RSS Feed (xml)
Laporan Adiana Ahmad, Spirit NTT, 10-16 Maret 2008
WAINGAPU, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur (Sumtim) mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat melalui Program Pidra Daerah (Participatory Integreted In Reinfed Areas). Jangkauan program ini meliputi desa di Kecamatan Haharu, yaitu Desa Kalamba, Kadahang, Napu dan Desa Wunga.
Program ini diadopsi dari program Pidra Nasional yang melakukan pendampingan, pembinaan dan perberdayaan kaum petani kecil di 11 desa pada loma kecamatan dengan 211 kelompok binaan.
Sekretaris Desa Kadahang, Alens Djanggapeka, mengatakan itu saat ditemui di Kantor Desa Kadahang, Minggu (2/3/2008). Program PIDRA, kata Alens, pengawasannya dibawah Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumtim. Program ini, lanjutnya, melibatkan instansi terkait seperti Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian (KIPP), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Melalui Yayasan Pahadang Manjoru (YPM) sebagai LSM pelaksana program ini, kata Alens, telah memfasilitasi pembentukan kelompok baru di empat desa tersebut. Masing-masing desa terdiri dari enam kelompok dengan perincian tiga kelompok laki-laki dan tiga kelompok perempuan.
Proses pembentukan kelompok Pidra Daerah ini, demikian Alens, berlangsung dalam suasana demokratis, dimana adanya partisipasi semua pihak, termasuk kaum perempuan.
Alens mengatakan, Pemerintah Desa Kadahang menyambut baik program tersebut. Alens menjelaskan, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ini selanjutnya akan dijadikan kelompok permanen.
"Kami menyambut baik program ini. Khusus untuk kelompok yang sudah dibentuk ini, ke depan akan menjadi kelompok permanen, sehingga kalau ada program lain yang masuk baik program pemerintah maupun LSM yang menggunakan kelompok, maka kelompok ini akan menjadi binaan mereka. Tujuannya, agar kita tidak berulang-ulang membentuk kelompok seperti pengalaman yang lalu, ketika program tidak ada, kelompok bubar. Kita tidak mau seperti itu lagi," kata Alens.
Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Haharu, Imanuel Nomleni, S.Pi dalam arahannya kepada pengurus dan anggota kelompok yang baru terbentuk, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Pidra Nasional yang sudah berjalan dan segera akan berakhir, cukup berhasil, sehingga Pemkab Sumtim mengadopsi program Pidra Nasional menjadi Pidra Daerah.
Koordinator Yayasan Pahadang Manjoru, Ishak Sitaniapessy, S.Fil ketika dikonfirmasi berkaitan dengan program Pidra Daerah mengatakan , selaku LSM pelaksana pada Program Pidra Nasional yang lalu, yayasan hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator program. *
Program ini diadopsi dari program Pidra Nasional yang melakukan pendampingan, pembinaan dan perberdayaan kaum petani kecil di 11 desa pada loma kecamatan dengan 211 kelompok binaan.
Sekretaris Desa Kadahang, Alens Djanggapeka, mengatakan itu saat ditemui di Kantor Desa Kadahang, Minggu (2/3/2008). Program PIDRA, kata Alens, pengawasannya dibawah Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumtim. Program ini, lanjutnya, melibatkan instansi terkait seperti Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian (KIPP), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Melalui Yayasan Pahadang Manjoru (YPM) sebagai LSM pelaksana program ini, kata Alens, telah memfasilitasi pembentukan kelompok baru di empat desa tersebut. Masing-masing desa terdiri dari enam kelompok dengan perincian tiga kelompok laki-laki dan tiga kelompok perempuan.
Proses pembentukan kelompok Pidra Daerah ini, demikian Alens, berlangsung dalam suasana demokratis, dimana adanya partisipasi semua pihak, termasuk kaum perempuan.
Alens mengatakan, Pemerintah Desa Kadahang menyambut baik program tersebut. Alens menjelaskan, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ini selanjutnya akan dijadikan kelompok permanen.
"Kami menyambut baik program ini. Khusus untuk kelompok yang sudah dibentuk ini, ke depan akan menjadi kelompok permanen, sehingga kalau ada program lain yang masuk baik program pemerintah maupun LSM yang menggunakan kelompok, maka kelompok ini akan menjadi binaan mereka. Tujuannya, agar kita tidak berulang-ulang membentuk kelompok seperti pengalaman yang lalu, ketika program tidak ada, kelompok bubar. Kita tidak mau seperti itu lagi," kata Alens.
Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Haharu, Imanuel Nomleni, S.Pi dalam arahannya kepada pengurus dan anggota kelompok yang baru terbentuk, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Pidra Nasional yang sudah berjalan dan segera akan berakhir, cukup berhasil, sehingga Pemkab Sumtim mengadopsi program Pidra Nasional menjadi Pidra Daerah.
Koordinator Yayasan Pahadang Manjoru, Ishak Sitaniapessy, S.Fil ketika dikonfirmasi berkaitan dengan program Pidra Daerah mengatakan , selaku LSM pelaksana pada Program Pidra Nasional yang lalu, yayasan hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator program. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar