Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tanah prona dan SMS disertifikasi

Laporan Thomas Duran, Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SIKUMANA, SPIRIT--Sebanyak 100 bidang tanah milik warga Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, siap disertifikasi. Ke-100 bidang tanah ini terdiri dari proyek nasional (prona) dan program sertifikasi massal swadaya (SMS).
Informasi ini disampaikan Lurah Sikumana, Ferdy Haning, S.Sos, kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Selasa (25/3/2008). Program sertifikasi tanah untuk tahun anggaran 2008 ini, menurut Haning, semuanya sudah didaftarkan oleh masing-masing pemilik. Mereka, kata Haning, memasukkan semua data sesuai persyaratan ke kantor lurah.
Haning juga mengatakan, saat ini tinggal menunggu sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang yang direncanakan bulan April 2008 nanti. "Setelah sosialisasi baru dilakukan pengukuran tanah secara keselurahan," katanya.
Haning menjelaskan, program prona hanya untuk kepala keluarga (KK) miskin di Kelurahan Sikumana. Sedangkan program SMS, menurut dia, berlaku untuk masyarakat umum. Selain warga Kelurahan Sikumana, juga diberikan kesempatan kepada warga dari kelurahan lain yang memiliki tanah di Kelurahan Sikumana.
Menurut dia, semua biaya administrasi dibebankan kepada pemilik tanah dan akan ditetapkan saat sosialisasi nanti.
Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan untuk program prona, ada beberapa KK miskin mendapat perlakuan khusus dengan membebaskan biaya administrasi karena yang bersangkutan betul-betul tidak mampu, baik secara ekonomi maupun fisik. *
Read More...

Sumba Timur, sabana sapi ongole

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

KALAU seekor sapi ongole betina rata-rata melahirkan setelah berumur empat tahun, maka sapi-sapi yang kini merumput di hamparan sabana daratan Pulau Sumba, terutama Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah generasi sapi ongole yang ke-25.
Perbandingan ini, mungkin tidak sepenuhnya persis didasari catatan sejarah. Sapi- sapi ongole asal India dimasukkan kali pertama oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Pulau Sumba, pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1906-1907. Dari empat jenis sapi, yang dimasukkan ke Sumba saat itu, yaitu sapi bali, sapi madura, sapi jawa, dan sapi ongole. Ternyata hanya sapi ongole yang mampu beradaptasi dengan baik dan berkembang dengan cepat, di pulau yang panjang musim kemaraunya ini.
Sekitar tujuh atau delapan tahun kemudian, pada tahun 1914, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau Sumba sebagai pusat pembibitan sapi ongole murni. Upaya ini disertai dengan memasukkan 42 ekor sapi ongole pejantan, berikut 496 ekor sapi ongole betina serta 70 ekor anakan ongole.
Dalam laporan tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (1989) tercatat, pada tahun 1915, Pulau Sumba sudah mengekspor enam ekor bibit sapi ongole pejantan. Empat tahun kemudian, pada 1919, ekspor sapi ongole dari Pulau Sumba tercatat sebanyak 254 ekor, dan pada tahun 1929, meningkat mencapai 828 ekor. Sapi-sapi asal Sumba ini pun memiliki merek dagang, sapi Sumba Ongole (SO).
Perkembangan selanjutnya, Sumba kembali ditetapkan sebagai pusat pembibitan sapi ongole murni di masa pemerintahan Presiden Soeharto, melalui Undang-Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6 Tahun 1967.
Sabana sapi ongole memang menjadi ciri khas Pulau Sumba, terutama Sumba Timur. Selain sapi, kekhasan lain Sumba Timur adalah padang rerumputan (sabana).
Di bagian timur Pulau Sumba ini, bentangan sabana kering terhampar bak lautan menguning. Kemarau panjang mencapai puncaknya di bulan Oktober. Kondisi alam nan menantang ini menjadi rutinitas bagi sebagian penduduk di Pulau Sumba, yang mengandalkan penghidupan mereka sebagai penggembala.
Memasuki wilayah kecamatan Pandawai, Sumba Timur, misalnya, terlihat kawanan sapi berkeliaran di hamparan rerumputan kering. Sumba Timur memang berpotensi mengembangkan peternakan secara ekstensif. Tidak hanya sapi, tetapi juga kuda dan kerbau, atau ternak-ternak kecil lainnya. Statistik Pertanian Sumba Timur (2003) menunjukkan, jumlah ternak sapi potong, kerbau, dan kuda di kabupaten ini mencapai 100.600 ekor. Jumlah ternak di satu kabupaten ini jauh lebih banyak dibanding jumlah ternak di Propinsi Kalimantan Timur (73.200 ekor) atau Papua (74.000 ekor).
Kabupaten seluas 7.000,50 kilometer persegi ini terbagi menjadi 15 kecamatan, dan rata-rata di setiap kecamatan terdapat lebih dari 2.000 ekor ternak besar, baik sapi, kerbau, ataupun kuda. Hingga tahun 2003, di Kecamatan Pandawai tercatat terdapat lebih dari 6.000 ekor sapi, sedangkan Kecamatan Panguda Lodu menjadi kecamatan yang memiliki ternak kuda dan kerbau terbanyak, masing-masing 6.095 ekor kuda dan 5.126 ekor kerbau.
Ternak kuda, misalnya, konon sudah setua kepercayaan asli Sumba, Marapu. Seperti halnya sapi ongole, kuda sandel di Sumba Timur ini diduga berasal dari India. Kuda sandel, yang juga menjadi ciri khas Sumba Timur, diyakini sebagai tunggangan para leluhur penduduk Sumba dan menjadi bagian dari ritual Marapu.
Tantangan ternak sapi dan ternak-ternak besar lainnya, menurut pejabat di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, tidak hanya menyangkut potensi ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sumba.
Jumlah ternak yang dimiliki menjadi penentu strata sosial seseorang di lingkungannya. "Apabila digunakan untuk kepentingan adat, ternak bernilai ekonomi lebih tinggi dan harganya bisa lebih mahal satu setengah kali lipat, dibanding harga pasaran," kata pejabat itu.
Di pentas perdagangan ternak, Sumba Timur masih dikenal sebagai daerah pengekspor sapi terbesar di Nusantara dengan rata-rata pengiriman mencapai 1.000 ekor setiap bulannya. Andalannya, sapi potong dan sapi ongole.
Bupati Sumba Timur, Ir. Umbu Mehang Kunda mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur masih mengandalkan peternakan sebagai sektor unggulan kabupaten ini. Diakui pula, demi mempertahankan potensi itu, Pemkab Sumba Timur berupaya meningkatkan mutu dan kualitas ternak sapi mereka.
"Sapi ongole, yang sedemikian lama diternakkan, mengalami penurunan mutu dan degradasi kualitas, antara lain akibat terjadinya inbreeding. Karena itu, demi mempertahankan mutu sapi, sapi-sapi ongole di Sumba Timur perlu di crossbreeding (kawin silang) dengan jenis sapi lainnya. Untuk itu, kami memasukkan sapi Brahman, khususnya sapi betina," kata Umbu Mehang.
Selain faktor alam, yakni kekeringan nan panjang mengakibatkan peternak kesulitan mendapatkan sapi dengan berat yang layak jual, bahkan menyebabkan kematian ternak-ternak mereka, pencurian ternak secara besar-besaran pernah menjadi momok bagi para peternak di Sumba Timur.
Tantangan lainnya adalah masih berlangsungnya pengiriman sapi-sapi betina, produktif dalam jumlah besar ke luar Pulau Sumba. Menurut Umbu Mehang, pengiriman sapi betina produktif ke luar pulau merupakan keputusan Pemprop NTT. Jumlahnya pun, menurut Umbu Mehang, dibatasi agar tidak mengganggu pembibitan di Sumba Timur. "Kami awasi betul," kata Umbu Mehang.
Berkaca dari kondisi alam nan potensial dan tradisi menggembala bagi penduduknya, Sumba Timur memang tidak dapat dilepaskan dari peternakan, terutama sapi. Pengawasan secara serius terhadap niaga ternak dan kesungguhan tekad pemerintah setempat dalam mengolah potensi alamnya, sudah menjadi sebuah keharusan. Tanpa komitmen tersebut, bukan tidak mungkin, Sumba Timur akan kehilangan gelarnya sebagai 'gudang ternak' dan tidak mustahil, lenguhan sapi ongole atau ringkikan kuda sandel menjadi sebait irama kenangan masa silam di Sumba Timur. (cokorda yudistira)
Read More...

Diklat prajabatan mutlak bagi PNS

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

WAINGAPU, SPIRIT-- Pendidikan dan latihan (Diklat) Prajabatan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan dilalui oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Diklat ini untuk membentuk dan menata diri menjadi pegawai yang disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter. Selain itu, agar aparatur memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
Hal ini ditegaskan Bupati Sumba Timur (Sumtim), Ir. Umbu Mehang Kunda, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi ketika membuka kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan I tahun 2008, di Gedung Serba Guna GKS Waingapu, Rabu (5/3/2008). Pembukaan diklat ini dihadiri
para pimpinan dinas, badan, kantor, unit kerja dan para widyaswara.
Menurut Bupati Mehang, peningkatan kinerja aparatur dalam pelayanan publik harus dilakukan dengan penuh ketulusan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan serta menjunjung tinggi netralitas.
"Karena itu, melalui Diklat Prajabatan ini kita harapkan akan menghasilkan pegawai negeri sipil yang memiliki dedikasi, moralitas, profesionalitas serta etos kerja yang tinggi," katanya.
Di akhir sambutannya, Bupati Mehang mengharapkan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan dengan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam melakukan palayanan publik di tempat kerjanya masing-masing.
Diklat prajabatan yang berlangsung selama 19 hari kerja ini diikuti 113 CPNS ditambah satu orang titipan dari Administrator Pelabuhan Wiangapu. (humas Sumba Timur)
Read More...

PNS harus jadi contoh bayar PBB

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

WAINGAPU, SPIRIT-- Sekretaris Kabupaten (Sekab) Sumba Timur (Sumtim), Umbu Hamakonda, SE, memimpin apel kesadaran di halaman Kantor Bupati Sumtim, Senin (17/3/2008).
"Apel hari ini memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dari apel-apel sebelumnya. Hal ini cukup membawa angin segar bagi kita semua sebagai abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat. Kiranya hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam menjalankan tugas kita sebagai aparatur negara," ujar Hamakonda dalam sambutannya.
Dia mengharapkan kepada pimpinan badan, dinas, kantor dan unit kerja dalam menerapkan aturan dan pemberian hukuman disiplin kepada bawahannya agar dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ada
"Dan, kepada kita semua sebagai Pegawai Negeri Sipil, saya minta agar mempunyai suatu pemahaman yang sama dalam menerima berbagai teguran dan sanksi. Sebab, sanksi bukan merupakan suatu hukuman atau karena rasa benci tapi hendaklah dilihat sebagai pembinaan bagi aparatur dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Sekab Hamakonda juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan dinas, badan, kantor dan unit kerja untuk segera mengajukan proses pencairan dana agar seluruh program kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan tepat waktu dan sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya tidak mengalami penumpukan di akhir tahun. Hal ini akan menyulitkan dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan.
Di akhir sambutannya, Hamakonda mengharapkan kepada seluruh PNS agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian dari partisipasi mmasyarakat dalam pembangunan.
Apel kesadaran ini dihadiri para asisten, kepala dinas, badan, kantor dan unit kerja dan pegawai negeri sipil lainnya. (humas Sumba Timur)
Read More...

Gad Olla dilantik jadi Kades Tune-TTS

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SOE, SPIRIT--Camat Fatumnasi, Lambertus Oematan, melantik dan mengambil sumpah Gad IB Olla menjadi Kepala Desa (Kades) Tune di kantor desa setempat, Kamis (6/3/2008).
Pelantikan Olla berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor Pem.Des.141/01/ 2007 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengangakatan Gad IB. Olla menjadi Kades Tune.
Olla menjabat kades desa itu periode 2008-2014 menggantikan pejabat lama, Elimelek Mamoh. Acara pelantikan disaksikan pimpinan instansi tingkat Kecamatan Fatumnasi, Ketua TP PKK Kecamatan Fatumnasi serta seluruh elemen masyarakat di Desa Tune.
Camat Fatumnasi, Lambertus Oematan, dalam sambutannya mengatakan, jabatan kepala desa merupakan jabatan politis, karena untuk menduduki jabatan tersebut harus melalui proses pemilihan sesuai tahapan dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Lambertus mengingatkan, jabatan kades jangan digunakan sebagai ajang untuk mempraktekkan kekuasaan dan melakukan arogansi politik lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
:Jabatan kades harus dijadikan sebagai alat pelayanan yang bertanggung jawab untuk membawa perubahan kehidupan masyarakat ke arah hidup yang lebih baik, sesuai cita-cita bangsa dan negara," nasihatnya.
Kepala Kades Olla, Lambertus meminta agar benar-benar memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan berupaya untuk membangun dengan apa yang ada dan dimiliki oleh masyarakat, serta selalu membangun hubungan kerja yang baik di antara pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang menjadi mitra kerja pemerintah.
Selain itu, katanya, kades juga dituntut untuk selalu mengikuti dan mempelajari perkembangan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara baik dan benar.
Kades Gad Olla yang baru dilantik langsung melaksanakan tugas pertamanya dengan menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tune sebagai Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa Tune untuk mengangkat Pengurus TP PKK Desa Tune. Saat itu, kepengurusan TP PKK Desa Tune langsung dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan Fatumnasi.
Ketua TP PKK Kecamatan Fatumnasi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ny. Merni AW Mamoh-Bay yang telah mendampingi suami dalam pelaksanaan tugas selama lima tahun serta meminta masyarakat untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.
Kepada Ketua TP PKK yang baru, Ny. Deci Bernadetha Olla-Nifu diimbau untuk mendukung suami dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa dengan melaksanakan tugas-tugas PKK secara baik dan bertanggung jawab. (nenotek/osy tanaem/humas pemkab tts)
Read More...

TTS gelar diklat pengadaan barang dan jasa

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SOE, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2008. Diklat ini dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) TTS, Drs. Pieter R Lobo, M.Si, di Aula Suka Jadi, SoE, Senin (10/3/2008).
Diklat ini dihadiri Kepala Bidang Teknik Fungsional pada Badan Diklat Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Unsur Muspida TTS, para pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian Lingkup Pemda TTS.
Dalam sambutannya, Wabup Lobo mengatakan, pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa merupakan langkah maju bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Lobo menyebut tujuan diklat tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan, adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan kompleksitas, tantangan dan peluang akomodatif terhadap pelaksanaan tugas setiap hari. Selain itu, untuk menciptakan aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lobo mengakui masih terjadinya kekurangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengakibatkan rasa tidak puas dari rekanan yang mengikuti tender proyek. Oleh karena itu, katanya, peserta diklat pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan benar-benar memahami tugas serta
meningkatkan kualitas mentalnya.
Lobo mengharapkan peserta diklat dan panitia agar setia dalam melaksanakan tugas sehingga Diklat Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
Ketua Panitia Diklat, Johanis Fenais, S.H, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Diklat tersebut diikuti oleh 50 orang peserta dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung selama empat hari kerja terhitung tanggal 10-14 Maret 2008. (banger paoh/hermes toto/humas pemkab tts)
Read More...

Selan: Pilkades utamakan demokrasi

Spirit NTT, 24-30 Maret 2008

SOE, SPIRIT--Camat Amanatun Selatan, Roby Selan, S.Sos, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Amanatun Selatan, Reginaldis S Selan-Sonbai, mengatakan, yang diutamakan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) adalah demokrasi sebagai cerminan kebersamaan di pedesaan.
Selan mengatakan hal ini ketika menghadiri Pilkades Desa Anin di kantor desa itu, Kamis (6/3/2008). Selan mengatakan, pilkades merupakan momen untuk menegakkan demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa sesuai amanat undang-undang dan peraturan daerah.
Selan mengajak warga Desa Anin untuk merefleksi perjalanan sejarah desa itu, sebelum memberikan hak pilihnya. Desa Anin sejak dahulu sangat dikenal dari berbagai aspek dan kegiatan kemasyarakatan, kini terkesan semakin pudar. Hal ini disebabkan kurangnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berimplikasi pada menurunnya kreativitas untuk mendukung aparat di Desa Anin.
Faktor lainnya selama setahun Desa Anin tidak mempunyai kepala desa definitif sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelayanan rutin di desa.
Selan berharap agar calon terpilih setelah masyarakat memberikan hak suaranya agar menerima tugas dan tanggung jawab sebagai suatu amanat kehormatan, bersikap jujur, terbuka dan selalu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. "Bagi yang tidak terpilih agar berjiwa besar serta menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk masyarakat Desa Anin," tegasnya.
Warga Desa Anin, Hendrikus O Liu, menginformasikan jumlah peserta pemilih yang mengikuti pilkades sebanyak 387 orang, namun yang hadir memberi hak suaranya sebanyak 645 orang. Mereka memilih dua orang calon Kepala Desa Anin yaitu Cornelis Kasse, A.MA dan Gadrimon A. Banunaek, S.H.
Dalam pemilihan Cornelis Kasse, A.MA unggul atas Gadrimon A Banunaek, S.H dengan selisih suara 446 suara berbanding 208 suara. Dengan demikian Cornelis Kasse, A.MA terpilih sebagai Kepala Desa Anin periode 2008-2012.
Usai pemilihan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemilihan dan langsung diserahkan kepada Camat Amanatun Selatan untuk proses selanjutnya. Pemilihan Kepala Desa Anin disaksikan oleh camat dan Kapolsek Amanatun Selatan, Pol PP Kecamatan Amanatun Selatan, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan KiE dan Kecamatan Oinlasi, Kepala Puskesmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat .(nenotek/edy/humas pemkab tts)
Read More...