Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Kabupaten Kupang tercepat selesaikan laporan


Laporan Th Naisanu, SPIRIT NTT, 14-20 Januari 2008
KUPANG, SPIRIT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang memperoleh penghargaan dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT karena merupakan kabupaten pertama yang telah menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan, Kamis (27/12/2007) di ruang rapat Bupati Kupang oleh Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Yusrial Bachtiar, kepada pemerintah Kabupaten Kupang.
Pada kesempatan tersebut, Bachtiar membacakan sambutan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTT, Hamonangan Simarmata. Dalam sambutannya, Simarmata menyampaikan selamat kepada Pemkab Kupang yang telah berhasil menyelesaikan penyusunan anggaran 2008 dengan bantuan program aplikasi sismtem informasi manajemen daerah (SIMDA).
Keberhasilan ini, kata Simarmata, tidak terlepas dari upaya keras staf keuangan dan para pengelola keuangan SKPD dalam menginput data anggaran tahun 2008. Perwakilan BPKP Propinsi NTT yang dipercaya sebagai mitra kerja dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bangga atas keberhasilan Pemkab Kupang saat ini. "Kami berharap agar prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang," harapnya.
Dikatakannya, sejak terjalin kerja sama antara Pemkab kupang dengan Perwakilan BPKP Propinsi NTT tahun 2003, baru tahun anggaran 2008 diterapkan aplikasi SIMDA mulai dari penganggaran. Program aplikasi SIMDA yang diterapkan di Kabupaten Kupang saat ini adalah versi 2.1.12, yang telah memperoleh hak kekayaan intelektual dari Menhukkam. Versi ini telah disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kupang.
Simarmata menjelaskan, dengan menggunakan aplikasi SIMDA, banyak kemudahan yang diperoleh, di antaranya membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, kecepatan, ketepatan dan akurasi data yang disajikan dalam laporan-laporan keuangan yang akan disajikan untuk para stakeholder; menyampaikan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh para pengguna laporan; data base yang telah tersimpan dalam program aplikasi SIMDA dapat dioleh sesuai kebutuhan. Selain itu, Pemkab Kupang lebih efektif dalam pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.
Diuraikannya, setelah pemkab Kupang berhasil menyusun anggaran dan telah diinput dalam program aplikasi SIMDA, selanjutnya proses penerbitan SPD oleh BUD dapat dilakukan dengan program SIMDA, termasuk mencetak dokumen SPD yang akan diberikan kepada SKPD.
Gunakan aplikasi SIMDA
Kabag Humas Setda Kabupaten Kupang, Th Naisanu, menjelaskan, untuk Propinsi NTT, Kabupaten Kupang merupakan daerah pertama yang menyelesaikan DPA. Sementara itu, untuk Indonesia Kabupaten Kupang merupakan urutan kedua setelah Kabupaten Tuban. Naisanu optimis, bulan Januari 2008 sudah bisa melaksanakan anggaran tahun 2008.
Dikatakannya, penghargaan yang diberikan Perwakilan BPKP NTT kepada Pemkab Kupang karena Pemkab Kupang merupakan daerah yang tercepat dalam menyelesaikan DPA.
Dijelaskannya, total anggaran Kabupaten Kupang tahun 2008 sebesar Rp 627.358.922.202. Dari total tersebut, target pendapatan daerah sebesar Rp 509.093.984.494. Dengan demikian mengalami defisit anggaran sebesar Rp 118.264.937.708.
Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Propinsi NTT, Yusrial Bachtiar, yang ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan, program aplikasi SIMDA dikembangkan oleh BPKP dalam rangka mengelola keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat. Di Propinsi NTT, baru Kabupaten Kupang dan Flores Timur yang telah menggunakan SIMDA. Sementara daerah lainnya masih menggunakan sistem manual.
Dijelaskan, daerah-daerah yang telah melaksanakan kerja sama dengan Perwakilan BPKP NTT adalah Kabupaten Ende, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Alor, Manggarai, Manggarai Barat. Sementara TTS, TTU dan Sikka baru menyusul. "Penghargaan itu berkaitan dengan pemkab untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah," ujarnya sembari menjelaskan, ke depan, pihaknya akan mendampingi staf dari SKPD sampai pada laporan-laporan yang dibutuhkan. *

Tidak ada komentar: