudah ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), warga Desa Hulnani, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor masih meminta pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Hal ini disampaikan Kepala Desa Hulnani, Ahmad Kawule saat ditemui SPIRIT NTT di kantornya, Rabu (16/4/2008). Saat itu hadir petugas penyuluh pertanian lapangan setempat, Piet Payong. Ahmad mengatakan, saat penggalian gagasan yang digelar fasilitator kecamatan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), warga mengusulkan kebutuhan listrik dengan tenaga diesel. Sebab, listrik tenaga diesel dapat menjawab berbagai usaha untuk kebutuhan masyarakat.

Permintaan masyarakat ini, demikian Ahmad, karena selama ini listrik tenaga surya, tidak memuaskan masyarakat. Awalnya PLTS berfungsi baik namun pada kondisi terakhirnya tidak memuaskan masyarakat.
Buktinya, kata Ahmad, belakangan ini tiga mata lampu PLTS yang dipasang, jika dihidupkan tiga-tiganya maka dua mata lampu tidak menyala. Satu mata lampu ini, juga tidak sampai pagi, maksimal pukul 22.00 Wita. Masalah ini telah dilaporkan kepada pemeirntah kabupaten, tapi belum ada realisasinya. Yayasan womintra sebagai pihak pemasangan sulit ditemui karena petugasnya tinggal di Kalabahi.
Ahmad menyebutkan, dari 78 mata lampu PLTS di desanya, belasan mata lampu tidak berfungsi lagi. Jadi, lanjutnya, keberadaan PLTS di desa itu belakangan ini tidak dapat memberikan dampak kehidupan bagi masyarakat, misalkan anak sekolah. *


Read More...

Pengojek ikut sosialisasi narkoba

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Ratusan tukang ojek di wilayah Kabupaten Belu mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di lantai I Kantor Bupati Belu, Senin (21/4/2008). Sosialisasi ini dibuka Sekretaris Kabupaten (Sekab) Belu, Drs. JT Ose Luan. Dalam sambutannya, Ose Luan menegaskan, bahaya narkotika dan obat berbahaya (narkoba) kini mengancam Belu. Data menunjukkan, sekitar 115 orang pecandu narkoba suntik melakukan aksi terselubung.

Dia menjelaskan, bahaya narkoba yang selama ini hanya dibaca ataupun diketahui melalui media elektronik, kini berada di depan mata masyarakat di Belu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dewasa ini tidak bisa dibendung lagi. Bersamaan dengan melajunya iptek, narkoba juga menjadi ancaman. Dan biasanya, kata Ose Luan, kelompok yang rentan mengonsumsi narkoba adalah kaum muda. Untuk itu, kepada para pemuda di Belu diharapkan menjaga diri dan selalu waspada.
"Narkoba di Belu sudah berada pada ambang mengkhawatirkan. Sekarang ini sudah ada 115 pecandu narkoba suntik. Itu artinya lambat laun akan berkembang ke pemuda-pemudi lainnya. Untuk itu, saya minta kaum muda terutama anak-anak ojek supaya waspada dengan narkoba. Sekarang ini ada penyebaran narkoba baik melalui isap, suntik maupun minum. Narkoba yang kita pakai berpengaruh langsung pada fisik dan psikis," jelasnya.
Menurutnya, narkoba ini sendiri tanpa disadari berhubungan langsung dengan HIV/AIDS. Penyebaran virus HIV ini bukan saja pada hubungan seks bebas, tapi juga karena narkoba. Untuk itu, ke depan semua pihak harus bersama-sama komit memerangi bahaya narkoba sehingga tidak menjerumuskan generasi muda Belu mendatang.
"Kata orang kalau kita sudah konsumsi narkoba pikiran melayang-layang. Kita melihat seolah-olah ada bidadari. Tapi ingat, narkoba ini bekerja secara perlahan memperlemah sistem saraf kita. Makanya saya minta para tukang ojek di Belu supaya pahami dengan benar soal narkoba. Minta penjelasan pada orang yang mengerti sehingga Anda tidak terjerumus ke dalam pengguna aktif narkoba di wilayah ini," tegas mantan Kepala Bappeda Belu ini. *

Read More...

Sosimus: Yang Menang Rakyat Sikka

Laporan Novemy Leo, Spirit NTT 21-27 April 2008

SOSIMUS Mitang, sang kampiun Pilkada Sikka, Rabu (16/4/2008), berkomentar. "Tak ada paket yang kalah dan menang dalam pilkada Sikka. Yang menang adalah rakyat Sikka karena mereka telah berhasil memberi kepercayaan kepada siapa yang dipandang mampu memimpin." Sosimus dan pasangannya, dr. Wera Damianus, sebagai wakil bupati terpilih, pun mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sikka yang telah memilih mereka menjadi pemimpin di daerah itu.
"Terima kasih juga untuk partai politik yang telah mengusung kami, karena mereka telah berjuang maksimal untuk meyakinkan rakyat bahwa paket yang mereka usung mendapat simpati dari kebanyakan rakyat Sikka," kata Sosimus Mitang saat dihubungi SPIRIT NTT Jumat (18/4/2008) malam.

Bagaimana sikap paket lain yang belum beruntung? Koalisi Sikka Bersatu yang mengusung Paket Hero (Agustinus R Heny Doing-Remigius Cosmas) menyatakan mendukung Paket Soda (Sosimus Mitang-Damianus Wera) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sikka masa bakti 2008-2013.
Sampai hari Jumat (18/4/2008), Soda sudah memperoleh suara sah sebanyak 47.634 suara (33,10 persen).
Pernyataan dukungan Koalisi Sikka Bersatu kepada Paket Soda itu disampaikan Ketua Koalisi Sikka Bersatu, Abdul Muis Kasim saat dihubungi Jumat (18/4/2008) siang.
"Secara politik kami menerima hasil perhitungan suara yang sudah berjalan saat ini. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat telah menentukan pemimpin Sikka ke depan. Kami berharap figur yang terpilih itu bisa membuat perubahan yang baik pada semua aspek kehidupan. Pesan kami, berpihaklah kepada masyarakat Sikka secara keseluruhan. Kami mendukungnya," kata Kasim. *


Read More...

Gubernur Tallo: Proficiat SODA

Laporan Hyeron Modo, Spirit NTT, 21-27 April 2008

PILKADA di Kabupaten Sikka telah melahirkan pemimpin baru. Meski KPUD Sikka belum menetapkan sang kampiun, namun Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Piet A Tallo, S.H, memberikan proficiat dan ucapan selamat kepada pasangan Drs. Sosimus Mitang dan dr. Wera Damianus (Paket Soda) yang telah meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung hari Rabu (16/4/2008) itu.
"Saya ucapkan selamat kepada Pak Sosimus dan pasangannya yang unggul dalam Pilkada Sikka," ujar Gubernur Tallo ketika menerima kunjungan pengurus PWI NTT di rumah jabatan gubernur di Jalan El Tari-Kupang, Jumat (18/4/2008).

Khusus kepada insan pers, Gubernur Tallo meminta untuk menjaga kebersamaan dan citra NTT terhadap masyarakat luar. Salah satu bentuk menjaga kebersamaan dan citra daerah ini, katanya, dengan cara menghindari berita-berita gosip yang cenderung menyudutkan pihak-pihak tertentu. Jadi, tegas Piet Tallo, peranan media massa sangat besar untuk menghindari berita-berita gosip.
Kunjungan beberapa pengurus PWI yang dipimpin Ketua PWI Cabang NTT, Damyan Godho, untuk memberitahukan kepada Gubernur Piet Tallo tentang berakhirnya masa tugas pengurus PWI NTT masa bakti 2002-2007. Selain itu, untuk menyampaikan kepada gubernur mengenai rencana PWI NTT untuk menyelengarakan Konferensi Cabang (Konvercab) PWI NTT yang akan dilaksanakan, Sabtu hingga Minggu (19- 20/2008), di Hotel Sylvia-Kupang.
Ikut dalam kunjungan itu, antara lain Richard Purnomo, salah satu unsur pimpinan TVRI Kupang, Sekretaris dan Bendahara PWI NTT, yakni Bernadus Tokan dan Ina Djara, Dion DB Putra, Tony Kleden, Beny Dasman dan Hironimus Modo.
Kepada Gubernur Piet Tallo, Damyan Godho menjelaskan, tujuan Konfercab PWI NTT untuk pemilihan badan pengurus PWI Cabang NTT periode 2008 - 2012 dan penyusunan program kerja pengurus masa bakti empat tahun ke depan.
Pada saat itu Piet Tallo mengatakan, PWI NTT sebagai instrumen publik diharapkan harus tetap eksis pada era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Apalagi, demikian Piet Tallo, secara nasional PWI merupakan salah satu pilar perjuangan kemederkaan negara ini.
Piet Tallo meminta pengurus PWI Cabang NTT yang baru harus memperhatikan serius perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Untuk itu, imbau Piet Tallo, pendidikan dan pelatihan harus menjadi salah satu program kerja yang dilakukan oleh pengurus PWI Cabang NTT periode mendatang. "Program pendidikan dan pelatihan bagi insan pers sangat penting. Dan, pengurus PWI harus intensifkan program pendidikan ini guna merespons perkembangan teknologi informasi. Jika wartawan tidak belajar atau tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka akan ketinggalan," kata mantan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) dua periode ini.
Gubernur Piet Tallo juga berharap gubernur baru NTT nanti perlu mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) pers di daerah ini. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers di NTT jika selama masa pemerintahannya kurang memberi perhatian kepada pers. "Saya tidak bisa lupa teman-teman pers yang telah membantu pemerintah selama ini. Saya mohon maaf kalau pemerintah kurang memperhatikan terman-teman pers selama ini," ujarnya. *

Read More...

Jaga martabat suami dan keharmonisan

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 21-27 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT--Para anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) diminta untuk tetap menjaga martabat suami sebagai prajurit TNI dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dukungan yang diberikan terutama menciptakan iklim keluarga yang sehat dan penuh kedamaian. Para istri harus bisa menjaga keharmonisan hidup dalam keluarga dan lingkungan di masyarakat. Hal ini disampaikan Pembina Persit KCK Kodim 1605 Belu, Letkol (Inf) Samuel Hehakaya pada HUT ke-62 Persit di Makodim Belu, Kamis (10/4/2008).

Samuel menjelaskan, keberadaan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana merupakan hal yang positif karena di tempat ini istri prajurit TNI berkumpul untuk mengembangkan kreativitasnya. Para kaum ibu akan selalu melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama yang masih kekurangan. Lebih dari itu, para istri mendukung karier serta menjaga martabat suami sebagai anggota TNI.
"Untuk mendukung karier suami maka peran istri sangat diperlukan. Para istri harus bisa mengembangkan kemampuan di organisasi guna mendukung karier suami. Di lingkungan keluarga istri harus bisa menciptakan iklim kondusif, lebih sehat dan sejahtera, menciptakan kedamaian di tengah keluarga dan tetangga. Apabila iklim keluarga kurang kondusif maka berpengaruh pada tugas yang dijalankan suami sebagai aparatur TNI dalam mengemban misi kenegaraan," kata Letkol Samuel.
Di tempat yang sama, Ketua Persit KCK Kodim 1605 Belu, Diana Tudang Hehakaya menyampaikan pesan kepada ibu-ibu Persit agar mengikuti teladan yang ditunjukkan RA Kartini. Kartini telah membuka tonggak sejarah kaum wanita, memelopori emansipasi wanita bahwa wanita kini sudah setara dengan kaum pria. "Kita bisa tampil sebagai seorang Kartini dalam mendukung tugas dan karya suami. Ibu-ibu Persit agar terus meningkatkan kemampuan organisasi dengan banyak membaca," katanya. *

Read More...

Pangdam: Hindari konflik horisontal

Spirit NTT, 21-27 April 2008

MOTAAIN, SPIRIT--Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI George R Situmeang, menekankan, agar seluruh aparatur TNI-AD yang bertugas di Propinsi NTT agar bisa mencegah konflik horisontal sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
"Macam yang terjadi waktu demonstrasi warga kita eks Timor Timur itu. Ketahuilah bahwa wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu ini menjadi salah satu prioritas kita. Tetapi dana yang dimiliki pemerintah terbatas. Kita harus bisa ikut memberikan penjelasan itu pada masyarakat," katanya di Mota Ain, Kabupaten Belu, Jumat (18/4/2008).
Situmeang dan sejumlah asistennya beserta Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Winston Simanjuntak, berada di Kabupaten Belu, yang menjadi wilayah kerja Kodim 1605/Belu, dalam satu kunjungan kerja selama beberapa hari.
Selama di Belu, dia mengunjungi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Timur (STPPIT) Markas Besar TNI, Kodim 1605/Belu, dan Batalion Infantri 744/SYB.
Pada kunjungan kerja itu, Situmeang melihat langsung pelaksanaan tugas personel STPPIT Markas Besat TNI yang dipimpin Letnan Kolonel Infantri Muhammad Kusdaryono, di Pintu Utama Lintas Batas Mota Ain, aktivitas personil Kodim 1605/Belu yang dipimpin Letnan Kolonel Infantri Samuel P Hehakaya, dan mengunjungi para personel Batalion Infantri 744/SYB di bawah komando Letnan Kolonel Infantri Yunianto.
"Bertugas di garis batas negara seperti di sini, sungguh sangat unik. Secara administrasi kenegaraan, kita berpisah dari Timor Timur yang kini menjadi satu negara berdaulat. Tetapi secara darah, masih banyak saudara kalian yang tinggal di sana. Kita harus menghormati aturan-aturan negara masing-masing," katanya.
Bahkan, katanya, penghindaran diri dari konflik horizontal di antara masyarakat itu bisa dimotori para personel TNI-AD di wilayah Kabupaten Belu melalui dialog dengan masyarakat.
"Kalau kebetulan bisa berdialog dengan saudara-saudara kalian dari 'sebelah' itu, katakan bahwa pemerintah mereka sedang bekerja keras membangun negara itu. Bantulah pemerintah mereka juga dengan cara menjaga keamanan. Kalau di sana aman, pasti di sini senang juga," katanya.
Di lingkungan Kodim 1605/Belu, saat ini masih terdapat sekitar 305 personel yang berasal dari Timor Timur, dan setelah jajak pendapat pada 1999 memilih menjadi personel TNI-AD. (antara)

Read More...

KUT tingkatkan usaha rakyat kecil

Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 21-27 April 2008

ATAMBUA, SPIRIT---Manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Atambua sejak Februari 2008 membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha ekonomi mikro. Pembukaan program ini untuk meningkatkan usaha masyarakat kecil yang selama ini kurang diperhatikan.
Pimpinan Cabang BRI Atambua, Edi Prawaskito, didampingi staf, Juharto, kepada wartawan di Atambua, Kamis (17/4/2008), menjelaskan, program KUR merupakan program nasional dan hanya diterapkan di enam bank terkemuka di Indonesia, yakni BRI, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Program ini lebih pada upaya memberdayakan usaha ekonomi mikro yang selama ini kurang mendapat sentuhan.

Terkait hal itu, kata Edi, BRI Atambua sejak Februari 2008 telah membuka program itu. Hingga April 2008 tercatat 70 penerima kredit dari target tahun 2008 sebanyak 500 nasabah. "KUR mudah urusannya. Untuk memohon kredit syaratnya tidak rumit pemohon cuma ajukan surat permohonan dengan melampirkan KTP/kartu keluarga dan menunjukkan unit usaha. Tim BRI akan ke lokasi usaha untuk memastikan unit usaha benar ada," katanya.
Menurut Edi, KUR hadir untuk mendidik masyarakat kecil menjadi usahawan profesional dalam usahanya. Untuk itu, BRI memberikan kesempatan kepada siapapun untuk ajukan permohonan tanpa harus memikirkan urusan berbelit.
"Dari 70 nasabah yang sudah kita rekrut selain mereka datang sendiri, ada juga yang kita turun lapangan mendekati mereka. Banyak dari nasabah ini merupakan pedagang kecil di pasar, pedagang keliling. Pinjaman mereka rata-rata Rp 2 juta hingga Rp 5 juta dengan bunga pengembalian kecil," kata Edi.
Edi juga menjelaskan, 2.116 nasabah BRI di empat unit dan BRI Cabang Atambua siap mengadu nasib pada penarikan undian Simpedes semester II tahun 2007 (periode Juli- Desember 2007). Penarikan undian dilaksanakan Sabtu (19/4/2008) dengan menarik 2.843.867 nomor untuk merebut hadiah utama mobil dan motor, serta hadiah hiburan.
Edi mengatakan, penarikan undian Simpedes dua kali dalam setahun. Penarikan kali ini total hadiah Rp 150 juta lebih tinggi dibanding semester I. *


Read More...

Camat Kewapante canangkan gerakan menanam kelapa

Spirit NTT, 21-27 April 2008

KEWAPANTE, SPIRIT--Camat Kewapante, L Bertholomeus, S.Sos, mencanangkan gerakan menanam kelapa tingkat kecamatan setempat di Dusun Getang, Desa Umagera, Kecamatan Kewapante, Selasa (1/4/2008).
Camat Bertholomeus mengatakan, kelapa selain sebagai komoditi unggulan dan primadona yang bernilai ekonomis, juga telah ikut mengangkat harkat dan martabat manusia di Sikka, karena merupakan salah satu pelengkap seremoni adat. Karena itu, tanaman kelapa sepantasnya terus dibudidayakan. Tanaman kelapa, kata Bertholomeus, telah mengangkat harkat dan martabat manusia Kabupaten Sikka, terutama derajat sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Dikisahkannya, pada tahun 60-an yang dapat melanjutkan sekolah pada tingkat pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi hanyalah anak petani yang mempunyai kebun kelapa.
Namun sekarang, katanya, tanaman ini hampir punah karena petani lebih suka menanam tanaman perkebunan lainnya (jambu mete, coklat, cengkeh dan lain-lain) daripada kelapa. "Kondisi inilah yang menggugah pemerintah kecamatan untuk membuat satu gerakan yang bermaksud mengajak seluruh masyarakat untuk menggalakkan kembali tanaman kelapa," ujarnya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April untuk mengenang kembali pelaksanaan REPELITA I pada tangal 1 April 1969 (40 tahun yang lalu).
Ditinjau dari aspek manfaat, lanjutnya, tanaman kelapa sangat membantu petani, di mana tanaman primadona ini berbuah tidak mengenal musim dan terbukti cukup tahan terhadap hama penyakit serta dapat dirasakan langsung oleh para petani dimana buahnya dapat dimakan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi di pasaran.
"Kalau dihitung secara rinci harga 1 kg kopra (4 buah kelapa) setara dengan harga 1 kg beras yang sudah dapat memberi makan satu keluarga dalam satu hari," tandas Camat Kewapante dengan penuh semangat.
Camat Kewapante yang murah senyum ini, juga menjelaskan ketika petani sementara menyiapkan lahan pertaniannya, buah kelapa dapat dimanfaatkan untuk menyegarkan rasa dahaga dan memberikan kekuatan bagi tubuh untuk melanjutkan kegiatan.
Kepada masyarakat Kecamatan Kewapante pada umumnya, camat meminta agar momen tersebut dapat memberikan motivasi untuk menanam terus dan terus menanam kelapa.
Kepada para kepala desa, camat mengharapkan agar gerakan ini dapat diteruskan kepada segenap lapisan masyarakat dalam wilayah desa masing-masing untuk menanam kelapa pada semua lahan yang masih dapat ditanam.
"Tanaman kelapa mempunyai peluang pasar dan prospek masa depan yang cerah bagi petani," tegasnya.
Hadir pada kesempatan pencanangan tersebut, Danramil 1603-04 Kewapante, pimpinan dinas/instansi lingkup Kecamatan Kewapante, Pegawai Negeri Sipil, para kepala desa tetangga dan ratusan warga masyarakat dalam Desa Umagera dan sekitarnya.
Kegiatan diawali dengan apel pencanangan yang dilaksanakan langsung di kebun milik Paulus Lopi, selanjutnya kegiatan penanaman kelapa sekitar 100 pohon di tanah milik petani (paulus lopi)

Read More...

Pengaman pantai dibangun di Alok

Laporan Ferry Ndoen, Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--- Pantai di pesisir Kota Maumere, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, tahun ini akan dibangun pagar pengaman pantai sepanjang 600 meter. Pembangunan dilakukan menyusul terjangan gelombang pasang pada musim hujan sehingga menyebabkan abrasi di pesisir pantai tersebut. Abrasi ini merusak permukimnan penduduk di pesisir pantai.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS Nusra II), Ir. T Iskandar, MT melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengamanan Pantai, Dominggus Dama, SST, MT, saat ditemui di ruang kerjanya di kompleks Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) NTT, Jalan WJ Lalamanetik, Kupang, Selasa (15/4/2008).

Dama menjelaskan, desain konstruksi Pantai Maumere sudah dilakukan sejak tahun 2003, namun pembangunan konstruksi pengaman wilayah pantai di daerah itu baru dilaksanakan tahun ini. "PPK Pengaman Pantai lingkup BWS Nusra II juga baru terbentuk dan baru ada kegiatan tahun 2008. Sebelumnya, kegiatan pantai menyatu dengan pengaman sungai sehingga kurang efektif," jelasnya.
Menurut dia, pembangunan 600 meter pengamanan pantai di pesisir Kota Maumare belum bisa menjawab kebutuhan pengamanan di kawasan pantai tersebut karena kawasan yang rusak mencapai 1.600 meter.
"Jadi, masih satu kilometer lagi yang butuh penanganan. Tentu akan dibangun bertahap. Memang kerusakan pesisir Pantai Maumere paling parah terjadi tahun ini karena abrasi yang ditimbulkan semakin meluas dan bertambah parah. Kami fokus penanganan di wilayah Beru, Dusun Waibubu, Kecamatan Alok. Ini belum termasuk kerusakan yang terjadi di Wairotang, abrasi di Pantai Kota Baru serta abrasi hebat di wilayah Pantai Lela yang mencapai dua kilometer," katanya.
Dama mengemukakan, untuk penanganan abrasi pantai di Lela akan diprogram bertahap mulai tahun 2009. *

Read More...

Sikka dapat program Pamsimas

Laporan Kanis Jehola, Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT -- Seratus desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Selain Sikka, desa-desa sasaran itu tersebar di Kabupaten Sumba Barat, Kupang, Kota Kupang, Alor, TTS, TTU, Manggarai, Lembata, Rote Ndao dan Manggarai Barat. Kepala Sub Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Subdin Kimtar) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) NTT, Ir. Frans Pangalinan, menjelaskan hal ini kepada SPIRIT NTT, Jumat (11/4/2008).

Dikatakannya, setiap desa mendapat alokasi dana Rp 275 juta, dengan komposisi 70 persen berasal dari Bank Dunia, 10 persen dari APBD (APBD I dan APBD II) dan 20 persen kontribusi dari masyarakat.
"Dari 20 persen kontribusi masyarakat ini, empat persen dalam bentuk uang tunai dan 16 persen berupa material lokal dan tenaga masyarakat. Perlunya kontribusi masyarakat ini agar masyarakat punya rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan berikut hasil-hasilnya," kata Frans.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini, jelas Frans, penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Sasaran program ini untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat sehingga meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.
Saat ini, demikian Frans, pemerintah kabupaten/kota yang mendapat program tersebut sudah menyiapkan tim koordinasinya. Begitu pun propinsi. Saat ini, lanjut Frans, tim koordinasi propinsi yang terdiri dari Dinas Kimpraswil NTT, Dinkes NTT dan Bappeda NTT serta instansi pemberdayaan masyarakat desa, juga sudah disiapkan.
Menurut Frans, tim koordinasi tingkat propinsi sudah merekrut fasilitator yang seleksinya dilakukan pemerintah pusat.Untuk fasilitator ini, kata Frans, dari 400 orang yang ikut seleksi, yang lulus seleksi 110 orang, atau setiap kabupaten mendapat 10 orang tenaga fasilitator.
Tugas fasilitator ini, jelas Frans, untuk memfasilitasi masyarakat, mengumpulkan masyarakat dan membantu masyarakat membuat program yang akan dilaksanakan di desa-desa pelaksana program. "Jadi, tugas fasilitator itu hanya untuk memfasilitasi, sedangkan yang menentukan dan melaksanakan masyarakat sendiri," ujarnya.
Mengenai prosedur pengalokasian dana, Frans menjelaskan, dana langsung dialokasikan ke rekening satker yang ada di masing- masing kabupaten. "Tugas propinsi hanya memonitor saja," kata Frans. *


Read More...

Bupati TTS akan ganti pejabat Eselon II

Laporan Muhlis al Alawi, Spirit NTT, 21-27 April 2008

SOE, SPIRIT-- Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Daniel A Banunaek, MA, akan menertibkan dan mengganti beberapa pejabat eselon II karena telah mencalonkan diri mengikuti pilkada gubernur dan wakil gubernur dan pilkada bupati dan wakil bupati TTS. Langkah itu diambil agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Saya harus tentu tertibkan mereka. Tertibkan dalam arti bila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, pencalonan para pejabat mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat mengganggu sekali pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu harus ada tindakan supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Dan, salah satunya melakukan rolling jabatan eselon II di Pemkab TTS," ujar Banunaek kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/4/2008).

Berdasarkan catatan SPIRIT NTT, beberapa pejabat eselon II yang mencalonkan diri adalah Drs. Alfred M Kase, M.Si (Sekda TTS) sebagai Calon Wakil Gubernur NTT; Asisten I Setkab TTS, Drs. Paul Mella sebagai Calon Bupati TTS; Asisten III Setkab TTS, Drs. Thomas Lakapu sebagai Calon Wakil Bupati TTS dan Kepala Bappeda TTS, Ir. Yaan MJ Tanaem sebagai Calon Bupati TTS Menurut Banunaek, pejabat karir yang mencalonan diri tidak akan melaksanakan tugas secara baik karena konsentrasi sudah terbagi. Untuk itu, pihaknya mengambil sikap menempatkan pejabat lainnya yang tidak mencalonkan diri dalam pilkada kabupaten dan propinsi.
Banunaek mencontohkan di antara pejabat eselon II yang akan diganti yakni Sekretaris Kabupaten TTS, Drs. Alfred M Kase, M.Si. Pergantian itu dilakukan lantaran Alfred sudah mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Gubernur NTT. "Saya sudah usulkan nama-nama ke gubernur untuk mengisi jabatan Sekda," ujar Banunaek.
Soal kandidat yang bakal menggantikan Alfred Kase apakah diajukan dari para asisten, Banunaek mengatakan tidak selamanya demikian. Menurutnya, pengganti Alfred Kase dapat diambilkan dari pejabat yang sudah memenuhi syarat.
"Dan, tidak selamanya yang diusulkan menjadi sekab dari asisten. Pokoknya jabatan karier. Dan, bila tidak ada orang dari lingkup Pemkab TTS, saya bisa minta dari Propinsi NTT," tandas Banunaek.
Ditanya langkah pergantian beberapa pejabat yang mencalonkan diri dalam pilkada apakah bukan satu upaya penjegalan politik, Banunaek secara diplomatis menyatakan tindakan itu berdasarkan aturan undang-undang. "Bila PNS mencalonkan diri dalam pilkada maka harus mengundurkan diri," ujarnya. *

Read More...

Sumba Timur budidayakan rumput laut

Laporan Hermina Pello, Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT -- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengucurkan dana penguatan modal (DPM) untuk budidaya rumput laut di NTT sebesar Rp 2 miliar lebih. DPM tahun 2008 ini, bukan dalam bentuk uang, melainkan sarana produksi. Salah satu kabupaten sebagai sasaran budidaya rumput laut itu adalah Sumba Timur (Sumtim).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi NTT, Ir. Afliana Salean, M.Si melalui Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan, Rasyid Djamaluddin, mengatakan hal itu saat di ruang kerjanya, Rabu (16/4/2008).

"Dana itu untuk pembudidaya rumput laut di 20 kabupaten/kota, tapi lebih diprioritaskan pada daerah yang potensial. Bantuannya bukan dalam bentuk uang tetapi sarana produksi seperti bibit rumput laut, tali dan lainnya. DKP telah menunjuk pengusaha yang mengadakan bahan yang dibutuhkan, lalu bahan tersebut diberikan kepada petani," jelasnya.
Saat ini, kata Rasyid, kabupaten/kota telah melakukan identifikasi kelompok pembudidaya yang akan menerima bantuan tersebut. Di Kabupaten Lembata dan Sikka, misalnya, pengusaha yang ditunjuk mengatur pengadaan sarana produksi, sudah terjun ke lapangan.
Selain Sumba Timur, daerah lain yang juga menjadi konsentrasi pembudidayaan rumput laut adalah Kabupaten Ende, Manggarai Barat, Flores Timur, Alor, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sumba Barat.
Ia menjelaskan, potensi budidaya rumput laut di NTT seluas 51.300 hektar, tetapi yang baru digarap 450 hektar saja. Kendalanya, para pembudidaya kesulitan modal, kelembagaan usaha yang belum mantap, usaha yang masih bersifat subsisten dan belum bankable. "Salah satu upaya adalah melalui penguatan modal dengan menyiapkan sarana produksi. Produksi rumput laut NTT tahun 2006 sebanyak 478.113,5 ton, kata Rasyid.
Menyangkut jatah dari APBD NTT untuk sektor ini, Rasyid menyebutkan, alokasi dana melalui program Gerakan Masuk Laut (Gemala) tahun 2005 senilai Rp 250 juta untuk delapan kabupaten. Tahun 2006 sebesar Rp 250 juta untuk delapan kabupaten.
Mengenai daerah tempat keluarnya rumput laut dari NTT, Rasyid mengungkapkan, ada lima pelabuhan, yakni Tenau untuk ekspor dan domestik. Sedangkan Sikka, Ende, Sumba Timur dan Alor untuk perdagangan domestik. *


Read More...

Pembelian migor subsidi dibatasi dua liter

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 21-27 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) mendapat alokasi 335.000 liter minyak goreng bersubsidi dengan total dana Rp 837.500.000,00. Jumlah itu meningkat dari alokasi sebelumnya 20.000 liter dengan total subsidi Rp 50.000.000,00. Penjualannya menggunakan kupon dan setiap kepala keluarga (KK) hanya boleh membeli dua liter.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sumtim, Ir. Siliwolu, M.Si, saat ditemui SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Senin (14/4/2008), mengatakan, besarnya alokasi subsidi minyak goreng untuk Sumtim diketahui dari Surat Edaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT Nomor: Perindag. Prov/511.4/358/2008 perihal penyaluran minyak goreng bersubsidi tanggal 19 Maret 2008. Penegasan tentang alokasi subsidi minyak goreng untuk Sumtim diikuti surat dari Direktur CV Lumbung Sejahtera Kupang tentang permohonan untuk menyalurkan minyak goreng bersubsidi di daerah itu.


Siliwolu menyatakan, penyaluran minyak goreng bersubsidi di Sumtim tahun 2008 akan terealisasi. "Tahun 2007 tidak terealisasi karena petunjuk teknisnya tidak jelas. Sekarang petunjuk teknisnya sudah jelas. Bahkan kupon pembelian minyak goreng bersubsidi sudah ada di tangan kita," kata Siliwolu.
Dia menjelaskan, sesuai petunjuk teknis setiap keluarga hanya boleh membeli dua liter. Karena itu, kata Siliwolu, pihaknya akan meminta bantuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumtim untuk ikut memantau pelaksanaan penjualan minyak goreng bersubsidi ini. "Penjualan akan menggunakan sistem kupon untuk mencegah penyimpangan atau penimbunan," jelasnya.
Siliwolu menegaskan, jika CV Lumbung Sejahtera sudah memberi kepastian tentang kemampuan stok, pada bulan ini juga pejualan minyak goreng bersubsidi dimulai. Soal harga, terang Siliwolu, masih perlu dibicarakan lagi dengan distributor penyedia stok karena harga minyak goreng di pasaran masih variasi antara Rp 13.000,00 hingga Rp 15.000,00/ liter. Dari harga dasar yang ditetapkan, katanya, pemerintah akan menanggung Rp 2.500,00/ liternya.
Siliwolu mengungkapkan, jika stok minyak goreng telah tersedia, pihaknya akan berupaya dalam waktu tiga bulan semua minyak goreng bersubsidi untuk Sumtim telah selesai terjual. "Penjualan minyak goreng bersubsidi ini dimulai dari Waingapu dan kecamatan-kecamatan berpenduduk padat. Penjualan minyak goreng akan dipusatkan di ibukota kecamatan," katanya. *

Read More...

15 PPK masih rampungkan DPT

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 21-27 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT-- Juru Bicara KPU Kabupaten Sumba Timur, Drs. Paulus L Geli mengungkapkan, hingga Rabu (2/4/2008) baru tujuh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sumba Timur yang menyerahkan daftar pemilih tetap. Sementara 15 PPK lainnya masih merampungkan DPT.
"Di tingkat desa rekapitulasi DPT sudah selesai. Sampai dengan hari ini (Rabu 2/4/2008, Red) sudah direkap di PPK. Sejauh ini sudah ada tujuh kecamatan yang menyerahkan DPT dan sedang kita teliti. Tujuh kecamatan itu, yakni Pinupahar, Kanatang, Rindi, Umalulu, Kahunga Eti, Karera dan Kambata Mapambuhang," kata Paulus saat ditemui di Sekretariat KPUD Kabupaten Sumba Timur, Rabu (2/4/2008). Paulus mengatakan, rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah selesai.

Dikatakan Paulus, batas terakhir penetapan dan pengumuman DPT tanggal 4 April 2008. Sementara batas terakhir penyerahan DPT ke KPUD NTT tanggal 7 April. Keterlambatan terjadi karena PPS butuh ketelitian untuk menjamin akurasi data.
"Kita harap PPK lebih cepat dan segera menyerahkan DPT ke KPUD sehingga KPUD segera melakukan verifikasi data untuk mengetahui data pemilih tetap yang akan digunakan dalam Pilgub. Kami targetkan tanggal 7 April DPT sudah harus diserahkan ke KPUD NTT," katanya.
Paulus optimis, data pemilih tetap kali ini lebih akurat karena sekretaris lurah/desa masuk dalam PPS. Petugas pemutakhiran data diambil dari warga setempat karena mereka yang paling tahu tentang penduduk di daerahnya.
Paulus menerangkan, DPT dalam Pilgub membutuhkan akurasi tinggi karena data yang ada akan dipakai sebagai rujukan dalam penentuan jumlah kursi di DPRD Sumba Timur. Menurutnya, jika jumlah pemilih tetap lebih dari 200.000, maka jumlah kursi di DPRD Sumba Timur naik hingga 30 kursi dari sebelumnya 25 kursi.
"Kita harus melakukan verifikasi ulang DP4 dari pemerintah karena ada format yang kurang, dan itu berarti ada pemilih yang tidak terekam," katanya.
Jika setelah penetapan DPT masih ada juga pemilih yang tidak terdaftar, terang Paulus, akan disiasati menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Mereka ini bisa lapor ke PPS. Namun kita berharap satu minggu sebelum pemilihan berlangsung, semua pemilih telah terdaftar," tandas Paulus.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Sumba Timur, Frans P H Sah mengatakan, sesuai rancangan UU Pemilu tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang disahkan DPR pada tanggal 3 Maret lalu, administrasi kependudukan menyangkut dua hal yakni penggunaan kartu tanda penduduk sebagai salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih pada pemiu 2009. *


Read More...

Menunggak, pengembalian dana LUEP

Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 21-27 April 2008

WAINGAPU, SPIRIT--Pengembalian dana program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Sumba Timur masih menunggak sebesar Rp 113 juta. Kini Bada Bimmas Ketahanan Pangan (B2KP) Sumba Timur mengingatkan CV Sumber Jaya, karena menunggak dana tersebut.
Kepala B2KP Sumba Timur, Ir. I Bagus Punia, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/4/2008), mengatakan, CV Sumber Jaya seharusnya mengembalikan dana itu 15 Desember 2007 lalu. "Itu tanggal jatuh tempo, tapi yang bersangkutan tidak lakukan. Dia mengembalikan hanya sebagian dan sisanya Rp 113 juta hingga kini belum dikembalikan," kata Bagus.

"Kabupaten Sumba Timur yang selama ini dikenal cukup berprestasi dalam pengembalian dana LUEP dicederai dengan tunggakan dari CV Sumber Jaya. Alokasi dana LUEP untuk Sumba Timur mengalami penurunan hingga 300 persen pada tahun 2008. Kalau sebelumnya kita mendapat alokasi LUEP dari Pemerintah Pusat dan Propinsi NTT di atas Rp 2 miliar, tahun ini hanya Rp 1 miliar. Dari APBN hanya Rp 500 juta, APBD I Rp 500 juta. Dan, APBD II Rp 200 juta untuk dana pembinaan pengusaha pemula," kata Bagus. *

Read More...

Mahmud jadi Sekwan NTT

Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Setelah lowong lima bulan akibat meninggalnya Sekretaris DPRD (Sekwan) Propinsi NTT, Drs. Anton Pali Osa, M.Si, tanggal 9 November 2007, Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Frans Lebu Raya, melantik dan mengambil sumpah Ma'mun Mahmud sebagai pejabat Sekwan DPRD NTT definitif.
Pelantikan Ma'mun yang sebelumnya menjabat sebagai Plh Sekwan DPRD NTT itu dilakukan di Aula El Tari-Kupang, Jumat (11/4/2008). Pelantikan dihadiri Wakil Ketua DPRD NTT Markus Hendrik dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Propinsi NTT.

Pelantikan Ma'mun dilaksanakan bersama-sama dengan pejabat eselon II sebanyak enam orang, pejabat eselon III lima orang dan eselon IV enam orang. Para pejabat yang dilantik untuk mengisi jabatan-jabatan yang lowong di lingkungan pemerintah Propinsi NTT karena pejabat lama telah memasuki usia pensiun dan meninggal dunia. Selain itu, akibat pengembangan organisasi perangkat daerah Propinsi NTT seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang organisasinya baru saja dibentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Propinsi NTT pada sidang II DPRD NTT tahun anggaran 2007.
Selama jabatan Sekretaris DPRD Propinsi NTT lowong, jabatan Sekretaris DPRD NTT dilaksanakan oleh dua pejabat. Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan dijabat oleh Yos Mamulak, S.Ip yang juga Asisten Tata Praja Sekda Propinsi NTT. Sedangkan Pelaksana Harian (Plh) Sekwan dijabat oleh Drs. Ma'mun Mahmud yang juga menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi NTT.
Kepada pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, Wagub Lebu Raya mengatakan bahwa saudara-saudara sebagai pejabat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Wagub mengatakan, sebagai pejabat dituntut harus mampu, peka dan jeli terhadap perkembangan teknologi informasi seperti internet, untuk mempermudah dan mempercepat tugas-tugas pemerintahan.
"Tanpa penguasaan terhadap teknologi informasi, seorang pejabat akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas yang kian meningkat karena semuanya harus diakses melalui sarana yang tersedia seperti internet," ujarnya. (baky/humas dprd ntt)


Read More...

Jabatan bukan untuk caci maki anak buah

Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menegaskan, jabatan yang melekat pada diri seorang pejabat bukan untuk mencaci maki atau untuk memarahi anak buah. Hal ini benar-benar terjadi karena banyak SMS ditujukan kepadanya memberitahukan pejabat yang bertingkah demikian.
"Pemimpin harus bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat memberikan teladan rohani secara baik dengan landasan iman dan cinta kasih," ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika melantik para pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT, di sayap kanan Aula El Tari-Kupang, Jumat (11/4/2008). Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Hendrik Markus, dan para pimpinan SKPD NTT, segenap insan pers, media cetak maupun elektronik.

Dibuka dengan lantunan dua buah lagu oleh paduan suara Departemen Agama NTT, acara pelantikan berlangsung hikmat. Yang dilantik adalah tujuh pejabat eselon II, lima pejabat eselon III dan enam eselon IV.
Pejabat yang dilantik adalah Asisten III Bidang Kesejahteraan Sosial, Ir. Beny Ndoenboey, M.Si, dimutasikan ke tempat yang baru sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi NTT. Posisinya digantikan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) Propinsi NTT, Drs. Simon P Messah, M. Si.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) NTT, George Paulus, M.A., PP.Sc., menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) NTT. Sementara Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi NTT, John Hawula, S.H., M.Si, dilantik menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Drs. John Neno, menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Pengawas Propinsi NTT, sedangkan posisi yang ditinggalkan ditempati Kepala Biro Pemerintahan Desa, Drs. Andreas Jehalu, M.Si.
Pelantikan pejabat eselon III dan IV kali ini, lebih diutamakan untuk mengisi jabatan-jabatan baru pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Pelantikan yang paling signifikan terjadi pada Kepala Satpol PP, yang merupakan era baru dan pertama di lingkup Pemprop NTT, dimana selama ini tergabung dan dibawah kendali Kepala Biro Tata Pemerintahan, kini sudah memiliki kantor dan pemimpinnya sendiri. Hal ini semakin menegaskan eksistensi dan jatidiri SATPOL PP.
Pelantikan Sekretaris DPRD NTT, Drs. Ma'mun Mahmud merupakan satu di antaranya yang cukup lama lowong, sejak meninggalnya alm Drs. Anton Pali Osa, M.Si.
Dalam pidatonya, Wagub Frans Lebu Raya, mengatakan, dalam era globalisasi yang ditandai dengan cepatnya perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada pilihan yang lebih penting dari upaya peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan kompetitif dengan teguh etika birokrasi memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Kualitas profesional PNS, lanjut Lebu Raya, khususnya yang diangkat dalam jabatan struktural mengisyaratkan adanya kompetensi, yaitu kemampuan dan perilaku, serta hendaknya memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan setiap pejabat termasuk eselon II.
Citra aparatur di mata masyarakat, kata Lebu Raya, sangat ditentukan oleh sejauh mana penghayatan etis mereka yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari.
"Aparatur pemerintah seyogyanya menjadikan dirinya sebagai teladan didalam pelaksanaan etika, hukum dan konstitusi, pada saat yang bersamaan memiliki iman yang teguh dan acuan moral yang tinggi sebagai karakter seorang pemimpin," ujarnya. (baky/humas dprd ntt)

PEJABAT ESELON II YANG DILANTIK

* Ir. Beny Ndoenboey, M.Si
- Jabatan lama: Asisten III Bidang Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi NTT.
- Jabatan baru: Kepala BAPPEDA NTT.

* Drs. Simon P Messah, M.Si
- Jabatan lama : Kepala BADIKLAT Propinsi NTT.
- Jabatan baru: Asisten III Bidang Kesejahteraan Sosial Setda NTT

* George Paulus
- Jabatan lama: Kepala BALITBANGDA Propinsi NTT.
- Jabatan baru: Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi NTT.

* John Hawula, S.H, M.Si
- Jabatan lama: Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi NTT
- Jabatan baru: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Setda Propinsi NTT

* Drs. John Neno
- Jabatan lama: Kepala BPMD Propinsi NTT
- Jabatan baru: Kepala Banwas Propinsi NTT

* Drs. Andreas Jehalu, M.Si
- Jabatan lama: Kepala Biro Pemerintahan Desa Propinsi NTT
- Jabatan baru: Kepala BPMD Propinsi NTT

* Drs. Ma'mun Mahmud
- Jabatan lama: Kepala Bagian Umum Setwan Propinsi NTT/Plh. Sekretaris DPRD NTT
- Jabatan baru: Sekretaris DPRD NTT (pascal/humas dprd ntt)


Read More...

Mell Adoe pimpin sidang I 2008

Laporan Alfons Nedabang, Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, memimpin Sidang I DPRD NTT tahun 2008, Rabu (16/4/2008). Agenda utama sidang ini adalah penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTT akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTT tahun anggaran 2007.
Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, tidak menghadiri sidang ini karena masih sakit, sementara LKPJ-AMJ disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. Membacakan LKPJ-AMJ itu, Lebu Raya mengatakan, pertumbuhan perekonomian NTT yang ditargetkan enam persen per tahun, tidak tercapai. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77 persen meningkat menjadi 5,50 persen pada tahun 2007. Meski demikian, secara keseluruhan perekonomian NTT mengalami pertumbuhan positif.

Lebu Raya mengatakan, LKPj - AMJ merupakan hasil sinergisitas antara pemerintah dan DPRD sebagai unsur penyelengaran pemerintah danerah dengan mengacu pada Tiga Pilar Pemerataan, yaitu ekonomi, SDM dan penegakan hukum.
Dijelaskannya, dari segi pendapatan per kapita menunjukan trend positif dari tahun 2004-2006, meningkat menjadi Rp 3.244.796 pada tahun 2005. Pertumbuhan pendapatan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 11,51 persen atau Rp 3.618.315. Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai tahun 2006 yaitu sebesar 1.152.100 orang (27,86 persen) pada tahun 20065. Sedangkan pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin mengalmai penurunan sebesar 1.166.600 jiwa (27,58 persen).
Penyerapan tenaga kerja terjadi di primer, sekunder dan tersier. Selama kurun waktu 2004-2007, sebagian besar tenaga kerja masih bekerj apada sektor primer. Walaupun kondisi penyerapan tenaga kerja tidak tercapai sebagaimana ditargetkan namun perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan trend positif.
Pembangunan pilar SDM, yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi yang kuat dalam pembentukan dan perubahan positif pencapaian indekks pembangunan manusia. Dari sisi pemberi pelayanan, kinerja pemerintah memperlihatkan pencapaian indikator proses yang baik. Rasio tenaga kesehatan dan rasio fasilitas kesehatan menunjukkan perubahan meningkat. Rasio tenaga tenaga kesehatan menunjukkan pencapaian diatas target, begitu pula pencapain rasio sarana kesehatan.
Rasio tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2002 rasio dokter umum (per 100.000 orang) baru mencapai 7,33 persen dibandingkan dengan pencapaian tahun 2006 yang telah mencapai 21,4 persen. Rasio perawat.
Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan sangat menentukan bagi peningkatan kualitas SDM, yang tercermin dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peregeseran indeks pembangunan manusia NTT dari 60,3 di tahun 2002 menjadi 63,8 pada di tahun 2006.
Lebu Raya mengatakan, penyerapan anggaran pembangunan daerah selama tahun 2004-2007 sebesar Rp 2.725.178.634.000. Komposisi penyerapan anggaran berdasarkan tiga pilar pemerataan yaitu Ekonomi sebesar 35,06 persen (Rp 955.504.400.000), pilar SDM sebesar 21,99 persen (Rp 599.177.991.000) dan pilar hukum sebesar 42,94 persen (Rp 1.170.496.243.300). Anggaran APBD propinsi khusus pilar SDM tidak termasuk anggaran dilkat aparatusd dan bantuan keuangan yang tersebar pada pilas hukum dan HAM serta pilar ekonomi. *


Read More...

Media dalam pendidikan budi pekerti

Spirit NTT 21-27 April 2008

MENGINGATKAN kembali peran media dalam pendidikan budi pekerti adalah pekerjaan yang amat mulia. Hal itu harus menjadi kewajiban kultural kita semua sebab media massa di era sekarang telah menunjukkan kesempurnaannya menjadi industri budaya, yang efeknya luar biasa bagi anak cucu. Tetapi kita tidak bisa menolak, bagaimanapun kehadiran media adalah penting sebagai sarana membangun perabadan umat manusia.
Ada persoalan lain di seberang perkembangan media, yakni merosotnya budi pekerti yang terjadi di semua lapisan masyarakat. Anak-anak dengan mudahnya bertindak keras, cabul, pencurian, pemerkosaan, bunuh diri, dan segala macam bentuk tindakan tidak beradab lainnya. Apakah gejala menguatnya tindakan semacam itu karena pengaruh media?

Sekadar mengingatkan pemahaman kita tentang budi pekerti, penulis ingin menguraikan konsep budi pekerti terlebih dulu. Budi pekerti menurut Thalib (1997) berisi dua unsur, yakni perilaku dan sifat. Perilaku mencakup tampilan lahiriah, dan sifat meliputi isi batin atau isi hati. Seseorang akan berperilaku terpuji apabila batin atau hatinya bersih dan mulia.
Nilai-nilai budi pekerti ini harus diajarkan, dan proses pengajarannya yang disebut pendidikan budi pekerti. Ia identik dengan komunikasi kebudayaan yang berarti proses transmisi nilai-nilai budaya atau sebaliknya upaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya itu melalui proses belajar untuk menjadi milik diri dan menjadi acuan berperilaku.
Ki Hajar Dewantara mengidentifikasi menjadi tiga sentra, yakni: keluarga, masyarakat, dan sekolah. Media belum disebut sebagai salah satu sentra pendidikan karena pada masa itu perkembangannya tidak sedahsyat sekarang. Lagi pula lanskap budaya yang berlaku menjadi setting kehidupan sosial sehari-hari mereka adalah pertanian bukan budaya industrial.
Ketika globalisasi memasuki semua segi, media, ekonomi, politik, bahkan sistem pemikiran, membawa implikasi terhadap makin terbukanya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
Hubungan antarmanusia mulai teralineasi. Ada keterasingan. Ayah dan ibu sibuk bekerja sementara masyarakat pun sibuk dengan urusannya sendiri. Tanggungjawab pendidikan bagi anak-anak tidak lagi bertumpu pada keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Anak-anak pun luar biasa perkembangannya. Sekolah bukan lagi sekadar menjadi tempat belajar sesuai kurikulum formal, tetapi juga sebagai ajang ekspresi pengalaman pribadi yang diperoleh dengan kurikulum lain.
Bisa dibayangkan berdasarkan temuan penelitian penulis, anak-anak di desa ternyata menghabiskan waktu menonton TV 5-6 jam sehari. Termasuk kategori heavy viewer menurut standar Amerika.
Jadi media ternyata benar-benar telah menjadi situs penggelendangan pikiran anak-anak. Media menjadi medium ekspresi berwisata pikiran dan emosi sekaligus sarana memuaskan spiritualitas mereka. Jika demikian hanya, apakah benar bahwa perilaku yang uncivilized di kalangan anak-anak direproduksi media?
Jawabnya, bisa ya bisa tidak. Bisa ya manakala dalam diri anak ada potensi. Bisa tidak kalau dalam diri anak tidak ada potensi.
Rumus Wardswoorth tentang teori perilaku yang dikembangkan dari teori Nikimura B = f(G+E). Behavior (B) merupakan hasil perkalian unsur Genetik (G) dengan unsur Environtment (E).
Yang disebut potensi di sini adalah unsur genetik itu sendiri. Itu berarti jika memang ada potensi kemudian didukung faktor lingkungan yang kondusif maka mudah sekali dalam diri anak terbentuk perilaku uncivillized. Media adalah bagian dari unsur lingkungan itu, begitupun keluarga, masyarakat dan sekolah.
Sampai di sini, penulis berkeyakinan, bagaimana pun media adalah salah satu faktor yang potensial mendorong lahirnya perilaku uncivillized di kalangan anak-anak. Mengapa media cenderung menyukai hal-hal yang berbau tidak terpuji?
Media kita memang berbeda dengan dulu. Media kini tengah berada dalam setting budaya yang berbeda, karenanya agar eksis media lebih memilih berwajah ganda. Di satu sisi ia bermuka sebagai institusi budaya dan di sisi lain sebagai institusi ekonomi.
Sebagai institusi budaya, media berarti tetap menjalankan kewajibannya mendidik warga dalam kerangka membentuk peradaban ke arah yang lebih baik. Sementara sebagai institusi ekonomi berarti senyampang menjalankan peran kulturalnya, media juga berusaha mendapatkan keuntungan dari sejumlah investasi

Tarik-menarik
Pilihan berwajah ganda itu adalah suatu keharusan dalam alam global-industrial. Sebab dalam seting global-industrial, media berada dalam tarik menarik tiga entitas: negara, pasar, dan civil soviety.
Terhadap tarik-menarik itu, haluan media kemudian terbelah menjadi tiga, yakni ada media yang beraluan liberalis klasik, liberalis modern, dan jalan tengah (ketiga).
Bagi mereka yang berhaluan liberalis klasik berisi himpunan media yang lebih menempatkan diri sebagai watchdog terhadap negara karena dalam posisi itu media berkoalisi dengan civil society. Sedang bagi mereka yang berhaluan liberalis modern berisi kumpulan media yang menempatkan diri sebagai voice of people karena dalam posisi itu media berkoalisi dengan pasar. Sedangkan bagi mereka yang tidak pro civil society maupun pasar, menempatkan diri berhaluan jalan tengah (ketiga). Dalam setting ini, media ambil posisi sebagai agensi demokrasi.
Sejak reformasi, media kita terasa amat pro pasar dan pro civil society. Celakanya pada kriteria media semacam itu lebih suka menganggap kekerasan, klenik dan cabul adalah komoditas yang laku jual. Itu sebabnya, kekerasan, klenik, dan cabul, sangat digemari media karena dipersepsi sebagai mendapatkan dukungan pasar.
Jika demikian halnya jadi terasa sulit bagi kita untuk berharap media dapat berperan dalam pendidikan budi pekerti. Coba saja dibuktikan melalui analisis isi terhadap kemasan program siaran yang ditayangkan media TV.
Berapa proporsi program siaran yang mengajarkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti? Dugaan penulis masih belum banyak. Inilah kewajiban kita mengawasi media agar berperan dalam pendidikan budi pekerti. (amirudin, dosen ilmu komunikasi FISIP undip semarang)



Read More...

Strategi Pendidikan Budi Pekerti

Spirit NTT, 21-28 April 2008

MENCERMATI Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 64/c/Kep/PP/2000, seorang dinyatakan tamat dari pendidikan oleh penyelenggara pendidikan jika anak tersebut memperoleh surat tanda tamat belajar, dan sebelumnya melalui pertimbangan lulus yang diukur dari nilai rapor kelas tiga cawu ketiga, nilai ebtanas murni (NEM), nilai EBTA sekolah murni (NESM), dan budi pekerti anak.
Pendidikan budi pekerti menjadi penting artinya karena menjadi acuan untuk menentukan seorang siswa tamat atau tidak tamat. Padahal di lapangan belum ada standar penilaian baku. Itulah sebabny penulis mencoba memaparkan sistem evaluasi sebaiknya dilaksanakan. Sebelumnya perlu dituliskan kisi-kisi instrumen budi pekerti siswa.


1. Aspek kedisiplinan meliputi:
- Terlambat masuk sekolah.
- Tidak masuk tanpa surat
- Meninggalkan pelajaran sebelum waktunya.
- Tidak mengikuti acara resmi upacara sekolah.

2. Aspek etika, yaitu:
- Berbuat tidak sopan
- Merokok di sekolah
- Menggunakan narkoba/minuman keras
- Mencuri/mengambil uang kawan
- Berkelahi dengan pelajar lain/orang

3. Aspek estetika meliputi:
- Tidak berseragam sekolah/tidak dimasukkan.
- Merusak peralatan sekolah/lingkungan.
- Membuang sampah sembarangan.
- Melompat pagar.
- Buang air besar tidak disiram.

Guru juga harus hati-hati di dalam memberikan nilai budi pekerti. Pertimbangannya adalah tingkah laku seseorang kapanpun dapat berubah.
Perubahan itu menuju baik ada kalanya buruk. Selanjutnya siapakah yang mengajarkan budi pekerti? Guru Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa dan Sastra Indonesia. (Proyek Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti, 2000).
Selanjutnya, guru menyelipkan materi, misalnya, amal saleh, amanah, antisipatif, berbaik sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, dan sebagainya. Selainnya itu ada sikap negatif seperti antirisiko, biadab, bohong, boros, buruk, sangka, ceroboh, curang, dengki, dan sebagainya perlu ditinggalkan.

Strategi
Bagaiman strategi guru memberikan pendidikan budi pekerti ini? Guru secara sistematis dan sistemik, nilai-nili budi pekerti diintegrasikan dalam materi pembelajaran, sesuai dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PPKn,
Bahasa dan Sastra Indonesia.
Untuk menumbuhkan nilai budi pekerti dalam diri siswa penyampaiannya harus suasana kondusif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru dan staf tata usaha di sekolah harus mampu menjadi teladan insan berbudi pekerti luhur. Sekolah menjadi laboratorium budi pekerti. Tanggung jawab siapa pendidikan budi pekerti? Sekolah, orangtua, masyarakat
dan pemerintahan. Itulah sebabnya, siswa, orangtua, guru, administratur, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat secara proporsional memunyai peran, tugas, dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan pelaksanaan pendidikan budi pekerti.
Mengingat pendidikan budi pekerti baru dilaksanakan tahun pelajaran 2001-2002 secara simultan di seluruh kelas dan jenjang pendidikan.
Guru hrus memperoleh pengentahuan tentang apa budi pekerti dan bagaimana metode berikut sistem penilaiannya? Setidaknya acuan itu untuk menyamakan persepsi dalam mengelola pendidikan budi pekerti.
Ada tiga teori mendasari pendidikan budi pekerti, yaitu teori perkembangan kognitif, teori belajar sosial, dan teori psikoanalisis. Teori pertama ini dirintis Jean Pieger kemudian dikembangan Law Kohlbegr membagi enam tahap pemikiran moral.
Pertama, orientasi hadiah dan hukuman sasaran anak mulai usia tiga tahun. Jika berbuat baik diberi hadiah dan sebaliknya pada suatu hari
anak membuang sampah di sembarang. "Nak, ayo buang di kotak ini!" ujar mamanya.
Kedua, disebut orientasi relativitas instrumental yang menunjukkan dominasi kepentingan dalam kesenangan sendiri.
Tahap ketiga orientasi anak manis, yang menggambarkan perilaku anak untuk menyenangkan lingkungan mereka.
Tahap keempat, yaitu orientasi aturan dan ketertiban yang menunjukkan penghargaan terhadap ketertiban sosial.
Tahap kelima kontrak sosial dan hak individu, yang menyatakan kepatuhan terhadap hak dan prosedurnya.
Tahap keenam disebut etika universal yang berdasarkan atas hati nurani.
Teori belajar sosial berdasarkan empirisme John Locke dan behaviorism John Watson serta BF Skiner. Teori ini menganggap sosok manusia, "Ibarat kertas kosong di mana masyaratkat menuliskan pengalamananya". Masyarakat atau
lingkungannya sangat multidimenional keluarga di dalamnya.
Selain itu, ras, institusi, suku, adat istiadat ikut mengukirnya. Baik atau buruk ditentukan
norma yang ada di lingkungan mayarakat tersebut. Sekolah dianggap sebagai mikrokosmos mayarakat, yang berperan sebagai otoritas moral.
Teori psikoanalisis dikemukakan Sigmund Freud berdasarkan atas pandangan
sosok manusia dikuasai dorongan irasional yang harus dikontrol. Freud melibatkan tiga bagian, yaitu "ide" yang menunjukkan dorongan hewani, liar, "ego" menggambarkan prinsip dan kerja realita untuk mengukur tindakan.
"Superego" menunjukkan elemen terakhir untuk berkembang yang berfungsi sebagai agen kontrol serta menjaga seseorang dari tindakan salah, buruk atau moral, kemudian mengajarkan apa yang salah dan benar. Orangtua sangat dominan membentuk superego anak menjadi amat baik. Sekolah dalam hal ini berperan pada sekunder.
Atas dasar teori para ahli di atas, tentu budi pekerti yang akan diterapkan di Indonesia mengacu sesuai dengan budaya bangsa. Keluarga amat penting dalam pembentukan budi pekerti. Selanjutnya, sekolah memberikan wawsan secara benar dan langsung mengevaluasi pada tingkat mana budi pekerti anak asuhnya. Nilai lebih baik bersifat kualitatif yaitu baik, cukup, maupun kurang. Untuk menilai budi pekerti kurang harus berhati-hati. Ingat Tingkah laku manusia selalu berubah! (sunanto, smp negeri 10 bandar lampung)






Read More...

Pro kontra standarisasi mutu pendidikan

Oleh S Boseng, MM *

Spirit NTT, 21-27 April 2008

PERUBAHAN kurikulum Pendidikan dan GBPP Bidang Studi selalu membawa sisi baik dan sisi buruk. Namun banyak hal yang hakiki dari suatu kebijakan pendidikan secara implisit sering menimbulkan salah persepsi yang justeru terjadi di kalangan pelaku pendidikan di tingkat kabupaten dan propinsi. Dengan artikel ini penulis berharap dapat memberikan wacana dan persepsi dari pikiran sendiri.


