RSS Feed (xml)
Laporan Kanis Jehola, Spirit NTT, 21-27 April 2008
KUPANG, SPIRIT--Seratus desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapat program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Selain di TTS, desa-desa yang mendapat program ini terdapat di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Alor, TTU, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata, Sikka, Rote Ndao, dan Sumba Barat.
Kepala Sub Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Subdin Kimtar) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) NTT, Ir. Frans Pangalinan menjelaskan hal ini kepada SPIRIT NTT, Jumat (11/4/2008).
Dikatakannya, setiap desa mendapat alokasi dana Rp 275 juta, dengan komposisi 70 persen berasal dari Bank Dunia, 10 persen dari APBD (APBD I dan APBD II) dan 20 persen kontribusi dari masyarakat.
"Dari 20 persen kontribusi masyarakat ini, empat persen dalam bentuk uang tunai dan 16 persen berupa material lokal dan tenaga masyarakat. Perlunya kontribusi masyarakat ini agar masyarakat punya rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan berikut hasil- hasilnya," kata Frans.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini, jelas Frans, penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Sasaran program ini untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat sehingga meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.
Saat ini, demikian Frans, pemerintah kabupaten/kota yang mendapat program tersebut sudah menyiapkan tim koordinasinya. Begitu pun propinsi. Saat ini, lanjut Frans, tim koordinasi propinsi yang terdiri dari Dinas Kimpraswil NTT, Dinkes NTT dan Bappeda NTT serta instansi pemberdayaan masyarakat desa, juga sudah disiapkan.
Menurut Frans, tim koordinasi tingkat propinsi sudah merekrut fasilitator yang seleksinya dilakukan pemerintah pusat.Untuk fasilitator ini, kata Frans, dari 400 orang yang ikut seleksi, yang lulus seleksi 110 orang, atau setiap kabupaten mendapat 10 orang tenaga fasilitator.
Tugas fasilitator ini, jelas Frans, untuk memfasilitasi masyarakat, mengumpulkan masyarakat dan membantu masyarakat membuat program yang akan dilaksanakan di desa-desa pelaksana program. "Jadi, tugas fasilitator itu hanya untuk memfasilitasi, sedangkan yang menentukan dan melaksanakan masyarakat sendiri," ujarnya.
Mengenai prosedur pengalokasian dana, Frans menjelaskan, dana langsung dialokasikan ke rekening satker yang ada di masing-masing kabupaten. "Tugas propinsi hanya memonitor saja," kata Frans. *
KUPANG, SPIRIT--Seratus desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapat program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Selain di TTS, desa-desa yang mendapat program ini terdapat di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Alor, TTU, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata, Sikka, Rote Ndao, dan Sumba Barat.
Kepala Sub Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Subdin Kimtar) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) NTT, Ir. Frans Pangalinan menjelaskan hal ini kepada SPIRIT NTT, Jumat (11/4/2008).
Dikatakannya, setiap desa mendapat alokasi dana Rp 275 juta, dengan komposisi 70 persen berasal dari Bank Dunia, 10 persen dari APBD (APBD I dan APBD II) dan 20 persen kontribusi dari masyarakat.
"Dari 20 persen kontribusi masyarakat ini, empat persen dalam bentuk uang tunai dan 16 persen berupa material lokal dan tenaga masyarakat. Perlunya kontribusi masyarakat ini agar masyarakat punya rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan berikut hasil- hasilnya," kata Frans.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini, jelas Frans, penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Sasaran program ini untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat sehingga meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.
Saat ini, demikian Frans, pemerintah kabupaten/kota yang mendapat program tersebut sudah menyiapkan tim koordinasinya. Begitu pun propinsi. Saat ini, lanjut Frans, tim koordinasi propinsi yang terdiri dari Dinas Kimpraswil NTT, Dinkes NTT dan Bappeda NTT serta instansi pemberdayaan masyarakat desa, juga sudah disiapkan.
Menurut Frans, tim koordinasi tingkat propinsi sudah merekrut fasilitator yang seleksinya dilakukan pemerintah pusat.Untuk fasilitator ini, kata Frans, dari 400 orang yang ikut seleksi, yang lulus seleksi 110 orang, atau setiap kabupaten mendapat 10 orang tenaga fasilitator.
Tugas fasilitator ini, jelas Frans, untuk memfasilitasi masyarakat, mengumpulkan masyarakat dan membantu masyarakat membuat program yang akan dilaksanakan di desa-desa pelaksana program. "Jadi, tugas fasilitator itu hanya untuk memfasilitasi, sedangkan yang menentukan dan melaksanakan masyarakat sendiri," ujarnya.
Mengenai prosedur pengalokasian dana, Frans menjelaskan, dana langsung dialokasikan ke rekening satker yang ada di masing-masing kabupaten. "Tugas propinsi hanya memonitor saja," kata Frans. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar