RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008
KUPANG, SPRIT--Isu demo warga eks Timor-Timur, Selasa (2/4/2008), sampai juga ke telinga Tim Kunjungan Kerja DPRD NTT di Kabupaten Belu. Armindo M Soares, selaku ketua tim mengingatkan pemerintah setempat agar demo perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kamtibmas.
Upaya tim Kunjungan Kerja DPRD NTT untuk menemui jajaran Pemkab Belu saat itu gagal karena seluruh jalan diblokir pendemo. Seluruh sudut kota terlihat sangat sepi. Pusat perkotoan, kios-kios, pasar-pasar hingga pedagang asongan (kaki lima) pun tidak berani menjajakan jualannya lantaran takut dan tidak mau mengambil risiko. Kondisi ini dituturkan salah seorang pemilik tokoh yang tidak mau disebutkan namanya saat SPIRIT NTT menanyainya, Selasa (2/4/2008).
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Belu adalah kabupaten perbatasan yang paling banyak menampung warga eks Timor-Timur. Tidak mengherankan apabila roda perekonomian kabupaten itu lumpuh total. Mereka menduduki Kantor DPRD Kabupaten Belu selama beberapa hari. Mereka berjanji akan meninggalkan kantor tersebut apabila tuntutan mereka terpenuhi. Tuntutan mereka adalah janji pemerintah untuk merealisasikan bantuan dana jaminan hidup, perumahan dan transmigrasi yang lewat masa berlakunya, yang hingga kini penanganannya belum tuntas.
Armindo M Soares, yang juga adalah ketua tim kunjungan kerja didampingi anggota tim lainnya Marternus Billi, B.Sc dan Drs. Nahak Dominikus menjelaskan bahwa pemerintah perlu memberi klarifikasi atas aksi demo warga eks pengungsi Timor-Timur. Yang jelas, kata Soares, Merah Putih telah berkibar jauh hari sebelum integrasi tahun 1975. "Bahkan akan tetap berkibar seribu tahun lagi dengan dukungan dari saudara-saudari kita warga asal Timor Leste," tegasnya.
Armindo M Soares dalam kesempatan berkunjung ke lokasi pembangunan perumahan kepada masyarakat di Kabupaten Belu mengharapkan agar pemerintah perlu mengawasi pembangunan tersebut untuk menghindari ekses seperti pungutan uang dan komplain terhadap kualitas bahan bangunan rumah.
Hal ini juga, menurut Armindo, merupakan salah satu bentuk upaya mengurangi aksi demo masyarakat yang merasa tidak puas. Terkait kebijakan bantuan perumahan 60 persen untuk penduduk eks Timtim dan 40 persen untuk penduduk lokal, menurut Armindo M Soares, jangan sampai terjadi seperti program proyek yang sama tahun 2002-2003 yang hasilnya ditelan bumi.
Menyinggung masalah keberadaan pasar perbatasan berdasarkan pantauan lapangan, menurut Armindo Soares, pemerintah dalam hal ini perindustrian dan perdagangan perlu dicarikan solusi bagi pemasaran hasil industri rumah tangga antara lain kerabah di Webriamata yang sudah berkembang dengan baik di Kabupaten Belu. Sementara keberadaan pasar perbatasan yang merupakan salah satu harapan untuk memasarkan hasil-hasil industri, diakuinya, tidak bermanfaat dan keberadaannya menjadi buah cerita negatif.
Sementara itu Camat Raihat, Guido Mauk, kepada tim DPRD NTT mengatakan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Raihat seluruhnya 14.180 jiwa atau 3.587 KK yang lebih kurang 7.160 jiwa adalah warga asal eks Timtim. Namun diakuinya dalam kehidupan bermasyarakat karena ada kesamaan adat istiadat, terlihat sangat rukun dan saling menghargai hak hidup masing-masing sehingga tidak terjadi gejolak sosial.
Menurut Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Raihat, L Stef Donpareira, didampingi Kabag PMD Jos Arnold M Berek kepada SPIRIT NTT mengatakan bahwa di Kecamatan Raihat jumlah penduduk antara warga lokal dan eks pengungsi sama banyak. Rata-rata berprofesi sebagai petani lebih kurang 97 persen petani.
Menjawab pertanyaan SPIRIT NTT berkaitan dengan korban gizi buruk, KLB dan bencana alam yang terjadi di wilayah setempat, kedua pejabat kecamatan itu mengatakan saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan akan penerangan, bantuan bibit-bibit dan peternakan serta bantuan perbaikan bendungan yang rusak akibat disapu banjir bulan Februari 2008 lalu. Hal ini mengakibatkan sekitar 200 ha sawah terganggu karena kekurangan pendistribusian air.
Harapan yang sama juga disampaikan agar pemerintah memperhatikan kondisi ruas jalan dari Kota Atambua menuju Kecamatan Raihat lebih kurang 65 km rusak parah. Permintaan ini menurut pantauan SPIRIT NTT tidak berlebihan karena ruas jalan tersebut menuju pintu perbatasan bagian timur dengan Timur Leste, yakni Turiskain. (gaa/humss dprd ntt)
KUPANG, SPRIT--Isu demo warga eks Timor-Timur, Selasa (2/4/2008), sampai juga ke telinga Tim Kunjungan Kerja DPRD NTT di Kabupaten Belu. Armindo M Soares, selaku ketua tim mengingatkan pemerintah setempat agar demo perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kamtibmas.
Upaya tim Kunjungan Kerja DPRD NTT untuk menemui jajaran Pemkab Belu saat itu gagal karena seluruh jalan diblokir pendemo. Seluruh sudut kota terlihat sangat sepi. Pusat perkotoan, kios-kios, pasar-pasar hingga pedagang asongan (kaki lima) pun tidak berani menjajakan jualannya lantaran takut dan tidak mau mengambil risiko. Kondisi ini dituturkan salah seorang pemilik tokoh yang tidak mau disebutkan namanya saat SPIRIT NTT menanyainya, Selasa (2/4/2008).
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Belu adalah kabupaten perbatasan yang paling banyak menampung warga eks Timor-Timur. Tidak mengherankan apabila roda perekonomian kabupaten itu lumpuh total. Mereka menduduki Kantor DPRD Kabupaten Belu selama beberapa hari. Mereka berjanji akan meninggalkan kantor tersebut apabila tuntutan mereka terpenuhi. Tuntutan mereka adalah janji pemerintah untuk merealisasikan bantuan dana jaminan hidup, perumahan dan transmigrasi yang lewat masa berlakunya, yang hingga kini penanganannya belum tuntas.
Armindo M Soares, yang juga adalah ketua tim kunjungan kerja didampingi anggota tim lainnya Marternus Billi, B.Sc dan Drs. Nahak Dominikus menjelaskan bahwa pemerintah perlu memberi klarifikasi atas aksi demo warga eks pengungsi Timor-Timur. Yang jelas, kata Soares, Merah Putih telah berkibar jauh hari sebelum integrasi tahun 1975. "Bahkan akan tetap berkibar seribu tahun lagi dengan dukungan dari saudara-saudari kita warga asal Timor Leste," tegasnya.
Armindo M Soares dalam kesempatan berkunjung ke lokasi pembangunan perumahan kepada masyarakat di Kabupaten Belu mengharapkan agar pemerintah perlu mengawasi pembangunan tersebut untuk menghindari ekses seperti pungutan uang dan komplain terhadap kualitas bahan bangunan rumah.
Hal ini juga, menurut Armindo, merupakan salah satu bentuk upaya mengurangi aksi demo masyarakat yang merasa tidak puas. Terkait kebijakan bantuan perumahan 60 persen untuk penduduk eks Timtim dan 40 persen untuk penduduk lokal, menurut Armindo M Soares, jangan sampai terjadi seperti program proyek yang sama tahun 2002-2003 yang hasilnya ditelan bumi.
Menyinggung masalah keberadaan pasar perbatasan berdasarkan pantauan lapangan, menurut Armindo Soares, pemerintah dalam hal ini perindustrian dan perdagangan perlu dicarikan solusi bagi pemasaran hasil industri rumah tangga antara lain kerabah di Webriamata yang sudah berkembang dengan baik di Kabupaten Belu. Sementara keberadaan pasar perbatasan yang merupakan salah satu harapan untuk memasarkan hasil-hasil industri, diakuinya, tidak bermanfaat dan keberadaannya menjadi buah cerita negatif.
Sementara itu Camat Raihat, Guido Mauk, kepada tim DPRD NTT mengatakan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Raihat seluruhnya 14.180 jiwa atau 3.587 KK yang lebih kurang 7.160 jiwa adalah warga asal eks Timtim. Namun diakuinya dalam kehidupan bermasyarakat karena ada kesamaan adat istiadat, terlihat sangat rukun dan saling menghargai hak hidup masing-masing sehingga tidak terjadi gejolak sosial.
Menurut Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Raihat, L Stef Donpareira, didampingi Kabag PMD Jos Arnold M Berek kepada SPIRIT NTT mengatakan bahwa di Kecamatan Raihat jumlah penduduk antara warga lokal dan eks pengungsi sama banyak. Rata-rata berprofesi sebagai petani lebih kurang 97 persen petani.
Menjawab pertanyaan SPIRIT NTT berkaitan dengan korban gizi buruk, KLB dan bencana alam yang terjadi di wilayah setempat, kedua pejabat kecamatan itu mengatakan saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan akan penerangan, bantuan bibit-bibit dan peternakan serta bantuan perbaikan bendungan yang rusak akibat disapu banjir bulan Februari 2008 lalu. Hal ini mengakibatkan sekitar 200 ha sawah terganggu karena kekurangan pendistribusian air.
Harapan yang sama juga disampaikan agar pemerintah memperhatikan kondisi ruas jalan dari Kota Atambua menuju Kecamatan Raihat lebih kurang 65 km rusak parah. Permintaan ini menurut pantauan SPIRIT NTT tidak berlebihan karena ruas jalan tersebut menuju pintu perbatasan bagian timur dengan Timur Leste, yakni Turiskain. (gaa/humss dprd ntt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar