* Program Keluarga Harapan
Spirit NTT, 04-10 Mei 2009
MAUMERE, SPIRIT--Wakil Bupati (Wabup) Sikka, dr. Wera Damainus MM, membuka Forum Dialog dan Advokasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka meraih keluarga sejahtera di Aula Setda Sikka, Jalan El Tari Maumere, Kamis (24/4/2009).
Dialog ini difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sikka bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Tujuannya, membantu masyarakat sangat miskin dalam jangka pendek, selain sebagai investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Bantuan yang diberikan kepada RTSM terkait program ini adalah uang tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan ini menjadi insentif bagi RTSM untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian kesehatan ibu dan anak dapat dijaga dengan baik sehingga keluarga sehat dapat terwujud serta terpenuhinya pendidikan dasar bagi anak
Wabup Sikka, dr. Wera Damianus MM, dalam arahan sebelum membuka kegiatan Forum Dialog dan Advolasi PKH mengatakan, rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin berdampak pada buruknya kualitas nutrisi dan gizi serta menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya dibangku sekolah, sebagian di antaranya harus bekerja keras membantu mencari nafka untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan.
Dikatakannya, berdasarkan pengalaman, program PKH sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia khususnya di Kabupaten Sikka diharapkan dapat membantu penduduk miskin seperti pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita dan pengurangan kematian ibu melahirkan.
"Untuk di Kabupaten Sikka ini, angka kematian ibu melahirkan, dalam beberapa tahun terakhir sudah semakin berkurang," ujar Wera Damianus.
Damianus juga berharap kepada instansi, lembaga dan semua unsur atau komponen yang terkait dengan PKH di daerah ini umtuk tetap berpartisipasi dan berperan serta secara sungguh-sungguh agar program ini membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia, khususnya di kabupaten Sikka.
Butuh Peran Pendamping
Sementara itu, Direktur Jendral Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi melalui Perwakilan Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika, H Agus Salim Husen, S.E, mengatakan, PKH merupakan kegiatan lintas sektoral, pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor dan tingkatan pemerintah. Sektor-sektor yang terkait dalam pelaksanaan program, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kesra, BAPPENAS, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Depnakertrans serta Departemen Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, PKH menampung partisipasi berbagai unsur dalam masyarakat. "Di sini peran para pendamping sangat dibutuhkan sekali dalam mendukung keberhasilan dalam tujuan program. PKH pada hakekatnya adalah sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat paling miskin keluar dari perangkap kemiskinan, sehingga perlu mendapat dukungan dalam pelaksanaanya. PKH tidak semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua komponen bangsa ini termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh budaya dan kelompok masyarakat strategis lainnya," ujar Agus Salim.
Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Tata Praja, Melkior Gedo, S.H; Kepala Bappeda Sikka, Drs. Kornelis Nggala; Kepala Bagian Humas Setda Sikka, Markus Welung, B.A, dan para utusan badan/dinas/bagian/unit satuan kerja pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. (jonathan/humas sikka)
Wabup Sikka Buka Forum Dialog dan Advokasi
Label:
Sikka
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar