RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 17-23 Maret 2008
KUPANG, SPIRIT--Fraksi Gabungan Rakyat NTT melalui juru bicara, Anselmus Tallo, SE, menyampaikan tujuh catatan kritis terkait pengajuan empat ranperda. Dari empat ranperda ini, dua diajukan pemerintah, dua lainnya merupakan inisiatif Dewan.
Catatan kritis Fraksi Gabungan ini disampaikan
pada Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (25/2/2008), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda.
Anselmus Tallo mengatakan, catatan kritis yang disampaikan Fraksi Gabungan bersifat umum agar pemerintah memperhatikan dan melaksanakannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat NTT.
Tujuh catatan kritis itu adalah, pertama,
mendesak pemerintah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya memberikan bantuan sedini mungkin kepada masyarakat yang menderita karena dilanda bencana alam. Misalnya, masyarakat yang menderita akibat bencana banjir di Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, bencana gagal panen akibat angin, bencana di Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan dan beberapa daerah di daratan Flores dan Sumba. Pemerintah juga diharapkan mengantisipasi beberapa jenis penyakit yang bakal muncul pasca benacana alam tersebut.
Kedua, mendesak pemerintah agar distribusi program PLS dilaksanakan secara merata di semua kabupaten/kota karena ada sinyalmen kegiatan PLS hanya dikonsentrasikan pada beberapa daerah dan untuk masyarakat tertentu saja.
Ketiga, Fraksi Gabungan Rakyat NTT menyesal karena terhadap perhatian pemerintah lebih menfokuskan anggaran pada program PLS ketimbang pendidikan formal di NTT. Padahal kualitas kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan formal masih jauh menggembirakan. Adalah lebih bijaksana bila pemerintah lebih memrioritaskan anggran untuk kegiatan pembelajaran untuk pendidikan formal dan menyiapkan anak-anak untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAS) dan Ujian Nasional (UN), sehingga tingkat kualitas kelulusan anan NTT lebih menggembirakan.
Keempat, terkait dengan persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi Gbaungan mengharapkan agar pemerintah mendata semua masyarakat NTT yang punya hak pilih agar mereka dapat berperan aktif dalam pesta demokrasi ini. Pemerintah juga diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif agar pesta demokratis ini dapat berlangsung dalam suasana yang aman dan demokratis serta menjunjung tinggi sportivitas.
Kelima, Fraksi Gabungan Rakyat NTT mendukung sepenuhnya pelaksanaan lima hari kerja bagi PNS. Fraksi mengharapkan agar diadakan pengawasan yang serius agar ada peningkatan produktivitas kerja. Pada sisi lain uang makan bagi PNS agar dibayar setiap hari demi terwujudnya kesehjateran mereka. Selanjutnya perlu diadakan evaluasi secara periodik setiap tiga bulan.
Keenam, disinyalir ada pembelian BBM berupa solar dan minyak tanah yang dilakukan beberapa BUMN utuk kegiatan industri. Hal ini sangat merugikan masyarakat. Pemerintah harus lebih serius mengawasi dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku mafia dalam bidang ini.
Ketujuh, terhadap kebijaksanaan restrukturisasi Pertamina yang berimplikasikan pada penutupan Depot Pertamina di beberapa daerah dan pemindahan pegawai pertamina, Fraksi Gabungan meminta perhatian serius pemerintah untuk memninjau kembali karena menimbulkan kesulitan perolehan BBM bagi masyarakat dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian di daerah. (gaa/humas dprd ntt)
Catatan kritis Fraksi Gabungan ini disampaikan
pada Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (25/2/2008), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda.
Anselmus Tallo mengatakan, catatan kritis yang disampaikan Fraksi Gabungan bersifat umum agar pemerintah memperhatikan dan melaksanakannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat NTT.
Tujuh catatan kritis itu adalah, pertama,
mendesak pemerintah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya memberikan bantuan sedini mungkin kepada masyarakat yang menderita karena dilanda bencana alam. Misalnya, masyarakat yang menderita akibat bencana banjir di Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, bencana gagal panen akibat angin, bencana di Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan dan beberapa daerah di daratan Flores dan Sumba. Pemerintah juga diharapkan mengantisipasi beberapa jenis penyakit yang bakal muncul pasca benacana alam tersebut.
Kedua, mendesak pemerintah agar distribusi program PLS dilaksanakan secara merata di semua kabupaten/kota karena ada sinyalmen kegiatan PLS hanya dikonsentrasikan pada beberapa daerah dan untuk masyarakat tertentu saja.
Ketiga, Fraksi Gabungan Rakyat NTT menyesal karena terhadap perhatian pemerintah lebih menfokuskan anggaran pada program PLS ketimbang pendidikan formal di NTT. Padahal kualitas kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan formal masih jauh menggembirakan. Adalah lebih bijaksana bila pemerintah lebih memrioritaskan anggran untuk kegiatan pembelajaran untuk pendidikan formal dan menyiapkan anak-anak untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAS) dan Ujian Nasional (UN), sehingga tingkat kualitas kelulusan anan NTT lebih menggembirakan.
Keempat, terkait dengan persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi Gbaungan mengharapkan agar pemerintah mendata semua masyarakat NTT yang punya hak pilih agar mereka dapat berperan aktif dalam pesta demokrasi ini. Pemerintah juga diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif agar pesta demokratis ini dapat berlangsung dalam suasana yang aman dan demokratis serta menjunjung tinggi sportivitas.
Kelima, Fraksi Gabungan Rakyat NTT mendukung sepenuhnya pelaksanaan lima hari kerja bagi PNS. Fraksi mengharapkan agar diadakan pengawasan yang serius agar ada peningkatan produktivitas kerja. Pada sisi lain uang makan bagi PNS agar dibayar setiap hari demi terwujudnya kesehjateran mereka. Selanjutnya perlu diadakan evaluasi secara periodik setiap tiga bulan.
Keenam, disinyalir ada pembelian BBM berupa solar dan minyak tanah yang dilakukan beberapa BUMN utuk kegiatan industri. Hal ini sangat merugikan masyarakat. Pemerintah harus lebih serius mengawasi dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku mafia dalam bidang ini.
Ketujuh, terhadap kebijaksanaan restrukturisasi Pertamina yang berimplikasikan pada penutupan Depot Pertamina di beberapa daerah dan pemindahan pegawai pertamina, Fraksi Gabungan meminta perhatian serius pemerintah untuk memninjau kembali karena menimbulkan kesulitan perolehan BBM bagi masyarakat dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian di daerah. (gaa/humas dprd ntt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar