GOLKAR bermitra secara KRITIS

Spirit NTT, 8-14 September 2008, Laporan Rofin Gaa

KUPANG, SPIRIT--Fraksi Partai Golkar DPRD NTT bermitra secara kritis dan obyektif dengan pemerintah yang kini dikomandoi Gubernur Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si.

Sikap Fraksi Golkar ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan juru bicara, Markus Malar Taku, B.A, dalam rapat paripurna ke-2 di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Senin (25/8/2008).

Sebelum menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2008, Markus Malar Taku, B.A menyampaikan selamat kepada Bapak Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon L Foenay, M.Si yang telah terpilih secara demokratis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa bhakti 2008-2013.

Partai Golkar, lanjut Markus Malar Taku, menugaskan fraksi untuk bermitra dengan pemerintah di bawah pimpinan Frans Lebu Raya dan Esthon L Foenay secara kritis dan obyektif. "Fraksi Partai Golkar siap mendukung berbagai program dari duet kepemimpinan Frans- Esthon dengan ANGGUR MERAH-nya. Harapan Fraksi Partai Golkar, anggur merah yang disuguhkan adalah anggur merah seperti yang disuguhkan di pesta perkawinan di Kana setelah pengantin pria kehabisan anggur. Kadar alkoholnya harus rendah sehingga tidak memabukkan tetapi menjadi tonikum bagi rakyat NTT bangkit membangun propinsi ini sehingga sejajar dengan propinsi lain di Indonesia. Dan, yang juga penting menyuguhkan kepada rakyat dengan tulus," ujar Markus.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sukses, kata Markus, Fraksi Partai Golkar merasa belum terlambat untuk menyampaikan terima kasih kepada KPU NTT, Panitia Pengawas Propinsi NTT, Bapak Drs. Ibrahim A Medah dan Bapak Drs. Paulus Moa (Paket TULUS), Bapak Drs. Gaspar P Ehok, MRP dan Bapak Yulius Bobo, SE (Paket GAUL) yang menerima hasil pilkada dengan lapang dada.

Fraksi Golkar juga menyampaikan terima kasih kepada partai politik pendukung yang telah turut menyukseskan pelaksanaan pilkada dan seluruh rakyat NTT yang telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi Partai Golkar, menurut Markus Malar Taku, sepakat dengan pemerintah tentang kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008.
Berkaitan dengan penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Propinsi NTT, lanjut Markus, fraksinya ingin menyampaikan berbagai pendapat, pertanyaan dan usul saran.

Pendapatan daerah
Fraksi Partai Golkar ingin menyoroti dari aspek retribusi daerah. Berdasarkan pengamatan fraksi, dari perolehan retribusi tersebut, ternyata ada dua SKPD yang pencapaiannya masih nol persen. Tiga SKPD pencapaiannya di bawah 25 persen, 12 SKPD yang pencapaiannya dibawah 50 persen, lima SKPD yang mencapai 50-75 persen, dan hanya tiga SKPD yang mencapai 75-100 persen yaitu Badan Perpustakaan Daerah (80,96 persen), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (83,73 persen) dan Dinas Nakertrans (90,43 persen).

Dari gambaran ini, Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan tentang pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan target pajak daerah dari Rp 121,96 miliar lebih menjadi Rp 124,47 miliar lebih mengingat waktu yang tersisa tinggal empat bulan, sedangkan target yang lama pencapaiannya baru 54,81 persen.

Fraksi Partai Golkar juga mohon penjelasan tentang pertimbangan pemerintah mengurangi target retribusi daerah dari Rp. 32,22 miliar lebih menjadi Rp 31,95 miliar lebih. Hal ini penting mengingat retribusi berkaitan dengan penyediaan pelayanan dari pemerintah kepada rakyat.

Belanja daerah
Mencermati penyampaian pemerintah tentang realisasi belanja daerah, Fraksi Partai Golkar melihat bahwa realisasi belanja tidak langsung pencapaiannya masih sangat rendah. Sedangkan waktu pelaksanaan anggaran tinggal empat bulan lagi. Apalagi komponen belanja modal pencapaiannya baru mencapai 1,12 persen.

Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan penyebab dari pencapaian yang rendah tersebut. Apakah karena kinerja SKPD sebagai pengguna anggaran ataukah mekanisme pencairan uang yang perlu ditata ulang sehingga kita tidak selalu mengulang hal yang kurang baik diukur dari kinerja pemanfaatan anggaran dimana setiap tahun sisa lebih perhitungan (Silpa) selalu meningkat.*