Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Pansus akan klarifikasi dengan Menhub

Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTT yang mengusut kasus pengelolaan
KM Nangalala dan KM Nembrala berniat
melakukan klarifikasi langsung dengan Menteri Perhubungan (Menhub) di Jakarta.
Rencana pansus ini diketahui setelah Ketua Pansus, Adrianus Ndu Ufi, S.Sos, M.Si, menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Selasa (18/3/2008).
Rapat ini dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, dihadiri Sekda NTT, Dr. Ir. Djamin Habib, M.Si. dan jajaran eksekutif lainnya.
Jadwal waktu pembahasan pansus yang ditetapkan mulai tanggal 3 sampai 6 Maret 2008, menurut Ndu Ufi, sangat terbatas sehingga perlu diperpanjang karena pansus masih perlu melakukan klarifikasi dengan Menhub RI melalui Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta. Klarifikasi itu terkait nilai subsidi menurut DIP/DIPA Tahun 2004-2007, tarif tiket kapal perintis pangkalan Kupang, rute/pelabuhan kapal perintis pangkalan Kupang, realisasi penggunaan BBM oleh KM Nangalala dan KM Nembrala, penggunaan BBM subsidi oleh PT FITA dari Tahun 2004-2007, docking kapal, gaji dan tunjangan-tunjangan ABK yang tidak sesuai dengan PKL.
Dalam laporannya, Adrianus Ndu Ufi mengatakan, berdasarkan data dan hasil investigasi pansus yang berkaitan dengan pengelolaan KM Nembrala dan Nangalala Tahun 2004-2007, pansus telah melakukan dengar pendapat dengan berbagai pihak antara lain Pemprop NTT, administrator Pelabuhan Tenau Kupang, PT FITA, PT Wardsant Jakarta Cabang Kupang dan Pertamina Cabang Kupang. Dari dengar pendapat, katanya, diketahui terjadi tarik menarik kepentingan sehingga tidak diketahui dengan jelas jumlah dan kebutuhan operasionalnya.
Untuk itu, lanjut Ndu Ufi, diperlukan klarifikasi langsung dengan Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta. Hal ini dilakukan karena sumber dana untuk pengelolaan kedua kapal tersebut dari dana subsidi yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2004-2007 yang dikelola langsung oleh Adpel Kupang sebagai UPTD Pusat.
"Melalui rapat paripurna Dewan ini, pansus mengusulkan agar waktu pembahasan pengelolaan KM Nangalala dan Nembrala diperpanjang," ujarnya.
Untuk diketahui, lahirnya pansus ini karena terjadi protes ABK dan nahkoda kedua kapal motor tersebut ke gedung DPRD NTT beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, ABK dan nahkoda menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, pembayaran gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja laut pasal 5 huruf 'a' yang berbunyi pihak I (perusahaan) membayar gaji kepada pihak II (ABK Kapal) tiap akhir bulan sesuai dengan jabatan, menggunakan mata uang Indonesia, termasuk lembur, premi, tunjangan, bantuan dan jaminan sosial. Namun dalam kenyataan pihak I tidak menempati janjinya. Kedua, tuntutan pembayaran asuransi Jasa Raharja Putra sudah diterima oleh masing-masing Crew kapal berupa Kartu Jasa Raharja, yang mana jumlah pertanggungan sebesar Rp 100 juta.
Ketiga, sanksi PHK. ABK yang dikenakan sanksi PHK adalah Imanuel Malihing (Mandor Mesin KM Nangalala), Wenslaus Openg (Mualim I KM Nembrala) dan Yofni Ledoh (Juru Mudi KM Nangalala) karena menolak dimutasikan ke KM Scorpio di Padang Sumatera Barat tanpa alasan sah. Keempat, pergantian manajemen perusahaan. (gaa/humas dprd ntt)
Read More...

Tujuh RT di Penfui dapat bantuan bak air

Laporan Thomas Duran, Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

PENFUI, SPIRIT---Warga tujuh RT di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, diprioritaskan mendapat bantuan 10 unit bak air bersih melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP). Pembangunan 10 bak penampung air bersih ini merupakan program bantuan langsung masyarakat (BLM) tahap 1 tahun 2008.
Lurah Penfui, Yuven B Beribe, S.Sos, menyampaikan hal ini kepada SPIRIT NTT di ruang kerjanya, Jumat (28/3/2008). Ia mengatakan, bantuan ini diprioritaskan kepada tujuh RT yang kesulitan air bersih. Yuven menyebut tujuh RT tersebut, yakni RT 3, 4, 14, dan RT 28 masing-masing satu unit, sedangkan di RT 6, 22 dan RT 27 masing-masing dua unit bak dengan total dana sebesar Rp 11.700.000,00.
Menurut dia, selain 10 bak penampung air bersih, warga yang kurang mampu secara ekonomi juga mendapat bantuan dana sosial dan pemberdayaan ekonomi. Yuven mengatakan, dana sosial diberikan kepada enam orang lansia masing-masing Rp 400.000,00, serta perbaikan gizi anak melalui makanan tambahan pada posyandu yang ada.
Total dana sosial untuk kedua item ini, kata Yuven, berjumlah Rp 5.850.000,00. Sementara program pemberdayaan ekonomi, kata Yuven, yakni memberikan pelatihan meubel kepada 17 orang, perbengkelan sebanyak 29 orang, kursus komputer sebanyak 25 orang, tataboga sebanyak tiga orang serta menjahit sebanyak 46 orang. *
Read More...

Mungkinkah belis disederhanakan?

Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

DALAM tradisi, di tengah rangkaian atau tahapan perkawinan adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), dikenal pembayaran belis atau mas kawin. Tahapan ini dilaksanakan sesudah tahapan peminangan dengan membawa sirih pinang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya pembayaran belis, baru kemudian dilaksanakan upacara perkawinan.
Di NTT belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur, di satu sisi merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan, juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan.
Belis pun dianggap sebagai simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami.
Adapun ragam belis dapat berupa emas, perak, uang, maupun hewan. Belis berupa hewan umumnya kerbau, sapi, atau kuda. Di daerah tertentu belis berupa barang khusus. Di Kabupaten Sikka dan Flores Timur belis biasanya berupa gading gajah.
Besarnya belis antara lain ditentukan oleh status sosial pihak perempuan, termasuk pendidikannya. Semakin tinggi status sosialnya, akan semakin tinggi belisnya. Namun, besar belis bisa juga bergantung sejauh mana hasil perundingan antara pihak perempuan dan laki-laki.
Dari pihak perempuan, yang turut mendapatkan belis adalah orangtua perempuan, paman, kakak, maupun tetua adat setempat. Dengan demikian, jika pada keluarga perempuan memiliki banyak paman, maupun kakak, belis yang akan diberikan pihak laki-laki relatif besar. Sampai sekarang perkawinan adat ini masih dipegang kuat.
Ada temuan menarik seputar belis ini, yaitu dari sejumlah data-data yang dikumpulkan Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan-Flores (TRUK-F). Lembaga ini dikepalai Sr. Eustachia, SSpS. Tim yang bergerak di bidang kemanusiaan.
TRUK-F telah melakukan penelitian di Maumere, Kabupaten Sikka, sejak 2003 hingga beberapa bulan pada 2006 ini. Dari data kasus yang terkumpul sebanyak 104 kasus, dan disimpulkan belis menjadi alasan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Temuan tahun 2003 terdapat lima kasus, yakni pasangan tidak dapat melaksanakan pernikahan Katolik karena belis belum terbayar. Suami pun tertekan karena terus-menerus dipaksa oleh pihak keluarga perempuan untuk segera membayar belis.
Selain itu, juga terdapat 10 kasus suami merantau untuk mengumpulkan uang agar dapat melunasi belis. Namun, setelah tiba di tempat perantauan, suami jarang atau sama sekali tidak mengirimkan uang.
Bahkan, pada 2005 antara lain ada 12 kasus perempuan diperlakukan dengan kekerasan oleh suami. Saat istri melarikan diri ke keluarganya, suami dan keluarganya memaksanya untuk kembali sebab belis sudah dibayar lunas.
Sementara temuan tahun 2006, antara lain, terdapat 19 kasus suami yang merantau untuk mencari uang guna melunasi belis. Namun, akhirnya istri dan anak ditelantarkan di kampung. Sebanyak lima kasus lainnya, keluarga istri mengintimidasi suami untuk melunasi belis. Karena tertekan, suami memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
Secara khusus, TRUK-F juga menampung keluhan dari 10 perempuan tua yang tak menikah, yang diduga terkait persoalan belis. Dalam bahasa Sikka, perempuan tua disebut Deri Gete.
Kesimpulan sementara yang diambil Divisi Perempuan TRUK-F, perempuan-perempuan ini tidak menikah sampai tua karena orangtua dan saudara laki-laki menuntut belis yang tinggi dan banyak sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayar, atau tidak mau melamar mereka, karena sudah mendengar cerita dari orang-orang di sekitarnya. Umumnya perempuan ini dari keluarga kalangan menengah ke atas. Akhirnya, perempuan ini sendirian dan tidak pernah diperhatikan.
Menurut Sr. Eustachia, penelitian ini berdasarkan laporan kerja pendampingan terhadap perempuan yang sempat datang mengadukan persoalannya ke TRUK-F. Tentu ada jauh lebih banyak yang tidak sempat melaporkan kasusnya. Lembaga ini juga mencantumkan penelantaran sebagai satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Banyak perempuan pada akhirnya berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya karena laki-laki merantau dengan maksud mencari uang membayar belis. Namun, tidak jarang para laki-laki itu kemudian melupakan istri dan anak-anaknya.
Pengamat sosial, Pater Paul Budi Kleden SVD mengatakan, dari kasus temuan Divisi Perempuan TRUK-F, setidaknya terungkap realitas di lapangan, yakni dari beratnya belis dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
"Belis juga dapat membebani ekonomi keluarga karena suami-istri akhirnya harus melunasi belis yang teramat besar. Realitas yang lain, belis juga bisa membebani diri perempuan yang sulit menikah karena tuntutan belis," ujar Pater Paul Budi Kleden yang juga pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero ini. Pater Paul tinggal di Maumere.
Menurut dia, setidaknya ada dua persoalan terkait belis. Yang pertama, bagaimana belis tidak menutup kesan, yang tak lebih dari aspek tawar-menawar. Sebab, kesan ini pada kenyataannya lebih dominan. Bahkan, perempuan yang akan menikah pun tak dilibatkan dalam membahas belis.
Persoalan kedua, tahapan perkawinan adat berupa pembayaran belis, yang dianggap mampu mengikat pertalian kekeluargaan antara pihak perempuan dan laki-laki, patut dikaji lebih jauh.
"Untuk pandangan seperti ini, sebenarnya perlu dibuat kajian lebih mendalam. Apakah dengan belis yang rendah akan membuat hubungan kekeluargaan juga renggang. Atau sebaliknya, apakah mungkin hubungan kekeluargaan dapat kokoh lewat belis dalam bentuk lain, dengan tahapan-tahapan yang lebih sederhana," ujar Pater Paul Budi Kleden dengan nada bertanya.
Dia juga menyatakan, dari temuan sejumlah kasus ini, terlampau beratnya belis yang dapat memicu sejumlah dampak negatif, diperlukan satu alternatif semacam pembicaraan untuk memperoleh satu pemahaman yang lebih luas soal belis. Dialog ini harus melibatkan tetua adat, juga dapat ditunjang dengan pendekatan informal dengan masyarakat.
"Pembahasan apakah belis bisa disederhanakan, begitu pula tahapan-tahapannya, karena hal ini bukan beban dari pihak laki-laki saja. Sebab, biasanya, setelah pihak laki-laki memberikan belis, dari pihak perempuan setidaknya memberikan barang bawaan bagi pihak laki-laki untuk dibawa pulang. Minimal bawaan itu sama dengan besar belis yang diberikan kepada pihak perempuan," tutur Pater Paul Budi Kleden. Pertanyaannya, mungkinkah belis disederhanakan? (samuel oktora/kompas)
Read More...

