Opini Wajar

KABUPATEN Timor Tengah Selatan (TTS) berobsesi meraih predikat opini wajar dalam pengelolaan keuangan. Hasilnya semakin nyata. Catat saja. Realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun anggran (TA) 2009 sebesar Rp 536.848.648.351,89 atau mencapai 101,86 persen dari target Rp 527.030.565.824,00.

Mencermati hal tersebut diharapkan ke depan Kabupaten TTS dalam merencanakan pendapatan daerah memperhitungkan dan menciptakan potensi daerah. Selain potensi daerah, harus memperhitungkan inflasi asumsi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi masing-masing kelompok daerah melalui berbagai atlernatif strategis yang kreatif dan inovatif dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas (Kadis) PPKAD TTS, Aba L Anie, S.H, M.Si, saat membacakan evaluasi Ranperda Kabupaten TTS tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan RAPBD tahun 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggran 2009 yang telah dikonsultasikan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di hadapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten TTS Rabu, (1/9/2010) bertempat di ruang sidang DPRD TTS.

Lebih lanjut Aba Anie menjelaskan, tingkat ketergantungan Kabupaten TTS kepada pusat pada tahun 2009 semakin tinggi yaitu 96,74 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 96,70 persen. Untuk itu, dimintakan agar Kabupaten TTS lebih mengembangkan upaya peningkatan PAD melalui penguatan kebijakan dan strategi implementasi sehingga tingkat kemandirian daerah semakin tinggi sekaligus tingkat ketergantungan daerah pada dana perimbangan dibandingkan dengan PAD menjadi rendah.

Untuk komponen belanja tahun 2009, papar Aba L Anie, realisasinya 91,17 persen yaitu sebesar Rp 489.640.462.423 dari dana yang dianggarkan sebesar Rp 537.073.334.821.
"Menurut Gubernur NTT, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dapat dihindari adanya kemungkinan tidak dapat dilaksanakannya program dan kegiatan sebagai akibat kurang matangnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan anggaran dan atau adanya harga satuan yang melebihi harga pasar," kata Aba mengutip peringatan Gubernur NTT saat mengkonsultasikan anggaran ke Pemprop NTT beberapa waktu lalu.

Dari sisi pembiayaan, jelas Aba, realisasi penerimaan pembiayaan periode 1 Januari 2009-31 Desember 2009 sebesar Rp 11.572.946.072 atau 95,19 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 12. 157.768.997. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 100 persen yaitu Rp 2.115.000.000.

"Di akhir evaluasinya Gubernur NTT mengatakan berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat melakukan penguatan implementasi kebijakan sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berupaya untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya," kata Aba mengutip harapan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. (humas pemkab tts)