Adoe: KPU harus hormati pilihan rakyat

Spirit NTT, 23 - 30 Juni 2008

KUPANG, SPIRIT--Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Melkianus Adoe, minta jajaran KPUD untuk menghormati pilihan rakyat dengan tidak memanipulasi suara rakyat dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilu gubernur-wakil gubernur yang telah dilaksanakan pada 14 Juni lalu.

"KPUD harus bekerja profesional dan taat pada aturan agar tidak memunculkan penafsiran negatif dari rakyat soal kinerja lembaga penyelenggara pilkada itu," kata Melkianus Adoe ketika dihubungi melalui telepon selulernya dari Kupang, Rabu (18/6/2008), soal penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD NTT terhadap hasil Pilgub NTT pada 14 Juni lalu.

Ketua DPRD NTT yang sedang bertugas di Propinsi Banten itu mengatakan, ia telah menerima pengeluhan dari berbagai elemen masyarakat soal lambannya kinerja KPUD NTT dalam merekapitulasi penghitungan suara Pilgub NTT yang hingga memasuki hari ke-5 masih tetap lamban.

Ketua KPUD NTT, Robinson Ratu Kore menjelaskan, pengumumam secara terbuka yang dilakukan pihaknya terhadap hasil Pilgub NTT hanya mengacu pada laporan dari 20 KPUD di tingkat kabupaten/kota se-NTT.

"Kami hanya melakukan rekapitulasi di tingkat propinsi setelah menerima laporan penghitungan suara dari 20 daerah pemilihan di NTT," katanya menjelaskan.
Melkianus Adoe mengatakan, DPRD NTT secara kelembagaan sejak awal proses pilkada sampai pelaksanaan pencoblosan, selalu meminta KPUD NTT pimpinan Robinson Ratu Kore untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat.

"Sikap politik kami sudah sangat jelas, namun KPUD NTT berjalan seolah tanpa kontrol sehingga harus menerima gugatan hukum di pengadilan oleh pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang merasa dirugikan dengan keputusan KPUD NTT," katanya.

Ketua DPRD NTT mengatakan, KPUD NTT sudah cukup transparan dalam mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu gubernur-wakil gubernur, namun dengan stagnanya penghitungan suara itu bisa memunculkan penafsiran yang macam-macam.

Ia juga menyatakan heran dengan lambannya pengiriman data rekapitulasi penghitungan suara dari daerah pemilihan Kota Kupang yang nota bene berkedudukan satu kota dengan KPUD NTT.

"Di sini kita harapkan cara kerja KPUD yang terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari rakyat yang telah menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpinnya untuk masa lima tahun ke depan," ujarnya. (ant)