Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah Tidak Efisien

Spirit NTT, 9-15 Maret 2009, Humas DPRD NTT

KUPANG, SPIRIT-- Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah membuka kemungkinan bagi terjadinya inefisiensi. Pasalnya, ada dua atau lebih institusi daerah yang diberikan kepercayaan untuk menangani hal yang sama, namun terbukti tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal karena lemahnya koordinasi.
Demikian pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa yang disampaikan juru bicaranya, Drs. Jhon Lake, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 5 Ranperda di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jalan Raya El Tari, Rabu (4/3/2009) malam.


Rapat ini dipimpin Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Drs. Kristo Blasin dan Markus Hendrik, juga dihadiri Wagub NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si serta para pimpinan SKPD Tingkat Propinsi NTT.
Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai, pembentukan Badan Nakortika Propinsi NTT merupakan tindakan inefisiensi. Muatan APBD NTT setiap tahun sesungguhnya hanya memberi gambaran pada kinerja pemerintah yang kurang produktif. Adanya ide untuk membentuk Badan Narkotika ini, lanjut Jhon Lake, telah menjadi indikator bahwa pemerintah dengan keterbatasan personel terus berusaha menyiksa dirinya dengan tambahan pekerjaan baru.
Sebelumnya pada Rabu pagi (4/3/2009), dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, dan dihadiri oleh 29 orang anggota Dewan, Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M. Si, mengajukan usulan 5 Ranperda, yakni Retribusi Pelayanan Tera, Pencabutan dua Perda Propinsi NTT, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi NTT, Badan Narkotika dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Propinsi NTT, Ir. M. Yusuf Guntur, menyerahkan Hasil Audit BPK NTT kepada Ketua DPRD NTT dan Wakil Gubernur.

Data Tak Akurat
Dalam sambutannya, Guntur mengatakan, pada Dinas Kesehatan Propinsi NTT, data pencapaian indikator Indonesia Sehat 2010 pada tahun 2007 tidak didukung dengan keakuratan dan kelengkapan data sumber yang memadai, demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan imunisasi senilai Rp 3.138.280.000 dalam program pencegahan dan penanggulangan/ pemberantasan penyakit dan pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp. 1.689.149.800 pada program bidang kesehatan belum optimal.
Guntur juga menjelaskan, pada RSU Prof. Johannes Kupang tahun anggaran 2007 terdapat 285 unit peralatan kesehatan yang belum diuji atau dikalibrasi dan 117 unit peralatan medis pengadaan tahun anggaran 2007 senilai Rp. 13.301.690.000 terlambat pemanfaatannya, dua unit belum dimanfaatkan senilai Rp 1.515.000.000 dan 12 unit dalam keadaan rusak senilai Rp 162.180.000. (*)