Persona Wisata dari Timur Alor

Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

KAPAL motor penyeberangan, yang bertolak dari Pelabuhan Bolok Kupang pada pukul 13.00 sehari sebelumnya, mulai menyusuri perairan Alor, Kabupaten Alor. Jam di tangan baru menunjukkan pukul 05.00 wita, namun hari sudah terang.
Sebuah panorama indah terhampar di depan mata. Sungguh memesona. Kapal terus melaju dalam kelambanannya melintasi Pulau Tereweng, sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang tampak tenang di sisi kanan kapal.
Di sebelah kirinya ada Pulau Pantar, pulau terbesar kedua di Alor dan masih lelap tertidur dibungkus dingin pagi itu. Pulau Tereweng terlewati, kemudian bertemulah Pulau Pura.
Di hari sepagi itu, pulau kecil yang terletak di depan Selat Kalabahi tersebut sudah menantang setiap mata yang memandang. Puncak Gunung Pura dengan kemiringan medan mendekati 90 derajat nan gersang itu tampak angkuh.
Di depan Pulau Pura ada sebuah pulau kecil, Kepa, demikian pulau ini biasa disebut. Di selat antara Pulau Kepa dan Pulau Alor, ada sebuah fenomena alam yang sangat unik. Pada waktu tertentu, muncul arus dingin. Saat muncul arus dingin ini, ikan-ikan akan melarikan diri ke darat. Munculnya arus dingin ini biasanya pada bulan Februari dan Oktober. Setiap kali peristiwa ini muncul, masyarakat bersama wisatawan menunggu di pinggir pantai untuk mengambil ikan-ikan segar. Dan, dari tepi Pantai Alor, mereka menikmati panorama alam sambil menyantap ikan panggang.
Dari ujung Pulau Kepa, Kalabahi, ibukota Kabupaten Alor, tampak ramah menyapa. Beberapa saat setelah melewati Pulau Kepa, kapal merapat ke Pelabuhan Kalabahi. Aktivitas pagi baru dimulai di kota berpenghuni sekitar 30 ribuan jiwa itu. Bukan pemandangan unik di kota kecil itu jika angkutan umum hanya sampai pukul 19.00. Pilihan angkutan setelah jam itu hanyalah panser.
Panser bukanlah kendaraan milik tentara dengan senjata perang. Panser ala Kalabahi adalah mobil jip yang dimodifikasi menjadi kendaraan bak terbuka. Hanya dengan kendaraan ini orang bisa mencapai pelosok-pelosok kabupaten paling timur Propinsi NTT tersebut. Jangan heran kalau Anda bersama-sama dengan kambing dan ayam dalam perjalanan dengan angkutan unik ini.
Meski sarana dan prasarana terbatas, Kalabahi bisa membuat orang betah berlama lama. Terutama bagi mereka yang mencintai keindahan pantai berikut makanan laut, teristimewa ikan. Kota ini terletak di kedalaman sebuah teluk. Di negeri ini, emmang banyak kota teluk, seperti Kendari, Jayapura dan Palu, namun Teluk Kalabahi sungguh memesona.
Pesona Teluk Kalabahi dapat dipandang utuh dari Moro, sebuah desa di timur laut kota itu. Hanya beberapa kilometer perjalanan, batas kota terlampaui sudah. Bau tanah di awal musim hujan menyapa indra penciuman. Tanah merah yang basah, daun kening sisa kemarau yang terkulai diguyur hujan seharian, rerumputan kering yang berbaur dengan tunas rumput baru, serta pohon jati yang tampak mulai menghijau menjadi pemandangan yang selalu hinggap di mata, sepanjang jalan menuju Moro.
Ketika gerimis perlahan mulai menghilang, kabut tipis tampak berkejaran di langit yang mulai cerah. Dari balik sebuah bukit kecil di batas mata memandang, ada warna-warni yang bersatu membentuk pelangi yang memanjang menggapai langit. Sementara dari lereng sampai puncak bukit yang tampak dari kejauhan, hutan kemiri membentang. Warna putih bunga kemiri yang tampak merata itu adalah panorama tersendiri yang indah menyapa mata.
Beberapa kilometer berselang tampak laut biru membentang di Selat Kalabahi. Permukaan laut bening dan tenang laksana sebuah cermin raksasa. Pada pagi dan senja hari kita bisa menyaksikan perahu-perahu nelayan yang terapung tenang di atas laut atau perahu motor yang melintas mengangkut penumpang serta barang dari dan ke Kalabahi.
Lautnya selalu teduh, tanpa gelombang. Berada di pinggiran pantai Teluk Kalabahi, bagaikan berada di pinggiran sebuah danau yang luas. Sinar mentari senja yang memantul di permukaannya memberikan nuansa indah nan romantis. Beberapa mil di depan, tampak Kota Kalabahi pasrah menyambut senja.
Perjalanan ke Alor rasanya belum lengkap kalau tidak berusaha mengunjungi dan mengenal budaya khas masyarakat setempat. Masyarakat Alor adalah kumpulan komunitas yang memiliki keragaman etnolinguistik (bahasa dan etnik) dengan pola interaksi yang khas.
"Di Alor, ada belasan bahasa dan puluhan etnik. Satu kecamatan, bahkan desa, memunyai bahasa sendiri. Saya sendiri hanya bisa menguasai dua bahasa, yakni bahasa dari daerah Ayah clan Ibu," kata Udin Djawa, seorang jurnalis di Alor.
Budaya Alor juga unik. Dalam ritual-ritual tertentu, budaya Alor di daerah pedalaman seolah lepas sama sekali dengan budaya masyarakat NTT lainnya. Namun, budaya masyarakat pantai umumnya masih memiliki benang merah dengan budaya Lamaholot, di Kabupaten Flores Timur dan Lembata (dua kabupaten terdekat).
Untuk mengenal lebih dekat budaya Alor, maka datanglah ke perkampungan tradisional yang terletak di sekitar Kota Kalabahi. Misalnya, perkampungan tradisional Takpala, Mombang, clan Bampala.
Pulau Alor sering pula disebut Pulau Moko. Pasalnya, di pulau ini terdapat ribuan jenis moko atau nekara, sejenis bejana perunggu peninggalan kebudayaan Dongson, Vietnam, dari 300 tahun sebelum Masehi sampai tahun 200-an Masehi. Di seluruh Indonesia, peninggalan sejarah serupa moko ini mungkin hanya ada di Alor.
Entah mengapa benda ini bisa sampai di Alor dan menjadi benda yang dikeramatkan. Yang jelas, bagi warga Alor, moko memunyai nilai sosial, ekonomis, dan mistis religius yang tinggi. Moko menjadi benda ekonomi yang dipertukarkan dengan makanan, pakaian, atau hewan. Ketika dijadikan mas kawin, maka moko sudah menjadi penentu status sosial dan martabat suku, baik di pihak laki-laki maupun perempuan.
Namun, fungsi moko tidak sebatas itu. Moko menjadi benda sakral yang memiliki kekuatan mistis religius ketika dihadirkan dalam sebuah upacara adat. Moko bisa dijadikan alat musik pukul semacam fungsi gong dalam ritual adat yang sakral.
Bebunyian yang dihasilkan media moko akan menghadirkan rasa bersatu antara orang-orang Alor dan para leluhurnya. Sebuah pesona wisata budaya yang sayang jika dilewatkan ketika menginjakkan kaki di Nusa Kenari ini.
"VERY VERY EXELENT" itulah ucapan yang meluncur begitu saja dari mulut Prof. John Steward, seorang pakar kelautan dan satelit dari Kanada, ketika menyaksikan pesona alam bawah laut Alor. Di Selat Pantar ada 24 titik diving, dengan tiga palung yang memukau.
Wisata bahari
Alor memang indah. Pesona wisata bahari yang ditawarkannya sungguh luar biasa. Namun sayang, pengelolaan yang belum optimal menyebabkan nama Taman Laut Alor belum terlalu dikenal. Salah satu keunggulan taman Laut ini, selain dengan tiga palung laut yang indah, adalah jumlah spesies ikan yang sangat banyak.
Pesona lain adalah arus laut yang sering berganti arah tak menentu. Bagi banyak pecinta diving, bermain-main dengan arus adalah sebuah keasyikan tersendiri.
Meski belum banyak dikenal di dalam negeri, Taman Laut Alor telah menarik minat Karl Muller, seorang master diving asal Australia.
Menurutnya, kondisi diving di Alor masih lebih indah dari Taman Laut Maldavic di Laut Karibia dan Great Barrier Rief di Australia.
Pendapat Muller itu kembali diperkuat oleh John Steward, yang membuat kategorisasi diving. Untuk tingkat nasional, ia mengklasifikasikan diving di Kupang berbintang dua, di Bali dan Maumere berbintang tiga, di Bunaken berbintang empat, sedangkan Alor mendapat bintang lima.
Meski mendapatkan pengakuan seperti itu, seorang aktivis LSM pariwisata di Alor, Ramly Makau, bercerita kalau selama ini yang lebih sering menikmati keindahan taman laut itu adalah para master diving dari luar negeri. Akses yang belum terlalu terbuka memang menjadi kendala serius bagi Alor.
Selain itu, pengelolaan yang belum optimal selama ini pun memang menjadi kendala bagi kabupaten paling timur NTT ini.
Sebuah kegembiraan ketika hari-hari ini banyak pecinta diving dalam negeri yang menjajal keindahan Taman Laut Alor.
Tapi menjadi sebuah ironi ketika keindahan taman laut di salah satu sudut negeri ini hanya dinikmati oleh pecinta diving mancanegara.
Perjalanan ke Alor
Alor dapat dijangkau dengan angkutan udara maupun Laut. Dengan angkutan udara, penerbangan harus melalui Kupang, lbukota Propinsi NTT. Saat ini, penerbangan Jakarta-Surabaya-Kupang dan Jakarta-Denpasar-Kupang bisa dilakukan setiap hari. Sementara itu, penerbangan dari Kupang ke Kalabahi sebanyak enam kali seminggu, dilayani oleh Merpati dengan pesawat Cassa dan Transnusa, sebuah maskapai penerbangan lokal dengan menggunakan pesawat Turbopropeller ATR 42.
Selain itu, Alor dapat juga dijangkau dengan kapal laut. Ada dua kapal Pelni yang menyinggahi Kalabahi, yakni KM Awu (dari Jawa, Bali, dan Makassar) serta KM Sirimau (dari Jawa, Kalimantan, Makassar). Selain itu, seminggu sekali, ada juga feri dari Kupang ke Kalabahi. (suara merdeka)
Read More...

Penguni tetap GBI Tokyo

Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

DINA Takalapeta Meller, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Alor, tidak mungkin melupakan sebuah kejadian di Jakarta tahun 2001. Kala itu, di Silang Monas Jakarta, sedang terjadi Expo Otonomi Daerah.
Seiichi Okawa, seorang pria Jepang, mampir di stand Kabupaten Alor. la adalah seorang pemerhati budaya Nusantara. Di Tokyo sana, ia membangun dan mengelola galeri, Graha Budaya Indonesia (GBI). Ada ruang pameran, perpustakaan tentang kerajinan dan kebudayaan, kantor dan kafe. Ada pula ruangan pameran foto, artshop, dan audio visual.
Di situlah Okawa memamerkan banyak hasil kerajinan Indonesia. GBI memang diarahkan sebagai sarana promosi budaya dan produk Indonesia. Ia tertegun menyaksikan keunikan motif tenunan Alor.
Selaku pemerhati kebudayaan NTT, pria Jepang ini langsung jatuh hati dan berjanji untuk mempromosikan tenun ikat alor ke luar negeri.
Okawa menepati janji. Di galerinya di pusat Kota Tokyo, Okawa membuka pameran tenun ikat Alor. Awalnya direncanakan hanya sebulan. Namun, karena banyaknya peminat, pameran diperpanjang sampai tiga bulan. lnilah awal dari sebuah perjalanan panjang tenun ikat Alor menembus pasar mancanegara.
Sejak saat itu pula, tenun ikat Alor selalu menjadi 'penghuni' tetap di GBI Tokyo. Dari sebuah galeri di Tokyo, tenun Rakyat Alor merambah dunia. (suara merdeka)
Read More...

Taman Laut Selat Pantar Alor

Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

* Selayang pandang
Selat Pantar merupakan laut yang memisahkan antara Pulau Alor dan Pulau Pantar. Tercatat, rata-rata terdapat 100 kunjungan wisatawan asing per-tahun yang datang menyelam Taman Laut Selat Pantar.
Semenjak krisis ekonomi melanda, tahun 2001 tercatat 187 penyelam, namun tahun berikutnya hanya 109 penyelam. Angka ini boleh dibilang cukup kecil mengingat potensi taman laut Selat Pantar yang sangat besar.
Wisata bahari Taman Laut Selat Pantar mempunyai panorama bawah laut yang menakjubkan sehingga menjadi primadona dan pemikat bagi para diver dari seluruh dunia.
Keindahan taman laut Selat Pantar melingkupi perairan Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Ternate, dan Pulau Pura.
* Keistimewaan
Tercatat, ada 26 titik selam (diving spot) yang memesona wisatawan. Ke-26 titik diving itu seperti, Half Moon Bay; Peter`s Prize; Crocodile Rook; Cave Point; The Edge; Coral Clitts; Baeylon; The Arch; Fallt Line; The Pacth; Nite Delht; Kal`s Dream; The Ball; Trip Top; The Mlai Hall; No Man`s Land; The Chatedral; School`s Ut; hingga titik selam Shark Close. Titik selam yang terakhir ini sangat menarik karena merupakan tempat kumpulan ikan hiu yang sangat bersahabat dengan para diver.
Di taman laut ini pula dapat ditemui lumba-lumba abu-abu yang merupakan spesies langka.
* Lokasi
Taman laut Selat Pantar terletak di Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
* Akses menuju lokasi
Wisatawan bisa datang dari Kupang, dengan naik kapal feri dengan waktu tempuh 12-13 jam, menuju Larantuka. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik kapal kayu menuju pelabuhan laut Kalabahi dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Di depan pelabuhan Kalabahi, yang berada di Kepulauan Alor, terbentang Taman Laut Selat Pantar.
* Tiket masuk
Setiap pengunjung tidak dikenai biaya tiket masuk.
* Akomodasi
Di Kepulauan Alor tersedia rumah makan, penginapan, pemandu wisata, dan perdagangan souvenir khas Pulau Pantar. (www.wisatanet.com)
Read More...

Rawambaku: Pelayan Masyarakat

Spirit NTT, 31 Maret - 6 April 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua Tim Perda Prakarsa DPRD NTT, Drs. Hendrik Rawambaku, M.Pd, menyebut sosok birokrasi profesional adalah pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum.
Rawambaku mengemukakan hal ini pada acara jumpa pers dengan wartawan media massa maupun elektronik yang ada di Kupang di Ruang Pers Sekretariat DPRD NTT, Selasa (25/3/2008). Jumpa pers ini terkait ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Pelayan Publik dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu di NTT.
Menurut Rawambaku, di semua tingkatan dari pusat sampai daerah, pemerintah mempunyai tugas pokok dan misi menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan seluruh rakyat.
Strategi pengembangan misi itu melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI) yang dapat diukur melalui keberhasilan perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, pendapatan masyarakat, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, dalam jajaran Pemerintah Daerah NTT, katanya, masih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.
"Dalam pemberian pelayanan masih sering ditemukan keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media massa sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah," ujarnya.
Fenomena ini, katanya, mengindikasikan kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam praktiknya masih jauh dari harapan.
Berkaitan dengan Perda Daerah Aliran Sungai (DAS) di NTT, lanjut Rawambaku, sedikitnya terdapat empat permasalahan mendasar. Pertama, laju peningkatan lahan kritis yang kian meluas, dimana saat ini telah mencapai 2.195.756 hektar (ha) atau 46 persen dari luas wilayah NTT. Kedua, menurunnya produktivitas lahan pertanian. Ketiga, menurunnya fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air.
Keempat, menurunnya fungsi DAS sebagai penahan laju limpasan permukaan (run off), terutama ketika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat yang merupakan salah satu ciri utama curah hujan di NTT.
Dampak dari keempat permasalahan DAS di NTT, diakuinya, mudah terlihat melalui adanya kecenderungan degradasi mutu lingkungan dari waktu ke waktu yang mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai, banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia.
"Krisis air yang terjadi setiap tahun, mengindikasikan dukungan sumberdaya air makin terbatas dan makin mengalami defisit," katanya.
Kenyataan ini, lanjutnya, menjadi alasan fundamental lahirnya keinginan untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan kepada publik (publik servicer) dan melakukan pengelolaan yang bersifat intergratif pada kawasan DAS, yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas diatas landasan peradigma baru yang menempatkan birokrasi bukan sebagai penguasa tetapi lebih sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah dalam konteks otonomi, sebagai penggerak utama (prime mover), harus mempunyai kewenangan untuk mengurus kebutuhan dasar (basic needs) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan (core competence), seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi pemerintah dalam pengelolaan DAS serta terus mengupayakan agar kearifan budaya lokal yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
Rawambaku menyebut dua varian pelayanan. Pertama, pelayanan untuk menghasilkan barang dan jasa (publik goods), yang secara langsung memprasyarati terciptanya kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan jalan, terminal, jembatan, pasar, sekolah, irigasi (DAS), rumah sakit.
Kedua, pelayanan untuk menghasilkan peraturan (public regulation) berupa berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah, seperti mewajibkan penduduk memiliki akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, KK, IMB, yang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan low and order (ketentraman dan ketertiban) dalam masyarakat.
Secara substansial, tambah Rawambaku, kedua perda ini bertujuan mewujudkan perlindungan yang layak terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan secara maksimal dan berkualitas, baik berupa pengadaan barang dan jasa, perizinan ataupun pelayanan langsung yang diberikan pemerintah, korporasi, swasta maupun masyarakat yang berdasarkan tupoksinya melakukan melakukan pelayanan. Selain tu, untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan daerah aliran sungai (DAS) dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir, baik pada kawasan lindung maupun kawasan budidaya, bagi kepentingan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan tersebut. (pascal/humas dprd ntt)
Read More...