RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 24-30 Maret 2008
KASUS gizi buruk sedang mendera NTT. Memrihatinkan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun kasus yang menerpa anak-anak Flobamorata ini tetap hadir setiap tahun sebagai momok yang menakutkan.
Dalam Forum Parlemen yang membahas masalah kependudukan di NTT, Senin (17/3/2008), Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, meminta dukungan lembaga-lembaga internasional untuk membantu memetakan masalah-masalah yang terjadi di NTT. Tujuannya agar penanganan setiap masalah lebih fokus dan terarah.
Dengan demikian, katanya, masalah yang dihadapi di daerah ini setiap tahun bisa ditekan atau dikurangi bahkan terus bertambah seperti dalam kasus gizi buruk.
Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu memiliki peta untuk penanganan masalah gizi buruk di wilayah NTT.
"Tanpa ada peta mengenai daerah-daerah yang rawan terjadinya kasus gizi buruk, maka setiap upaya yang dilaksanakan akan semakin tidak jelas," kata Penasihat Senior Kesehatan Ibu dan Anak dan Sistem Kesehatan Kabupaten Kerjasama Teknis Indonesia-Jerman (GTZ) di NTT, Dr. Teda Littik, di Kupang, Senin (17/3/2008).
Selain itu, diperlukan pula dukungan dana untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kasus gizi buruk.
Dalam kaitan dengan kualitas tenaga kesehatan, dia mengatakan, pemerintah dan DPRD kurang memberikan perhatian secara serius pada masalah ini.
Tenaga-tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan untuk ditempatkan pada daerah-daerah pedalaman untuk menangani masalah gizi buruk yang setiap tahun selalu menghantui daerah ini.
"Banyak desa yang rawan kasus gizi buruk tetapi tidak ditempati tenaga medis sesuai dengan keahlian seperti ahli gizi," katanya.
Khusus untuk infrastruktur, dia mengatakan, infrastruktur kesehatan di NTT sudah cukup memadai, tetapi penempatannya tidak tepat sasaran.
Artinya, di daerah-daerah yang seharusnya dibangun puskemas rawat inap, justru yang dibangun adalah puskesmas rawat jalan.
Bahkan di satu lokasi yang sudah ada puskemas rawat inap, tetapi juga ada puskemas sejenis sehingga dianggap tidak tepat dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, katanya.
Karena itu, ke depan, pemerintah dan DPRD harus memberikan perhatian pada masalah ini. "Tentunya harus memiliki peta, kalau tidak ada peta, kerja kita semakin tidak jelas," katanya.
Kegiatan forum parlemen ini dihadiri 30 perwakilan lembaga-lembaga internasional dan PBB yang beroperasi di wilayah NTT. Forum ini dihadiri pula para anggota DPRD NTT yang adalah anggota forum. (antara)
Dalam Forum Parlemen yang membahas masalah kependudukan di NTT, Senin (17/3/2008), Ketua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, meminta dukungan lembaga-lembaga internasional untuk membantu memetakan masalah-masalah yang terjadi di NTT. Tujuannya agar penanganan setiap masalah lebih fokus dan terarah.
Dengan demikian, katanya, masalah yang dihadapi di daerah ini setiap tahun bisa ditekan atau dikurangi bahkan terus bertambah seperti dalam kasus gizi buruk.
Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu memiliki peta untuk penanganan masalah gizi buruk di wilayah NTT.
"Tanpa ada peta mengenai daerah-daerah yang rawan terjadinya kasus gizi buruk, maka setiap upaya yang dilaksanakan akan semakin tidak jelas," kata Penasihat Senior Kesehatan Ibu dan Anak dan Sistem Kesehatan Kabupaten Kerjasama Teknis Indonesia-Jerman (GTZ) di NTT, Dr. Teda Littik, di Kupang, Senin (17/3/2008).
Selain itu, diperlukan pula dukungan dana untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kasus gizi buruk.
Dalam kaitan dengan kualitas tenaga kesehatan, dia mengatakan, pemerintah dan DPRD kurang memberikan perhatian secara serius pada masalah ini.
Tenaga-tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan untuk ditempatkan pada daerah-daerah pedalaman untuk menangani masalah gizi buruk yang setiap tahun selalu menghantui daerah ini.
"Banyak desa yang rawan kasus gizi buruk tetapi tidak ditempati tenaga medis sesuai dengan keahlian seperti ahli gizi," katanya.
Khusus untuk infrastruktur, dia mengatakan, infrastruktur kesehatan di NTT sudah cukup memadai, tetapi penempatannya tidak tepat sasaran.
Artinya, di daerah-daerah yang seharusnya dibangun puskemas rawat inap, justru yang dibangun adalah puskesmas rawat jalan.
Bahkan di satu lokasi yang sudah ada puskemas rawat inap, tetapi juga ada puskemas sejenis sehingga dianggap tidak tepat dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, katanya.
Karena itu, ke depan, pemerintah dan DPRD harus memberikan perhatian pada masalah ini. "Tentunya harus memiliki peta, kalau tidak ada peta, kerja kita semakin tidak jelas," katanya.
Kegiatan forum parlemen ini dihadiri 30 perwakilan lembaga-lembaga internasional dan PBB yang beroperasi di wilayah NTT. Forum ini dihadiri pula para anggota DPRD NTT yang adalah anggota forum. (antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar