RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 10-16 Maret 2008
LABUAN BAJO, SPIRIT--Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch Dula, meminta Dinas Pendidikan Manggarai Barat untuk segera melunasi semua tunjangan kependidikan bagi para guru yang berada di wilayah Manggarai Barat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, Pasalnya, permintaan pembayaran tunjangan kependidikan ini sudah lama dibicarakan, tidak ada alasan untuk ditunda-tunda lagi.
"Saya minta dinas teknis yang menangani soal pembayaran tunjangan kependidikan ini segera membayar. Tidak ada alasan tunjangan para guru yang mengabdi di wilayah Manggarai Barat ditunda-tunda." tegas Wabup Gusti Dula saat memimpin apel rutin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah Manggarai Barat di halaman kantor bupati, Senin (11/2/2008) lalu.
Kendati demikian, pria kalem ini tetap mengharapkan agar dalam pembayaran tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan langkah penertiban administrasi. "Penertiban administrasi sangat penting agar tidak terjadi persoalan dan masalah baru," katanya.
Dikatakannya, tidak hanya tunjangan kependidikan yang harus dibayar tetapi juga semua gaji PNS lainnya yang belum terbayar, termasuk gaji tenaga honorer daerah yang hingga kini belum menerima gaji. "Saya kira tidak hanya gaji para guru saja yang dibayar tetapi semua gaji PNS lainnya yang hingga kini belum dibayar," tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya awal Februari lalu, para guru yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Manggarai Barat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mabar. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar tunjangan kependidikan yang merupakan hak guru yang belum terbayar. (tim infokom)
"Saya minta dinas teknis yang menangani soal pembayaran tunjangan kependidikan ini segera membayar. Tidak ada alasan tunjangan para guru yang mengabdi di wilayah Manggarai Barat ditunda-tunda." tegas Wabup Gusti Dula saat memimpin apel rutin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah Manggarai Barat di halaman kantor bupati, Senin (11/2/2008) lalu.
Kendati demikian, pria kalem ini tetap mengharapkan agar dalam pembayaran tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan langkah penertiban administrasi. "Penertiban administrasi sangat penting agar tidak terjadi persoalan dan masalah baru," katanya.
Dikatakannya, tidak hanya tunjangan kependidikan yang harus dibayar tetapi juga semua gaji PNS lainnya yang belum terbayar, termasuk gaji tenaga honorer daerah yang hingga kini belum menerima gaji. "Saya kira tidak hanya gaji para guru saja yang dibayar tetapi semua gaji PNS lainnya yang hingga kini belum dibayar," tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya awal Februari lalu, para guru yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Manggarai Barat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mabar. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar tunjangan kependidikan yang merupakan hak guru yang belum terbayar. (tim infokom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar