RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 17-23 Maret 2008
MAUMERE, SPIRIT--Wilayah Kecamatan Mapitara merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Namun di wilayah yang tepat berada di kaki Gunung Api Egon, ini kondisi jalannya sangat memrihatinkan. Perbaikan jalan merupakan kebutuhan prioritas warga setempat.
Demikian disampaikan Camat Mapitara, Drs. Humerus Andreas, kepada Tim V DPRD Sikka yang melakukan kunjungan kerja ke kecamatan setempat, Jumat (22/2/2008).
Tim V DPRD Sikka terdiri dari Petrus Djelalu (Fraksi Gabungan Pembaharuan/Komisi C), Gabriela Mako (Fraksi Partai Golkar/Komisi C), Patric da Silva (Fraksi Partai PDI Perjuangan/Komisi A) dan Donde Konterius (Fraksi PDI Perjuangan/Komisi B).
Dikatakan Humerus, jalan merupakan kendala utama bagi masyarakat di Mapitara dalam menyalurkan hasil sumber daya alam yang ada ke wilayah lain di Kabupaten Sikka. Dampak lain dari kondisi jalan yang belum mengalami perubahan selama puluhan tahun ini, telah mengakibatkan tingginya angka putus sekolah.
Selain masalah jalan, katanya, yang juga menjadi kebutuhan prioritas masyarakat adalah pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana penerangan.
Masyarakat, kata Humerus, secara swadaya telah menyiapkan lahan seluas 7.500 m2 untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti kantor camat, puskesmas, BPP dan balai kesehatan hewan.
Dia mengakui angka drop out anak usia sekolah di kecamatan setempat sangat tinggi. Terlebih usai penyelenggaraan acara keagamaan, Sambut Baru. Pihaknya, kata Humerus, telah berkoordinasi dengan para kepala desa, tokoh adat dan rohaniwan agar terus melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.
Pada sesi dialog, Ketua BPD Hebing, Petrus Maros kepada Tim V DPRD Sikka, berharap Dewan menyampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka supaya melakukan kegiatan turun lapangan. Karena di Wilayah Mapitara cenderung terjadi penebangan dan penggundulan hutan yang kini semakin marak.
"Kami di sini (Mapitara) tidak ada yang peduli jika pemerintah menegur kalau ada yang menebang hutan. Kami sangat mengharapkan agar Tim V dapat menyampaikan hal ini ke dinas kehutanan supaya mereka melakukan kegiatan turun lapangan," harap Maros.
Menanggapi hal ini, Patrik da Silva, kepada masyarakat Kecamatan Mapitara menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pemekaran kecamatan merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dan, melalui pemekaran, katanya, akan membuka dan membina wawasan berpikir masyarakat untuk mengembangkan dan membangun wilayahnya. Salah satunya dengan berpartisipasi menyediakan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat.
"Namun untuk pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Mapitara tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam. Walau demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat tetap dibutuhkan pemerintah," jelas Patrik.
Patrik mengharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tetap menjaga hutan, karena hutan merupakan satu-satunya penyedia sumber mata air bagi manusia. Tanpa hutan dan berbagai sumber daya alam yang ada, keberadaan makhluk hidup sangat terancam.
DPRD dan pemerintah, demikian Patrik, berharap agar penebangan hutan secara liar dihentikan diganti dengan melakukan penghijauan di sekitar lokasi mata air dan di wilayah-wilayah tertentu yang telah gundul. (djo/humas sikka)
Demikian disampaikan Camat Mapitara, Drs. Humerus Andreas, kepada Tim V DPRD Sikka yang melakukan kunjungan kerja ke kecamatan setempat, Jumat (22/2/2008).
Tim V DPRD Sikka terdiri dari Petrus Djelalu (Fraksi Gabungan Pembaharuan/Komisi C), Gabriela Mako (Fraksi Partai Golkar/Komisi C), Patric da Silva (Fraksi Partai PDI Perjuangan/Komisi A) dan Donde Konterius (Fraksi PDI Perjuangan/Komisi B).
Dikatakan Humerus, jalan merupakan kendala utama bagi masyarakat di Mapitara dalam menyalurkan hasil sumber daya alam yang ada ke wilayah lain di Kabupaten Sikka. Dampak lain dari kondisi jalan yang belum mengalami perubahan selama puluhan tahun ini, telah mengakibatkan tingginya angka putus sekolah.
Selain masalah jalan, katanya, yang juga menjadi kebutuhan prioritas masyarakat adalah pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana penerangan.
Masyarakat, kata Humerus, secara swadaya telah menyiapkan lahan seluas 7.500 m2 untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti kantor camat, puskesmas, BPP dan balai kesehatan hewan.
Dia mengakui angka drop out anak usia sekolah di kecamatan setempat sangat tinggi. Terlebih usai penyelenggaraan acara keagamaan, Sambut Baru. Pihaknya, kata Humerus, telah berkoordinasi dengan para kepala desa, tokoh adat dan rohaniwan agar terus melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.
Pada sesi dialog, Ketua BPD Hebing, Petrus Maros kepada Tim V DPRD Sikka, berharap Dewan menyampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka supaya melakukan kegiatan turun lapangan. Karena di Wilayah Mapitara cenderung terjadi penebangan dan penggundulan hutan yang kini semakin marak.
"Kami di sini (Mapitara) tidak ada yang peduli jika pemerintah menegur kalau ada yang menebang hutan. Kami sangat mengharapkan agar Tim V dapat menyampaikan hal ini ke dinas kehutanan supaya mereka melakukan kegiatan turun lapangan," harap Maros.
Menanggapi hal ini, Patrik da Silva, kepada masyarakat Kecamatan Mapitara menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pemekaran kecamatan merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dan, melalui pemekaran, katanya, akan membuka dan membina wawasan berpikir masyarakat untuk mengembangkan dan membangun wilayahnya. Salah satunya dengan berpartisipasi menyediakan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat.
"Namun untuk pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Mapitara tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam. Walau demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat tetap dibutuhkan pemerintah," jelas Patrik.
Patrik mengharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tetap menjaga hutan, karena hutan merupakan satu-satunya penyedia sumber mata air bagi manusia. Tanpa hutan dan berbagai sumber daya alam yang ada, keberadaan makhluk hidup sangat terancam.
DPRD dan pemerintah, demikian Patrik, berharap agar penebangan hutan secara liar dihentikan diganti dengan melakukan penghijauan di sekitar lokasi mata air dan di wilayah-wilayah tertentu yang telah gundul. (djo/humas sikka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar