Kota Kupang Contoh Kelurahan Mandiri Pangan

Edisi: 01 - 07 November 2010
No. 241 Tahun V, Hal: 3

KUPANG, SPIRIT--Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kota Kupang, Ir. Donatus Mario Iriayanto Pareira, optimis Kota Kupang menjadi contoh untuk kelurahan mandiri pangan.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/10/2010), Pareira mengakui Kota Kupang mendapat dana Rp 200 juta dari pemerintah pusat dan Rp 50 juta dari Propinsi NTT untuk mendukung program mandiri pangan. Dan, pemkot, lanjutnya, telah menetapkan Manulai 2 dan Naimata sebagai kelurahan mandiri pangan. Keduanya mendapat alokasi dana perbantuan.

Menurut Pareira, Manulai 2 dan Naimata akan menjadi contoh kelurahan mandiri pangan. Program tersebut akan mengakomodir minimal 30 persen keluarga tidak mampu untuk masuk ke dalam kelompok untuk peningkatan ekonomi.

"Data keluarga tidak mampu itu berasal dari kelurahan. Kemudian dari data itu, disesuaikan dengan potensi yang ada maka kelompok akan membuat rencana unggulan kelompok," jelas Pareira.

Dia menegaskan, rencana unggulan itu harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari kelompok sehingga usaha yang dibuat kelompok itu bisa berkembang dengan baik. Satu kelompok, lanjutnya akan mendapatkan dana sekitar Rp 25 juta dan satu kelurahan bisa membuat maksimal lima kelompok. Dana tersebut, lanjutnya, akan digulirkan tetapi kembali ke dalam kelompok.

Namun untuk mengelola dana yang dikembalikan itu akan dibentuk lembaga keuangan di tingkat kelurahan yang akan menarik dana tersebut dari kelompok. Dan, jika kelompok membutuhkan lagi maka bisa mengambil dana itu juga.

Menurut Pareira, saat ini badan ketahanan pangan dan penyuluhan sementara melakukan pendampingan kepada kelompok agar mereka bisa membuat rencana usaha dengan baik sehingga diharapkan dalam tahun ini juga dana tersebut sudah bisa dicairkan.

Pareira mengakui kalau sampai saat ini belum ada satupun tenaga penyuluhan pertanian. "Tenaga penyuluhan masih berada di bawah dinas pertanian namun dalam pelaksanaannya kami selalu melakukan koordinasi dengan dinas pertanian. Memang untuk ini tidak efektif dalam hal pemanfaatan waktu," jelas Pareira. (ira)