RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 21-27 April 2008
ATAMBUA, SPIRIT--Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) Kabupaten Belu adalah bagian dari siklus dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Musrenbangda memiliki peran yang sangat besar dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat, selain menjembatani perencanaan yang teknokratik dan politis ke dalam sistem perencanaan pembangunan yang hirarkis.
Hal ini diungkapkan Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Belu, drg. Gregorius Mau Billi, F.DDPH, pada acara pembukaan Musrenbangda Kabupaten Belu di Aula Betelalenok, Atambua, Jumat (4/4/2008).
Dikatakannya, perencanaan yang hirarkis mengandung makna mampu mensinergikan kebijakan pemerintah yang bersifat supply driven dan kebutuhan masyarakat yang demand driven.
Dalam kerangka kebijakan yang bersifat supply driven dimaksudkan, kata Tallo, agar tetap memperhatikan acuan substansi perencanaan yang lebih tinggi sehingga tercapai keterkaitan dan keterpaduan antara dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya, baik dalam kebijakan nasional maupun lingkup propinsi dan kabupaten dengan tidak mengabaikan karakteristik kewilayahan.
Pemerintah Propinsi NTT, demikian Tallo,
telah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Propinsi NTT tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008. Demikian halnya pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota yang mengacu pada RPJP daerah propinsi.
"Dokumen ini menjadi acuan bagi setiap kepala daerah terpilih sesuai dengan periodenya untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai penjabaran implementasi dari visi dan misinya," katanya.
Diuraikannya, dokumen rencana kegiatan daerah dan program kerja Kabupaten Belu tahun 2009 melalui musrenbangda memiliki nilai yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Hal ini tidak mengabaikan bahwa tahun 2008 yang sedang kita jalani tidak mempunyai makna, akan tetapi pada tahun 2009, dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, kita menghadapi momentum proses demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat DPR, DPD yang selanjutnya akan menghantar kita pada pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Tallo.
Dari sisi kehidupan demokrasi dan pemerintah NTT, katanya, kita akan memasuki kepemimpinan kepala daerah yang baru, hasil pilkada propinsi dan kabupaten mencakup 11 kepala aerah baru yang prosesnya dimulai pada pertengahan tahun 2008.
"Di sinilah fungsi dan peran forum musrebang ini, menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah yang aspiratif dan responsif sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara estafet dan keberlanjutan dalam masa transisi kepemimpinan daerah," ujar gubernur. (humas setda belu)
ATAMBUA, SPIRIT--Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) Kabupaten Belu adalah bagian dari siklus dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Musrenbangda memiliki peran yang sangat besar dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat, selain menjembatani perencanaan yang teknokratik dan politis ke dalam sistem perencanaan pembangunan yang hirarkis.
Hal ini diungkapkan Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Belu, drg. Gregorius Mau Billi, F.DDPH, pada acara pembukaan Musrenbangda Kabupaten Belu di Aula Betelalenok, Atambua, Jumat (4/4/2008).
Dikatakannya, perencanaan yang hirarkis mengandung makna mampu mensinergikan kebijakan pemerintah yang bersifat supply driven dan kebutuhan masyarakat yang demand driven.
Dalam kerangka kebijakan yang bersifat supply driven dimaksudkan, kata Tallo, agar tetap memperhatikan acuan substansi perencanaan yang lebih tinggi sehingga tercapai keterkaitan dan keterpaduan antara dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya, baik dalam kebijakan nasional maupun lingkup propinsi dan kabupaten dengan tidak mengabaikan karakteristik kewilayahan.
Pemerintah Propinsi NTT, demikian Tallo,
telah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Propinsi NTT tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008. Demikian halnya pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota yang mengacu pada RPJP daerah propinsi.
"Dokumen ini menjadi acuan bagi setiap kepala daerah terpilih sesuai dengan periodenya untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai penjabaran implementasi dari visi dan misinya," katanya.
Diuraikannya, dokumen rencana kegiatan daerah dan program kerja Kabupaten Belu tahun 2009 melalui musrenbangda memiliki nilai yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Hal ini tidak mengabaikan bahwa tahun 2008 yang sedang kita jalani tidak mempunyai makna, akan tetapi pada tahun 2009, dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, kita menghadapi momentum proses demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat DPR, DPD yang selanjutnya akan menghantar kita pada pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Tallo.
Dari sisi kehidupan demokrasi dan pemerintah NTT, katanya, kita akan memasuki kepemimpinan kepala daerah yang baru, hasil pilkada propinsi dan kabupaten mencakup 11 kepala aerah baru yang prosesnya dimulai pada pertengahan tahun 2008.
"Di sinilah fungsi dan peran forum musrebang ini, menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah yang aspiratif dan responsif sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara estafet dan keberlanjutan dalam masa transisi kepemimpinan daerah," ujar gubernur. (humas setda belu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar