Pendidikan Sesuai Karakteristik Daerah

Spirit NTT, 16-22 Maret 2009, Laporan Gerardus Manyela

WAIBAKUL, SPIRIT-- Sudah saatnya Kabupaten Sumba Tengah (Sumteng) mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Sumteng memang membutuhkan standar mutu pendidikan secara nasional, dan itu dimungkinkan lewat ujian nasional (UN).

Daerah-daerah (kecamatan/desa) dapat mengelola pendidikan yang bermutu sesuai karakteristiknya. Misalnya, kita memberi kesempatan kepada Mamboro, Kondamaloba dan Lenang untuk konsentrasi dalam bidang pendidikan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Kecamatan Umbu Ratunggay, Umbu Ratunggay Barat, Katikutana Selatan dan Katikutana untuk bidang pendidikan, kehutanan dan seterusnya.


Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap daerah mesti memiliki kemampuan komparatif dan kompetitif dalam skala nasional. Tidak seperti saat ini, di mana semua daya unggul dan kompetitif berada di Jawa. Sementara pendidikan di luar Jawa sekadar dijadikan sarana pemerataan pendidikan sesuai amanat UUD 1945.

Atas dasar pemikiran ini, Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk, yang biasa disapa Umbu Bintang, mulai merintis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan di Mamboro. Sekolah yang disiapkan untuk mendidik putra-putri Sumba Tengah khususnya dan Sumba umumnya untuk terampil dan bersahabat dengan laut sehingga mampu menggarap potensi keluatan yang dimiliki daerah itu, akan dibuka tahun ini.
Semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi. Anggarannya juga sudah ada, tinggal proses tender dan pembangunan fisiknya.

Umbu Bintang yang ditemui di Waibakul bulan lalu, menuturkan, dirinya sangat memahami kondisi obyektif daerah. Dia berobsesi potensi yang dimiliki di wilayah itu perlu dioptimalkan. Satu-satunya langkah yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan sesuai kondisi obyektif wilayah.

"Kita sudah melakukan analisis potensi wilayah, termasuk aspek demografis dan geografisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran riil tentang potensi wilayah dan kemudian kita desain pendidikan macam apa yang dapat menopang pengembangan potensi wilayah. Jika potensi wilayahnya di bidang pertanian, maka kita harus dukung dengan sekolah pertanian. Jika wilayahnya berpotensi di bidang perikanan, kita harus dukung dengan sekolah perikanan, jika wilayahnya berpotensi di bidang peternakan, maka kita harus dukung dengan sekolah peternakan. Jika wilayahnya berpotensi di bidang kelautan, kita dukung dengan sekolah kelautan, dan seterusnya.
Jika perlu dapat mendirikan sekolah usaha tani serta SLTP di setiap kecamatan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja produktif kita yang DO atau yang tidak tamat SD. Jenis dan tingkatan sekolahnya disesuaikan dengan target pembangunan sesuai program pembangunan daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA). Selama ini, kita sibuk dengan proyek penambahan jenis sekolah umum dengan anggaran yang besar tanpa target yang jelas," kata Umbu Bintang.

Pemerintah juga, kata Umbu Bintang, telah melakukan analisis unit cost (biaya per unit) sebagai bentuk perhatian terhadap ekonomi pendidikan yang berupaya memetakan kondisi riil masyarakat dengan menggunakan indeks harga satuan. Selama ini, para perencana pendidikan di daerah menyusun perencanaan pendidikan beserta pembiayaan pendidikan sesuai indeks harga satuan yang berlaku di kota. Akibatnya, terjadi pengelolaan yang salah dalam distribusi anggaran pendidikan pada daerah/kecamatan.

"Kalau kita sepakat menjadikan kecamatan sebagai basis pertumbuhan/pengembangan terpadu tanpa melupakan basis pembangunan daerah modal versi pembangunan dan pengembangan regional, mestinya unit cost pendidikan antara kecamatan yang satu berbeda dengan kecamatan yang lain," katanya.

Dia mengatakan, sudah saatnya di era otonomi daerah, pemerintah dan rakyat memiliki gambaran jelas tentang analisis unit cost sebagai pegangan bagi pejabat dan pelaku pendidikan di daerah dalam memformulasikan perencanaan pendidikaan. (*)