Bides Dibekali Strategi Pelayanan Reproduksi

Edisi: 15 - 21 November 2010
No. 243 Tahun V, Hal: 6

DUA puluh satu bidan desa (Bides) dari 21 desa dan 6 dokter di Kabupaten Kupang, Belu dan TTU mengikuti pelatihan PPAM (Paket Pelayanan Awal Minimum). Bides dan dokter dibekali strategi kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban bencana alam dalam keadaan darurat.

Direktur Pelaksana Harian Daerah PKBI NTT, Drs. Markus Alibandri, yang ditemui SPIRIT NTT, Rabu (10/11/2010) sore, mengatakan, pelatihan berlangsung sejak 7-10 November 2010, di Hotel Ariesta, Kefamenanu, TTU. Narasumber/fasilitator dalam kegiatan ini dari PKBI NTT, dirinya sendiri serta Drs. Germanus Padji. Kemudian dari PKBI Pusat Dr. Ramona Sari, dan Ismi Wulandari.

Pelaksanaan kegiatan ini, jelasnya, bertolak upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksualitas dalam situasi krisis yang cenderung terabaikan. Hal ini diakibatkan belum diketahuinya secara komprehensif standar pelayanan minimum.
Karena itu PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) melalui Program PPAM Kesehatan Reproduksi menginisiasi pelatihan bagi dokter dan bidan. Dengan demikian pelayanan yang komprehensif harus diberikan bagi perempuan reproduktif, dan anak gadis dalam situasi krisis.

Peserta bides dan dokter penerima manfaat kegiatan ini datang dari lokasi intervensi program PPAM. Antara lain lima desa dari Kabupaten Kupang, yakni Desa Noelbaki, Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah. Desa Tuapukan, Naibonat, Manusak, di Kecamatan Kupang Timur.

Kemudian 10 desa di Kabupaten Belu, yaitu Desa Rainawe, Sisi, Litamali, Lalekun, Lalkeun Barat, Lalekun Utara, Babulu, Babulu Selatan, di Kecamatan Kobalima. Desa Kamanasa, dan Desa Harekakae di Kecamatan Malaka Tengah.

Selanjutnya di Kabupaten TTU, Desa Sainoni, Tes, Napan, Banain A, Banain B, Banain C, di Kecamatan Bikomi Utara. Usai pelatihan, kata Alibandri, pada Jumat (12/11/2010) dilakukan kunjungan ke Desa Napan, yang dihadiri Ketua PKBI NTT, Ny. Lusia Adinda Lebu Raya.

Dijelaskan Alibandri, pemilihan desa-desa ini didasarkan peta wilayah yang terdampak secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik, pasca lepasnya Timor-Timur dari NKRI pada krisis politik Tahun 1999. (dd)