Spirit NTT, 29 September - 5 Oktober 2008
ADA pesan teramat luhur yang disampaikan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, ketika melantik para lurah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah lingkup Pemkot Kupang di Kantor Walikota Kupang, Jumat (19/9/2008).
Pesan walikota begini. "Paradigma bahwa pemerintah sebagai milik rakyat harus diterjemahkan, dijabarkan, dikonkritkan dalam perilaku nyata ketika berinteraksi dan berkomunikasi melayani rakyat. Sikap feodal sebagai warisan masa lalu, sebagai salah satu penyakit birokrasi, harus ditanggalkan."
Ada juga pesan khusus untuk para lurah agar mampu menciptakan kreativitas dan inovasi serta mengembangkan dan membudayakan spirit enterpreunership atau semangat kewirausahaan. "Para lurah harus memberi nilai tambah dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan masing-masing," tegasnya.
Selain itu, kata Daniel Adoe, para lurah harus memahami tugas pokok, komitmen pribadi terhadap tujuan kolektif. Memiliki kepercayaan diri serta mampu memahami dan menerjemahkan kebijakan pemerintah Kota Kupang dengan tepat, termasuk menerapkan perda dan keputusan walikota lainnya yang telah ditetapkan. Caranya, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat pada berbagai kesempatan, baik formil maupun non formil, agar semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan menghindari terjadinya mult tafsir yang cenderung menimbulkan pro dan kontra yang berpotensi instabilitas.
Para lurah, kata Adoe, adalah aparatur yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik. Karena itu, para lurah harus menunjukkan profesionalitas seorang pamong praja yang tegas, berwibawa, sekaligus sebagai abdi masyarakat yang senantiasa menempatkan masyarakat sebagai customer atau pelanggan yang harus dilayani dengan penuh kesopanan, keramahan dan kesabaran.
Kepada para kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dlantik, Daniel Adoe juga memberi pesan khusus. Pertama, melakukan upaya pembenahan, revitalisasi, pembaruan dan reposisi pada tataran manajemen sekolah. Ini suatu kemutlakan dan perlu terus menerus diupayakan sebagai sebuah proses dinamis menuju keadaan yang ideal.
Kedua, kepala sekolah dan pengawas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelaraskan pergerakan setiap sub sistem sekolah guna mewujudkan kinerja sistem pendidikan yang mampu mendorong perubahan menuju pada tujuan yang diharapkan dari proses belajar mengajar.
"Karena itu, saudara perlu memahami, memiliki dan menjabarkan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab yang emban sebagai edukator, motivator, inovator dan manajer dalam manajemen pendidikan dikenal sebagai singkatan 'Emaslim'," katanya.
Esensi dari sebuah jabatan adalah kepercayaan yang menuntut komitmen dan tanggung jawab yang tinggi lewat prestasi kerja dan kinerja yang dapat terukur. "Konsekuensinya apabila dalam proses eveluasi, saudara-saudara tidak mampu menunjukkan kinerja yang menunjang keberhasilan lembaga pendidikan yang dipimpin, maka saudara-saudara harus siap diganti,' tegasnya.
Daniel Adoe juga menyebut hal prioritas yang harus diupayakan pada tahun ini oleh kepala sekolah dan pengawas adalah mendongkrak tingkat kelulusan siswa, bila perlu mencapai angka 100 persen. Sebab,a sebagai ibukota Propinsi NTT, dengan sarana pendidikan yang ditunjang infrastruktur yang lebih memadai, Kota Kupang seharusnya menjadi parameter keberhasilan pendidikan. Bukan sebaliknya, tertinggal dari daerah lainnya di NTT.
Tugas kepala sekolah yang lainnya, sebut walikota, adalah menciptakan sekolah mandiri dengan menerapkan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel, menggalakkan peran serta masyarakat terhadap proses pendidikan siswa dan mengupayakan pola pendekatan pembelajaran learning by doing.
Mengenai pungutan di sekolah di luar ketentuan yang berlaku, Daniel Adoe secara tegas tidak menolerirnya karena selain memberatkan msyarakat dari aspek ekonomi, juga menimbulkan sikap distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pendidikan murah bermutu yang telah di-launching Pemkot Kupang, 1 Agustus 2008.
Tentang komitmen pemerintah mendukung pemberantasan KKN, Daniel Adoe meminta agar semua dana pendidikan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun pihak ketiga perlu dikelola secara baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntablitas. Artinya tak ada yang disembunyikan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. (infokom kota kupang)
ADA pesan teramat luhur yang disampaikan Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, ketika melantik para lurah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah lingkup Pemkot Kupang di Kantor Walikota Kupang, Jumat (19/9/2008).
Pesan walikota begini. "Paradigma bahwa pemerintah sebagai milik rakyat harus diterjemahkan, dijabarkan, dikonkritkan dalam perilaku nyata ketika berinteraksi dan berkomunikasi melayani rakyat. Sikap feodal sebagai warisan masa lalu, sebagai salah satu penyakit birokrasi, harus ditanggalkan."
Ada juga pesan khusus untuk para lurah agar mampu menciptakan kreativitas dan inovasi serta mengembangkan dan membudayakan spirit enterpreunership atau semangat kewirausahaan. "Para lurah harus memberi nilai tambah dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan masing-masing," tegasnya.
Selain itu, kata Daniel Adoe, para lurah harus memahami tugas pokok, komitmen pribadi terhadap tujuan kolektif. Memiliki kepercayaan diri serta mampu memahami dan menerjemahkan kebijakan pemerintah Kota Kupang dengan tepat, termasuk menerapkan perda dan keputusan walikota lainnya yang telah ditetapkan. Caranya, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat pada berbagai kesempatan, baik formil maupun non formil, agar semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan menghindari terjadinya mult tafsir yang cenderung menimbulkan pro dan kontra yang berpotensi instabilitas.
Para lurah, kata Adoe, adalah aparatur yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik. Karena itu, para lurah harus menunjukkan profesionalitas seorang pamong praja yang tegas, berwibawa, sekaligus sebagai abdi masyarakat yang senantiasa menempatkan masyarakat sebagai customer atau pelanggan yang harus dilayani dengan penuh kesopanan, keramahan dan kesabaran.
Kepada para kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dlantik, Daniel Adoe juga memberi pesan khusus. Pertama, melakukan upaya pembenahan, revitalisasi, pembaruan dan reposisi pada tataran manajemen sekolah. Ini suatu kemutlakan dan perlu terus menerus diupayakan sebagai sebuah proses dinamis menuju keadaan yang ideal.
Kedua, kepala sekolah dan pengawas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelaraskan pergerakan setiap sub sistem sekolah guna mewujudkan kinerja sistem pendidikan yang mampu mendorong perubahan menuju pada tujuan yang diharapkan dari proses belajar mengajar.
"Karena itu, saudara perlu memahami, memiliki dan menjabarkan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab yang emban sebagai edukator, motivator, inovator dan manajer dalam manajemen pendidikan dikenal sebagai singkatan 'Emaslim'," katanya.
Esensi dari sebuah jabatan adalah kepercayaan yang menuntut komitmen dan tanggung jawab yang tinggi lewat prestasi kerja dan kinerja yang dapat terukur. "Konsekuensinya apabila dalam proses eveluasi, saudara-saudara tidak mampu menunjukkan kinerja yang menunjang keberhasilan lembaga pendidikan yang dipimpin, maka saudara-saudara harus siap diganti,' tegasnya.
Daniel Adoe juga menyebut hal prioritas yang harus diupayakan pada tahun ini oleh kepala sekolah dan pengawas adalah mendongkrak tingkat kelulusan siswa, bila perlu mencapai angka 100 persen. Sebab,a sebagai ibukota Propinsi NTT, dengan sarana pendidikan yang ditunjang infrastruktur yang lebih memadai, Kota Kupang seharusnya menjadi parameter keberhasilan pendidikan. Bukan sebaliknya, tertinggal dari daerah lainnya di NTT.
Tugas kepala sekolah yang lainnya, sebut walikota, adalah menciptakan sekolah mandiri dengan menerapkan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel, menggalakkan peran serta masyarakat terhadap proses pendidikan siswa dan mengupayakan pola pendekatan pembelajaran learning by doing.
Mengenai pungutan di sekolah di luar ketentuan yang berlaku, Daniel Adoe secara tegas tidak menolerirnya karena selain memberatkan msyarakat dari aspek ekonomi, juga menimbulkan sikap distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pendidikan murah bermutu yang telah di-launching Pemkot Kupang, 1 Agustus 2008.
Tentang komitmen pemerintah mendukung pemberantasan KKN, Daniel Adoe meminta agar semua dana pendidikan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun pihak ketiga perlu dikelola secara baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntablitas. Artinya tak ada yang disembunyikan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. (infokom kota kupang)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar