Bupati Lopez Sidak ke Atambua Barat

Spirit NTT, 30-5 April 2009, Laporan Ferdinandus Dole Hayong


ATAMBUA, SPIRIT--Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Atambua Barat, Kamis (19/3/2009), untuk melihat dari dekat kinerja aparat di kecamatan maupun kelurahan setempat.

Camat Atambua Barat, Matilde Seran, menyampaikan penghargaan terhadap Bupati Belu, Joachim Lopez, yang melakukan kunjungan tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu. Seran menggambarkan kunjungan itu sebagai sidak untuk memantau dan melihat dari dekat kondisi wilayah, termasuk mengevaluasi kinerja aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam laporannya kepada Bupati Lopez, Matilde Seran mengatakan, sebanyak 1.500 kepala keluarga (KK) dari total 4.085 KK di Kecamatan Atambua Barat, masuk kategori keluarga miskin. Warga miskin ini tersebar di Kelurahan Umanen, Birafu, Berdao dan Tulamalae.



Dari jumlah penduduk tersebut, jelas Seran, sekitar 1.500 KK tergolong keluarga miskin yang membutuhkan sentuhan pelayanan pembangunan yang intensif. "Kami perlu melaporkan kepada Pak Bupati bahwa di wilayah kami masih sekitar 1.500 KK dari total 4.085 KK terkategori miskin. Kami terus berusaha memberikan pendampingan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti, PNPM," katanya.

Seran juga menyampaikan beberapa persoalan lain seperti sarana prasarana di wilayah ini yang masih kurang, termasuk di kantor camat seperti listrik, jalan masuk ke kantor camat yang rusak berat, dan permasalahan lain, terutama pembangunan SMP Kelas Jauh, dan pelestarian situs budaya di Matabesi.

Lihat Kinerja Bawahan
Bupati Belu, Joachim Lopez menjelaskan, kehadirannya secara tiba-tiba sebagai upaya melihat sendiri kinerja bawahannya. Hal ini agar ia dapat melihat sendiri, mendapatkan laporan yang bukan disiapkan jauh hari sebelumnya. Pola ini akan terus dilakukan dengan cara berkunjung tanpa menyampaikan seminggu sebelumnya untuk turun ke satu wilayah.

Terhadap persoalan yang disampaikan camat, Lopez mengatakan, saat ini ada banyak program pemberdayaan masyarakat yang perlu dioptimalkan secara baik. Masyarakat diberi peran memanfaatkan program yang ada demi peningkatan kesejahteraannya.
Yang terpenting, tegas Lopez, seluruh program yang bersentuhan dengan pemberdayaaan masyarakat tidak boleh ada intervensi dari aparat pemerintah. "Ada program P2DTK, program PNPM, KUBE, ini semua diberikan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Sekarang yang terpenting adalah mengelola dana sesuai juknis dan juklak. Tugas seorang camat sebagai fasilitator, masyarakat sendiri yang membuat program dan melaksanakan di lapangan," ujarnya. (*)