RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 24-30 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT mengingatkan agar proses pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT jangan sampai mengabaikan persoalan sosial kemasyarakatan.
Peringatan PKB ini disampaikan melalui juru bicara fraksi, Petrus Djeer, B.A, ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap empat ranperda (dua diajukan pemerintah, dua ranperda inisiatif Dewan), di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (25/2/2008).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Dewan, Drs. Kristo Blasin, dihadiri Sekda NTT, Dr. Ir. Djamin Habib, MM.
Petrus Djeer mengatakan, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah di ambang pintu. Dengan demikian disadari bahwa beban kerja pemerintah pada tahun anggaran 2008 akan lebih tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
Namun, kata Petrus Djeer, tidak berarti bahwa persoalan sosial kemasyarakatan yang mendesak dan membutuhkan penanganan ekstra cepat, luput dari perhatian kita.
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, lanjut Petrus Djeer, merupakan beban tambahan bagi pemerintah di tahun anggaran 2008 ini. "Agenda pesta demokrasi ini akan melibatkan segenap lapisan masyarakat dan diharapkan dapat berlangsung sukses, tertib dan aman," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PKB DPRD NTT mengimbau dan mengajak semua komponen masyarakat turut berpartisipasi bagi suksesnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Bagaimanapun segenap lapisan masyarakat NTT saat ini sedang memimpikan duet kepemimpinan NTT yang berkualitas dan respons terhadap kebutuhan mereka (masyarakat).
Sebelum mengakhiri pandangan umum fraksinya, Petrus Djeer menitipkan beberapa pandangan kritis berkaitan dua perda yang diajukan oleh eksekutif dan dua perda Prakarsa Dewan. Pertama, selama masa jabatan DPRD NTT periode 2004-2009 yang telah berjalan lebih dari separuh waktu, masih melekat dalam ingatan kami ada sejumlah perda yang telah ditetapkan, tetapi implementasinya tidak cukup signifikan. Kita telah memiliki perda Pemberantasan Nyamuk, Penanggulangan Penyakit Kusta dan Fillaria, Izin Angkut Lalulintas dan lain-lannya. Namun sangat disayangkan jika perda-perda tersebut hingga saat ini belum dapat diimplementasikan secara baik di daerah ini. Fraksi Kebangkitan Bangsa terus mendorong pemerintah, katanya, agar tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan perda-perda tersebut.
Kedua, ada sejumlah perda inisiatif Dewan yang mengisyaratkan adanya pembentukan pokja-pokja. Tentunya hal ini berkonsekuensi terhadap pembiayaan dalam APBD NTT. Pemerintah perlu secara jujur menyampaikan kapasitas pendanaan yang ada. Sanggupkan APBD NTT untuk membiayai kegiatan pokja-pokja tersebut?
Namun demikian, lanjut Petrus Djeer, fraksinya secara tulus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan tim pengusul ranperda inisiatif atas upaya dan kerja kerasnya hingga ranperda prakarsa dapat dirampungkan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa, katanya, berharap agar pembentukan ranperda baru ke depan hendaknya didasarkan pada skala prioritas dan kesanggupan pembiayaan APBD NTT. Hal mana dimaksudkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi implementasi perda di daerah ini dan perda yang telah dihasilkan tidak mubazir.
Dalam semangat kemitraan, lanjut Petrus Djeer, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini. Juga kepada pihak eksekutif maupun kepada fraksi-fraksi di DPRD NTT. "Kiranya kebersamaan kita dalam kemitraan sejajar menjadi semangat yang terus mendorong upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT," kata Djeer. (gaa/humss dprd ntt)
Peringatan PKB ini disampaikan melalui juru bicara fraksi, Petrus Djeer, B.A, ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap empat ranperda (dua diajukan pemerintah, dua ranperda inisiatif Dewan), di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (25/2/2008).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua Dewan, Drs. Melkianus Adoe, didampingi Wakil Ketua Dewan, Drs. Kristo Blasin, dihadiri Sekda NTT, Dr. Ir. Djamin Habib, MM.
Petrus Djeer mengatakan, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah di ambang pintu. Dengan demikian disadari bahwa beban kerja pemerintah pada tahun anggaran 2008 akan lebih tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
Namun, kata Petrus Djeer, tidak berarti bahwa persoalan sosial kemasyarakatan yang mendesak dan membutuhkan penanganan ekstra cepat, luput dari perhatian kita.
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, lanjut Petrus Djeer, merupakan beban tambahan bagi pemerintah di tahun anggaran 2008 ini. "Agenda pesta demokrasi ini akan melibatkan segenap lapisan masyarakat dan diharapkan dapat berlangsung sukses, tertib dan aman," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PKB DPRD NTT mengimbau dan mengajak semua komponen masyarakat turut berpartisipasi bagi suksesnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Bagaimanapun segenap lapisan masyarakat NTT saat ini sedang memimpikan duet kepemimpinan NTT yang berkualitas dan respons terhadap kebutuhan mereka (masyarakat).
Sebelum mengakhiri pandangan umum fraksinya, Petrus Djeer menitipkan beberapa pandangan kritis berkaitan dua perda yang diajukan oleh eksekutif dan dua perda Prakarsa Dewan. Pertama, selama masa jabatan DPRD NTT periode 2004-2009 yang telah berjalan lebih dari separuh waktu, masih melekat dalam ingatan kami ada sejumlah perda yang telah ditetapkan, tetapi implementasinya tidak cukup signifikan. Kita telah memiliki perda Pemberantasan Nyamuk, Penanggulangan Penyakit Kusta dan Fillaria, Izin Angkut Lalulintas dan lain-lannya. Namun sangat disayangkan jika perda-perda tersebut hingga saat ini belum dapat diimplementasikan secara baik di daerah ini. Fraksi Kebangkitan Bangsa terus mendorong pemerintah, katanya, agar tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan perda-perda tersebut.
Kedua, ada sejumlah perda inisiatif Dewan yang mengisyaratkan adanya pembentukan pokja-pokja. Tentunya hal ini berkonsekuensi terhadap pembiayaan dalam APBD NTT. Pemerintah perlu secara jujur menyampaikan kapasitas pendanaan yang ada. Sanggupkan APBD NTT untuk membiayai kegiatan pokja-pokja tersebut?
Namun demikian, lanjut Petrus Djeer, fraksinya secara tulus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan tim pengusul ranperda inisiatif atas upaya dan kerja kerasnya hingga ranperda prakarsa dapat dirampungkan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa, katanya, berharap agar pembentukan ranperda baru ke depan hendaknya didasarkan pada skala prioritas dan kesanggupan pembiayaan APBD NTT. Hal mana dimaksudkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi implementasi perda di daerah ini dan perda yang telah dihasilkan tidak mubazir.
Dalam semangat kemitraan, lanjut Petrus Djeer, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini. Juga kepada pihak eksekutif maupun kepada fraksi-fraksi di DPRD NTT. "Kiranya kebersamaan kita dalam kemitraan sejajar menjadi semangat yang terus mendorong upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT," kata Djeer. (gaa/humss dprd ntt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar