RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 26 Mei-1 Juni 2008
MAUMERE, SPIRIT--Bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, sebanyak 4.779 guru dari berbagai tingkatan lembaga pendidikan di Sikka mendeklarasikan Forum Peduli Pendidikan (FORLIDI) di Lapangan Gereja Katedral St. Yoseph, Jalan Soegyopranoto Maumere, Selasa (20/5/2008).
Dalam deklarasinya, FORLIDI berjanji antara lain senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Juga menjunjung tinggi kode etik keguruan dan senantiasa menjunjung tinggi upaya peningkatan profesionalisme guru.
Sebelum mendeklarasikan FORLIDI, para guru memperingati Satu Abad Hari Kebangkitan Nasional dengan mengikuti perayaan ekaristi kudus, dipimpin Pater Yoseph Kia Hayon, SVD, dan Romo Kanis Mbani, Pr, di Gereja Katedral Maumere.
Dalam kotbahnya, Pater Yoseph Kia Hayon, mengharapkan agar perjuangan forum peduli pendidikan hendaknya berdasarkan cinta kasih. Selain itu, perjuangan menuntut perubahan ini hendaknya dimulai dari dalam diri sendiri. Dengan demikian dunia pendidikan di Kabupaten Sikka berjalan di jalan yang benar.
Ketua Panitia, Paulus Depa, B.A, dalam laporannya menjelaskan bahwa FORLIDI terbentuk sejak 13 Maret 2008 lalu. FORLIDI beranggotakan 170 guru dari 70 TK, 2.159 guru dari 305 SD/MI, 787 guru dari 55 SMP, 360 guru dari 15 SMA dan 303 guru dari 11 SMK yang ada di Sikka. FORLIDI terdiri dari 2.579 guru PNS dan 2.200 guru non PNS.
Dari 4.779 guru di Sikka, baru 265 guru meraih gelar sarjana (S1), sisanya sebanyak 4.514 orang guru belum bergelar S1. Dari tuntutan peraturan (UU Pendidikan) bahwa minimal guru harus berpendidikan Sarjana (S1) dan berakta, pada tahun 2010/2011 Kabupaten Sikka diprediksi mengalami kekurangan guru sebanyak 260 orang.
"Kekurangan guru selain masih sedikitnya guru dengan gelar sarjana S1 di tahun 2008 ini, juga sedikitnya terdapat 50 orang guru akan pensiun, dan hingga 2010 mendatang diperkirakan sedikitnya 260 guru pensiun," jelas Paulus Depa.
Tak benar pendidikan gratis
Paulus Depa juga mengingatkan bahwa tidak benar ada pendidikan gratis. Saat ini para politikus, baik para anggota dewan maupun tim sukses pilkada, baik di tingkat kabupaten/walikota maupun gubernur, terus mengkampanyekan pendidikan gratis untuk menarik simpati dan minat masyarakat dan guru.
Padahal, katanya, pelaksanaan pendidikan gratis sangat bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab XV Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (pasal 54-56). Selain itu, bertentangan dengan Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan.
"Sosialisasi yang dilakukan para politikus merupakan proses pembodohan terhadap masyarakat. Masyarakat dibodohkan demi kepentingan kekuasaan sesaat, yang juga akan sangat merugikan generasi bangsa ke depan," jelas Kepala Sekolah SMP Negeri III Nangahure Maumere ini.
Paulus Depa, yang pernah menjadi Anggota DPRD Sikka (1992/1997) ini menjelaskan dengan adanya undang-undang guru dan dosen agar guru lebih profesional dengan dibuktikan berkualifikasi sarjana atau akta IV yang diterapkan secara efektif pada tahun 2010 / 2011, maka di Sikka akan mengalami masalah besar. Saat ini terdapat 4.514 dari 4.779 guru di Kabupaten Sikka belum meraih gelar sarjana S1. Artinya 4.514 guru-guru yang belum bergelar S1 akan dikemanakan nasibnya?
FORLIDI tentunya sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Sikka dengan kewenangan yang ada harus berani membuka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan membuka Fakultas Keguruan di Universitas Nusa Nipa Maumere.
Jika tidak, kata Depa, keadaan guru di Kabupaten Sikka akan semakin terpuruk. "Masa depan generasi muda guru kita hanya akan berpendidikan hingga SLTA atau SMP saja. Sehingga suatu saat guru bisa saja didatangkan dari luar daerah," ujarnya.
Saat ini, diakui Depa, guru semakin dibebani berbagai peraturan serta tugas mengajar, yang tidak diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup guru. "Dari dulu hingga sekarang nasib guru tidak berubah. Keadaan ekonomi pasar tidak seimbang dengan gaji yang diterima guru. Lebih dari itu guru selalu gali lubang tutup lubang demi memenuhi kebutuhan antara lain pendidikan anak, urusan keluarga dan lain sebagainya. Sayangnya, hingga saat ini tidak aturan yang melindungi hak-hak guru," tegas Depa.
Inisiatif guru
Ketua FORLIDI, Yakobus Geu, menyatakan terbentuknya Forum Peduli Pendidikan ini tidak atas dasar paksaan dari pihak tertentu, namun merupakan inisiatif para guru untuk memperjuangkan mutu pendidikan di Sikka dan sebagai wadah untuk menuntut hak-hak guru yang selama ini ada, namun belum diterima.
"Untuk melakukan perubahan tentunya harus ada pengorbanan. Dan, ini yang dilakukan oleh FORLIDI untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika mutu pendidikan sudah dapat kita tunjukan kepada pemerintah, maka akan lebih gampang dan mudah kita menuntut hak kita," tegasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera, mantan Kadis P dan K, Willi Woga, Yohanis Rana, dan sejumlah pemerhati dan peduli pendidikan di Kabupaten Sikka.
Wakil Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera dalam sambutannya menyatakan mendukung kahadiran FORLIDI dalam memperjuangkan peningatan mutu pendidikan dan memperjuangkan hak-hak guru. Ia berjanji akan mendaftarkan diri sebagai anggota FORLIDI.
Deklarasi FORLIDI ini diakhiri pementasan acara hiburan yang dipersembahkan sekolah- sekolah di Sikka. (djo/humas sikka)
Deklarasi FORLIDI
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi kode etik keguruan.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi upaya peningkatan profesionalime guru.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menyadari akan tugas dan fungsi sebagai tenaga kependidikan.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi upaya peningkatan kesejahteraan tenaga fungsional kependidikan.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi setiap upaya pengembangan potensi peserta didik, baik kecerdasan intelektual, keterampilan, kreatif maupun kepribadian.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi setiap upaya dalam proses pendidikan dan pengembangan peserta didik berlandaskan nilai moral budaya daerah.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi setiap kebijakan baik lembaga maupun perorangan yang membantu, mendorong proses peningkatan mutu pendidikan yang utuh dan bermutu. (Sumber: Sekretariat FORLIDI; SMA PGRI, Jalan A Yani Maumere)
PENGURUS FORLIDI SIKKA
* Pembina/Penasihat: Drs. Gabriel Gleko; Ketua Umum: Yakobus Geu; Ketua I: Gabriel Tongge, SM; Ketua II: Robertus Lodan, S.Pd; Ketua III: Paulus Depa, B.A; Ketua IV: Agripinus Yoseph; Ketua V: Drs. Lambertus Todo; Ketua VI: Drs. Fransiskus Filiance; Sekretaris: Johanes Jonas Teta, S.Pd; Wakil Sekretaris: Maria Elisabeth Alce, A.Ma.Pd; Bendahara: Dra. Elisabeth Fernandez; Wakil Bendahara: Rufina Gere.
MAUMERE, SPIRIT--Bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, sebanyak 4.779 guru dari berbagai tingkatan lembaga pendidikan di Sikka mendeklarasikan Forum Peduli Pendidikan (FORLIDI) di Lapangan Gereja Katedral St. Yoseph, Jalan Soegyopranoto Maumere, Selasa (20/5/2008).
Dalam deklarasinya, FORLIDI berjanji antara lain senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Juga menjunjung tinggi kode etik keguruan dan senantiasa menjunjung tinggi upaya peningkatan profesionalisme guru.
Sebelum mendeklarasikan FORLIDI, para guru memperingati Satu Abad Hari Kebangkitan Nasional dengan mengikuti perayaan ekaristi kudus, dipimpin Pater Yoseph Kia Hayon, SVD, dan Romo Kanis Mbani, Pr, di Gereja Katedral Maumere.
Dalam kotbahnya, Pater Yoseph Kia Hayon, mengharapkan agar perjuangan forum peduli pendidikan hendaknya berdasarkan cinta kasih. Selain itu, perjuangan menuntut perubahan ini hendaknya dimulai dari dalam diri sendiri. Dengan demikian dunia pendidikan di Kabupaten Sikka berjalan di jalan yang benar.
Ketua Panitia, Paulus Depa, B.A, dalam laporannya menjelaskan bahwa FORLIDI terbentuk sejak 13 Maret 2008 lalu. FORLIDI beranggotakan 170 guru dari 70 TK, 2.159 guru dari 305 SD/MI, 787 guru dari 55 SMP, 360 guru dari 15 SMA dan 303 guru dari 11 SMK yang ada di Sikka. FORLIDI terdiri dari 2.579 guru PNS dan 2.200 guru non PNS.
Dari 4.779 guru di Sikka, baru 265 guru meraih gelar sarjana (S1), sisanya sebanyak 4.514 orang guru belum bergelar S1. Dari tuntutan peraturan (UU Pendidikan) bahwa minimal guru harus berpendidikan Sarjana (S1) dan berakta, pada tahun 2010/2011 Kabupaten Sikka diprediksi mengalami kekurangan guru sebanyak 260 orang.
"Kekurangan guru selain masih sedikitnya guru dengan gelar sarjana S1 di tahun 2008 ini, juga sedikitnya terdapat 50 orang guru akan pensiun, dan hingga 2010 mendatang diperkirakan sedikitnya 260 guru pensiun," jelas Paulus Depa.
Tak benar pendidikan gratis
Paulus Depa juga mengingatkan bahwa tidak benar ada pendidikan gratis. Saat ini para politikus, baik para anggota dewan maupun tim sukses pilkada, baik di tingkat kabupaten/walikota maupun gubernur, terus mengkampanyekan pendidikan gratis untuk menarik simpati dan minat masyarakat dan guru.
Padahal, katanya, pelaksanaan pendidikan gratis sangat bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab XV Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (pasal 54-56). Selain itu, bertentangan dengan Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan.
"Sosialisasi yang dilakukan para politikus merupakan proses pembodohan terhadap masyarakat. Masyarakat dibodohkan demi kepentingan kekuasaan sesaat, yang juga akan sangat merugikan generasi bangsa ke depan," jelas Kepala Sekolah SMP Negeri III Nangahure Maumere ini.
Paulus Depa, yang pernah menjadi Anggota DPRD Sikka (1992/1997) ini menjelaskan dengan adanya undang-undang guru dan dosen agar guru lebih profesional dengan dibuktikan berkualifikasi sarjana atau akta IV yang diterapkan secara efektif pada tahun 2010 / 2011, maka di Sikka akan mengalami masalah besar. Saat ini terdapat 4.514 dari 4.779 guru di Kabupaten Sikka belum meraih gelar sarjana S1. Artinya 4.514 guru-guru yang belum bergelar S1 akan dikemanakan nasibnya?
FORLIDI tentunya sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Sikka dengan kewenangan yang ada harus berani membuka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan membuka Fakultas Keguruan di Universitas Nusa Nipa Maumere.
Jika tidak, kata Depa, keadaan guru di Kabupaten Sikka akan semakin terpuruk. "Masa depan generasi muda guru kita hanya akan berpendidikan hingga SLTA atau SMP saja. Sehingga suatu saat guru bisa saja didatangkan dari luar daerah," ujarnya.
Saat ini, diakui Depa, guru semakin dibebani berbagai peraturan serta tugas mengajar, yang tidak diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup guru. "Dari dulu hingga sekarang nasib guru tidak berubah. Keadaan ekonomi pasar tidak seimbang dengan gaji yang diterima guru. Lebih dari itu guru selalu gali lubang tutup lubang demi memenuhi kebutuhan antara lain pendidikan anak, urusan keluarga dan lain sebagainya. Sayangnya, hingga saat ini tidak aturan yang melindungi hak-hak guru," tegas Depa.
Inisiatif guru
Ketua FORLIDI, Yakobus Geu, menyatakan terbentuknya Forum Peduli Pendidikan ini tidak atas dasar paksaan dari pihak tertentu, namun merupakan inisiatif para guru untuk memperjuangkan mutu pendidikan di Sikka dan sebagai wadah untuk menuntut hak-hak guru yang selama ini ada, namun belum diterima.
"Untuk melakukan perubahan tentunya harus ada pengorbanan. Dan, ini yang dilakukan oleh FORLIDI untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika mutu pendidikan sudah dapat kita tunjukan kepada pemerintah, maka akan lebih gampang dan mudah kita menuntut hak kita," tegasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera, mantan Kadis P dan K, Willi Woga, Yohanis Rana, dan sejumlah pemerhati dan peduli pendidikan di Kabupaten Sikka.
Wakil Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera dalam sambutannya menyatakan mendukung kahadiran FORLIDI dalam memperjuangkan peningatan mutu pendidikan dan memperjuangkan hak-hak guru. Ia berjanji akan mendaftarkan diri sebagai anggota FORLIDI.
Deklarasi FORLIDI ini diakhiri pementasan acara hiburan yang dipersembahkan sekolah- sekolah di Sikka. (djo/humas sikka)
Deklarasi FORLIDI
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi kode etik keguruan.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi upaya peningkatan profesionalime guru.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menyadari akan tugas dan fungsi sebagai tenaga kependidikan.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi upaya peningkatan kesejahteraan tenaga fungsional kependidikan.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi setiap upaya pengembangan potensi peserta didik, baik kecerdasan intelektual, keterampilan, kreatif maupun kepribadian.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi setiap upaya dalam proses pendidikan dan pengembangan peserta didik berlandaskan nilai moral budaya daerah.
* Kami warga Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Sikka senantiasa menjunjung tinggi setiap kebijakan baik lembaga maupun perorangan yang membantu, mendorong proses peningkatan mutu pendidikan yang utuh dan bermutu. (Sumber: Sekretariat FORLIDI; SMA PGRI, Jalan A Yani Maumere)
PENGURUS FORLIDI SIKKA
* Pembina/Penasihat: Drs. Gabriel Gleko; Ketua Umum: Yakobus Geu; Ketua I: Gabriel Tongge, SM; Ketua II: Robertus Lodan, S.Pd; Ketua III: Paulus Depa, B.A; Ketua IV: Agripinus Yoseph; Ketua V: Drs. Lambertus Todo; Ketua VI: Drs. Fransiskus Filiance; Sekretaris: Johanes Jonas Teta, S.Pd; Wakil Sekretaris: Maria Elisabeth Alce, A.Ma.Pd; Bendahara: Dra. Elisabeth Fernandez; Wakil Bendahara: Rufina Gere.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar