RSS Feed (xml)
Laporan Antara, Spirit NTT, 25 Februari - 2 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berkomitmen untuk mendukung peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan pada setiap tahun anggaran sebagai bukti keberpihakan terhadap pengarusutamaan gender.
"Sudah menjadi komitmen DPRD NTT untuk selalu meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan dan itu sudah kami implementasikan saat pembahasan rancangan APBD tahun 2008," kata Ketua Komisi D DPRD NTT, Victor Mado Watun, S.H, di Kupang, Minggu (17/2/2008).
Ia mengatakan, saat pembahasan APBD NTT 2008 panitia anggaran eksekutif hendak memangkas sebagian anggaran pemberdayaan perempuan yang diusulkan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT, namun Komisi D DPRD NTT justru mendukung peningkatan anggaran untuk sejumlah program prioritas.
Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT mengusulkan kebutuhan anggaran pemberdayaan perempuan tahun 2008 sebesar Rp 1.749.100.000 untuk lima program prioritas.
Kelima program prioritas itu yakni keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
"Saat itu lima program prioritas itu tidak seluruhnya disetujui oleh panitia anggaran eksekutif, tetapi Komisi D yang juga membidangi pemberdayaan perempuan malah memperjuangkan peningkatan anggaran sehingga disetujui dalam plafon anggaran APBD setelah melewati perdebatan alot dengan panitia anggaran eksekutif," ujar Watun.
Bahkan, tambah Watun, anggaran pemberdayaan perempuan melalui dokumen APBD itu belum menjawab kebutuhan riil masyarakat sehingga biaya pelaksanaan program pengarusutamaan gender harus bersumber dari PAD, APBN dan pihak lain yang peduli pengarusutamaan gender seperti LSM dan donatur asing.
Kini, program pemberdayaan perempuan melalui Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT tahun 2008 didukung oleh anggaran sebesar Rp 2,2 miliar lebih. Sebanyak Rp 1,74 miliar lebih bersumber dari APBD, sisanya dari APBN.
Terdapat peningkatan jumlah anggaran pemberdayaan perempuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,4 miliar lebih.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, wakil rakyat di DPRD NTT telah berupaya memperjuangkan peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan sehingga pemanfaatannya pun harus memihak rakyat.
"Berbagai jenis penganggaran pemberdayaan perempuan itu hendaknya dipertangungjawabkan secara transparan dengan memperhatikan pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran dan mudah diakses publik, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan mekanisme akuntabilitasnya memihak publik," ujar Watun. *
"Sudah menjadi komitmen DPRD NTT untuk selalu meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan dan itu sudah kami implementasikan saat pembahasan rancangan APBD tahun 2008," kata Ketua Komisi D DPRD NTT, Victor Mado Watun, S.H, di Kupang, Minggu (17/2/2008).
Ia mengatakan, saat pembahasan APBD NTT 2008 panitia anggaran eksekutif hendak memangkas sebagian anggaran pemberdayaan perempuan yang diusulkan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT, namun Komisi D DPRD NTT justru mendukung peningkatan anggaran untuk sejumlah program prioritas.
Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT mengusulkan kebutuhan anggaran pemberdayaan perempuan tahun 2008 sebesar Rp 1.749.100.000 untuk lima program prioritas.
Kelima program prioritas itu yakni keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
"Saat itu lima program prioritas itu tidak seluruhnya disetujui oleh panitia anggaran eksekutif, tetapi Komisi D yang juga membidangi pemberdayaan perempuan malah memperjuangkan peningkatan anggaran sehingga disetujui dalam plafon anggaran APBD setelah melewati perdebatan alot dengan panitia anggaran eksekutif," ujar Watun.
Bahkan, tambah Watun, anggaran pemberdayaan perempuan melalui dokumen APBD itu belum menjawab kebutuhan riil masyarakat sehingga biaya pelaksanaan program pengarusutamaan gender harus bersumber dari PAD, APBN dan pihak lain yang peduli pengarusutamaan gender seperti LSM dan donatur asing.
Kini, program pemberdayaan perempuan melalui Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT tahun 2008 didukung oleh anggaran sebesar Rp 2,2 miliar lebih. Sebanyak Rp 1,74 miliar lebih bersumber dari APBD, sisanya dari APBN.
Terdapat peningkatan jumlah anggaran pemberdayaan perempuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,4 miliar lebih.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, wakil rakyat di DPRD NTT telah berupaya memperjuangkan peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan sehingga pemanfaatannya pun harus memihak rakyat.
"Berbagai jenis penganggaran pemberdayaan perempuan itu hendaknya dipertangungjawabkan secara transparan dengan memperhatikan pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran dan mudah diakses publik, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan mekanisme akuntabilitasnya memihak publik," ujar Watun. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar