10 Lembaga PBB bangun Belu

Spirit NTT, 13-19 Oktober 2008

KUPANG, SPIRIT--Sepuluh lembaga PBB (UNDP, FAO, ILO, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNV, WFP dan WHO) berencana membangun Kabupaten Belu. Rencana ini tertuang dalam Dokumen Program Bersama Lembaga PBB di Kabupaten Belu yang ditandatangani Koordinator Perwakilan PBB bersama Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, di Jakarta, Rabu (8/10/2008), disaksikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, Paskah Suzetta.

Menurut Pengamat Hukum Internasional, Wilhelmus Wetan Songa, misi utama 10 lembaga PBB membangun Belu itu guna menghindari konflik di antara etnis Timor Leste yang bermukim di wilayah perbatasan kedua negara.

"Saya melihat langkah yang diambil PBB tersebut guna mencegah terjadinya konflik. Perbedaan ekonomi yang mencolok bisa memicu terjadinya konflik. Ini sebuah langkah positif yang tidak perlu dicurigai secara politis," kata Wilhelmus, di Kupang, Kamis (9/10/2008).

Deputi Pendanaan Luar Negeri Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, kerjasama antara lembaga-lembaga di bawah PBB tersebut akan melakukan program untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, air bersih, sanitasi, pendidikan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan krisis dan peningkatan tata pemerintahan.

Anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan di Kabupaten Belu itu sebesar 5,4 juta dolar AS. Kegiatan tersebut, sudah didanai sebesar 1,7 juta dolar AS, sedang 3,7 dolar AS sisanya, kata Lukita, belum mendapatkan alokasi dana sehingga pemerintah mengharapkan donor lain untuk berpartisipasi mendanai kegiatan-kegiatan yang belum memperoleh anggaran.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, Paskah Suzetta menyatakan, dipilihnya Belu sebagai tempat pelaksanaan program itu karena tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut merupakan tertinggi di Indonesia.
"Tingkat kemiskinan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu mencapai 60 persen jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 16-17 persen," kata Suzetta.

Wetan Songa, Dosen Fakultas Hukum Undana, mengatakan, isyarat yang dikemukakan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas itu menggambarkan bahwa Kabupaten Belu perlu secepatnya dibangun, karena merupakan salah satu serambi terdepan Indonesia dengan negara tetangga.
"Wajah Indonesia harus ditunjukkan secara baik kepada negara lain, selain untuk mencegah terjadinya konflik antara etnis Timor Leste yang bermukim di wilayah perbatasan akibat kepincangan ekonomi," katanya.

Ribuan warga Indonesia turunan Timor Timur hingga kini bermukim di wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste pascajajak pendapat di wilayah bekas provinsi ke-27 Indonesia itu pada 30 Agustus 1999.

Ia menambahkan, pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan harus diperkuat guna mencegah terjadinya konflik. "PBB sudah mengambil langkah positif untuk membangun Kabupaten Belu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan yang nota bene dihuni pula oleh warga eks Timtim. Jika PBB hanya memperhatikan pembangunan di Timor Leste juga bisa menimbulkan kecumburan bagi warga eks Timtim yang menjadi korban politik PBB," ujarnya. (ant)