RSS Feed (xml)
Spirit NTT 18-24 Februari 2008
KUPANG, SPIRIT--Pemerintah tetap konsisten menerapkan disiplin anggaran, khususnya terhadap beberapa hal prioritas terkait dengan program pemberdayaan yang sifatnya memberikan penguatan terhadap tumbuhnya ekonomi berbasis masyarakat terutama dalam pengembangan usaha ekonomi produktif. Dua sektor lainnya yaitu pendidikan dan kesehatan, juga diprioritaskan dalam pembangunan.
Sikap pemerintah ini disampaikan Walikota Kupang, Drs Daniel Adoe, ketika memberi sambutan pada penutupan Sidang III Tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (6/2/2008).
Adoe mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran (TA) 2008 telah ditetapkan dengan total pendapatan sebesar Rp 411.240.558.672,00 dan belanja sebesar Rp 420.095.177.198,00. "Dari besaran anggaran yang telah ditetapkan ini, pemerintah akan tetap konsisten untuk menerapkan disiplin anggaran," tegasnya.
Adoe mengungkapkan tantangan pada tahun 2008 ini semakin berat dan tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain memulai dengan apa dimiliki daerah ini, melalui tindakan-tindakan efisiensi, bekeja kerja keras untuk menghasilkan karya-karya kreatif dan bekerja cerdas untuk menciptakan inovasi serta menciptakan clean goverment dengan menempatkan hukum sebagai panglima.
Adoe mengingatkan bahwa kebanggan akan prestasi yang dicapai tidak akan ada artinya kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Demikian juga kita boleh berbangga dengan angka-angka statistik yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun semuanya itu menjadi tidak berarti ketika harga sembako tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin yang secara faktual memiliki kemampuan dan akses yang terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi di daerah ini," tegasnya.
Adoe mengakui bahwa pemerintah menyadari kalau sektor riil belum menyediakan lapangan kerja yang masif belum bergerak, mengakibatkan ekonomi masyarakat bertumbuh dengan dominasi sisi permintaan yang cenderung bergantung pada pengeluaran pemerintah.
"Karena itu diperlukan manajemen modern yang dikombinasi dengan insentif pemerintah untuk menjadikan usaha kecil dan menengah di daerah ini terus bertumbuh secara kompetitif," sarannya.
Terhadap kenaikan harga bahan bakanan yang menyebabkan daya beli masyarakat cenderung terpuruk padahal proporsi pengeluaran kelompok masyarakat menengah ke bawah didominasi oleh belanja makanan, menurut Adoe, kondisi ini mengisyaratkan pemerintah untuk melakukan program strategis dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan msyarakat bawah karena mereka tidak mengharapkan keajaiban ekonomi tetapi keadilan dan kelangsungan usaha dengan regulasi yang mampu membentengi masyarakat. "Dengan demikian masyarakat memiliki daya tahan dalam persaingan ekonomi yang makin kompetitif," tegas Adoe. (infokom kota kupang)
Sikap pemerintah ini disampaikan Walikota Kupang, Drs Daniel Adoe, ketika memberi sambutan pada penutupan Sidang III Tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (6/2/2008).
Adoe mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran (TA) 2008 telah ditetapkan dengan total pendapatan sebesar Rp 411.240.558.672,00 dan belanja sebesar Rp 420.095.177.198,00. "Dari besaran anggaran yang telah ditetapkan ini, pemerintah akan tetap konsisten untuk menerapkan disiplin anggaran," tegasnya.
Adoe mengungkapkan tantangan pada tahun 2008 ini semakin berat dan tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain memulai dengan apa dimiliki daerah ini, melalui tindakan-tindakan efisiensi, bekeja kerja keras untuk menghasilkan karya-karya kreatif dan bekerja cerdas untuk menciptakan inovasi serta menciptakan clean goverment dengan menempatkan hukum sebagai panglima.
Adoe mengingatkan bahwa kebanggan akan prestasi yang dicapai tidak akan ada artinya kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Demikian juga kita boleh berbangga dengan angka-angka statistik yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun semuanya itu menjadi tidak berarti ketika harga sembako tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin yang secara faktual memiliki kemampuan dan akses yang terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi di daerah ini," tegasnya.
Adoe mengakui bahwa pemerintah menyadari kalau sektor riil belum menyediakan lapangan kerja yang masif belum bergerak, mengakibatkan ekonomi masyarakat bertumbuh dengan dominasi sisi permintaan yang cenderung bergantung pada pengeluaran pemerintah.
"Karena itu diperlukan manajemen modern yang dikombinasi dengan insentif pemerintah untuk menjadikan usaha kecil dan menengah di daerah ini terus bertumbuh secara kompetitif," sarannya.
Terhadap kenaikan harga bahan bakanan yang menyebabkan daya beli masyarakat cenderung terpuruk padahal proporsi pengeluaran kelompok masyarakat menengah ke bawah didominasi oleh belanja makanan, menurut Adoe, kondisi ini mengisyaratkan pemerintah untuk melakukan program strategis dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan msyarakat bawah karena mereka tidak mengharapkan keajaiban ekonomi tetapi keadilan dan kelangsungan usaha dengan regulasi yang mampu membentengi masyarakat. "Dengan demikian masyarakat memiliki daya tahan dalam persaingan ekonomi yang makin kompetitif," tegas Adoe. (infokom kota kupang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar