Anggaran pendidikan di NTT masih minim

Spirit NTT, 8-14 September 2008

KUPANG, SPIRIT--Alokasi dana pendidikan dari APBD Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat minim yakni hanya sebesar 4,92 persen atau Rp 53 miliar dari total ABPD NTT sebesar Rp 1,05 triliun.

Ketua Komisi D DPRD NTT, Viktor Mado Wutun, kepada wartawan di Kupang, Senin (1/9/2008), mengakui masih minimnya alokasi anggaran dari APBD NTT untuk sektor pendidikan.

Dia mengatakan, DPRD NTT akan memperjuangkan meningkatan anggaran dari 4,92 persen menjadi minimal 10 persen atau setengah dari amanat konstitusi sebesar 20 persen pada tahun anggaran 2009 mendatang.

"Mutu pendidikan di NTT yang merosot saat ini memerlukan perhatian kita semua. Kami dilegislatif akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pendidikan minimal 10 persen dari sebelumnya 4,92 persen," kata Mado Wutun dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Mado Wutun menjelaskan, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan memang masih minim, tetapi mestinya bukan menjadi masalah serius dan mempengaruhi mutu pendidikan di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Ini karena dinas terkait tidak memanfaatkan dengan baik dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat seperti dana BOS dan dekonsentrasi yang nilainya triliunan.
"Sebenarnya tidak terlalu masalah dengan alokasi dana dari APBD NTT kita kalau dinas terkait memanfaatkan dengan baik dan benar seluruh dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang nilainya cukup besar," katanya.

Dana BOS maupun dekonsentrasi yang dialokasikan dari APBN, kata dia mestinya bisa dimanfaatka untuk menyeimbangkan anggaran yang dialokasikan dari ABPD, karena daerah tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dana dari APBD.

Bukan dana
Mado Wutun juga menilai, merosotnya pendidikan di NTT bukan semata-mata karena masalah terbatasnya alokasi dana pendidikan dari APBD NTT tetapi juga dipengaruhui faktor lain seperti kualitas tenaga didik.

Dalam pengangkatan kepala sekolah misalnya, tidak berdasarkan kompetensi tetapi lebih pada muatan politik. "Jadi banyak kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat tetapi karena ada hubungan kedekatan dengan pemimpin mereka diangkat,"katanya.
"Ini berakibat pada tidak berjalan maksimalnya manajemen pendidikan dan dampaknya adalah merosotnya kualitas pendidikan di daerah ini," katanya.

Karena itu, ke depan, tidak hanya masalah anggaran tetapi pembenahan pada sekolah-sekolah perlu dilakukan agar keinginan seluruh komponen daerah ini untuk memperbaiki mutu pendidikan di daerah ini bisa terwujud. (ant)