Banunaek buka bimtek pengelolaan ADD

Spirit NTT, 9-15 Juni 2008

SOE, SPIRIT-- Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Daniel A Banunaek, MA, membuka bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan alokasi dana desa (ADD) gelombang pertama bagi aparatur pemerintah desa di Wisma Suka Jadi SoE, Senin (12/5/2008).

Acara pembukaan ini juga dihadiri unsur pimpinan daerah TTS, pimpinan dinas, badan kantor, bagian lingkup Pemkab TTS, para instruktur dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Banunaek mengatakan, pelaksanaan bimtek pengelolaan ADD bagi kepala desa dan kepala urusan pemerintahan merupakan suatu langkah maju sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa, khususnya pengelola keuangan desa.

Peningkatan SDM ini penting, kata Banunaek, karena cakupan dan ruang lingkup tugas aparatur pemerintah desa mengandung tanggung jawab yang besar agar setiap aspek pemerintah mendapat perhatian demi tercapainya tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Banunaek menyebut desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah sehingga desa memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, demi mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Terkait hal itu, katanya, komponen pemerintahan desa, baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan komponen yang lain memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun berbagai bidang termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan desa mendapat kepercayaan dari rakyat. Artinya, partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Banunaek mengharapkan agar dengan bimtek tersebut terjadi peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para peserta sebagai bekal dalam mengelola keuangan desa, termasuk ADD yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah. "Dana ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga termasuk kesejahteraan perangkat desa," ujarnya.

Johanis Fenais, S.H, sebagai Ketua Panitia Pelaksana, dalam laporannya, mengatakan penyelenggaraan bimtek ADD dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang I, 12 -14 Mei 2008, gelombang II, 15-17 Mei 2008 dan gelombang III, 21-23 Mei 2008. Jumlah peserta bimtek 150 orang, terdiri dari kepala desa dan Kaur Pemerintahan dari 75 desa dan 23 kecamatan di Kabupaten TTS.

Tujuan bimtek ADD agar perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola keuangan desa.
Selain itu memahami secara utuh tentang sumber-sumber keuangan desa/pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa, pajak pusat dan daerah serta tata cara perhitungan pajak.
(humas setda tts)


Pemkab serahkan APM ke Polres TTS

SOE, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) menyerahkan anggota perlindungan masyarakat (APM) kepada Polres TTS di Lapangan Puspenmas SoE, Jumat (16/5/2008). Penyerahan ini dalam rangka membantu Polri untuk mengamankan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada 14 Juni 2008 mendatang.

Penyerahan dilakukan melalui suatu acara seremonial yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) TTS, Drs. Pieter R Lobo.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Pieter Lobo mengatakan, upacara penyerahan anggota satuan linmas bukanlah merupakan satu kegiatan seremonial belaka, tetapi merupakan amanat dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.

Atas dasar itu, katanya, pimpinan daerah telah menetapkan Keputusan Bupati TTS No. 96/Kep/HK/2008, tanggal 28 April 2008 tentang Penetapan Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pengamanan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur NTT dan Bupati/Wakil Bupati TTS tahun 2008.
Persiapan dan penyerahan anggota satuan linmas ini, kata Pieter Lobo, bertujuan membantu Polri dalam rangka pengamanan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur NTT serta Bupati/Wakil Bupati TTS tahun 2008 di TTS. "Ini sebagai dukungan kekuatan untuk tugas pengamanan langsung dan pengamanan tak langsung," katanya.

Dari 23 kecamatan dalam wilayah TTS, telah terdaftar dan terlatih 4.650 orang anggota linmas dengan eksistensi dan identitas yang tidak perlu diragukan karena seluruhnya sudah dibekali dan memiliki kartu anggota linmas.

Sementara Bupati TTS, Drs. Daniel A Banunaek, MA, mengingatkan kepada para camat sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab langsung atas anggota satuan linmas agar selalu berkoordinasi dengan para kapolsek/kapospol dalam memantau pelaksanaan tugas pengamanan pemilu Pilkada di wilayah masing-masing sehingga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat betul-betul terkendali.

Dan, kepada anggota linmas, Banunaek menegaskan bahwa anggota linmas harus selalu bersikap netral dan tidak terkontaminasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Usai membacakan sambutan Banunaek, Wabup Pieter Lobo, atas nama Pemerintah Kabupaten TTS secara resmi menyerahkan anggota satuan linmas sebanyak 4.650 orang kepada Kepala Kepolisian Resort TTS. Hal ini ditandai dengan menandatangani berita acara dan penyerahan data base anggota Linmas kepada Wakapolres TTS, Kompol Rendolf Unmehopa, SIK. (humas setda tts)


Disosialisasi, prosedur pengurusan taspen

SOE, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mensosialisasikan prosedur pengurusan pensiun dan Taspen kepada para pejabat dan PNS yang akan memasuki masa purna bakti di Aula Serbaguna Efata SoE, Jumat (16/5/2008). Sosialisasi ini dibuka Asisten Administrasi Setda TTS, Drs. Thomas Lakapu.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Thomas Lakapu, Bupati TTS, Drs. Daniel A Banunaek, MA, mengatakan, sosialisasi taspen ini dalam rangka transformasi pengetahuan tentang prosedur yang tepat untuk memperoleh hak pensiun dan taspen mengingat banyaknya tantangan yang bervariasi terhadap performance birokrasi dalam memberikan pelayanan secara profesional khususnya kepada PNS dan PNS yang akan purna bakti.

Pemerintah Kabupaten TTS dan PT Taspen, kata Banunaek, secara bertahap menata pelayanan kepada PNS, khususnya PNS yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai pelayan Publik tanpa membedakan unsur politik, suku, agama, ras dan golongan sebagai prioritas dalam pelayanannya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tuntutan perubahan global terhadap sektor pelayanan birokrasi pemerintah daerah tentang netralitas aparatur dan upaya untuk memberikan pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap proses penyelesaian hak PNS, baik yang masih aktif, maupun ketika yang bersangkutan mengakhiri masa tugasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Banunaek mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menyatukan pemahaman dan persepsi aparatur tentang berbagai sektor pelayanan birokrasi, maka seluruh aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian harus benar-benar mempelajari dan memahami seluruh perangkat peraturan di bidang kepegawaian. Dengan demikian, pelaksanaannya berpedoman pada visi pemerintah daerah NTT, yaitu peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat orang, tepat waktu dan tepat aturan.

Panitia penyelenggara dalam laporannya mengatakan kegiatan sosialisasi pengurusan pensiun dan Taspen ini diikuti 74 peserta, terdiri dari kepala tata usaha, sekretaris badan, sekretaris kecamatan, dan para pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada semua SKPD di Kabupaten TTS dan para PNS yang akan memasuki masa pensiun.

Tujuan sosialisasi agar PNS memahami prosedur pengurusan hak pensiun dan Taspen yang akan memasuki masa pensiun untuk memperlancar dan memudahkan proses permintaan hak PNS berupa Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). (humas setda tts)



Banunaek serahkan DP4
dan DAK2 kepada KPUD

SOE, SPIRIT--Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Drs. Daniel A Banunaek, M.A, menyerahkan Data Pemilih Potensi Pemilih Propinsi (DP4) dan Data Antrian Kependudukan (DAK2) kepada Ketua KPUD TTS, YE Dima, B.A, di ruang kerjanya, Senin (19/5/2008).

Penyerahan data ini disaksikan Ketua DPRD TTS, Ketua Pengadilan Negeri SoE, pejabat yang mewakili Kajari SoE, pejabat yang mewakili Kapolres TTS, pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian dan anggota KPUD TTS.

Pada kesempatan itu, Bupati Banunaek mengatakan, Kabupaten TTS siap untuk membantu memperlancar kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu, katanya, Pemerintah Kabupaten TTS telah membentuk panwaslu yang sudah melakukan kegiatannya.

Menyinggung masalah dana pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang diserahkan kepada kabupaten, menurut Banunaek, pengalokasiannya menunggu petunjuk dari gubernur sebagai dasar hukum untuk mengalokasikannya dalam APBD. Selain itu, supaya bisa disahkan oleh DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebab, berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Polres TTS dana yang diminta belum bisa dicairkan.

Bupati Banunaek meminta kepada partai politik dan pemilih supaya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dangan menciptakan suasana yang aman, tertib dan terkendali.

Ketua KPUD Kabupaten TTS, YE Dima, B.A, melaporkan, pelaksanaan pemilu dan persiapan pemilu di Kabupaten TTS yang terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan legislatif sementara berjalan.

Selain itu, katanya, telah dibentuknya PPK di 23 kecamatan, PPS di 240 desa dan kelurahan, pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Pembentukan Ketua dan Anggota KPPS dengan jumlah panitia Ad Hoc yang membantu KPUD sebanyak 5548 orang dengan perincian PPK 115 orang, PPS 720 orang, PPDP 240 orang dan KPPS 4394 orang.
Dilaporkan pula bahwa petugas pemutakhiran data pemilih dalam melaksanakan tugasnya datang langsung ke RT untuk mendata para pemilih. Selesai mendata di RT, petugas mendatangk warga dari rumah ke rumah untuk mengecek ulang data pemilih sesuai dengan stelsel actife yang dianut dimana penduduk yang merasa menjadi pemilih wajib datang ke TPS.
Jumlah pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 243.304 orang. Sementara data pemilih yang diserahkan pada tanggal 5 Februari 2008 sebanyak 239.551 orang, sehingga dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan KPUD terjadi peningkatan jumlah pemilih. (humas sertda tts)