Standarisasi mutu pendidikan melalui UAN
Standarisasi mutu pendidikan merupakan indikator kapasitas pengetahuan dan kemampuan minimum yang harus dicapai setiap jenjang pendidikan. Sekolah yang bermutu baik akan mencapai standar kurikulum yang ditetapkan, sebaliknya sekolah yang bermutu rendah mungkin hanya mencapai kapasitas ketuntasan belajar di bawah standar. Sekolah-sekolah unggulan sebagian mencapai kualitas di atas standar baik dalam hal pengembangan ilmu murni maupun pengembangan ekstra kurikuler dan muatan lokal.
Dengan standar pendidikan, seorang anak lulusan TK sekurang-kurangnya mampu membilang 1 sampai 20, mampu menghitung misalnya 2 + 2 = 4, atau mampu menulis namanya dan menulis sejumlah huruf dan angka. Sejumlah anak TK yang berada di atas standar sudah dapat membaca dan menulis dengan lancar. Ketika anak saya masuk di TK Pantirini, ia sudah lancar membaca majalah dan buku ceritera. Hal ini berarti anak itu sudah di atas standar. Jika pendidikan TK tidak standar akan menyulitkan guru-guru SD, karena guru SD harus mengulang pelajaran seperti di TK.
Seorang lulusan SMP yang standar tentu tahu menyelesaikan persamaan kuadrat dan menggambar kurvanya. Ia dapat menghitung log 2,4 = 0,380 tanpa kalkulator dan table matematika. Ia juga tahu di negara mana letak kota Paramaribo, Ulanbator, Oslow, Antwerpen, Acra, Montevideo dan lain-lain. Ia juga tahu tentang Raden Wijaya, Pangeran Diponegoro, Mahatma Gandhi, Cleopatra, George Washington, Marthin Luter King, Julius Caesar, dan lain-lain pelaku sejarah. Ia juga tahu pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Ia tahu mengapa Hari Raya Idul Fitri selalu bergeser maju 11 sampai 12 hari setiap tahun. Untuk SMP yang tidak standar belum tentu mengetahuinya, dan lulusannya akan menyulitkan guru-guru di SMA. Demikian juga standar pendidikan di SLTA dan Perguruan Tinggi.
Secara ekstrim saya membuat perbandingan berikut: Ada dua buah universitas dengan nama Universitas A dan Universitas B. Universitas A menghasilkan dokter dan insinyur standar, tetapi Universitas B menghasilkan dokter dan insinyur yang tidak standar. Dokter A dan dokter B menghadapi pasien dengan penyakit yang identik dan ceteris paribus. Dokter A mengobati pasien, dan pasien berangsung-angsur sembuh, tetapi dokter B mengobati pasien dan pasien itu semakin parah dan akhirnya meninggal. Insinyur A mebangun gedung berlantai 10 berdiri kokoh dan tahan terhadap guncangan gempa dan badai tornado, sedangkan insinyur B meski hanya membangun rumah tinggal tetapi begitu datang angin bahorok, rumah yang dibangunnya roboh dan menimpah penghuni rumahnya. Kalau sekarang banyak sekolah belum mencapai standar melalui indikator nilai UAN bukan berarti UAN itu merusak mutu pendidikan atau tidak penting, (untuk sementara sebagian masyarakat berpersepsi negatif terhadap UAN) melainkan sekolah itu yang masih ketinggalan dari standar UAN, dan harus dikejar melalui manajeman kualitas dari berbagai aspek. Yang ironis dan konyol dari kebijakan pendidikan ialah bahwa pemerintah (pusat) menetapkan standar mutu dengan UAN dan mengadakan ujian ulang, untuk meloloskan siswa yang gagal, kemudian membolehkan siswa yang tidak lulus UAN menempuh sertifikat Paket A, Paket B, dan Paket C. Kebijakan ini bukan untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu prose pembelajaran, melainkan membuka peluang sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakatt untuk meremehkan dan melecehkan arti pentingnya UAN. Lebih ironis lagi sejumlah rector perguruan tinggi, termasuk Rektor UNDANA menyatakan bersedia menerima calon mahasiswa dari jalur Paket C. Banyak yang frustrasi karena siswanya banyak yang tidak lulus akan mendorong mereka untuk menempuh Paket C.
Kisah sebuah SMA di Kupang mengadakan pesta berjoget bersama karena 100 persen tidak lulus (disiarkan Metro TV) adalah sebuah ironi terhadap UAN. Banyak siswa SMA yang semangat belajarnya rendah akan memutuskan keluar dari sekolah dan menempuh Paket C. Banyak orang tua siswa yang menggampangkan pendidikan akan menyetujui bahkan mendorong anaknya menempuh Paket C untuk dengan mudah memperoleh Ijazah Paket C. Lalu siapa yang harus menjadi dokter, insinyur, doctor, professor untuk menghadapi tantangan masa depan, kalau mutu pendidikan dilecehkan dengan cara ini? Di bidang Ilmu Sosial mungkin tidak banyak kesulitan, tetapi di bidang IPA dan penerapan teknologi. Kabupaten Sikka masih banyak kekurangan tenaga sarjana. Di lingkungan pertanian saja kita memiliki banyak tenaga pertanian yang tidak standar (mohon maaf kalau ada yang tersinggung), karena penguasaan ilmu dan teknologi pertanian sangat diragukan, sehingga orang memahami pertanian dari sudut empiris, bukan aplikasi ilmu akademik.

Pentingnya ujian kolektif daerah
Menghadapi Ujian Akhir Nasional perlu diawali dari persiapan ujian kolektif daerah. Dinas Pendidikan harus mulai mempersiapkan materi ujian bersama dengan kualitas soal yang sama dengan soal UAN dan selanjutnya diperketat pada tahun-tahun berikutnya dengan mutu dan tingkat kesukaran soal yang semakin tinggi. Hal ini merupakan proses adaptasi atau membiasakan siswa dengan soal-soal yang relatif sulit.
Ujian tengah smester dan ujian semester harus merupakan ujian bersama dengan soal-soal yang disusun oleh tim penyusun soal yang berkualitas baik. Sejumlah sekolah yang pencapaian nilainya di bawah standar minimum harus diberi teguran peringatan untuk segera berbenah. Jika ada sejumlah guru menjadi pelanggan tetap nilai rendah maka Dinas Pendidikan perlu mengusulkan ke BKD agar guru-guru itu dimutasikan menjadi staf administrasi. Bahwa ijazah guru adalah persyaratan administtrasi seorang guru yang harus didukung oleh kemampuan teknis mengajar dan kapasitas keilmuan. Jika Dinas Pendidikan menganggap semua yang berijasah guru harus menjadi guru, itulah salah satu kekeliruan yang merosotkan mutu pendidikan. Selama menjadi siswa SMA di Solo/ Surakarta dan menjadi guru di salah satu SMP dan SMA Katolik juga mempunyai kelas privat SMP/SMA di sana, kami selalu menghadapi ujian kolektif Kotamadya Surakarta dan Ujian Kolektif Propinsi Jawa Tengah. Untuk ujian mid semester dan semester ganjil dilakukan secara kolektif Kotamdya Surakarta. Kelompok sekolah yang mempunyai nilai di bawah standar minimum akan diberikan teguran dan pembinaan kolektif untuk segera berbenah diri. Ujian kenaikan lelas adalah ujian bersama Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara ppsikologis kami siap menghadapi ujian nasional. Sesungguhnya materi soal ujian nasional itu tidak sulit, alias biasa-biasa saja namun siswa kita kita kurang luas penguasaan materi dan kurang berpengalaman memecahkan soal? Karena banyak guru tidak intensif mempersiapkan para siswanya. Karena sistem kompetisi mutu siswa di Kabupaten Sikka kurang bagus. Karena tidak banyak gagasan inovatif baik di tingkat sekolah maupun di tingkat Dinas Pendidikan. Karena pejabat-pejabat dinas lebih mementingkan rutinitas administrasi pendidikan.

SMK versus SMA
Akhir-akhir ini muncul wacana untuk mengurangi porsi siswa SMA dan memperbesar porsi siswa SMK. Ada yang beranggapan bahwa SMK lebih penting daripada SMA. Anggapan ini bisa benar bisa salah. Siapa yang menjamin lulusan SMK cepat mendapat pekerjaan dan lulusan SMA tidak? Wacana ini bisa diterima kalau kita memahami alasan dan tujuan pendidikan SMK dan SMA. SMA adalah sekolah untuk pengembangan ilmu murni yang harus dilanjutkan ke perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM pengembang praktisi ilmu dan teknologi. Di masa depan kita membutuhkan dokter yang handal untuk mengatasi berbagai jenis penyaakit baru, tuntutan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, serta penelitian dan pengembangan di bidang obat-obatan termasuk berbagai vaksin. Kita membutuhkan para insinyur yang handal dengan kemampuan rancang bangun yang dapat mengatasi tantangan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gelombng pasang, abrasi, dan angin badai. Kita butuh teknologi pengembangan energi alternative untuk menggantikan BBM.
Di bidang pertanian tantangan menyempitnya porsi lahan pertanian, tuntutan produktivitas lahan yang semkain tinggi, upaya protenksi tanaman dari hama dan penyakit dengan berbagai biotipe baru, tuntutan pengembangan bahan pangan dan serat baru, serta rekayasa genetika dalam pengembangan tanaman dan ternak unggul merupakan tantangan masa depan para pakar pertanian.
Semua pengembangan sains dan teknologi masa depan berawal dari SMA, bukan SMK. Kesalahan terbesar ialah tidak ada kriteria siapa yang boleh masuk SMA dan siapa yang seharusnya masuk SMK. Kalau akhirnya porsi SMA diperkecil maka seharusnya hanya siswa-siswa yang tergolong cerdas siap melanjutkan ke perguruan tinggi (didukung dengan kemampuan ekonomi), itulah yang harus masuk ke SMA. Pemerintah berkewajiban membiayai siswa yang cerdas tetapi kurang didukung kemampuan ekonomi. Sebaliknya siswa dengan kemampuan akademik sedang atau kurang seharusnya masuk ke SMK, tetapi bukan berarti yang cerdas tidakboleh masuk SMK. Banyak pekerjaan tukang bangunan yang justeru dikerjakan oleh orang yang berpendidikan SD atau SMP.
Sedangkan lulusan STM/SMK menjadi tukang dan diawasi oleh seorang insinyur. Banyak SMK Ekonomi/SMEA memrioritaskan keterampilan komputer dan mengabaikan ketrampilan lain, seperti menganyam gedeg untuk bangunan, bidang tata boga, diverifikasi hasil laut dan sebagainya. Padahal semua orang yang bukan lulusan SMK pun pandai menggunakan computer. Di sini terlihat jelas bahwa orientasi pendidikan SMEA ialah menjadi pegawai kantoran. Cara pandang ini ikut menciptakan pengangguran dari lulusan SMK.

Guru bermutu versus sertifikasi
Sekarang ini tengah diadakan sertifikasi guru untuk menetapkan guru professional, dan sebagai ganjarannya ialah perbaikan gaji guru. Semestinya bukan hanya guru yang merasa senang tetapi kita semua, karena dengan perbaikan kesejahteraan guru kita berharap semangat juang untuk meningkatkan mutu pendidikan semakin tinggi.
Selain itu, meningkatnya kesejahteraan guru akan meberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat umum dan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Tetapi sebaiknya penilaian profesionalisme kompetensi guru harus dimulai dari dalam kelas.
Semua siswa harus terlibat dalam menilai guru, berkaitan dengan kemampuan guru mengajar, kemampuan transfer ilmu dan luasnya penguasaan ilmu komprehensif. Kalau ukuran utama ialah ijazah sarjana pendidikan maka akan dihasilkan banyak guru yang bersertifikat tetapi kemampuan akademik dan kompetensi inti serta kemampuan transfer ilmunya rendah. Banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan belajar.
Dari banyak soal ujian yang biasa dibawa pulang anak-anak, saya berkesimpulan bahwa sebagian guru tidak memiliki logika bahasa Indonesia dengan baik. soal ujian yang bermutu ditentukan oleh antara lain luasnya penguasaan bidang akademik dan penguasaan logika. Contoh berapakah hasil bagi 5 dengan 0? Tanpa logika matematika siswa akan menjawab 0, tetapi dengan logika matematika maka jawaban yang benar ialah tidak didefinisikan, alias tidak ada jawaban yang benar.
Untuk meningkatkan kualitas calon guru maka semestinya pemerintah dan pihak perguruan tinggi harus tegas dalam menyeleksi calon mahasiswa fakultas keguruan melalui tes potensi akademik. Jangan terbalik, ketika orang merasa sulit untuk lolos tes di fakultas lain maka pilihannya jatuh ke Fakultas Keguruan. Siswa yang memiliki dasar kecerdasan ibarat benih unggul, tetapi harus ditanam di kebun yang dikelola dengan baik oleh petani unggul. Kebun adalah sekolah, dan petani adalah guru.
Sering terjadi ketika evaluasi belajar hasilnya rendah maka semua pihak cenderung mempersalahkan siswa karena malas belajar, acuh tak acuh, hura-hura dan sejenisnya. Tudingan ini tidak salah. Tetapi sayang kita tidak pernah melihat sejumlah sisi kelemahan guru, manajemen sekolah, dan kepedulian orang tua.
Di salah satu SMA pernah ada keluhan bahwa seorang siswa yang menurut ukuran umum semua guru merupakan siswa yang serdas dengan nilai rata-rata semua bidang studi di atas 8, tetapi ternyata tidak lulus UAN.
Contoh kasus ini menunjukkan bahwa banyak guru membuat soal dengan kualitas di bawah standar nasional. Jika ada bab pelajaran tertentu ia tidak sempat mengajar maka tidak ada soal untuk bab itu. Ketika siswa menghadapi UAN yang materi ujiannya komprehensif baru dirasakan banyak hal yang belum dikuasai oleh siswa. *
* Penulis, Camat Alok Timur, Sikka


Read More...

KNPI harus jadi pelopor

Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--KNPI sebagai sebuah organisasi kepemudaan harus menjadi pelopor pembangunan di Kota Kupang. Banyak organisasi hanya papan nama, setelah dibentuk langsung mati.
"KNPI juga harus menjadi saluran aspirasi para pemuda se-Kota Kupang dalam merespons perubahan, mereduksi isu-isu disintegrasi, sekaligus menjadi pioner dalam proses pembangunan daerah. Karena itu, semua organisasi pemuda di Kota Kupang ini harus berada di lini depan dalam upaya merevitalisasi peran strategis kaum muda, karena pemuda punya peran utama dalam pembangunan," ujar Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, ketika memberikan sambutan pada acara pengukuhan dewan penasehat, majelis penasehat, dan dewan pengurus Kota KNPI Kota Kupang masa bakti 2008-2011 di Aula Sasando, lantai tiga Kantor Walikota Kupang, Sabtu (5/4/2008).

Walikota mengharapkan agar ke depan KNPI mampu melahirkan pemimpin yang handal di Kota Kupang. "Kalau seorang ingin menjadi pemimpin maka ia harus berorganisasi. Pemimpin karbitan dan tidak pernah berorganisasi adalah pemimpin yang gagal dan cenderung otoriter dan tidak demokratis. Kalau kita berorganisasi arahnya sudah jelas, sebab disitulah kepemimpinan diuji. Dan, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang pemimpin yang kokoh dan kuat. Badai apapun yang datang menghantam, dia tetap kokoh dan kuat karena dia dibentuk dalam suatu tatanan organisasi kokoh dan kuat," tegas Daniel Adoe.
Kepada para pengurus yang dilantik, Dan Adoe menitipkan beberapa hal. Pertama, KNPI harus merespons berbagai kepincangan dan problematika sosial yang terjadi di Kota Kupang dan menyikapinya melalui ukuran norma dan nilai. Jika ada kepincangan-kepincangan yang terjadi di masyarakat, walikota dengan tangan terbuka duduk bersama dan membahasnya bersama-sama.
Kedua, KNPI harus menjadi wadah pembelajaran yang efektif bagi para pemuda, tentang bagaimana menjalankan roda organisasi. Ketiga, KNPI harus tanggap terhadap persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, disorganisasi sosial, terutama generasi yang bersikap apatis terhadap kemajuan.
Daniel Adoe menekankan agar KNPI membantu membina generasi muda yang ada di Kota Kupang sehingga tidak terjun ke dalam hal-hal yang negatif seperti narkoba, minuman keras ataupun hal-hal yang berbau pornografi. Walikota juga mengajak KNPI untuk melakukan penghijauan di Kota Kupang.
Ketua Dewan Pengurus KNPI NTT, Edjbens Doeka, dalam sambutannya mengatakan KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kemasyarakata pemuda (OKP) mengemban tugas berat dan mulia. "Apapun beratnya, itu risiko yang akan kita pikul, " ujarnya.
Ketua DPK KNPI Kota Kupang yang terpilih dalam Muskot KNPI Kota Kupang, 12 Maret lalu, Fried Tonubesi dalam sambutannya mengatakan KNPI Kota Kupang akan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan generasi muda Kota Kupang dengan program-program yang tertujuan untuk membangun kualitas intelektual pemuda, meningkatkan kualitas lingkungan, peningkatan keterampilan pemuda dan peningkatan kualitas komunikasi dengan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kota Kupang terutama yang bernaung di bawah KNPI.
Turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, I Gede Sudiatmaja, anggota DPRD Kota Kupang, Marthen Mogilaa, yang mewakili Dandim 1604 Wirasakti, pemimpin organisasi kepemudaan yang ada di Kota Kupang, serta undangan lainnya.
Acara pelantikan dan pengukuhan ditandai dengan pelantikan oleh ketua dewan pengurus propinsi KNPI NTT, penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan pataka organisasi dari Ketua DPP KNPI NTT, Edjbends Doeka kepada Ketua DPK KNPI Kota Kupang, Fried Tonubesi. (infokom kota kupang)


Read More...

KNPI Kota Kupang gelar jalan santai

Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Dalam rangka memperingati HUT ke-12 Kota Kupang,KNPI Kota Kupang menggelar jalan santai hari Jumat (18/4/2008). Jalan santai ini dilepas Walikota Kupang, Drs, Daniel Adoe, dengan mengambil start depan Kantor walikota Kupang. Jalan santai ini melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan El Tari II, Jalan Sam Ratulangi dan finish di depan Kantor Walikota Kupang.
Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe; Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Rudyanto Tonubesi; jajaran muspida serta pimpinan dinas, badan, kantor lingkup pemerintah Kota Kupang turut serta dalam rombongan jalan santai dari tempat start sampai finish.

Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam sambutannya sebelum melepas para peserta jalan santai mengatakan kegiatan olahraga apabila dilihat dari aspek kesehatan sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas kehidupan manusia, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.
Selain itu, katanya, kegiatan seperti ini melibatkan banyak orang sehingga tercipta suasana kebersamaan dan diharapkan mampu memupuk tumbuhnya solidaritas sosial di antara semua pihak yang terlibat.
Kepada KNPI Kota Kupang yang menyelenggarakan jalan santai tersebut, Walikota Daniel Adoe memberikan apresiasi positif karena baru beberapa hari dilantik telah mampu melaksanakan kegiatan yang melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat.
"Dari sisi kesehatan, kegiatan jalan santai yang diprakarsai KNPI Kota Kupang turut menciptakan suasana yang lebih semarak dalam rangka memperingati HUT ke-12 Kota Kupang," ujarnya.
Walikota berharap kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ tetapi KNPI selalu menjadi pelopor kegiatan lainnya terutama kegiatan kepemudaan dalam bidang olahraga. Walikoita juga berharap KNPI menjadi panutan bagi para pemuda di Kota Kupang agar tidak melakukan hal-hal negatif tetapi harus menjadi contoh dengan melakukan kegiatan positif.
Ketua KNPI Kota Kupang, Fried Tonubesi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan jalan santai yang diselenggarakan oleh KNPI Kota Kupang, selain untuk memeriahkan HUT ke-12 Kota Kupang, juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama warga Kota Kupang. Jalan santai KNPI Kota Kupang ini disponsori telekomsel XL, MPM Honda dan Kymco.
Kepada peserta jalan santai yang melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, dinas, badan, kantor lingkup pemerintah Kota Kupang, TNI/Polri, LSM, BUMN, sekolah-sekolah, organisasi kepemudaaan dan organisasi kemasyarakatan, diberikan door prize dari sponsor. (infokom kota kupang)

Read More...

Hurek buka festival TK dan PAUD

Spirit NTT, 21-27 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, membuka festival dan lomba untuk anak Taman Kanak-Kanak (TK) dan pendidikan usia dini (PAUD) se-Kota Kupang di halaman depan Kantor Walikota Kupang, Kamis (17/4/2008). Festival ini diselenggarakan oleh Generasi Penuai Anak Bangsa (GPAB) Dalam sambutannya, Daniel Hurek, mengatakan, upaya membangun kecerdasan menumbuhkan daya nalar dan kreativitas pada anak yang berada di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan adalah langkah yang tepat. Sebab, fase ini sangat menentukan kualitas personaliti anak-anak tersebut di masa mendatang.
Menurut Hurek, bagi anak-anak yang tergolong usia dini, proses pembelajaran senantiasa dimaknai sebagai bagian dari bermain. Dan, di dalam dunia bermain tersebut mereka akan belajar banyak hal seperti menemukan teknik atau pola baru, timbulnya rasa ingin tahu, tumbuhnya naluri sosial.


"Dan, yang terpenting adalah memupuk kepekaan terhadap nilai dan etika. Atas dasar inilah maka kewajiban kita sebagai orang tua dan pendidik adalah bagaimana menciptakan dunia bermain yang mampu memberikan sentuhan pembelajaran bagi anak-anak tersebut," tegasnya.
Ketua Panitia Penyelenggara, Pdt. Desi Panantoan, menyebut tujuan diselenggarakannya festival tersebut untuk menjalin kebersamaan di antara sesama anak-anak TK dan PAUD sehingga terjalin ikatan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya. Pihaknya sangat mengharapkan agar para orang tua jangan mendesak atau memaksakan anaknya untuk menjadi juara, karena tujaun dari kegiatan itu bukan untuk mencari juara. "Para orang tua harus mendukung anak agar kreativitasnya bisa berkembang," katanya.
Festival anak TK dan PAUD ini berlangsung selama dua hari, Kamis (17/4/) dan Jumat (18/4/), dikikuti sekitar 70-an anak TK dan PAUD se-Kota Kupang.
Lomba yang digelar adalah lomba mewarnai, bahasa Inggris, busana adat, seragam sekolah, berhitung cepat dan bernyani. Untuk setiap kategori yang dilombakan, panitia menyiapkan hadiah untuk para pemenang. Selain itu, dari festival ini peserta memperebutkan piala bergilir Kota Kupang. Festival akan diagendakan setiap tahun. (infokom kota kupang)


Read More...