RSS Feed (xml)
Laporan Benny Dasman, Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008
KUPANG, SPIRIT--Anggota DPRD NTT, Inche Sayuna, S.H, M.Hum tampil sebagai salah satu narasumber dalam seminar bertajuk 'politik tanpa kekerasan' di Aula Restoran Litani- Kefamenanu, Kamis (15/5/2008).
Seminar ini diselenggarakan Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) Keuskupan Agung Kupang (KAK). Sebelumnya, dalam seminar yang sama di SoE, TTS, Inche Sayuna juga tampil sebagai narasumber membedah topik yang sama.
Dalam paparannya, Iche mengajak perempuan NTT agar tampil dalam pentas politik karena telah memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Seminar ini juga sebagai forum pendidikan politik agar perempuan NTT bersikap kritis, tidak menjadi korban penipuan pilkada maupun Pilgub NTT.
Seminar yang dihadiri tokoh adat, para akademisi, pimpinan dan aktivis partai politik, NGO, mahasiswa, pemuda/pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama, ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya.
Pertama, Antonius Berkanis, M.Hum (Rektor Unimor) membedah materi bertajuk, "Peran dan sumbangan akademisi dalam membangun politik di NTT." Kedua, RD Maxi Un Bria (Koordinator KKP Regio Nusra) membedah tema politik, "Partisipasi masyarakat dalam politik tanpa kekerasan sebuah pilihan."
Pada forum yang dimoderatori Robert Ikun, S.Fil, itu peserta juga diingatkan untuk mampu mengendalikan diri supaya tidak terjebak dalam pembohongan publik yang pada akhirnya berujung pada konflik dan kekerasan.
Pada sesi tanya jawab, beberapa peserta menyatakan penyesalannya dan malu karena berdasarkan pengalaman pribadi, mereka pernah dibohongi dan menjadi korban penipuan menjelang pilkada. "Para kandidat kerap mendatangi masyarakat adat untuk mendengarkan pendapatnya. Namun setelah terpilih mereka (kandidat) tidak peduli terhadap kepentingan rakyat," ujar seorang peserta.
Ketua KKP KAK, RD Maxi Un Bria, kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (19/5/2008), menjelaskan, seminar tersebut menghasilkan enam rekomendasi.
Pertama, pendidikan politik menjadi tanggung jawab kita semua sebagai son politicon (makhluk politik). Dalam melakoninya perlu memperhatikan tiga hal, yaitu rasio, hati dan iman, supaya tidak saling membohongi apalagi melakukan kekerasan dalam proses demokrasi pilkada.
Kedua, membangun jaringan komunikasi aktif antar berbagai komponen seperti lembaga adat, masyarakat, tokoh perempuan untuk membangun politik yang damai dan memelihara persaudaraan tanpa kekerasan.
Ketiga, pendidikan dan pencerahan politik yang etis dan damai menjadi tanggung jawab semua pihak; tokoh adat, tokoh masyarakat, NGO, parpol, pemuda, pelajar, akademisi dan kampus.
Keempat, gereja dan lembaga perguruan tinggi serta lembaga adat agar memberi pengajaran nilai dan prinsip moral yang benar kepada umat-warganya sehingga terhindar dalam aneka kekekerasan.
Kelima, mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik dengan membuka ruang partisipatif dan memberikan pendidikan keorganisasian. Keenam, membangun solidaritas perempuan dalam bidang politik dengan bekerja dalam jaringan perempuan. *
KUPANG, SPIRIT--Anggota DPRD NTT, Inche Sayuna, S.H, M.Hum tampil sebagai salah satu narasumber dalam seminar bertajuk 'politik tanpa kekerasan' di Aula Restoran Litani- Kefamenanu, Kamis (15/5/2008).
Seminar ini diselenggarakan Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) Keuskupan Agung Kupang (KAK). Sebelumnya, dalam seminar yang sama di SoE, TTS, Inche Sayuna juga tampil sebagai narasumber membedah topik yang sama.
Dalam paparannya, Iche mengajak perempuan NTT agar tampil dalam pentas politik karena telah memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Seminar ini juga sebagai forum pendidikan politik agar perempuan NTT bersikap kritis, tidak menjadi korban penipuan pilkada maupun Pilgub NTT.
Seminar yang dihadiri tokoh adat, para akademisi, pimpinan dan aktivis partai politik, NGO, mahasiswa, pemuda/pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama, ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya.
Pertama, Antonius Berkanis, M.Hum (Rektor Unimor) membedah materi bertajuk, "Peran dan sumbangan akademisi dalam membangun politik di NTT." Kedua, RD Maxi Un Bria (Koordinator KKP Regio Nusra) membedah tema politik, "Partisipasi masyarakat dalam politik tanpa kekerasan sebuah pilihan."
Pada forum yang dimoderatori Robert Ikun, S.Fil, itu peserta juga diingatkan untuk mampu mengendalikan diri supaya tidak terjebak dalam pembohongan publik yang pada akhirnya berujung pada konflik dan kekerasan.
Pada sesi tanya jawab, beberapa peserta menyatakan penyesalannya dan malu karena berdasarkan pengalaman pribadi, mereka pernah dibohongi dan menjadi korban penipuan menjelang pilkada. "Para kandidat kerap mendatangi masyarakat adat untuk mendengarkan pendapatnya. Namun setelah terpilih mereka (kandidat) tidak peduli terhadap kepentingan rakyat," ujar seorang peserta.
Ketua KKP KAK, RD Maxi Un Bria, kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (19/5/2008), menjelaskan, seminar tersebut menghasilkan enam rekomendasi.
Pertama, pendidikan politik menjadi tanggung jawab kita semua sebagai son politicon (makhluk politik). Dalam melakoninya perlu memperhatikan tiga hal, yaitu rasio, hati dan iman, supaya tidak saling membohongi apalagi melakukan kekerasan dalam proses demokrasi pilkada.
Kedua, membangun jaringan komunikasi aktif antar berbagai komponen seperti lembaga adat, masyarakat, tokoh perempuan untuk membangun politik yang damai dan memelihara persaudaraan tanpa kekerasan.
Ketiga, pendidikan dan pencerahan politik yang etis dan damai menjadi tanggung jawab semua pihak; tokoh adat, tokoh masyarakat, NGO, parpol, pemuda, pelajar, akademisi dan kampus.
Keempat, gereja dan lembaga perguruan tinggi serta lembaga adat agar memberi pengajaran nilai dan prinsip moral yang benar kepada umat-warganya sehingga terhindar dalam aneka kekekerasan.
Kelima, mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik dengan membuka ruang partisipatif dan memberikan pendidikan keorganisasian. Keenam, membangun solidaritas perempuan dalam bidang politik dengan bekerja dalam jaringan perempuan. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar