RSS Feed (xml)
Laporan Martin Lau Nahak, Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008
LARANTUKA, SPIRIT--Wakil Ketua Komisi A DPRD Flores Timur (Flotim), Theodorus Wungubelen, S.H, meminta 30 anggota DPRD setempat termasuk dirinya membantu Pemkab Flotim. Wujud bantuan itu dengan rela memotong biaya perjalanan dinas/biaya bimtek (bimbingan teknis) untuk mengatasi devisit anggaran dalam APBD 2008 sebagai akibat kenaikan uang lauk pauk (ULP) PNS Flotim dari angka Rp 7.500,00 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja.
Dengan adanya kenaikan ULP PNS Flotim, kata Wungubelen, pasti akan terjadi devisit anggaran/APBD Flotim 2008. "Dan, devisit itu diakibatkan oleh keputusan DPRD Flotim yang tidak cermat," ujar Wungubelen kepada SPIRIT NTT di gedung DPRD Flotim, Senin (21/4/2008).
"Saya usulkan demikian sebagai solusi dari DPRD Flotim untuk membantu eksekutif. Kami sebagai legislatif harus memberi contoh dan mau berkorban untuk rakyat. Jangan cuma bisa bersuara keras di ruang sidang pada saat guru-guru/PNS datang di DPRD. Jangan saling menuding dan mengkambinghitamkan satu sama lain. Mari kita cari solusi bersama untuk mengatasi masalah ini. Sebab, saat ULP untuk 5.000-an PNS termasuk para guru diajukan Pemkab Flotim ke DPRD Flotim dalam pembahasan APBD TA 2008, 30 anggota Dewan-- terutama lima anggota Dewan yang saat itu bersuara keras di depan PGRI itu-- cepat-cepat menyatakan setuju ditetapkan ULP PNS Flotim Rp 7.500/PNS/hari kerja. Mengapa sekarang bukannya mempertahankan apa yang telah ditetapkan bersama itu, tetapi justru cuci tangan dan berbalik haluan di depan para guru," tegasnya.
Menjadi pahlawan untuk berjuang meminta kenaikan ULP PNS dari Rp 7.500 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja, diakuinya, hanya karena momen agar para guru tahu bahwa mereka dibela lima anggota Dewan tersebut karena kepentingan pemilu 2009 yang makin dekat.
"Ini perjuangan yang sangat terlampau murah. Tapi tidak apa-pa, sebab masyarakat sekarang apalagi para guru, sudah sangat pandai untuk membedakan antara kepentingan dan perjuangan murni," tegas Wungubelen.
Wungubelen mengisahkan, ketika dilakukan pembahasan APBD Flotim TA 2008 oleh tim anggaran di DPRD Flotim Januari 2008, para anggota Dewan yang sekarang bersuara keras di depan para guru itu tidak hadir.
"Mereka lebih mementingkan perjalanan dinas ke luar Flotim daripada membahas APBD untuk mengakomodiri ULP PNS di Flotim," ujarnya.
Untuk diketahui, kata Wungubelen, ketika APBD Flotim TA 2008 itu dievaluasi di Propinsi NTT di Kupang, ada beberapa pos anggaran yang dikoreksi propinsi. Dari hasil koreksi itu terdapat anggaran senilai Rp 450 juta lebih yang diminta propinsi agar dialihkan untuk belanja-belanja langsung yang menyentuh kepentingan rakyat.
"Karena itu, dalam pembahasan panitia anggaran, sesuai saran propinsi waktu itu, saya tantang teman-teman anggota Dewan yang tergabung dalam panitia anggaran agar anggaran Rp 450 juta itu disisihkan untuk menggenapkan ULP PNS termasuk guru dari penetapan semula Rp 7.500 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja," ujarnya.
Saat itu, kata Wungubelen, dirinya ngotot untuk segera ditambah karena sejak waktu itu 5.00-an PNS termasuk guru di Flotim mulai heboh mempersoalkan ULP PNS yang hanya ditetapkan Rp 7.500 dari Rp 10.000 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
"Dan, silahkan cek berita acara, karena saya ingat pasti saat itu saya juga ngotot minta tim anggaran eksekutif untuk hitung dan kurangi biaya/anggaran untuk perjalanan dinas/bimtek 30 anggota DPRD Flotim untuk TA 2008 demi ULP PNS Flotim. Tapi saat itu semua teman menolak tidak mau berkorban untuk PNS. Lalu mengapa sekarang baru bersuara keras di depan para guru? Saya rasa lucu sekali," tambahnya. *
LARANTUKA, SPIRIT--Wakil Ketua Komisi A DPRD Flores Timur (Flotim), Theodorus Wungubelen, S.H, meminta 30 anggota DPRD setempat termasuk dirinya membantu Pemkab Flotim. Wujud bantuan itu dengan rela memotong biaya perjalanan dinas/biaya bimtek (bimbingan teknis) untuk mengatasi devisit anggaran dalam APBD 2008 sebagai akibat kenaikan uang lauk pauk (ULP) PNS Flotim dari angka Rp 7.500,00 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja.
Dengan adanya kenaikan ULP PNS Flotim, kata Wungubelen, pasti akan terjadi devisit anggaran/APBD Flotim 2008. "Dan, devisit itu diakibatkan oleh keputusan DPRD Flotim yang tidak cermat," ujar Wungubelen kepada SPIRIT NTT di gedung DPRD Flotim, Senin (21/4/2008).
"Saya usulkan demikian sebagai solusi dari DPRD Flotim untuk membantu eksekutif. Kami sebagai legislatif harus memberi contoh dan mau berkorban untuk rakyat. Jangan cuma bisa bersuara keras di ruang sidang pada saat guru-guru/PNS datang di DPRD. Jangan saling menuding dan mengkambinghitamkan satu sama lain. Mari kita cari solusi bersama untuk mengatasi masalah ini. Sebab, saat ULP untuk 5.000-an PNS termasuk para guru diajukan Pemkab Flotim ke DPRD Flotim dalam pembahasan APBD TA 2008, 30 anggota Dewan-- terutama lima anggota Dewan yang saat itu bersuara keras di depan PGRI itu-- cepat-cepat menyatakan setuju ditetapkan ULP PNS Flotim Rp 7.500/PNS/hari kerja. Mengapa sekarang bukannya mempertahankan apa yang telah ditetapkan bersama itu, tetapi justru cuci tangan dan berbalik haluan di depan para guru," tegasnya.
Menjadi pahlawan untuk berjuang meminta kenaikan ULP PNS dari Rp 7.500 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja, diakuinya, hanya karena momen agar para guru tahu bahwa mereka dibela lima anggota Dewan tersebut karena kepentingan pemilu 2009 yang makin dekat.
"Ini perjuangan yang sangat terlampau murah. Tapi tidak apa-pa, sebab masyarakat sekarang apalagi para guru, sudah sangat pandai untuk membedakan antara kepentingan dan perjuangan murni," tegas Wungubelen.
Wungubelen mengisahkan, ketika dilakukan pembahasan APBD Flotim TA 2008 oleh tim anggaran di DPRD Flotim Januari 2008, para anggota Dewan yang sekarang bersuara keras di depan para guru itu tidak hadir.
"Mereka lebih mementingkan perjalanan dinas ke luar Flotim daripada membahas APBD untuk mengakomodiri ULP PNS di Flotim," ujarnya.
Untuk diketahui, kata Wungubelen, ketika APBD Flotim TA 2008 itu dievaluasi di Propinsi NTT di Kupang, ada beberapa pos anggaran yang dikoreksi propinsi. Dari hasil koreksi itu terdapat anggaran senilai Rp 450 juta lebih yang diminta propinsi agar dialihkan untuk belanja-belanja langsung yang menyentuh kepentingan rakyat.
"Karena itu, dalam pembahasan panitia anggaran, sesuai saran propinsi waktu itu, saya tantang teman-teman anggota Dewan yang tergabung dalam panitia anggaran agar anggaran Rp 450 juta itu disisihkan untuk menggenapkan ULP PNS termasuk guru dari penetapan semula Rp 7.500 menjadi Rp 10.000/PNS/hari kerja," ujarnya.
Saat itu, kata Wungubelen, dirinya ngotot untuk segera ditambah karena sejak waktu itu 5.00-an PNS termasuk guru di Flotim mulai heboh mempersoalkan ULP PNS yang hanya ditetapkan Rp 7.500 dari Rp 10.000 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
"Dan, silahkan cek berita acara, karena saya ingat pasti saat itu saya juga ngotot minta tim anggaran eksekutif untuk hitung dan kurangi biaya/anggaran untuk perjalanan dinas/bimtek 30 anggota DPRD Flotim untuk TA 2008 demi ULP PNS Flotim. Tapi saat itu semua teman menolak tidak mau berkorban untuk PNS. Lalu mengapa sekarang baru bersuara keras di depan para guru? Saya rasa lucu sekali," tambahnya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar