RSS Feed (xml)
Oleh Laurensius Nale *
Spirit NTT, 24-30 Maret 2008
HARI Senin (24/2/2008), pukul 10.35 wita, merupakan hari bersejarah bagi Kecamatan Tanawawo. Yang mana untuk pertama kalinya kecamatan yang baru saja lepas dari Kecamatan Paga pertengahan 2007 lalu ini, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec).
Musrembang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini penting dilakukan untuk melihat dan mengukur tingkat kebutuhan masyarakat dan wilayah kecamatan yang tentunya untuk memaksimalkan pendekatan pelayanan.
Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Tanawawo ini dihadiri para kepala dinas, kepala bagian pada Setda Kabupaten Sikka, delapan kepala desa se-Tanawawo, tokoh masyarakat, ketua BPD, Pastor Paroki Wolofeo, serta Danramil.
Kegiatan Musrembang di Kecamatan Tanawawo, dibuka Camat Tanawawo, Drs. Billi Dolu, yang pelaksanaannya bertempat di Aula Paroki Wolofeo.
Billi Dolu dalam sambutannya mengatakan, bahwa Rekapitulasi Rencana Usulan Program Tahun Anggaran 2009 terdiri dari dua bidang urusan penting program kegiatan yang terdapat dalam urusan wajib. Pertama, urusan wajib terdiri dari bidang pendidikan, program Pendidikan Usia Dini, Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, Penempatan Tenaga Guru untuk SDI, SDK, dan SDN
Juga dibicarakan bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang perencanaan pembangunan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang statistik, kedua urusan pilihan terdiri dari: bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang transmigrasi, dan bidang pelayanan umum.
Menurut Bili Dolu, dari berbagai rencana usulan program/kegiatan tidak semua program harus direalisasi namun hanya progam-program yang berskala prioritas, artinya semuanya tergantung dari kemampuan keuangan yang didukung dengan keadaan SDM yang ada.
Sementara itu, Ketua Bappeda Kabupaten Sikka, Drs. Cypri da Costa, melalui GM Yel Rajalewa. S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa dari permasalahan-permasalahan yang diusulkan tidak semua diakomodir namun hanya persoalan-persoalan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu ada lima program penting menjadi prioritas antara lain bidang industri dan perdagangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, dan bidang lingkungan hidup. Sedangkan pengalokasian anggaran per kecamatan menggunakan beberapa indikator antara lain jumlah penduduk, jumlah KK, luas wilayah, jumlah desa dan kecamatan, Potensi Ekonomi (PDRB), jumlah KK Miskin, jumlah balita gizi buruk, prasarana, dan Anggaran Pendapat Belanja Desa.
Dengan sejumlah isu strategis antara lain, akibat pemanasan global, terjadi perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya abrasi pantai maupun erosi, Angka pengangguran cukup tinggi pada tahun 2004 : 6.296 jiwa atau sebesar dua persen dan meningkat menjadi 8.777 jiwa atau meningkat sebesar tiga persen dari total penduduk pada tahun 2005, angka kemiskinan cukup tinggi pada tahun 2005 sebesar 53.153 orang atau 18 persen dari total penduduk.
Tingginya tingkat kematian bayi pada tahun 2005 sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup dan kematian ibu melahirkan pada tahun 2005 sebesar 163 per 1000 kelahiran hidup, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka kurang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,5 persen.
Hal ini dikarenakan struktur perekonomian yang masih bersumber pada sektor konvensional serta dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat baik pemasaran hasil produksi maupaun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka.
Tingkat pertumbuhan ekonomi pun belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, pada tahun 2005 sebesar Rp 3.222.660,- dan masih dibawah pendapatan perkapita rata-rata propinsi.
Di Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian masyarakat, Sikap patuh dan taat hukum belum membudaya dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan, meningkatnya kriminalitas (tahun 2005 terdapat 138 kasus dan sebagian besar pelaku kejahatan perampokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan asusila), penurunan moral, perubahan budaya yang cenderung negatif, berkembangnya budaya kekerasan dan tingginya persaingan yang tidak sehat dan penyalahgunaan narkoba dan Napza, beberapa infrastruktur di Kabupaten Sikka belum memadai, kelayakan mengajar guru masih rendah yaitu guru SD 26,98 persen, SMP 56,78 persen, SMA 61,41persen, daya tampung pendidikan belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu gedung SD sebanyak 572 rusak berat, gedung SLTP 22 unit, dan gedung SMA dua unit yang rusak berat, APM yang cukup baik hanya pada tingkat SD 90,42 persen, sedangkan SMP 53 persen dan SMA 48,59 persen, masih rendahnya tingkat kelulusan SMP, SMA, dan SMK, yaitu pada tahun ajaran 2005-2006 SMP 51,64 persen, SMA 47,54 persen dan SMK 67 persen, sedangkan SD 96,66 persen, 23.832 orang dari usia sekolah 7-24 tahun sebanyak 222.019 belum mengenyam pendidikan, masih tinggi angka DO tingkat SD sebesar 3,14 persen pada tahun 2005.
Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Tanawawo dilanjutkan dengan diskusi, yang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama membahas bidang urusan wajib yang dipimpin oleh Kepala Desa Bu Utara.
Sedangkan bidang urusan pilihan dipimpin oleh Kasie Pemberdayaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Selama diskusi berlangsung hujan interupsi yang ditujukan kepada ketua kelompok antara lain menyangkut pembukaan jalan baru, penempatan bidan desa, sarana dan prasarana desa yang selama ini diusulkan tidak pernah terealisasi dan persoalan-persolan dasar lainnya yang belum bisa diakomodir.
Selain itu, persoalan yang mendasar ada yang mempertanyakan soal kesejahteraan tokoh masyarakat. Suasana menjadi tenang ketika Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan tidak semua masalah yang harus dijawab sekarang, namun kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat apalagi untuk permasalahan kesejahteraan tokoh masyarakat. Pukul 13.15 wita ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
Dari hasil diskusi tersebut, menurut Billi Dolu ada dua skala prioritas penting untuk kecamatan Tana Wawo yaitu program Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Tanangalu-Woloara serta Jembatan Rosaai yang menghubungkan Kampung Detumage dan Jitabewa. Tepat pukul 15.00 wita kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ditutup resmi. *
* Penulis, Mahasiswa Univeristas Nusa Nipa Maumere, Semester VI/Tingkat III.
Musrembang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini penting dilakukan untuk melihat dan mengukur tingkat kebutuhan masyarakat dan wilayah kecamatan yang tentunya untuk memaksimalkan pendekatan pelayanan.
Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Tanawawo ini dihadiri para kepala dinas, kepala bagian pada Setda Kabupaten Sikka, delapan kepala desa se-Tanawawo, tokoh masyarakat, ketua BPD, Pastor Paroki Wolofeo, serta Danramil.
Kegiatan Musrembang di Kecamatan Tanawawo, dibuka Camat Tanawawo, Drs. Billi Dolu, yang pelaksanaannya bertempat di Aula Paroki Wolofeo.
Billi Dolu dalam sambutannya mengatakan, bahwa Rekapitulasi Rencana Usulan Program Tahun Anggaran 2009 terdiri dari dua bidang urusan penting program kegiatan yang terdapat dalam urusan wajib. Pertama, urusan wajib terdiri dari bidang pendidikan, program Pendidikan Usia Dini, Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, Penempatan Tenaga Guru untuk SDI, SDK, dan SDN
Juga dibicarakan bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang perencanaan pembangunan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang statistik, kedua urusan pilihan terdiri dari: bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang transmigrasi, dan bidang pelayanan umum.
Menurut Bili Dolu, dari berbagai rencana usulan program/kegiatan tidak semua program harus direalisasi namun hanya progam-program yang berskala prioritas, artinya semuanya tergantung dari kemampuan keuangan yang didukung dengan keadaan SDM yang ada.
Sementara itu, Ketua Bappeda Kabupaten Sikka, Drs. Cypri da Costa, melalui GM Yel Rajalewa. S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa dari permasalahan-permasalahan yang diusulkan tidak semua diakomodir namun hanya persoalan-persoalan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu ada lima program penting menjadi prioritas antara lain bidang industri dan perdagangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, dan bidang lingkungan hidup. Sedangkan pengalokasian anggaran per kecamatan menggunakan beberapa indikator antara lain jumlah penduduk, jumlah KK, luas wilayah, jumlah desa dan kecamatan, Potensi Ekonomi (PDRB), jumlah KK Miskin, jumlah balita gizi buruk, prasarana, dan Anggaran Pendapat Belanja Desa.
Dengan sejumlah isu strategis antara lain, akibat pemanasan global, terjadi perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya abrasi pantai maupun erosi, Angka pengangguran cukup tinggi pada tahun 2004 : 6.296 jiwa atau sebesar dua persen dan meningkat menjadi 8.777 jiwa atau meningkat sebesar tiga persen dari total penduduk pada tahun 2005, angka kemiskinan cukup tinggi pada tahun 2005 sebesar 53.153 orang atau 18 persen dari total penduduk.
Tingginya tingkat kematian bayi pada tahun 2005 sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup dan kematian ibu melahirkan pada tahun 2005 sebesar 163 per 1000 kelahiran hidup, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka kurang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,5 persen.
Hal ini dikarenakan struktur perekonomian yang masih bersumber pada sektor konvensional serta dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat baik pemasaran hasil produksi maupaun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka.
Tingkat pertumbuhan ekonomi pun belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, pada tahun 2005 sebesar Rp 3.222.660,- dan masih dibawah pendapatan perkapita rata-rata propinsi.
Di Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian masyarakat, Sikap patuh dan taat hukum belum membudaya dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan, meningkatnya kriminalitas (tahun 2005 terdapat 138 kasus dan sebagian besar pelaku kejahatan perampokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan asusila), penurunan moral, perubahan budaya yang cenderung negatif, berkembangnya budaya kekerasan dan tingginya persaingan yang tidak sehat dan penyalahgunaan narkoba dan Napza, beberapa infrastruktur di Kabupaten Sikka belum memadai, kelayakan mengajar guru masih rendah yaitu guru SD 26,98 persen, SMP 56,78 persen, SMA 61,41persen, daya tampung pendidikan belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu gedung SD sebanyak 572 rusak berat, gedung SLTP 22 unit, dan gedung SMA dua unit yang rusak berat, APM yang cukup baik hanya pada tingkat SD 90,42 persen, sedangkan SMP 53 persen dan SMA 48,59 persen, masih rendahnya tingkat kelulusan SMP, SMA, dan SMK, yaitu pada tahun ajaran 2005-2006 SMP 51,64 persen, SMA 47,54 persen dan SMK 67 persen, sedangkan SD 96,66 persen, 23.832 orang dari usia sekolah 7-24 tahun sebanyak 222.019 belum mengenyam pendidikan, masih tinggi angka DO tingkat SD sebesar 3,14 persen pada tahun 2005.
Pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Tanawawo dilanjutkan dengan diskusi, yang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama membahas bidang urusan wajib yang dipimpin oleh Kepala Desa Bu Utara.
Sedangkan bidang urusan pilihan dipimpin oleh Kasie Pemberdayaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Selama diskusi berlangsung hujan interupsi yang ditujukan kepada ketua kelompok antara lain menyangkut pembukaan jalan baru, penempatan bidan desa, sarana dan prasarana desa yang selama ini diusulkan tidak pernah terealisasi dan persoalan-persolan dasar lainnya yang belum bisa diakomodir.
Selain itu, persoalan yang mendasar ada yang mempertanyakan soal kesejahteraan tokoh masyarakat. Suasana menjadi tenang ketika Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan tidak semua masalah yang harus dijawab sekarang, namun kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat apalagi untuk permasalahan kesejahteraan tokoh masyarakat. Pukul 13.15 wita ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
Dari hasil diskusi tersebut, menurut Billi Dolu ada dua skala prioritas penting untuk kecamatan Tana Wawo yaitu program Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Tanangalu-Woloara serta Jembatan Rosaai yang menghubungkan Kampung Detumage dan Jitabewa. Tepat pukul 15.00 wita kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ditutup resmi. *
* Penulis, Mahasiswa Univeristas Nusa Nipa Maumere, Semester VI/Tingkat III.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar