RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 24-30 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT-- DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Korem 161/Wirasakti Kupang, Senin (10/3/2008), menyepakati rencana TNI-AD membangun Komando Resor Militer (Korem) di Kabupaten Ende, Pulau Flores agar disosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat gabungan Komisi DPRD NTT dengan Danrem 161/Wirasakti untuk membahas aspirasi masyarakat yang menolak rencana TNI-AD membangun Komando Resor Militer (Korem) Ende.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, itu dihadiri Danrem 161/Wirasakti, Kol (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak dan sejumlah pejabat TNI. Dari eksekutif hadir Asisten Tata Praja Setda NTT, Drs. Yos Mamulak.
Rapat dengar pendapat itu diawali dengan penyampaian laporan Komisi A DPRD NTT tentang hasil kunjungan ke Ende dan penjelasan Danrem tentang latar belakang rencana TNI membangun Korem di Ende.
Setelah mendengar laporan, hampir semua anggota DPRD mempertanyakan keputusan TNI untuk membangun Korem di Ende, Pulau Flores, yang kemudian menuai protes.
"Kami telah berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Ende mengenai rencana pembangunan Korem itu. Mereka menerima setelah memahami makna strategis pembangunan institusi militer itu," katanya.
Ia mengakui, banyak hal yang dipersoalkan masyarakat, misalnya mengapa memilih Ende sebagai lokasi pembangunan Korem bukan di tempat lain yang dianggap lebih rawan konflik seperti di ujung barat Pulau Flores.
Danrem menjelaskan, TNI-AD memilih Ende sebagai lokasi pembangunan Korem karena terletak di bagian tengah Pulau Flores sehingga sangat strategis dalam sistem pertahanan keamanan negara untuk mengantisipasi pengaruh global dari negara-negara maju.
Di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik, katanya, akan ada batalion tempur guna mengendalikan situasi keamanan.
Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, mengatakan, TNI perlu melakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat lapisan bawah agar mereka memahami secara utuh rencana TNI membangun Korem di Ende.
Pemahaman yang tidak utuh mengenai rencana TNI tersebut dapat menimbulkan aksi protes berkepanjangan di kalangan masyarakat. (antara)
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat gabungan Komisi DPRD NTT dengan Danrem 161/Wirasakti untuk membahas aspirasi masyarakat yang menolak rencana TNI-AD membangun Komando Resor Militer (Korem) Ende.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, itu dihadiri Danrem 161/Wirasakti, Kol (Inf) Winston Pardamean Simanjuntak dan sejumlah pejabat TNI. Dari eksekutif hadir Asisten Tata Praja Setda NTT, Drs. Yos Mamulak.
Rapat dengar pendapat itu diawali dengan penyampaian laporan Komisi A DPRD NTT tentang hasil kunjungan ke Ende dan penjelasan Danrem tentang latar belakang rencana TNI membangun Korem di Ende.
Setelah mendengar laporan, hampir semua anggota DPRD mempertanyakan keputusan TNI untuk membangun Korem di Ende, Pulau Flores, yang kemudian menuai protes.
"Kami telah berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Ende mengenai rencana pembangunan Korem itu. Mereka menerima setelah memahami makna strategis pembangunan institusi militer itu," katanya.
Ia mengakui, banyak hal yang dipersoalkan masyarakat, misalnya mengapa memilih Ende sebagai lokasi pembangunan Korem bukan di tempat lain yang dianggap lebih rawan konflik seperti di ujung barat Pulau Flores.
Danrem menjelaskan, TNI-AD memilih Ende sebagai lokasi pembangunan Korem karena terletak di bagian tengah Pulau Flores sehingga sangat strategis dalam sistem pertahanan keamanan negara untuk mengantisipasi pengaruh global dari negara-negara maju.
Di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik, katanya, akan ada batalion tempur guna mengendalikan situasi keamanan.
Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Kristo Blasin, mengatakan, TNI perlu melakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat lapisan bawah agar mereka memahami secara utuh rencana TNI membangun Korem di Ende.
Pemahaman yang tidak utuh mengenai rencana TNI tersebut dapat menimbulkan aksi protes berkepanjangan di kalangan masyarakat. (antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar