RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 3-9 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT NTT-- Sebanyak 98 orang pejabat eselon II dan IV pada dinas, badan, kantor, bagian, kecamatan dan kelurahan lingkup Pemkot Kupang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) analisis jabatan dan beban kerja di Aula Sasando Kantor Walikota Kupang, 18-21 Februari 2008.
Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, dalam sambutannya ketika membuka bimtek tersebut, mengatakan, penataan kelembagaan daerah membutuhkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui beban kerja masing-masing jabatan dan organisasi di lingkup Pemkot Kupang.
Hurek menegaskan, dengan dikeluarkannya PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka di setiap daerah telah melakukan pembenahan kelembagaan daerah masing-masing, termasuk merumuskan rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah untuk menjawabi kebutuhan masyarakat. "Oleh karena itu Pemkot Kupang berupaya mengimplementasikan PP tersebut seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)," tegasnya.
Hurek mengakui bimtek tersebut memiliki tujuan strategis karena berkaitan dengan upaya menyiapkan sumber daya aparatur Kota Kupang yang berkualitas untuk melaksanaan tugas terutama menghitung beban kerja karyawan dan organisasinya dalam rangka penataan lembaga daerah, penatalaksanaan, penataan kepegawaian dan penataan program pendidikan, pelatihan dan pengawasan.
Panitia penyelenggara melaporkan tujuan bimtek untuk menciptakan aparatur terlatih dan handal dalam menganalisis beban kerja pada setiap unit kerja dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. (infokom kota kupang)
Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, dalam sambutannya ketika membuka bimtek tersebut, mengatakan, penataan kelembagaan daerah membutuhkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui beban kerja masing-masing jabatan dan organisasi di lingkup Pemkot Kupang.
Hurek menegaskan, dengan dikeluarkannya PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka di setiap daerah telah melakukan pembenahan kelembagaan daerah masing-masing, termasuk merumuskan rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah untuk menjawabi kebutuhan masyarakat. "Oleh karena itu Pemkot Kupang berupaya mengimplementasikan PP tersebut seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)," tegasnya.
Hurek mengakui bimtek tersebut memiliki tujuan strategis karena berkaitan dengan upaya menyiapkan sumber daya aparatur Kota Kupang yang berkualitas untuk melaksanaan tugas terutama menghitung beban kerja karyawan dan organisasinya dalam rangka penataan lembaga daerah, penatalaksanaan, penataan kepegawaian dan penataan program pendidikan, pelatihan dan pengawasan.
Panitia penyelenggara melaporkan tujuan bimtek untuk menciptakan aparatur terlatih dan handal dalam menganalisis beban kerja pada setiap unit kerja dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. (infokom kota kupang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar