RSS Feed (xml)
Laporan Alfred Dama, Spirit NTT 4-10 Februari 2008
KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menawarkan Asuransi Biru untuk mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Asuransi ini memungkinkan pesertanya mendapat perawatan di kelas II rumah sakit bila harus mendapatkan perawatan kesehatan atau sakit dengan biaya ditanggung Asuransi Biru.
Tawaran ini disampaikan Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, dan Ketua Dewan Syura PKB, Elias Ludji Pau, S.H.M.Si, ketika melakukan silaturahmi kepada Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc.Ph.D di ruang VIP Undana Penfui, Sabtu (2/2/2008).
"Ini program pemkot yang sangat berpihak kepada masyarakat, terutama kalangan mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan. Bagaimana mahasiswa mau belajar dengan baik kalau tidak sehat? Untuk itu kami memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan kesehatan para mahasiswa. Selama sekian tahun tidak ada perhatian dari pimpinan pemkot terdahulu terhadap kepentingan rakyat kecil, baru pada kepemimpinan sekarang, kami rancang program ini bersama PKB agar benar-benar berpihak kepada kepentingan bersama," kata Daniel Hurek seperti yang dikutip Humas Undana, David Sir, dalam siaran pers yang diterima redaksi media ini, Minggu (3/2/2008).
Dijelaskannya, polanya sangat sederhana, mahasiswa cukup menabung uang antara Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00 per tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Katakanlah selama mahasiswa belajar, orangtua terlambat mengirim uang, sedangkan kebutuhan dia untuk mengatasi masalah sakit sangat mendesak, dia tidak perlu repot-repot cari uang, tetapi dia cukup ke rumah sakit sambil menunjukkan indentitas KTP tersebut, saat itu langsung mendapat pelayanan medis. "Jadi pemkot dan PKB merancang program ini bertujuan untuk benar-benar berpihak kepada rakyat kecil termasuk mahasiswa,"katanya.
Rektor, Profesor Frans Umbu Datta pada kesempatan itu menyambut baik rencana program kerja Pemkot dan PKB dan akan mensosialisasikan tentang pelayanan kesehatan. "Saya akan dorong para mahasiswa itu sebagai warga negara yang baik untuk segera memiliki Kartu Tanda Penduduk," kata Umbu Datta.
Dalam pertemuan itu, Daniel Hurek juga menyampaikan keprihatinannya terhadap hunian mahasiswa atau 'kos-kosan' yang berada di Kelurahan Oesapa yang dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan. Hunian mahasiwa tersebut dipersoalkan karena terjadi berbagai macam persoalan mulai dari prostitusi hingga aborsi bahkan kasus-kasus kekerasan yang belakangan ini terjadi di Kota Kupang. Hal tersebut jelas meresahkan orang tua. Untuk itu pemkot melalui perdanya mengambil kebijakan untuk menertibkan tempat hunian mahasiswa mahasiswa tersebut.
Terhadap masalah ini, Umbu Datta mengatakan, karena masalah ini bersentuhan langsung dengan keberadaan mahasiswa sebagai pengguna tempat tinggal tersebut sehingga perlu ada penataan ulang semacam penertiban, sehingga antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, kalau bisa jangan disatukan, karena akan berakibat fatal.
Frans Umbu Datta menilai tempat hunian tersebut sangat tidak manusiawi, dalam berbagai dimensi atau aspek antara lain tidak sehat, kalau kamar kos itu berukuran hanya dua kali tiga meter persegi. "Dia masak di situ, di belajar dan tidur di situ, ini sangat tidak manusiawi. Fasilitas juga sangat tidak memadai, karena berdinding bebak, bahkan ada yang berlantai kasar atau tanah. Dari sisi ini, rupanya pemilik kos itu hanya ingin mendapat keuntungan yang besar dari pada memperhatikan kesejahteraan sosial mahasiswa itu. *
KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menawarkan Asuransi Biru untuk mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Asuransi ini memungkinkan pesertanya mendapat perawatan di kelas II rumah sakit bila harus mendapatkan perawatan kesehatan atau sakit dengan biaya ditanggung Asuransi Biru.
Tawaran ini disampaikan Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, dan Ketua Dewan Syura PKB, Elias Ludji Pau, S.H.M.Si, ketika melakukan silaturahmi kepada Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc.Ph.D di ruang VIP Undana Penfui, Sabtu (2/2/2008).
"Ini program pemkot yang sangat berpihak kepada masyarakat, terutama kalangan mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan. Bagaimana mahasiswa mau belajar dengan baik kalau tidak sehat? Untuk itu kami memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan kesehatan para mahasiswa. Selama sekian tahun tidak ada perhatian dari pimpinan pemkot terdahulu terhadap kepentingan rakyat kecil, baru pada kepemimpinan sekarang, kami rancang program ini bersama PKB agar benar-benar berpihak kepada kepentingan bersama," kata Daniel Hurek seperti yang dikutip Humas Undana, David Sir, dalam siaran pers yang diterima redaksi media ini, Minggu (3/2/2008).
Dijelaskannya, polanya sangat sederhana, mahasiswa cukup menabung uang antara Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00 per tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Katakanlah selama mahasiswa belajar, orangtua terlambat mengirim uang, sedangkan kebutuhan dia untuk mengatasi masalah sakit sangat mendesak, dia tidak perlu repot-repot cari uang, tetapi dia cukup ke rumah sakit sambil menunjukkan indentitas KTP tersebut, saat itu langsung mendapat pelayanan medis. "Jadi pemkot dan PKB merancang program ini bertujuan untuk benar-benar berpihak kepada rakyat kecil termasuk mahasiswa,"katanya.
Rektor, Profesor Frans Umbu Datta pada kesempatan itu menyambut baik rencana program kerja Pemkot dan PKB dan akan mensosialisasikan tentang pelayanan kesehatan. "Saya akan dorong para mahasiswa itu sebagai warga negara yang baik untuk segera memiliki Kartu Tanda Penduduk," kata Umbu Datta.
Dalam pertemuan itu, Daniel Hurek juga menyampaikan keprihatinannya terhadap hunian mahasiswa atau 'kos-kosan' yang berada di Kelurahan Oesapa yang dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan. Hunian mahasiwa tersebut dipersoalkan karena terjadi berbagai macam persoalan mulai dari prostitusi hingga aborsi bahkan kasus-kasus kekerasan yang belakangan ini terjadi di Kota Kupang. Hal tersebut jelas meresahkan orang tua. Untuk itu pemkot melalui perdanya mengambil kebijakan untuk menertibkan tempat hunian mahasiswa mahasiswa tersebut.
Terhadap masalah ini, Umbu Datta mengatakan, karena masalah ini bersentuhan langsung dengan keberadaan mahasiswa sebagai pengguna tempat tinggal tersebut sehingga perlu ada penataan ulang semacam penertiban, sehingga antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, kalau bisa jangan disatukan, karena akan berakibat fatal.
Frans Umbu Datta menilai tempat hunian tersebut sangat tidak manusiawi, dalam berbagai dimensi atau aspek antara lain tidak sehat, kalau kamar kos itu berukuran hanya dua kali tiga meter persegi. "Dia masak di situ, di belajar dan tidur di situ, ini sangat tidak manusiawi. Fasilitas juga sangat tidak memadai, karena berdinding bebak, bahkan ada yang berlantai kasar atau tanah. Dari sisi ini, rupanya pemilik kos itu hanya ingin mendapat keuntungan yang besar dari pada memperhatikan kesejahteraan sosial mahasiswa itu. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar