Pemerintah Australia Sumbang Rp 392 Miliar

Edisi: 15 - 21 November 2010
No. 243 Tahun V, Hal: 6

KUPANG, SPIRIT-- Pemerintah Australia melalui AusAID menyumbang 49 juta dollar Australia atau sekitar Rp 392 miliar untuk program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di NTT.

Dari jumlah tersebut, 1 juta dollar atau sekitar Rp 8 miliar untuk beasiswa bagi sekolah menengah pertama dan 45 juta dollar atau sekitar Rp 360 miliar untuk beasiswa 300 pelajar di Indonesia yang ingin belajar di Australia.

Hal ini dikatakan Konseling Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Michael Bliss, didampingi Robert Law, saat berkunjung ke Redaksi SPIRIT NTT di Jalan Kenari 1, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang, Kamis (11/11/2010). Keduanya diterima jajaran redaksi.

Kedatangan mereka bertujuan mempererat hubungan antara masyarakat di dua negara melalui media massa. Michael berharap permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi di NTT dapat diatasi dengan bantuan ini.

Selain itu, secara geografis, Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang terdekat dengan Australia dan memiliki banyak masalah yang bersinggungan dengan perbatasan wilayah perairan dan imigran gelap.

Menyikapi permasalahan tersebut, dikatakan Michael, selaku konselor politik dan ekonomi, Pemerintah Australia sangat serius menyikapi pelanggaran perbatasan di perairan Australia. "Imigran gelap adalah kejahatan lintas negara dan hukuman yang diberikan dari Pemerintah Australia sangat berat, yaitu sekitar lima hingga sepuluh tahun penjara. Begitu pun dengan nelayan yang dengan sengaja melanggar wilayah kami," ujar Michael.

Michael mengatakan, akan lebih baik jika warga negara lain datang sebagai pengungsi daripada imigran gelap. Tentunya harus melalui proses hukum bagi orang-orang yang memerlukan perlindungan dan melapor pada badan PBB yang menangani masalah pengungsi seperti UNHCR (Badan PBB untuk Penanganan Pengungsi). Oleh karena itu, sangat disayangkan kalau ada orang NTT yang ikut menjadi awak kapal dan membantu meloloskan para imigran gelap ke Australia.

Untuk mengatasi masalah pelanggaran oleh para nelayan, Michael menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengadakan public information campaign yang dilakukan dengan para nelayan dan instansi-instansi terkait di tingkat propinsi, seperti yang telah dilakukannya di Hotel Kristal kemarin, sehingga di kemudian hari, para nelayan tidak lagi melanggar perbatasan. (ii)