Spirit NTT 24-31 Desember 2007
* PERISAI SEGI LIMA: Melambangkan kegigihan pertahanan rakyat membela kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
* BINTANG: Melambangkan warga Kabupaten Kupang yang tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
* KAPAS: Lukisan kelopak bunga kapas 12 buah melambangkan bulan kelahiran Kabupaten Kupang yaitu bulan Desember.
* PADI: Tangkai dan bulir padi berjumlah dua puluh melambangkan tanggal kelahiran Kabupaten Kupang yaitu pada tanggal 20
* POHON LONTAR: Dengan tiga helai daunnya, 58 gerigi daunnya serta 19 buah pelepah, melambangkan tahun kelahiran kabupaten Kupang, yaitu tahun 1958 dan kebutuhan akan papan
*SAPI: Sumber pendapatan rakyat melambangkan ketahanan fisik, mental menghadapi pembangunan daerah.
* PITA: Melambangkan pengikat persatuan dan kesatuan rakyat dalam memelihara dan membangun Kabupaten Kupang
VISI DAN MISI
=============
* VISI: Terwujudnya pemerintah Kabupaten Kupang yang bersih dan akuntabel dalam rangka mencapai masyarakat mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraannya, dan memiliki daya saing memasuki milenium ketiga.
* MISI
- Memaksimalkan sistem pengawasan
- Meningkatkan profesionalisme birokrasi
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
-Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. (kpde kabupaten kupang)
Read More...
Arti lambang Kabupaten Kupang
Label:
Kabupaten Kupang
Medah serahkan 2.000 paket bantuan bagi pemulung
Laporan Paul Burin, Spirit NTT 24-31 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Sebagai bentuk kepedulian terhadap para janda, pemulung dan orang-orang cacat, para kader dan simpatisan Partai Golkar menyalurkan 2.000 paket bingkisan berupa beras, gula pasir dan terigu. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Drs. IA Medah, di Gedung DPD I Golkar, Jalan El Tari, Kupang, Sabtu (22/12/2007).
Menurut Wakil Ketua Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar, Hari Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, Nyonya Mien Pattymangoe, usai kegiatan itu, bantuan ini diberikan secara merata ke semua kelurahan di Kota Kupang.
"Kami mendata mereka dari kelurahan ke kelurahan. Ternyata banyak saudara kita yang perlu mendapat bingkisan," kata Nyonya Mien. Ia mengatakan bahwa tiap penerima mendapat paket berupa lima kilogram (kg) beras, dua kg gula pasir, dan dua kg tepung terigu.
Menurut Nyonya Mien, sejak pukul 08.00 Wita, penerima bingkisan itu sudah memadati Gedung DPD I Golkar NTT. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Drs. IA Medah. Hingga pukul 11.00 Wita, kata Ny. Mien, hampir semua bingkisan itu sudah didistribusikan kepada penerima. Bantuan juga diberikan kepada penghuni Panti Asuhan Rosa Mustika Liliba, berupa pakaian, sabun, beras, mie dan gula pasir.
Menurut dia, pada tanggal 28 Desember 2007, Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kalla akan hadir di Kupang. Kedatangan Kalla yang juga Wakil Presiden RI ini dalam rangka puncak perayaan HUT Golkar dan akan berdialog dengan para kader di Propinsi NTT.
Di tempat berbeda, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) bekerja sama dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wilayah NTT menyembelih 15 ekor hewan kurban. Kegiatan yang dipusatkan di Sekretariat PPP Jalan GOR Nomor 5, Oepoi, Kupang ini diperuntukkan bagi warga di kelurahan-kelurahan.
"Kebetulan ada warga partai yang belum menerimanya pada hari raya Idul Adha kemarin. Pemotongan hewan ini akan kami salurkan kepada mereka," kata Ketua Panitia Penyaluran Daging Kurban, H. Mahmud Aklis di Kupang, Sabtu (22/12/2007).*
Read More...
Menurut Wakil Ketua Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar, Hari Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, Nyonya Mien Pattymangoe, usai kegiatan itu, bantuan ini diberikan secara merata ke semua kelurahan di Kota Kupang.
"Kami mendata mereka dari kelurahan ke kelurahan. Ternyata banyak saudara kita yang perlu mendapat bingkisan," kata Nyonya Mien. Ia mengatakan bahwa tiap penerima mendapat paket berupa lima kilogram (kg) beras, dua kg gula pasir, dan dua kg tepung terigu.
Menurut Nyonya Mien, sejak pukul 08.00 Wita, penerima bingkisan itu sudah memadati Gedung DPD I Golkar NTT. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Drs. IA Medah. Hingga pukul 11.00 Wita, kata Ny. Mien, hampir semua bingkisan itu sudah didistribusikan kepada penerima. Bantuan juga diberikan kepada penghuni Panti Asuhan Rosa Mustika Liliba, berupa pakaian, sabun, beras, mie dan gula pasir.
Menurut dia, pada tanggal 28 Desember 2007, Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kalla akan hadir di Kupang. Kedatangan Kalla yang juga Wakil Presiden RI ini dalam rangka puncak perayaan HUT Golkar dan akan berdialog dengan para kader di Propinsi NTT.
Di tempat berbeda, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) bekerja sama dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wilayah NTT menyembelih 15 ekor hewan kurban. Kegiatan yang dipusatkan di Sekretariat PPP Jalan GOR Nomor 5, Oepoi, Kupang ini diperuntukkan bagi warga di kelurahan-kelurahan.
"Kebetulan ada warga partai yang belum menerimanya pada hari raya Idul Adha kemarin. Pemotongan hewan ini akan kami salurkan kepada mereka," kata Ketua Panitia Penyaluran Daging Kurban, H. Mahmud Aklis di Kupang, Sabtu (22/12/2007).*
Label:
Kabupaten Kupang
Adoe: Idul Adha beri perspektif rela berkorban
Laporan Infokom Kota Kupang, Spirit NTT 24-31 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe, menegaskan, Idul Adha memberi perspektif kerelaan untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki guna membantu mereka yang berkekurangan. Hal ini untuk menguatkan eksistensi kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi satu sama lain.
Penegasan walikota ini disampaikan pada acara penyerahan hewan kurban dari Pemerintah Kota Kupang di Halaman Masjid Taqwa Kelurahan Naikoten 1-Kupang, Kamis (20/12/2007).
Melalui momentum Idul Kurban, Dan Adoe berharap semakin mempertebal rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial, baik di antara sesama umat muslim maupun pada tataran kehidupan pluralistik keagamaan di daerah ini.
"Hendaknya nilai pengorbanan dan kepedulian tidak hanya ditonjolkan pada saat-saat seperti ini, tapi senantiasa dihadirkan setiap saat manakala kita diberkahi Allah dengan rezeki melimpah," tegas Adoe.
Walikota juga meminta seluruh umat muslim di Kota Kupang bersama dengan umat yang lain agar turut menjaga dan menciptakan suasana yang aman dan harmonis terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Hal senada diungkapkan Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, ketika menyerahkan hewan kurban di Masjid Raya Nurusadah. Hurek mengakui ada satu sisi menarik dari perayaan Idul Adha atau yang lasimnya disebut Idul Kurban, yaitu bagaimana nuansa spiritualitas keimanan secara vertikal kepada Tuhan, ditransformasikan secara lugas melalui tindakan-tindakan nyata secara horisontal bagi sesama.
Menurut Dan Hurek, penyerahan hewan kurban sesungguhnya merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kota Kupang terhadap setiap upaya umat beragama dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan yang bermuara pada upaya membimbing umat ke arah kesalehan hidup, baik secara individu maupun kolektif. Hurek juga mengharapkan peranan para alim ulama untuk terus berusaha menciptakan kesejukan di tengah-tengah pluralitas kehidupan umat beragama di Kota Kupang.
Penegasan walikota ini disampaikan pada acara penyerahan hewan kurban dari Pemerintah Kota Kupang di Halaman Masjid Taqwa Kelurahan Naikoten 1-Kupang, Kamis (20/12/2007).
Melalui momentum Idul Kurban, Dan Adoe berharap semakin mempertebal rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial, baik di antara sesama umat muslim maupun pada tataran kehidupan pluralistik keagamaan di daerah ini.
"Hendaknya nilai pengorbanan dan kepedulian tidak hanya ditonjolkan pada saat-saat seperti ini, tapi senantiasa dihadirkan setiap saat manakala kita diberkahi Allah dengan rezeki melimpah," tegas Adoe.
Walikota juga meminta seluruh umat muslim di Kota Kupang bersama dengan umat yang lain agar turut menjaga dan menciptakan suasana yang aman dan harmonis terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Hal senada diungkapkan Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, ketika menyerahkan hewan kurban di Masjid Raya Nurusadah. Hurek mengakui ada satu sisi menarik dari perayaan Idul Adha atau yang lasimnya disebut Idul Kurban, yaitu bagaimana nuansa spiritualitas keimanan secara vertikal kepada Tuhan, ditransformasikan secara lugas melalui tindakan-tindakan nyata secara horisontal bagi sesama.
Menurut Dan Hurek, penyerahan hewan kurban sesungguhnya merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kota Kupang terhadap setiap upaya umat beragama dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan yang bermuara pada upaya membimbing umat ke arah kesalehan hidup, baik secara individu maupun kolektif. Hurek juga mengharapkan peranan para alim ulama untuk terus berusaha menciptakan kesejukan di tengah-tengah pluralitas kehidupan umat beragama di Kota Kupang.
Istimewa
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Dominggus Bolla, pada acara penyerahan hewan kurban di Masjid Baiturahman Bakunase, mengatakan, janganlah kita melihat berapa jumlah hewan yang dikurbankan tapi marilah kita melihat makna yang terkandung dari Idul Kurban itu sendiri. Perayaan Idul Kurban kali ini, menurut Minggus Bolla, agak istimewa karena berdekatan dengan Hari Raya Natal.
Oleh karena itu, menurut Dominggus, perayaan Idul Kurban kali ini harus dimaknai dalam kerangka toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Kupang. "Dan, melalui momentum Idul Kurban kali ini, toleransi antar umat bergama di kota ini terus dibangun dan kerukunan yang sudah terjalin di kota ini agar terus ditingkatkan," pungkas Dominggus. *
Label:
Kota Kupang
Setiap RT/RW di Kupang dapat dana operasional
Laporan Yos Sudarso & Ros Woso, Spirit NTT 24-31 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Setiap RT/RW di Kota Kupang mendapat dana operasional Rp 500.000 setiap enam bulan. Sejak Juni 2007, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah menyalurkan dana operasional senilai Rp 770 juta bagi 1.540 RT/RW.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setkot Kupang, Jefta Bengu, S.Sos, M.M, mengatakan hal ini di ruang kerjanya, Selasa (18/12/2007). Penyaluran dana itu dilakukan sejak pembahasan anggaran biaya tambahan (ABT) oleh DPRD Kota Kupang.
Saat pembahasan ABT, kata Jefta, pemkot sebenarnya belum mau mengalokasikan dana operasional RT/RW itu karena keterbatasan dana. Sikap pemkot ditentang oleh DPRD dengan alasan dalam pembahasan DAU 2007, telah ditetapkan dana operasional RT/RW sebesar Rp 1.000.000,00.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Kupang, Bernadus Benu, S.H, mengatakan, saat ini di Kota Kupang terdapat 1.540 RT/RW. Dari jumlah yang ada, terdapat 376 RW dan 1169 RT.
Bila dilihat dari jumlah RT dan RW itu, kata dia, maka Pemkot Kupang telah menyalurkan dana sebesar Rp 770.000.000,00. Besarnya dana itu, kata dia, berdasarkan perhitungan 1.540 RT/RW x 500.000,00.
Sementara data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Kupang menyebutkan, 1.540 RT/RW itu tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Oebobo, Kelapa Lima, Maulafa serta Kecamatan Alak.
Kecamatan Maulafa terdiri dari sembilan kelurahan dengan 90 RW dan 232 RT. Sedangkan untuk Kecamatan Alak terdiri dari 11 kelurahan dengan 74 RW dan 222 RT. Sedangkan Kecamatan Oebobo, 14 kelurahan dengan 110 RW dan 412 RT serta Kecamatan Kelapa Lima dengan 15 kelurahan, 102 RW dan 303 RT.
Erdins Takesan, Ketua RT 28 di Kelurahan Naikoten I saat ditemui di kantor kelurahan itu mengaku sudah menerima dana ini pada 6 Desember 2007 yang lalu. Menurutnya, 28 RT yang ada di kelurahan ini sudah mendapat dana operasional senilai Rp 500 ribu. *
Read More...
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setkot Kupang, Jefta Bengu, S.Sos, M.M, mengatakan hal ini di ruang kerjanya, Selasa (18/12/2007). Penyaluran dana itu dilakukan sejak pembahasan anggaran biaya tambahan (ABT) oleh DPRD Kota Kupang.
Saat pembahasan ABT, kata Jefta, pemkot sebenarnya belum mau mengalokasikan dana operasional RT/RW itu karena keterbatasan dana. Sikap pemkot ditentang oleh DPRD dengan alasan dalam pembahasan DAU 2007, telah ditetapkan dana operasional RT/RW sebesar Rp 1.000.000,00.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Kupang, Bernadus Benu, S.H, mengatakan, saat ini di Kota Kupang terdapat 1.540 RT/RW. Dari jumlah yang ada, terdapat 376 RW dan 1169 RT.
Bila dilihat dari jumlah RT dan RW itu, kata dia, maka Pemkot Kupang telah menyalurkan dana sebesar Rp 770.000.000,00. Besarnya dana itu, kata dia, berdasarkan perhitungan 1.540 RT/RW x 500.000,00.
Sementara data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Kupang menyebutkan, 1.540 RT/RW itu tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Oebobo, Kelapa Lima, Maulafa serta Kecamatan Alak.
Kecamatan Maulafa terdiri dari sembilan kelurahan dengan 90 RW dan 232 RT. Sedangkan untuk Kecamatan Alak terdiri dari 11 kelurahan dengan 74 RW dan 222 RT. Sedangkan Kecamatan Oebobo, 14 kelurahan dengan 110 RW dan 412 RT serta Kecamatan Kelapa Lima dengan 15 kelurahan, 102 RW dan 303 RT.
Erdins Takesan, Ketua RT 28 di Kelurahan Naikoten I saat ditemui di kantor kelurahan itu mengaku sudah menerima dana ini pada 6 Desember 2007 yang lalu. Menurutnya, 28 RT yang ada di kelurahan ini sudah mendapat dana operasional senilai Rp 500 ribu. *
Label:
Kota Kupang
Walikota tempati rumah jabatan
Laporan Yos Sudarso, Spirit NTT 24-31 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Setelah lebih dari empat bulan dilantik menjadi Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, akhirnya menempati rumah jabatan (Rujab) di Jalan Walter Monginsidi Kupang, Kamis (20/12/2007).
Penempatan rujab ini diawali ibadat syukur yang dipimpin Pdt. Mbau-Lida. Acara ini juga dihadiri sejumlah panti asuhan, orang-orang cacat dan yatim piatu serta sejumlah undangan lainnya.
Sebelum menempati rujab, selama ini Adoe memilih tinggal di kediaman pribadinya di Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, menyusul keengganan mantan walikota, SK Lerik keluar dari rujab itu.
Namun pada akhir Oktober 2007, Lerik keluar dari rujab itu dan tinggal di rumah kediamannya yang sebelumnya dikontrak Komisi Ombudsman Nasional (KON) Perwakilan NTT-NTB di Jalan El Tari, Kupang.
Nyonya Daniel Adoe, Welmintje Adoe-Benyamin yang dihubungi melalui telepon selulernya semalam, mengatakan, penempatan rujab ini diharapkan memberi ruang yang lebih luas kepada warga untuk menemui walikota. Selama ini, lanjutnya, mungkin ada warga yang enggan menemui walikota karena masih tinggal di rumah pribadi.
Ia menambahkan, setelah Lerik keluar dari rujab ini, ia sudah merencanakan untuk menempati rujab ini sebelum hari raya Natal dan tahun baru agar memudahkan warga untuk hadir. Sementara tentang acara syukuran penempatan rujab, ia hanya mengatakan, tidak perlu dibesar-besarkan. *
Read More...
Penempatan rujab ini diawali ibadat syukur yang dipimpin Pdt. Mbau-Lida. Acara ini juga dihadiri sejumlah panti asuhan, orang-orang cacat dan yatim piatu serta sejumlah undangan lainnya.
Sebelum menempati rujab, selama ini Adoe memilih tinggal di kediaman pribadinya di Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, menyusul keengganan mantan walikota, SK Lerik keluar dari rujab itu.
Namun pada akhir Oktober 2007, Lerik keluar dari rujab itu dan tinggal di rumah kediamannya yang sebelumnya dikontrak Komisi Ombudsman Nasional (KON) Perwakilan NTT-NTB di Jalan El Tari, Kupang.
Nyonya Daniel Adoe, Welmintje Adoe-Benyamin yang dihubungi melalui telepon selulernya semalam, mengatakan, penempatan rujab ini diharapkan memberi ruang yang lebih luas kepada warga untuk menemui walikota. Selama ini, lanjutnya, mungkin ada warga yang enggan menemui walikota karena masih tinggal di rumah pribadi.
Ia menambahkan, setelah Lerik keluar dari rujab ini, ia sudah merencanakan untuk menempati rujab ini sebelum hari raya Natal dan tahun baru agar memudahkan warga untuk hadir. Sementara tentang acara syukuran penempatan rujab, ia hanya mengatakan, tidak perlu dibesar-besarkan. *
Label:
Kota Kupang
Dana minus, tata ruang belum fokus
Laporan Rosalia L Woso, Spirit NTT 24-31 Desember 2007
KUPANG, SPIRIT--Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang akan fokus membangun ruang terbuka hijau pada tahun 2008 dengan memanfaatkan 30 persen lahan dari 18.027 luas wilayah Kota Kupang.
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang, Ir. Harry Teofilus, M.Si, mengatakan hal itu di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (17/12/2007). Menurut Harry, ia belum fokus untuk menata ruang terbuka hijau karena minusnya dana. Selain masih kurangnya dana, peraturan daerah (Perda) yang dimiliki pemkot juga belum selaras dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.
Belum selarasnya perda dengan UU penataan ruang itu, kata Harry, menyebabkan terjadi banyak pergeseran lokasi penataan ruang terbuka hijau. Hal itu yang menyebabkan dinas tata kota belum melakukan perencanaan yang detail tentang ruang terbuka hijau.
Dana untuk penataan ruang terbuka hijau, kata Harry, telah diajukannya untuk dibahas di DPRD Kota Kupang senilai Rp 5 miliar. Dana yang ada, jelas Harry, akan dimanfaatkan untuk penataan awal agar memiliki dasar pemetaan yang jelas.
Harry juga mengakui bahwa dinasnya mengalami kesulitan menata ruang terbuka hijau karena hampir setiap tahun lokasi-lokasi yang direncanakan mengalami pergeseran untuk pembangunan fasilitas umum.
Harry mencontohkan, ada beberapa lokasi yang disiapkan untuk taman kota kemudian diubah dan diperuntukkan untuk membangun kantor lurah. Ke depan, pemkot harus membebaskan beberapa lokasi untuk fokus kepada penataan ruang terbuka hijau.
Secara umum, jelas Harry, ruang terbuka adalah ruang untuk kepentingan publik seperti taman rekreasi dan taman kota. Sedangkan ruang privat, yakni menanam pohon di setiap rumah penduduk Kota Kupang.*
Read More...
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang, Ir. Harry Teofilus, M.Si, mengatakan hal itu di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (17/12/2007). Menurut Harry, ia belum fokus untuk menata ruang terbuka hijau karena minusnya dana. Selain masih kurangnya dana, peraturan daerah (Perda) yang dimiliki pemkot juga belum selaras dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.
Belum selarasnya perda dengan UU penataan ruang itu, kata Harry, menyebabkan terjadi banyak pergeseran lokasi penataan ruang terbuka hijau. Hal itu yang menyebabkan dinas tata kota belum melakukan perencanaan yang detail tentang ruang terbuka hijau.
Dana untuk penataan ruang terbuka hijau, kata Harry, telah diajukannya untuk dibahas di DPRD Kota Kupang senilai Rp 5 miliar. Dana yang ada, jelas Harry, akan dimanfaatkan untuk penataan awal agar memiliki dasar pemetaan yang jelas.
Harry juga mengakui bahwa dinasnya mengalami kesulitan menata ruang terbuka hijau karena hampir setiap tahun lokasi-lokasi yang direncanakan mengalami pergeseran untuk pembangunan fasilitas umum.
Harry mencontohkan, ada beberapa lokasi yang disiapkan untuk taman kota kemudian diubah dan diperuntukkan untuk membangun kantor lurah. Ke depan, pemkot harus membebaskan beberapa lokasi untuk fokus kepada penataan ruang terbuka hijau.
Secara umum, jelas Harry, ruang terbuka adalah ruang untuk kepentingan publik seperti taman rekreasi dan taman kota. Sedangkan ruang privat, yakni menanam pohon di setiap rumah penduduk Kota Kupang.*
Label:
Kota Kupang
Sosialisasi gender di Wewiku
Laporan Roby Asra/Humas Belu, Spirit NTT 24-31 Desember 2007
WEWIKU, SPIRIT--Lima puluh orang masyarakat Kecamatan Wewiku yang terdiri tokoh adat, para kepala desa, ketua TP PKK desa, dan PKK kecamatan setempat mengikuti sosialisasi gender (Inpres No. 9/2000) di Kantor Camat Wewiku, 30 November 2007. Selain gender, juga disosialisasikan materi
Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Sosialisasi ini dilakukan Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Belu bekerja sama dengan DPRD Belu, Kanit RPK Polres Belu dan Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Belu.
Sosialisasi bertujuan meningkatkan wawasan dan membangun pemahaman bersama untuk melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, memberikan pengetahuan pengarusutamaan gender dan konsep keadilan gender dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.
Camat Wewiku, Philipus Nahak, B.A, mewakili Bupati Belu saat membuka sosialisasi tersebut mengajak seluruh hadirin untuk mengikuti sosialisasi dengan serius.
Diingatkannya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya seperti seorang perempuan mengalami masa tertentu, antara lain menstruasi, berbadan, melahirkan dan menyusui anak, tidak dapat dilimpahkan kepada laki-laki atau suami. "Dulu kaum perempuan hanya di dapur, namun saat ini sifat, peran dan perilaku bergeser. Kaum perempuan berperan dalam hal bicara dan berkarya sehingga ada juga yang bisa menjadi presiden, gubernur, bupati, camat dan kepala desa bahkan anggota DPR dan DPRD," ujarnya.
Menyinggung kekerasan dalam rumah tangga, Philipus mengajak semua anggota keluarga baik suami istri dan anak hendaknya saling menghormati dan menghargai, mencintai satu sama lain sesuai adat dan ajaran agama kita. Dan, kesempatan ini merupakan rekoleksi untuk kita renungkan, mengintropeksi diri atas segala tutur kata dan perilaku dalam hidup berkeluarga.
Panitina Penyelenggara, Ir. Frans Pareme, dalam laporannya yang dibacakan Emerentia Bere, menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini atas dasar Keputusan Bupati Belu Nomor. 273/HK/2007 tanggal 22 November 2007 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengaarusutamaan gender dan Keputusan Bupati Belu No. 265/HK/2007 tanggal 19 November 2007 tentang pembentukan panitia penyelenggara sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Selain Wewiku, sosialisasi serupa juga dilakukan di Weliman, Laemanen dan Kobalima. Tampil sebagai narasumber adalah Ibu Florentina Abuk, DPRD Belu, Sr. Sesilia SSpS, Kanit RPK Polres Belu, dan Kabag Pemberdayaan Perempuan Setda Belu.
Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman memaksa atau merampas kemerdekaan di dalam rumah tangga. (ignas ikun/humas belu)
Hindari gesekan, utamakan kepentingan umum
* Embung Sirani agar dijadikan obyek wisata
Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Sosialisasi ini dilakukan Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Belu bekerja sama dengan DPRD Belu, Kanit RPK Polres Belu dan Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Belu.
Sosialisasi bertujuan meningkatkan wawasan dan membangun pemahaman bersama untuk melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, memberikan pengetahuan pengarusutamaan gender dan konsep keadilan gender dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.
Camat Wewiku, Philipus Nahak, B.A, mewakili Bupati Belu saat membuka sosialisasi tersebut mengajak seluruh hadirin untuk mengikuti sosialisasi dengan serius.
Diingatkannya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya seperti seorang perempuan mengalami masa tertentu, antara lain menstruasi, berbadan, melahirkan dan menyusui anak, tidak dapat dilimpahkan kepada laki-laki atau suami. "Dulu kaum perempuan hanya di dapur, namun saat ini sifat, peran dan perilaku bergeser. Kaum perempuan berperan dalam hal bicara dan berkarya sehingga ada juga yang bisa menjadi presiden, gubernur, bupati, camat dan kepala desa bahkan anggota DPR dan DPRD," ujarnya.
Menyinggung kekerasan dalam rumah tangga, Philipus mengajak semua anggota keluarga baik suami istri dan anak hendaknya saling menghormati dan menghargai, mencintai satu sama lain sesuai adat dan ajaran agama kita. Dan, kesempatan ini merupakan rekoleksi untuk kita renungkan, mengintropeksi diri atas segala tutur kata dan perilaku dalam hidup berkeluarga.
Panitina Penyelenggara, Ir. Frans Pareme, dalam laporannya yang dibacakan Emerentia Bere, menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini atas dasar Keputusan Bupati Belu Nomor. 273/HK/2007 tanggal 22 November 2007 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengaarusutamaan gender dan Keputusan Bupati Belu No. 265/HK/2007 tanggal 19 November 2007 tentang pembentukan panitia penyelenggara sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Selain Wewiku, sosialisasi serupa juga dilakukan di Weliman, Laemanen dan Kobalima. Tampil sebagai narasumber adalah Ibu Florentina Abuk, DPRD Belu, Sr. Sesilia SSpS, Kanit RPK Polres Belu, dan Kabag Pemberdayaan Perempuan Setda Belu.
Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman memaksa atau merampas kemerdekaan di dalam rumah tangga. (ignas ikun/humas belu)
Hindari gesekan, utamakan kepentingan umum
* Embung Sirani agar dijadikan obyek wisata
SILAWAN, SPIRIT--Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan sesuai potensi yang dimiliki, dan pelaksanaannya harus menghindari gesekan-gesekan. Hal ini perlu dilakukan agar hasilnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu tapi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, pada acara panen perdana budi daya ikan air tawar di embung-embung Sirani, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Sabtu (3/11/2007).
Bupati Lopez mengingatkan, dalam mengelola budi daya ikan air tawar Sirani, perlu dilakukan secara terencana agar program pemberdayaan ikan air tawar menyentuh kebutuhan masyarakat banyak. "Kita cegah dan hindari perahu motor beroperasi di sini, karena airnya dapat tercemar dan mematikan ikan," kata Lopez.
Lopez berjanji tahun 2008 mendatang, Pemkab Belu memberikan bantuan modal dan fasilitas untuk mengelola embung-embung Sirani. "Pemkab Belu akan membantu masyarakat yang mengelola embung-embung Sirani. Kami tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk proyek karena itu membutuhkan proses tender," ungkapnya. Bupati mengharapkan agar embung-embung Sirani dijadikan obyek wisata dengan menatanya lebih baik, menyiapkan rumah makan dengan menu makan yang sederhana, yaitu ikan goreng dan bakar.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Belu, Jeremias Nahak, S.H, menjelaskan, Kabupaten Belu memiliki potensi air tawar seluas 94,66 ha, di antaranya 20,15 ha terdapat di tujuh kecamatan. Khusus di Sirani, sejak 2006 sudah disebarkan dua kerambah (jaring terapung) dan tahun ini dipasang lagi, setiap unit senilai Rp 5 juta dan dilepas 2.000 ekor ikan.
Seusai panen, para undangan yang terdiri dari Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Muspida Belu, Pimpinan dan anggota DPRD Belu, Pimpinan Organisasi Wanita, Pimpinan SKPD berhasil membeli sebanyak 100 kg ikan, dengan nilai satu kilogram Rp 35.000,00. Total pembelian Rp 3.500.000. *
Peristiwa 10 November patut dikenang
ATAMBUA, SPIRIT--Pertempuran 10 November adalah peristiwa heroik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan di kalangan masyarakat dan pejuang terlatih serta rakyat biasa dalam menghadapi gempuran bangsa asing yang ingin berkuasa di Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa 10 November patut dikenang setiap tahun untuk meningkatkan dan membangkitkan semangat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
Hal ini dikatakan Menteri Sosial RI, H Bachtiar Chamsyah, S.E, dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, pada apel bersama memperingati Hari Pahlawan di halaman depan Kantor Bupati Belu, Sabtu (10/11/2007).
Menurut Bachtiar, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawannya, karena upaya dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan telah menuntut pengorbanan yang besar dari para pendulu negeri, dan salah satunya adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Tahun 2007 ini peringatan Hari Pahlawan mengambil tema, "Dengan semangat kepahlawanan, kita mantapkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan rakyat sejahtera." Menurut menteri, momen ini dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama anak bangsa demi mencapai kemajuan negeri seperti yang kita dambakan semua.
Bachtiar juga melitanikan persoalan dan masalah yang masih mendera bangsa ini mulai dari bencana alam seperti gempa bumi yang belum lama ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, hingga permasalahan kompleks lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan, peredaran dan penggunaan narkoba, konflik antar warga, ancaman disintegrasi dan sebagainya.
Ikut serta dalam apel ini adalah semua komponen dinas, badan, Polri TNI, dan diiringi instrumen Drum Band dari SLTP HTM Halilulik. (roby asra/humas belu)
Hal ini dikatakan Menteri Sosial RI, H Bachtiar Chamsyah, S.E, dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, pada apel bersama memperingati Hari Pahlawan di halaman depan Kantor Bupati Belu, Sabtu (10/11/2007).
Menurut Bachtiar, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawannya, karena upaya dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan telah menuntut pengorbanan yang besar dari para pendulu negeri, dan salah satunya adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Tahun 2007 ini peringatan Hari Pahlawan mengambil tema, "Dengan semangat kepahlawanan, kita mantapkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan rakyat sejahtera." Menurut menteri, momen ini dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama anak bangsa demi mencapai kemajuan negeri seperti yang kita dambakan semua.
Bachtiar juga melitanikan persoalan dan masalah yang masih mendera bangsa ini mulai dari bencana alam seperti gempa bumi yang belum lama ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, hingga permasalahan kompleks lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan, peredaran dan penggunaan narkoba, konflik antar warga, ancaman disintegrasi dan sebagainya.
Ikut serta dalam apel ini adalah semua komponen dinas, badan, Polri TNI, dan diiringi instrumen Drum Band dari SLTP HTM Halilulik. (roby asra/humas belu)
Tokoh masyarakat dua desa terima kalpataru
ATAMBUA, SPIRIT--Tokoh masyarakat dari dua desa yakni Matheus Bere Bau dari Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, dan Gabriel Seran dari Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, menerima kalpataru dari Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Belu, Sabtu (10/11/2007). Kalpataru merupakan bentuk penghargaan kepada para pemerhati lingkungan hidup.
Penyerahan kalpataru ini disaksikan Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, unsur muspida, Kepala Dinas Bapedalda Belu serta undangan lainnya. "Pemberian kalpataru ini sebagai motivasi untuk masyarakat agar mencintai lingkungan. Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat atas kepedulian dan kecintaannya dalam memelihara lingkungan dan tidak merusaknya," kata Bupati Lopez.
Saat ini, kata Bupati Lopez, lingkungan hidup di Kabupaten sudah banyak dirusaki. Misalnya, banyak hutan adat dan hutan produksi lainnya dirusaki dan ditebas. Bupati Lopez meminta agar semua masyarakat di Kabupaten Belu perlu mencontohi kedua tokoh masyarakat Kewar dan Berene ini untuk sama-sama melestarikan lingkungan dan hutan di Kabupaten Belu.
"Saya harap dengan menerima penghargaan ini bapak berdua tidak berhenti bekerja dan menjaga keasrian lingkungan di Kabupaten Belu. Dengan penghargaan ini bapak berdua juga bisa mengajak dan memotivasi masyarakat Belu lainnya untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan dan kerusakan hutan yang selama ini terjadi di Belu," ajak Lopez. (roby asra/humas belu)
Prajabatan bentuk karakter dan perilaku
Penyerahan kalpataru ini disaksikan Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, unsur muspida, Kepala Dinas Bapedalda Belu serta undangan lainnya. "Pemberian kalpataru ini sebagai motivasi untuk masyarakat agar mencintai lingkungan. Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat atas kepedulian dan kecintaannya dalam memelihara lingkungan dan tidak merusaknya," kata Bupati Lopez.
Saat ini, kata Bupati Lopez, lingkungan hidup di Kabupaten sudah banyak dirusaki. Misalnya, banyak hutan adat dan hutan produksi lainnya dirusaki dan ditebas. Bupati Lopez meminta agar semua masyarakat di Kabupaten Belu perlu mencontohi kedua tokoh masyarakat Kewar dan Berene ini untuk sama-sama melestarikan lingkungan dan hutan di Kabupaten Belu.
"Saya harap dengan menerima penghargaan ini bapak berdua tidak berhenti bekerja dan menjaga keasrian lingkungan di Kabupaten Belu. Dengan penghargaan ini bapak berdua juga bisa mengajak dan memotivasi masyarakat Belu lainnya untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan dan kerusakan hutan yang selama ini terjadi di Belu," ajak Lopez. (roby asra/humas belu)
Prajabatan bentuk karakter dan perilaku
ATAMBUA, SPIRIT--Pendidikan dan latihan prajabatan pada dasarnya bukan untuk membentuk para Pegaawi Negeri Sipil (PNS) menjadi ahli, tetapi semata-mata untuk membentuk dan menata diri menjadi PNS yang baik dalam hal pembentukan karakter dan sikap perilaku.
Hal ini dikatakan Sekab Belu, Drs. JT Ose Luan, saat membuka Diklat Prajabatan Golongan I dan II CPNS Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2006 di Aula SMA Surya Atambua, Sabtu (10/11/2007).
Di hadapan 373 peserta diklat, Ose Luan mengingatkan bahwa untuk menjadi PNS yang profesional dalam kaitan dengan kegiatan diklat prajabatan perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, ikut latihan dengan sikap tanggung jawab sebagai peserta.
Kedua, jalani komunikasi yang baik antara instruktur dan peserta. Ketiga, tidak membangun sikap untuk melakukan hal-hal yang bertentangan tata tertib diklat. Keempat, hormatilah instruktur yang memberikan informasi tentang pembentukan karakter dan sikap para CPNSD.
Acara pembukaan diklat prajabatan golongan I dan II di Lingkup Sekkab Belu ini diawali dengan pernyataan pembukaan oleh Sekda Belu, penyematan tanda peserta oleh Sekda Belu, pembacaan janji peserta dan ikrar pamong praja.
Kegiatan Diklat Prajabatan tersebut dilaksanakan selama 10 hari kalender yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 22 November 2007 bertempat di Aula Utama SMA Surya Atambua.
Peserta Diklat prajabatan berjumlah 373 orang, terdiri dari, SD 21 orang; SMP 20 Orang, SLTA 296 orang, D II 7 orang, D III 29 orang. Sementara materi yang disampaikan selama dillat, antara lain dinamika kelompok, sistim penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, manajemen kepegwaian daerah, etika organisasi pemerintahan, pelayanan prima, budaya kerja organisasi pemerintahan, manajemen perkantoran modern, membangun kerja sama tim, komunikasi yang efektif, wawasan kebangsaan, dan program kurikuler lainnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kabag Organisasi, Drs. Simon Seran Fahik, MM dan undangan lainnya. (roby asra/humas belu)
Budaya tebas bakar, etos kerja menurun
Hal ini dikatakan Sekab Belu, Drs. JT Ose Luan, saat membuka Diklat Prajabatan Golongan I dan II CPNS Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2006 di Aula SMA Surya Atambua, Sabtu (10/11/2007).
Di hadapan 373 peserta diklat, Ose Luan mengingatkan bahwa untuk menjadi PNS yang profesional dalam kaitan dengan kegiatan diklat prajabatan perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, ikut latihan dengan sikap tanggung jawab sebagai peserta.
Kedua, jalani komunikasi yang baik antara instruktur dan peserta. Ketiga, tidak membangun sikap untuk melakukan hal-hal yang bertentangan tata tertib diklat. Keempat, hormatilah instruktur yang memberikan informasi tentang pembentukan karakter dan sikap para CPNSD.
Acara pembukaan diklat prajabatan golongan I dan II di Lingkup Sekkab Belu ini diawali dengan pernyataan pembukaan oleh Sekda Belu, penyematan tanda peserta oleh Sekda Belu, pembacaan janji peserta dan ikrar pamong praja.
Kegiatan Diklat Prajabatan tersebut dilaksanakan selama 10 hari kalender yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 22 November 2007 bertempat di Aula Utama SMA Surya Atambua.
Peserta Diklat prajabatan berjumlah 373 orang, terdiri dari, SD 21 orang; SMP 20 Orang, SLTA 296 orang, D II 7 orang, D III 29 orang. Sementara materi yang disampaikan selama dillat, antara lain dinamika kelompok, sistim penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, manajemen kepegwaian daerah, etika organisasi pemerintahan, pelayanan prima, budaya kerja organisasi pemerintahan, manajemen perkantoran modern, membangun kerja sama tim, komunikasi yang efektif, wawasan kebangsaan, dan program kurikuler lainnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kabag Organisasi, Drs. Simon Seran Fahik, MM dan undangan lainnya. (roby asra/humas belu)
Budaya tebas bakar, etos kerja menurun
ATAMBUA, SPIRIT--Para petani saat ini sangat tidak menghargai waktu karena etos kerja masyarakat dan petani menurun. Kondisi lain yang sering diperankan para petani dengan perilaku asal jadi alias harap gampang yakni dengan melakukan tebas bakar. Kondisi ini tanpa disadari telah mengancam diri sendiri dengan bencana yang terus mengintai manusia.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Belu (Wabup) Belu, drg. Gregorius Mau Bili F.DDPH, saat menyampaikan arahan pada kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Petani Timor Barat, di Desa Raifatus, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu (8/11/2007).
"Untuk saat ini etos kerja petani sangat menurun, hal ini terjadi karena para petani kurang menghargai waktu, bahkan waktu seharian tidak dimanfaatkan dengan baik," kata Mau Bili. Dia menambahkan, agar rancangan program kerja dari Mubes para petani Timor Barat, bisa menjadi rancangan tahunan bagi petani berupa strategi untuk meningkatkan produksi pertanian.
Dikatakannya, hingga saat ini pemerintah sangat menghargai kemauan baik petani untuk berkomitmen menggelar secara rutin kegiatan mubes. Sejauh ini sudah tiga kali mubes dengan isu yang diangkat berbeda-beda. Namun pada sisi lain komitmen itu sangat disayangkan karena masalah kebiasaan tebas bakar masih membudaya di Kabupaten Belu dan Timor Barat pada umumnya.
"Tebas bakar itu mendatangkan bencana. Saya kira ke depan supaya perlu diambil tindakan tegas, bila perlu ada sanksi adat yang diberikan, sehingga petani yang bersangkutan menyadari bahwa apa yang dibuatnya merugikan banyak orang," tegas Mau Bili.
Menjawabi kebutuhan para petani, pemerintah Kabupaten Belu akan memperhatikan kebutuhan petani, melalui peran serta memasarkan hasil pertanian. Untuk tahun 2007 Pemkab Belu telah mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta guna membeli hasil para petani Belu. (roby asra/humas belu)
Label:
Belu
Langganan:
Postingan (Atom)




