RSS Feed (xml)
SPIRIT NTT/HUMAS INFOKOM KOTA KUPANG
BUKA MUSRENBANG--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, membuka musrenbang RKPD tahun 2010 tingkat Kota Kupang di Aula Sasando Kantor Walikota Kupang, Kamis (2/4/2009).
BUKA MUSRENBANG--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, membuka musrenbang RKPD tahun 2010 tingkat Kota Kupang di Aula Sasando Kantor Walikota Kupang, Kamis (2/4/2009).
Spirit NTT, 13-19 April 2009
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2010 di Aula Sasando Lantai III Kantor Walikota Kupang, Kamis (2/4/2009).
Hadir pada acara tersebut, Kepala Bappeda NTT, Beny Ndoenboey; Kepala Bappeda Kota Kupang, Victor Umbu Mana, pimpinan SKPD dan camat se-Kota Kupang.
Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam sambutannya mengatakan, Pemkot Kupang saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang disertai dengan alokasi anggaran secara proporsional dan berimbang dengan mengikuti pola uang mengikuti perencanaan (money follow function), bukan sebaliknya.
Karenanya, kata Adoe, semua SKPD diharapkan dapat menyusun program prioritas sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat disertai dengan target kinerja secara terukur dan obyektif. Selain itu, alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Adoe meminta agar setiap pimpinan SKPD dituntut kerja keras untuk mendesain program-program khusus yang spesifik sekaligus membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah propinsi maupun pusat serta lembaga-lembaga donor yang ada untuk menarik dana-dana non APBD II. Tujuannya mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang. Walikota juga minta agar program-program yang dibuat oleh setiap SKPD harus sinkron dengan Program-program Pemprop NTT.
Adoe juga menekankan agar usulan publik yang disalurkan melalui musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota harus benar-benar rasional dan obyektif sesuai dengan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensitas kebutuhan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang, katanya, mulai tahun anggaran 2010 Pemkot Kupang melalui Pos Bantuan Walikota akan mengalokasikan dana bantuan daerah bawahan sebesar Rp 50.000.000 per kelurahan guna mengantisipasi kendala musrenbang terutama keterbatasan dalam mengindentifikasi problem sosial kemasyarakatan.
Mekanisme dan pemanfaatannya, kata Adoe, akan diatur secara teknis oleh bappeda, dinas pekerjaan umum, dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan-kegiatan padat karya, prasarana lingkungan dan peningkatan kapasitas industri menengah dan rumah tangga pendukung sektor unggulan daerah guna memacu percepatan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Adrianus Boeky, dalam laporannya menyebut tujuan musrenbang untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan rancangan awal RKPD, mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD khususnya yang berhubungan dengan pembanguan. Upaya ini untuk mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan. (humas infokom kota kupang)
KUPANG, SPIRIT--Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2010 di Aula Sasando Lantai III Kantor Walikota Kupang, Kamis (2/4/2009).
Hadir pada acara tersebut, Kepala Bappeda NTT, Beny Ndoenboey; Kepala Bappeda Kota Kupang, Victor Umbu Mana, pimpinan SKPD dan camat se-Kota Kupang.
Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, dalam sambutannya mengatakan, Pemkot Kupang saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang disertai dengan alokasi anggaran secara proporsional dan berimbang dengan mengikuti pola uang mengikuti perencanaan (money follow function), bukan sebaliknya.
Karenanya, kata Adoe, semua SKPD diharapkan dapat menyusun program prioritas sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat disertai dengan target kinerja secara terukur dan obyektif. Selain itu, alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Adoe meminta agar setiap pimpinan SKPD dituntut kerja keras untuk mendesain program-program khusus yang spesifik sekaligus membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah propinsi maupun pusat serta lembaga-lembaga donor yang ada untuk menarik dana-dana non APBD II. Tujuannya mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang. Walikota juga minta agar program-program yang dibuat oleh setiap SKPD harus sinkron dengan Program-program Pemprop NTT.
Adoe juga menekankan agar usulan publik yang disalurkan melalui musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota harus benar-benar rasional dan obyektif sesuai dengan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensitas kebutuhan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang, katanya, mulai tahun anggaran 2010 Pemkot Kupang melalui Pos Bantuan Walikota akan mengalokasikan dana bantuan daerah bawahan sebesar Rp 50.000.000 per kelurahan guna mengantisipasi kendala musrenbang terutama keterbatasan dalam mengindentifikasi problem sosial kemasyarakatan.
Mekanisme dan pemanfaatannya, kata Adoe, akan diatur secara teknis oleh bappeda, dinas pekerjaan umum, dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan-kegiatan padat karya, prasarana lingkungan dan peningkatan kapasitas industri menengah dan rumah tangga pendukung sektor unggulan daerah guna memacu percepatan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Adrianus Boeky, dalam laporannya menyebut tujuan musrenbang untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan rancangan awal RKPD, mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD khususnya yang berhubungan dengan pembanguan. Upaya ini untuk mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan. (humas infokom kota kupang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar