RSS Feed (xml)
Spirit NTT, 31 Desember 2007 - 6 Januari 2008
KUPANG, SPIRIT--Dimotori Drs. Kristo Blasin, DPRD Propinsi NTT melalui Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan, lagi-lagi membuat sensasi dengan melakukan kegiatan gebyar di penghujung tahun 2007. Wakil rakyat itu menanam 2.500 anakan pohon sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan.
Sebelumnya, para wakil rakyat ini membuat gebrakan melalui kegiatan 'Wakil Rakyat Peduli HIV/AIDS.' Kegiatan ini dilatarbelakangi masih tingginya tingkat infeksi virus HIV/AIDS di kalangan masyarakat NTT yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam kegiatan ini, wakil rakyat tidak segan-segan mengunjungi beberapa lokalisasi prostitusi di Kota Kupang, Belu dan Sikka.
Di penghujung tahun 2007, wakil rakyat ini kembali membuat kejutan dengan membuat suatu kegiatan spektakuler yang didukung penuh seluruh elemen masyarakat Kota Kupang. Kegiatan itu bertajuk, "Wakil Rakyat Peduli Lingkungan." Yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah krisis lingkungan yang terus mencemaskan telah menimbulkan berbagai masalah ikutan termasuk perubahan iklim (climate changes) yang berdampak pada terjadinya berbagai bencana kekeringan, banjir, tanah longsor dan tsunami. Anakan pohon yang ditanam sebanyak 2.500 anakan, terdiri dari mahoni 500 anakan; angsana 1.000
anakan; sengon 500 anakan; dan gelodok 500 anakan.
Selain menanam 2.500 anakan, wakil rakyat (DPRD NTT) juga melakukan beberapa kegiatan seperti workshop pengurangan dampak risiko bencana. Dalam workshop ini dibahas secara khusus kondisi lingkungan di NTT serta kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dan DPRD dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Kegiatan lainnya, wakil rakyat melakukan dialog interaktif dengan masyarakat melalui TVRI SPK Kupang, TV Madika, RRI, dan radio swasta lainya serta sejumlah media massa (lokal maupun regional/nasional). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari publik secara langsung mengenai kebijakan-kebijakan lingkungan. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pameran tanaman, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta, peduli dan perhatian masyarakat terhadap tanaman.
"Di NTT, kondisi lingkungan menunjukkan perubahan ke arah yang makin memrihatinkan," kata Ketua Forum Parlemen, Drs. Kristo Blasin, dalam sambutan
pembukaan kegiatan tersebut di Lantai I Gedung DPRD NTT, 15 Desember 2007.
Kekeringan ini berdampak pada kelaparan, penurunan debit air yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air bersih dan suplai air untuk lahan pertanian merupakan masalah yang serius di NTT. (ga'a/humas dprd ntt)
Degradasi lahan meningkat
DATA memperlihatkan bahwa degradasi lahan di NTT mengalami peningkatan yang sangat berarti dan telah mencapai 2.195.756 ha atau 46 persen dari luas wilayah NTT. Indikasi ini diperkuat dengan laju kehilangan hutan yang terus meningkat. Contohnya, di Pulau Sumba rata-rata kehilangan hutannya sekitar 6.000 ha/tahun, sehingga tutupan hutan saat ini tinggal sekitar tujuh persen.
Upaya pemerintah dalam menanggulangi degradasi sumber daya lahan ini, diakui Kriston Blasin, semakin sulit karena fakta memperlihatkan bahwa rata-rata laju peningkatan lahan kritis selama 20 tahun terakhir mencapai 15.163,65 ha/tahun, sedangkan kemampuan pemerintah melaksanakan rehabilitasi hanya 3.615 ha/tahun. Dengan demikian, deviasi antara laju degradasi dan upaya penanaman mencapai 4:1. Deviasi akan meningkat tajam menjadi 8:1 apabila presentase tumbuh tanaman hanya mencapai 50 persen.
Selain itu, tekanan sumber daya hutan dan lahan makin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pakat ternak yang sangat tinggi terutama ternak sapi dan kerbau yang mencapai 5.334.264 ton/tahun serta kebutuhan kayu bakar maupun bahan bangunan yang terus meningkat (data forum DAS)
"Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah lingkungan harus dipandang sebagai masalah yang serius untuk ditangani terutama dari sisi kebijakan penanganannya," tegas Kristo Blasin.
Menurutnya, upaya merehabilitasi lingkungan termasuk gerakan penanaman pohon harus ditingkatkan untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Aksi-aksi nyata seperti penanama pohon, peningkatan kesadaran cinta lingkungan serta pola pembangunan dan perilaku yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan harus didorong.
"Tidak ada pilihan, selain meningkatkan kesadaran penanaman pohon serta kepedulian terhadap lingkungan melalui perubahan pola perilaku yang merusak lingkungan. Saat ini sejumlah komponen masyarakat dan pemerintah melaksanakan gerakan penanaman pohon secara massal di berbagai tempat. Aksi nyata penanaman pohon serta berbagai bentuk kampanye peningkatan kesadaran masyarakat maupun para pengambil kebijakan publik harus tetap digalakkan," tegasnya.
Pada sisi lain, lanjutnya, para pengambil kebijakan publik juga harus berperan aktif menempatkan isu lingkungan sebagai isu serius untuk ditangani dan
menjadi bagian integral dari kebijakan publik.
DPRD sebagai wakil rakyat dan salah satu pilar pengambil kebijakan publik, katanya, diharapkan dapat melahirkan berbagai acuan bagi kebijakan untuk penanganan masalah tersebut yang lebih efektif. Dalam rangka mendukung tugas DPRD tersebut, maka perlu diupayakan peningkatan kapasitas dan kepedulian DPRD terutama dalam kaitannya dengan isu lingkungan.
"Karena itu Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan DPRD NTT bekerja sama dengan badan/dinas serta organisasi kemasyarakataan menyelenggarakan aksi bersama bertemakan,"Wakil Rakyat Peduli Lingkungan," ujarnya. (gaa/humas dprd ntt)
Sebelumnya, para wakil rakyat ini membuat gebrakan melalui kegiatan 'Wakil Rakyat Peduli HIV/AIDS.' Kegiatan ini dilatarbelakangi masih tingginya tingkat infeksi virus HIV/AIDS di kalangan masyarakat NTT yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam kegiatan ini, wakil rakyat tidak segan-segan mengunjungi beberapa lokalisasi prostitusi di Kota Kupang, Belu dan Sikka.
Di penghujung tahun 2007, wakil rakyat ini kembali membuat kejutan dengan membuat suatu kegiatan spektakuler yang didukung penuh seluruh elemen masyarakat Kota Kupang. Kegiatan itu bertajuk, "Wakil Rakyat Peduli Lingkungan." Yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah krisis lingkungan yang terus mencemaskan telah menimbulkan berbagai masalah ikutan termasuk perubahan iklim (climate changes) yang berdampak pada terjadinya berbagai bencana kekeringan, banjir, tanah longsor dan tsunami. Anakan pohon yang ditanam sebanyak 2.500 anakan, terdiri dari mahoni 500 anakan; angsana 1.000
anakan; sengon 500 anakan; dan gelodok 500 anakan.
Selain menanam 2.500 anakan, wakil rakyat (DPRD NTT) juga melakukan beberapa kegiatan seperti workshop pengurangan dampak risiko bencana. Dalam workshop ini dibahas secara khusus kondisi lingkungan di NTT serta kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dan DPRD dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Kegiatan lainnya, wakil rakyat melakukan dialog interaktif dengan masyarakat melalui TVRI SPK Kupang, TV Madika, RRI, dan radio swasta lainya serta sejumlah media massa (lokal maupun regional/nasional). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari publik secara langsung mengenai kebijakan-kebijakan lingkungan. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pameran tanaman, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta, peduli dan perhatian masyarakat terhadap tanaman.
"Di NTT, kondisi lingkungan menunjukkan perubahan ke arah yang makin memrihatinkan," kata Ketua Forum Parlemen, Drs. Kristo Blasin, dalam sambutan
pembukaan kegiatan tersebut di Lantai I Gedung DPRD NTT, 15 Desember 2007.
Kekeringan ini berdampak pada kelaparan, penurunan debit air yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air bersih dan suplai air untuk lahan pertanian merupakan masalah yang serius di NTT. (ga'a/humas dprd ntt)
Degradasi lahan meningkat
DATA memperlihatkan bahwa degradasi lahan di NTT mengalami peningkatan yang sangat berarti dan telah mencapai 2.195.756 ha atau 46 persen dari luas wilayah NTT. Indikasi ini diperkuat dengan laju kehilangan hutan yang terus meningkat. Contohnya, di Pulau Sumba rata-rata kehilangan hutannya sekitar 6.000 ha/tahun, sehingga tutupan hutan saat ini tinggal sekitar tujuh persen.
Upaya pemerintah dalam menanggulangi degradasi sumber daya lahan ini, diakui Kriston Blasin, semakin sulit karena fakta memperlihatkan bahwa rata-rata laju peningkatan lahan kritis selama 20 tahun terakhir mencapai 15.163,65 ha/tahun, sedangkan kemampuan pemerintah melaksanakan rehabilitasi hanya 3.615 ha/tahun. Dengan demikian, deviasi antara laju degradasi dan upaya penanaman mencapai 4:1. Deviasi akan meningkat tajam menjadi 8:1 apabila presentase tumbuh tanaman hanya mencapai 50 persen.
Selain itu, tekanan sumber daya hutan dan lahan makin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pakat ternak yang sangat tinggi terutama ternak sapi dan kerbau yang mencapai 5.334.264 ton/tahun serta kebutuhan kayu bakar maupun bahan bangunan yang terus meningkat (data forum DAS)
"Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah lingkungan harus dipandang sebagai masalah yang serius untuk ditangani terutama dari sisi kebijakan penanganannya," tegas Kristo Blasin.
Menurutnya, upaya merehabilitasi lingkungan termasuk gerakan penanaman pohon harus ditingkatkan untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Aksi-aksi nyata seperti penanama pohon, peningkatan kesadaran cinta lingkungan serta pola pembangunan dan perilaku yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan harus didorong.
"Tidak ada pilihan, selain meningkatkan kesadaran penanaman pohon serta kepedulian terhadap lingkungan melalui perubahan pola perilaku yang merusak lingkungan. Saat ini sejumlah komponen masyarakat dan pemerintah melaksanakan gerakan penanaman pohon secara massal di berbagai tempat. Aksi nyata penanaman pohon serta berbagai bentuk kampanye peningkatan kesadaran masyarakat maupun para pengambil kebijakan publik harus tetap digalakkan," tegasnya.
Pada sisi lain, lanjutnya, para pengambil kebijakan publik juga harus berperan aktif menempatkan isu lingkungan sebagai isu serius untuk ditangani dan
menjadi bagian integral dari kebijakan publik.
DPRD sebagai wakil rakyat dan salah satu pilar pengambil kebijakan publik, katanya, diharapkan dapat melahirkan berbagai acuan bagi kebijakan untuk penanganan masalah tersebut yang lebih efektif. Dalam rangka mendukung tugas DPRD tersebut, maka perlu diupayakan peningkatan kapasitas dan kepedulian DPRD terutama dalam kaitannya dengan isu lingkungan.
"Karena itu Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan DPRD NTT bekerja sama dengan badan/dinas serta organisasi kemasyarakataan menyelenggarakan aksi bersama bertemakan,"Wakil Rakyat Peduli Lingkungan," ujarnya. (gaa/humas dprd ntt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar