RSS Feed (xml)
Laporan Edy Hayong, Spirit NTT, 3-9 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mendesak Pemerintah Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS) untuk turut membantu memikirkan persoalan yang dihadapi warga masyarakat selatan Belu. Pasalnya, warga yang terkena banjir Benanain di wilayah Malaka Barat dan sekitarnya pada setiap tahun ini, merupakan imbas dari kedua daerah itu. Namun, Pemerintah Propinsi NTT secara bertahap akan membantu dengan menyelesaikan pembangunan tanggul dan pembuatan rumah panggung bagi warga.
Wagub Frans Lebu Raya mengatakan hal ini saat dialog bersama ribuan warga pengungsi korban banjir Benanain di Kantor Camat Malaka Barat di Besikama, Jumat (29/2/2008). Turut hadir saat ini, Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, Ketua DPRD Belu, Gabriel Dermawan, Camat Malaka Barat, Remigius Asa, S.H, anggota DPRD NTT, Nelson Matara, S.SoS, mantan Ketua Bappeda NTT, Ir. Esthon Foenay, dan sejumlah pejabat kabupaten maupun Propinsi NTT.
Wagub Lebu Raya menjelaskan, secara pribadi dan atas nama pemerintah Propinsi NTT menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana yang dialami ribuan warga Malaka Barat akibat luapan banjir Benanain. Sebagai wujud keprihatinan itu, dirinya datang di hadapan warga pengungsi untuk melihat dari dekat kondisi serta mendapatkan masukan untuk diambil tindakan penanganan lanjutan.
Setelah melihat kondisi warga, jelas Lebu Raya, pemprop dapat mengambil kesimpulan bahwa penanganan persoalan banjir Benanain ini tidak bisa dibebankan hanya di Pemkab Belu saja. Penanganannya harus melibatkan Pemkab TTS dan TTU karena wilayah Malaka merupakan imbas banjir kiriman dari kedua daerah ini.
"Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus terjadi. Kita perlu duduk bersama membicarakan langkah yang tepat untuk penanganannya. Dan banjir ini merupakan kiriman dari wilayah TTU dan TTS maka perlu duduk bersama membahasnya. Makanya saya minta supaya pemkab TTS dan TTU harus ikut membantu dengan melakukan reboisasi di kawasan hulu. Kalau kawasan hulu tetap dibiarkan seperti sekarang ini maka imbasnya tetap dialami warga di hilir. Kalau kali kecil di kedua wilayah itu ditata secara baik dengan penanaman kembali pohon-pohon maka keresahan warga Malaka akan segera berakhir," jelasnya.
Lebu Raya juga meminta kepada warga masyarakat ketiga kabupaten ini untuk membudayakan semangat menanam. Tidak boleh ada lagi penebangan hutan karena dampaknya sangat luar biasa terhadap keselamatan hidup umat manusia. Untuk itu, dia meminta Pemkab Belu, TTU dan TTS untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini. Sebab, selama ini kelihatannya Pemkab Belu yang sendirian berusaha mengatasi permasalahan banjir ini.
"Jangan kita tebang pohon untuk dapatkan beras 10 Kg sementara anak cucu kita yang menanggung akibatnya. Saya sudah mendapat gambaran tentang persoalan yang dihadapi warga maka upaya yang bisa kita lakukan adalah membangun dialog antar ketiga pemerintahan ini sehingga tiap tahun warga tidak perlu lagi mengungsi tetapi tetap tentram di rumahnya masing-masing. Sambil proses penjajakan untuk dialog berlangsung, pemprop melalui dinas teknis (Kimpraswil NTT, Red) akan terus melanjutkana pembangunan tanggul sampai ke titik aman," jelasnya. *
Wagub Frans Lebu Raya mengatakan hal ini saat dialog bersama ribuan warga pengungsi korban banjir Benanain di Kantor Camat Malaka Barat di Besikama, Jumat (29/2/2008). Turut hadir saat ini, Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, Ketua DPRD Belu, Gabriel Dermawan, Camat Malaka Barat, Remigius Asa, S.H, anggota DPRD NTT, Nelson Matara, S.SoS, mantan Ketua Bappeda NTT, Ir. Esthon Foenay, dan sejumlah pejabat kabupaten maupun Propinsi NTT.
Wagub Lebu Raya menjelaskan, secara pribadi dan atas nama pemerintah Propinsi NTT menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana yang dialami ribuan warga Malaka Barat akibat luapan banjir Benanain. Sebagai wujud keprihatinan itu, dirinya datang di hadapan warga pengungsi untuk melihat dari dekat kondisi serta mendapatkan masukan untuk diambil tindakan penanganan lanjutan.
Setelah melihat kondisi warga, jelas Lebu Raya, pemprop dapat mengambil kesimpulan bahwa penanganan persoalan banjir Benanain ini tidak bisa dibebankan hanya di Pemkab Belu saja. Penanganannya harus melibatkan Pemkab TTS dan TTU karena wilayah Malaka merupakan imbas banjir kiriman dari kedua daerah ini.
"Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus terjadi. Kita perlu duduk bersama membicarakan langkah yang tepat untuk penanganannya. Dan banjir ini merupakan kiriman dari wilayah TTU dan TTS maka perlu duduk bersama membahasnya. Makanya saya minta supaya pemkab TTS dan TTU harus ikut membantu dengan melakukan reboisasi di kawasan hulu. Kalau kawasan hulu tetap dibiarkan seperti sekarang ini maka imbasnya tetap dialami warga di hilir. Kalau kali kecil di kedua wilayah itu ditata secara baik dengan penanaman kembali pohon-pohon maka keresahan warga Malaka akan segera berakhir," jelasnya.
Lebu Raya juga meminta kepada warga masyarakat ketiga kabupaten ini untuk membudayakan semangat menanam. Tidak boleh ada lagi penebangan hutan karena dampaknya sangat luar biasa terhadap keselamatan hidup umat manusia. Untuk itu, dia meminta Pemkab Belu, TTU dan TTS untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini. Sebab, selama ini kelihatannya Pemkab Belu yang sendirian berusaha mengatasi permasalahan banjir ini.
"Jangan kita tebang pohon untuk dapatkan beras 10 Kg sementara anak cucu kita yang menanggung akibatnya. Saya sudah mendapat gambaran tentang persoalan yang dihadapi warga maka upaya yang bisa kita lakukan adalah membangun dialog antar ketiga pemerintahan ini sehingga tiap tahun warga tidak perlu lagi mengungsi tetapi tetap tentram di rumahnya masing-masing. Sambil proses penjajakan untuk dialog berlangsung, pemprop melalui dinas teknis (Kimpraswil NTT, Red) akan terus melanjutkana pembangunan tanggul sampai ke titik aman," jelasnya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar