SBD Potensial Terjadi Konflik

Edisi: 01 - 07 November 2010
No. 241 Tahun V, Hal: 1

TAMBOLAKA, SPIRIT--Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sebagai daerah otonom baru sangat potensial untuk terjadinya konflik sosial karena letaknya berbatasan dengan kabupaten lainnya.

Pernyataan ini disampaikan Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda SBD di hadapan para peserta sosialisasi pemetaan daerah rawan bencana sosial di Aula Kantor Bupati SBD, Jumat (22/10/2010).

Sosialisasi ini digelar Pemkab SBD bekerja sama dengan Kementerial Sosial RI dan Dinas Sosial NTT. Para peserta sosialisasi adalah tokoh masyarakat, para camat, para kapolsek dan Babinsa lingkup Kabupaten SBD dan Kabupaten Sumba Barat.

Tujuannya untuk mengumpulkan data, mengolah dan membuat peta titik-titik rawan bencana soaial untuk selanjutnya dibukukan dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan program penanggulangan bencana sosial. Selain itu, dalam rangka memaksimalkan upaya penanganan bencana sosial/konflik sosial yang terjadi di setiap wilayah.

Bupati Kodi Mete menyebut latarbelakang berbagai konflik dan kerusuhan sosial itu, antara lain perebutan batas wilayah dan kepentingan lain, termasuk kepentingan ekonomi.

Untuk meredamnya, katanya, selain melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan formal, juga dilakukan pendekatan persuasif pada kelompok-kelompok tertentu guna mencari solusi dan pemecahan terbaik.

"Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah pengumpulan data, mengolah dan selanjutnya dilakukan pemetaan pada titik-titik rawan bencana sosial. Untuk hal ini, SBD sebagai sebuah daerah otonom baru masih dalam proses perencanaan karena sangat tergantung pada ketersediaan daya dan dana," tutur Kodi Mete. Bupati SBD meminta para peserta mengikuti sosialisasi dengan baik agar apa yang menjadi harapan kita untuk mewujudkan keamanan di wilayah Sumba dapat tercapai.

Kepala Dinas Sosial NTT, Emanuel Kara, S.H, mengatakan, berbagai langkah pencegahan terhadap munculnya segala konflik sosial telah dilaksanakan dengan mendapat dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dukungan itu, antara lain dalam bentuk memberikan sosialisasi, seminar, pelatihan-pelatihan dan pertemuan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan dalam rangka merangsang dan mendorong pemikiran untuk membangun dan menata kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial.

Permasalahannya, menurut Emanuel Kara, selama ini program/kebijakan penanganan bencana/konflik sosial berjalan kurang sistematis, kurang terarah karena belum didukung data yang akurat.

"Dengan data akurat akan mendukung proses penyusunan program dan pelaksanaannya menjadi tepat sasaran dan hasil yang diharapkan akan lebih maksimal," harapnya. (humas pemkab sbd)