Komisi A DPRD NTT stuba ke Sumatera Barat

Spirit NTT, 28 April - 4 Mei 2008

KUPANG, SPIRIT--Komisi A DPRD NTT yang dinakhodai Drs. Martinus Darmonsi, melakukan studi banding pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung secara bersamaan di sepuluh kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2005 lalu. Pelaksanaan pilkada di sepuluh kabupaten/kota, itu berjalan aman, tertib dan kondusif. Pengalaman pilkada daerah itu dijadikan referensi bagi pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota di NTT.
Kesuksesan pilkada di sepuluh kabupaten/kota di Sumbar berkat komitmen bersama antara pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang melakukan pilkada bersamaan. Dukungan masyarakat untuk menyukseskan pilkada benar-benar merupakan sumbangan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam laporan Komisi A DPRD NTT yang diterima SPIRIT NTT, pekan kemarin, anggaran untuk pilkada merupakan tanggungan dari masing-masing APBD kabupaten/kota dan propinsi. Pengalaman ini yang perlu diterapkan di NTT untuk beberapa kabupaten yang bakal melaksanaan pilkada bersamaan tahun ini dengan pilgub.
Dalam bidang kamtibmas, demikian Komisi A, terlaksana akibat komitmen bersama antara pemerintah dengan kelompok masyarakat adat dalam menyelesaikan segala persoalan dengan mengutamakan kearifan lokal melalui musyawarah mufakat. Komisi A akan menyerukan hal itu kepada pemerintah Propinsi NTT untuk mengambil hikmah dari hasil studi banding itu untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama sengketa batas wilayah melalui kearifan lokal bergandengan dengan masyarakat adat setempat.
Di Sumbar, koordinasi antara pemerintah propinsi dengan kabupaten, juga berjalan cukup baik, berkat MoU yang mengikat diadakan rapat koordinasi setiap dua bulan sekali secara bergilir setiap kabupaten/kota.
Pelaksanaan pemerintahan di daerah itu, juga sudah cukup maju dengan menerapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 melalui peraturan daerah (perda) perampingan struktur. Struktur yang ada di Propinsi Sumbar, asisten dari 4 menjadi 3, badan semula 13 menjadi 11, dinas dari 18 menjadi 16, biro dari 12 menjadi 9, kantor satu, sekwan dan Satpol PP yang bersifat tetap. (gem/stesal)


TIM STUDI BANDING KE SUMBAR:

Drs. Martinus Darmonsi, Frouke Rebo-Bubu, B.Sc, Ir. Emelia H Nomleni, Drs. Gabriel Lim, Drs. Simon Sanga Mudaj, Cornelis Soi, S.H, Trisna Lili Dano, SS, HM Nur Yamin, Jonathan Kana, SE, Cyrilus Bau Engo, Heleini Yeni Stefani Mboeik, S.Sos.