Sosi: Saatnya Maumere Menjadi Kota Otonom

Edisi: 25 - 31 Oktober 2010
No. 240 Tahun V, Hal: 9

JAKARTA, SPIRIT--Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang, menegaskan, sudah saatnya Maumere menjadi Kota Otonom. Dengan demikian pelayanan administrasi kepada masyarakat, pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) dan pembangunaan bisa lebih difokuskan demi kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Saat ini di Sikka terdapat 147 desa dan 21 kecamatan, dengan belasan pulau dan potensi perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan yang sangat besar. "Dengan pemekaran sebagai kota otonom dengan lima kecamatan yakni Kangae, Nele, Alok Timur, Alok Barat dan Alok, maka Maumere akan menjadi kota yang sangat maju," kata Sosimus di Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Bupati Sosimus berada di Jakarta bersama Bupati Belu, Yoachim Lopez, dan Penjabat Bupati Flotim, Muhammad Wongso untuk membahas persiapan pemekaran Belu (Malaka), Flotim (Adonara) dan Sikka (Kodya Maumere) di hadapan Komisi II DPR RI, Kamis (21/10/2010). Mereka meminta dukungan DPR agar pemekaran ketiga wilayah itu segera direalisasikan.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, ketiga kepala daerah itu menegaskan bahwa semua persyaratan administrasi pemekaran wilayah sesuai PP No. 78 Tahun 2007 sudah dipenuhi. Pemekaran wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Malaka (mekar dari Kabupaten Belu), Kodya Maumere (Kabupaten Sikka) dan Kabupaten Adonara (mekar dari Kabupaten Flotim).

Dalam rapat tersebut, selain ketiga kepala daerah, hadir juga pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Bapedda, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat dari tiga kabupaten. Turut hadir Yos Mamulak (Pemprop NTT) dan anggota DPRD NTT.

Komisi II DPR RI hadir Banjar Purnomo, Melchias Markus M Bapa, Jefri Riwu Kore dan anggota lainnya. Dalam rapat tersebut, setiap kepala daerah diberikan kesempatan memaparkan kesiapan pemekaran wilayahnya. Ketiga kepala daerah menegaskan bahwa semua persyaratan administrasi yang diamanatkan PP No. 78 Tahun 2007 sudah dipenuhi. Mereka meminta dukungan politik dari DPR untuk segera merealisasikan pemekaran yang diaspirasikan masyarakat.

Pada saat itu, Yoseph Mamulak mengatakan bahwa setiap kali pejabat dan DPRD NTT turun ke tiga kabaputen itu, masyarakat selalu menanyakan kapan pemekaran wilayah direalisasikan. "Masyarakat di tiga kabupaten ini selalu bertanya, kapan dilakukan pemekaran. Kapan? Sebab semua persyaratan sudah dipenuhi. Kami sudah tiga kali ke Jakarta, harapannya, dengan bertemu Komisi II DPR RI ini, kami pulang membawa kabar kepada masyarakat bahwa pemekaran kabupaten sudah bisa terwujud," kata Yoseph.

Menanggapi itu, Banjar Purnomo menyatakan menyambut baik usulan dan aspirasi tentang pemekaran tersebut dan menyatakan siap memberikan dukungan politik. Namun, katanya, Komisi II masih harus membahas dan melakukan uji petik. "Kami akan melakukan uji petik ke kabupaten sebelum menyetujuinya," katanya.

Melchias Markus Mekeng menilai sudah sepantasnya tiga kabaupten di NTT dimekarkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk percepatan pembangunan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setelah ini akan dilakukan pertemuan guna pembahasan lebih lanjut, seperti membentuk pansus, tim panja dan lainnya," kata Melki. Usai pertemuan, Pemprop NTT memberikan kenang-kenangan cinderamata sasando dan selendang kepada Komisi II DPR yang diterima Banjar Purnomo. (vel)