RSS Feed (xml)
Spirit NTT 29 September - 5 Oktober 2008
KUPANG, SPIRIT--DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan kepada pemerintah daerah agar dalam pemberian pinjaman modal usaha kepada kelompok masyarakat, harus menghindari munculnya kecemburuan sosial dan menghindari `pilih kasih`.
"Pemberian pinjaman modal usaha kepada kelompok masyarakat harus ditangani secara serius sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena ada kesan `pilih kasih`," kata Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, belum lama ini.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah NTT untuk memberikan pinjaman modal kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk membuka usaha ekonomi.
Hanya saja, dalam pemberian pinjaman tersebut pemerintah perlu pula memberikan prioritas pada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama pada wilayah kabupaten yang kurang mendapat akses dari lembaga-lembaga keuangan.
"Ini penting agar perekonomian masyarakat bisa berkembang secara merata di seluruh NTT," katanya.
Mengenai pinjaman lunak kepada koperasi, dia mengatakan bantuan lunak terutama kepada koperasi kredit yang berkembang cukup pesat di NTT perlu terus menerus ditingkatkan.
Hal ini sangat berkaitan erat dengan rencana besar pemerintah Propinsi NTT dibawa kepemimpinan Drs. Frans Lebu Raya-Ir. Esthon Foenay menjadikan Propinsi NTT sebagai propinsi koperasi.
"DPRD sangat mendukung karena memang sangat erat kaitannya dengan rencana pemerintah NTT menjadikan NTT sebagai propinsi koperasi," kata Blasin.
Mengenai kredit kendaraan roda dua untuk PNS, dia mengatakan, perlu dicermati kembali sehingga pengelolaannya sesuai dengan regulasi atau ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (ant/ntt online)
KUPANG, SPIRIT--DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan kepada pemerintah daerah agar dalam pemberian pinjaman modal usaha kepada kelompok masyarakat, harus menghindari munculnya kecemburuan sosial dan menghindari `pilih kasih`.
"Pemberian pinjaman modal usaha kepada kelompok masyarakat harus ditangani secara serius sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena ada kesan `pilih kasih`," kata Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, belum lama ini.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah NTT untuk memberikan pinjaman modal kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk membuka usaha ekonomi.
Hanya saja, dalam pemberian pinjaman tersebut pemerintah perlu pula memberikan prioritas pada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama pada wilayah kabupaten yang kurang mendapat akses dari lembaga-lembaga keuangan.
"Ini penting agar perekonomian masyarakat bisa berkembang secara merata di seluruh NTT," katanya.
Mengenai pinjaman lunak kepada koperasi, dia mengatakan bantuan lunak terutama kepada koperasi kredit yang berkembang cukup pesat di NTT perlu terus menerus ditingkatkan.
Hal ini sangat berkaitan erat dengan rencana besar pemerintah Propinsi NTT dibawa kepemimpinan Drs. Frans Lebu Raya-Ir. Esthon Foenay menjadikan Propinsi NTT sebagai propinsi koperasi.
"DPRD sangat mendukung karena memang sangat erat kaitannya dengan rencana pemerintah NTT menjadikan NTT sebagai propinsi koperasi," kata Blasin.
Mengenai kredit kendaraan roda dua untuk PNS, dia mengatakan, perlu dicermati kembali sehingga pengelolaannya sesuai dengan regulasi atau ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (ant/ntt online)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar