RSS Feed (xml)
SPIRIT NTT/HUMAS LEMBATA/REN
BUKA BIMTEK PPHI--Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si (kiri) didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Zakarias Paun, saat membuka kegiatan Bimtek Fasilitasi PPHI di Balai Pertemuan Komak Wage, Rabu (27/5/2009).
Spirit NTT, 15-21 Juni 2009
LEWOLEBA, SPIRIT--Tiga puluh orang peserta yang terdiri dari unsur pimpinan, direktur, manajer dan pekerja/karyawan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lembata mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pengusaha dan Pekerja di Balai Pertemuan Komak Wage, Jalan Pekuburan Komak-Keluruhan Lewoleba, Rabu (27/5/2009).
Bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Tujuannya membimbing para peserta bimtek agar mampu menyelesaikan segala macam persoalan yang dihadapi di dalam perusahaannya secara bipartit sesuai prosedur yang berlaku.
Selain itu, mewujudkan masyarakat hubungan industrial yang berkeadilan dan menciptakan ketenangan dalam bekerja dan berusaha untuk meningkatkan produktivitas, kemajuan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu juga membangun pemahaman bersama antara pengusaha, pekerja/serikat pekerja dan pemerintah tentang mekanisme/prosedur penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial.
Bimtek ini berlangsung selama sehari dengan materi bimbingan Kebijakan Dinas, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta Praktek Penyelesaiaan Kasus. Narasumber menampilkan Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmingrasi, Drs. Zakarias Paun, dan beberapa kepala bidang terkait. Dan, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si. (ren/humas)
Patuhi Kesepakatan
SEKDA Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bimtek mengatakan sekarang ini sudah saatnya pemerintah, dunia usaha/LSM dan masyarakat harus bahu membahu bekerja sama dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun daerah ini.
Salah satu peran pemerintah dalam hal ini melalui Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, katanya, menyusun program konkrit yang bersentuhan langsung sebagai rencana strategis pembangunan ketenagakerjaan. Misalnya, program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja yang sinerjik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun keputusan lembaga birokratif berupa perjanjian kerjasama ataupun peraturan perusahaan lainnya.
Melalui bimtek ini, Sekda Petrus Toda berharap dapat memberikan pencerahan bagi para peserta bimtek untuk memahami kedudukan dan fungsi masing-masing pihak.
Selain itu, kepada peserta bimtek, Sekda menekankan agar dapat mematuhi kesepakatan bersama melalui perjanjian kerja sama dan dapat menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jujur, adil dan bertanggung jawab. (ren/humas)
BUKA BIMTEK PPHI--Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si (kiri) didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Zakarias Paun, saat membuka kegiatan Bimtek Fasilitasi PPHI di Balai Pertemuan Komak Wage, Rabu (27/5/2009).
Spirit NTT, 15-21 Juni 2009
LEWOLEBA, SPIRIT--Tiga puluh orang peserta yang terdiri dari unsur pimpinan, direktur, manajer dan pekerja/karyawan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lembata mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pengusaha dan Pekerja di Balai Pertemuan Komak Wage, Jalan Pekuburan Komak-Keluruhan Lewoleba, Rabu (27/5/2009).
Bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Tujuannya membimbing para peserta bimtek agar mampu menyelesaikan segala macam persoalan yang dihadapi di dalam perusahaannya secara bipartit sesuai prosedur yang berlaku.
Selain itu, mewujudkan masyarakat hubungan industrial yang berkeadilan dan menciptakan ketenangan dalam bekerja dan berusaha untuk meningkatkan produktivitas, kemajuan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu juga membangun pemahaman bersama antara pengusaha, pekerja/serikat pekerja dan pemerintah tentang mekanisme/prosedur penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial.
Bimtek ini berlangsung selama sehari dengan materi bimbingan Kebijakan Dinas, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta Praktek Penyelesaiaan Kasus. Narasumber menampilkan Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmingrasi, Drs. Zakarias Paun, dan beberapa kepala bidang terkait. Dan, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si. (ren/humas)
Patuhi Kesepakatan
SEKDA Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bimtek mengatakan sekarang ini sudah saatnya pemerintah, dunia usaha/LSM dan masyarakat harus bahu membahu bekerja sama dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun daerah ini.
Salah satu peran pemerintah dalam hal ini melalui Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, katanya, menyusun program konkrit yang bersentuhan langsung sebagai rencana strategis pembangunan ketenagakerjaan. Misalnya, program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja yang sinerjik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun keputusan lembaga birokratif berupa perjanjian kerjasama ataupun peraturan perusahaan lainnya.
Melalui bimtek ini, Sekda Petrus Toda berharap dapat memberikan pencerahan bagi para peserta bimtek untuk memahami kedudukan dan fungsi masing-masing pihak.
Selain itu, kepada peserta bimtek, Sekda menekankan agar dapat mematuhi kesepakatan bersama melalui perjanjian kerja sama dan dapat menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jujur, adil dan bertanggung jawab. (ren/humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar