AUDIT PLN

Spirit NTT, 25-31 Mei 2009, Laporan
Menyelus Dori Bastian

ENTAH yang ke berapa kalinya, DPRD NTT lagi-lagi menyoroti kinerja manajemen PLN. Pemadaman listrik saat ini dilukiskan di ambang batas kesabaran para pelanggan. Apa kata Dewan?
Ketua DPRD NTT, Melkianus Adoe, angkat bicara.
Adoe mendesak pemerintah agar serius memperhatikan persoalan listrik di wailayah NTT dan berkoordinasi lebih baik dengan PLN. "Sudah sekian lama masyarakat dikorbankan dengan persoalan ini. Untuk itu, kami minta gubernur dan wakilnya beri perhatian serius," tegas Adoe, Jumat (15/5/2009).


Dikatakannya, alasan mesin tua itu sudah klasik, tanpa tahu jelas kebenarannya. Sebagai wakil rakyat kami sarankan supaya ada audit dari BPK. "Kita serahkan kepada BPK untuk mengaudit kebenarannya," kata Adoe.

Anggota DPRD NTT lainnya, Drs. Hendrik Rawambaku, Drs. Yohanes Dekresano dan Ir. Yucun Lepa, memberikan solusi kepada pemerintah Propinsi NTT agar Dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2008 sebesar Rp 252 miliar bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis listrik yang dialami warga Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Bahkan NTT secara keseluruhan.

Tiga anggota Dewan ini menyatakan, menyikapi krisis listrik sekarang ini pemerintah harus berani menginvestasi dana Silpa sebesar Rp 252 miliar itu dengan BUMN dalam hal ini PLN. Entah dalam bentuk kerja sama operasional (KSO) atau bentuk lain, kata Rawambaku, Dekresano dan Lepa, asalkan rakyat tidak dirugikan dengan pemadaman listrik yang tidak beraturan saat ini.

Menurut Rawambaku dan Dekresano, dana Silpa hanya dapat digunakan untuk membayar utang, menutup devisit anggaran dan investasi. Sejauh digunakan untuk tiga hal itu DPRD mendukung. Dekresano dan Rawambaku menyatakan, jika pemerintah berniat menggunakan dana itu untuk investasi ke BUMN (PLN) DPRD NTT mendukung karena tidak menyalahi aturan.

"Apakah pemerintah propinsi mau? Apakah pemerintah propinsi siap? Ini yang masih diragukan, tapi semua itu kembali ke pemerintah sebagai eksekutor," kata Rawambaku.
Menurut dia, pemerintah perlu memikirkan investasi ke PLN dalam bentuk KSO atau bentuk lain yang penting rakyat bisa keluar dari krisis. Kondisi yang dialamai rakyat saat ini sudah cukup meresahkan.

Pemerintah perlu mengantisipasi jangan samapi rakyat sudah jenuh dengan kondisi ini lalu mengambil tindakan sendiri. Dewan sudah berulangkali berbicara tentang masalah listrik, tapi eksekutornya ada di pemerintah.

Jika pemerintah ingin KSO dengan PLN, demikian Rawambaku dan Dekresano, perlu ditelusuri dulu manajemen di PLN, karena yang dipraktekan selama ini krisis daya, tapi pemasangan baru jalan terus. "Jangan sampai pemadaman itu bagian dari permainan PLN untuk kepentingan orang perorangan. Kapasitas terbatas, tapi pemasangan baru jalan terus. Apa abonamennya yang dikejar? Ironisnya, alasan rusak tapi seragam di seluruh NTT. Ini patut dicurigai, ada apa di PLN?" tanya Rawambaku.

Untuk itu, lanjutnya, sebelum dilakukan kerja sama diaudit dulu PLN dan manajemennya dirapikan. Jika demikian, kata rawambaku, dana Silpa Rp 252 miliar lebih cukup dipangkas Rp 170 miliar menutup devisit anggaran dan sisanya Rp 82 miliar bisa digunakan untuk KSO dengan PLN dalam pengadaan mesin baru.

Selain itu, kata rawambaku, gGubernur perlu koordinasi dengan bupati/walikota dalam mengatasi krisis listrik karena ini bersentuhan langsung dengan rakyat. Bupati dan walikota perlu memikirkan penyertaan modal untuk mengatasi krisis listrik. Yucun Lepa sependapat dengan Rawambaku dan Dekresano. Lepa menyarankan pemerintah menggunakan dana Silpa untuk mengatasi masalah yang bersentuhan langsung dengan rakyat seperti listrik.

Ia menegaskan, dana Silpa jangan hanya KSO dengan Bank NTT yang hasilnya hanya memetik bunga. "Jika dana Silpa disimpan di bank untuk bunga saja, menunjukkan pemerintah tidak profesional mengelola keuangan," tandas Lepa. (*)


Nafsu Kejar Target

FRAKSI Partai Golkar (FPG) melalui juru bicaranya, Drs. Martinus Darmonsi mengingatkan pemerintah, agar serius memikirkan penyelesaian krisis kelistrikan yang dialami seluruh wilayah di NTT setahun ini.
Menurut FPG, rakyat nyaris tiba di penghujung kesabaran ketika lebih dari setahun mengalami pemadaman listrik. FPG menilai PLN terkesan suka-suka mengatur pemadaman listrik. Selain itu, ada anggapan PLN berlindung di balik alasan 'klasik' mesin rusak.
FPG juga menyatakan, alasan tersebut patut diragukan kebenarannya karena terkesan direkayasa bahwa mesin mengalami kerusakan pada waktu yang sama di semua tempat.
"Ataukah ini sekadar alibi untuk menutupi alasan sesungguhnya seperti upaya penghematan BBM, nafsu mengejar target pemasukan melalui pendapatan dari biaya pemasangan jaringan baru di rumah atau kantor yang cukup besar," kata Darmonsi. Anehnya, demikian Darmonsi, walau pemadaman berjalan terus tapi pembayaran rekening listrik juga terus melonjak naik, bukan menurun.
Darmonsi mengatakan FPG berharap pemerintah serius memikirkan jalan keluar dari krisis yang sangat merugikan masyarakat, melalui sharing pendanaan pada PLN sambil terus mengawasi dan menyelidiki kemungkinan lain yang melatari krisis ini. (*)