RSS Feed (xml)
Laporan John Oriwis, SPIRIT NTT, 21-27 Januari 2008
MAUMERE, SPIRIT--Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, meminta setiap dinas, bagian dan badan di daerah itu untuk menghilangkan sikap ego sektor dalam melaksanakan program pembangunan. Utamakan kerja sama dan koordinasi lintas bagian sehingga pelayanan kemasyarakatan berjalan dengan baik.
Permintaan Bupati Longginus ini disampaikan ketika memberikan sambutan pada acara penandatanganan MoU kerja sama di bidang pelayanan kepengurusan akte kelahiran anak, antara Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit TC Hillers dan Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Sikka di Aula LK3I, Jalan Soekarno-Hatta, Maumere, Selasa (15/1/2008).
Penandatanganan MoU yang dilakukan dalam rangkaian acara lokakarya penguatan dan pengembangan pencatatan kelahiran di Kabupaten Sikka ini, menurut Longginus, merupakan sebuah langkah strategis dalam melakukan pencatatan angka kelahiran bayi di Sikka. "Saya berharap jalinan kerja sama ini terus dikembangkan dan dipertahankan serta diperluas dan menyentuh bidang-bidang lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat umum," ujar Longginus.
Bupati Longginus mengakui masih banyak anak-anak di Sikka belum memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2006 sedikitnya 5.459 anak lahir hidup, namun hanya 3.964 anak yang mengurus dan mendapatkan akte kelahiran. Demikian pula pada tahun 2007 terdapat 4.885 anak lahir hidup, namun hanya 3.564 anak yang mendapatkan akte kelahiran.
"Selain masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus akte kelahiran, dari 190-an ribu jumlah pemilih sementara yang telah terdaftar untuk mengikuti Pilkada Sikka 2008, baru 50 persen pemilih yang mengurus dan memiliki kartu tanda penduduk, sisanya belum memiliki KTP," tegas Longginus.
Kegiatan sosialisasi oleh dinas/instansi terkait, kata Longginus, harus ditingkatkan agar masyarakat menyadari manfaat dan pentingnya kepemilikan akte dan KTP.
Menurutnya, kebijakan kepengurusan akte kelahiran gratis untuk anak usia 0-18 tahun di Sikka yang mulai dilakukan sejak 2004 lalu telah sangat membantu masyarakat. Meskipun Sikka tergolong kabupaten termiskin di Indonesia, namun kepengurusan akte kelahiran gratis merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.
Proyek percontohan
Kabupaten Sikka telah ditetapkan menjadi proyek percontohan (pilot project) pencatatan kelahiran bagi kabupaten lain yang sedang berkembang di Indonesia. Hal ini terjadi karena Sikka berhasil membuat manajemen pencatatan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran bagi anak 0-18 tahun secara gratis.
Dikatakan Longginus, dengan ditetapkannya Sikka sebagai lokasi proyek percontohan, maka kabupaten ini menjadi tempat bagi kabupaten lain yang sedang berkembang untuk melakukan studi banding di bidang pencatatan dan pengurusan akte kelahiran anak.
Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Kabupaten Sikka, Abraham Fransiskus, mengatakan, pada tanggal 21 Januari 2008, Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka akan mendapat kunjungan tim dari Jakarta. "Tim ini akan mempelajari administrasi kepengurusan akte kelahiran gratis yang selama ini telah dilakukan Dispenduk Sikka," ujarnya.
Permintaan Bupati Longginus ini disampaikan ketika memberikan sambutan pada acara penandatanganan MoU kerja sama di bidang pelayanan kepengurusan akte kelahiran anak, antara Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit TC Hillers dan Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Sikka di Aula LK3I, Jalan Soekarno-Hatta, Maumere, Selasa (15/1/2008).
Penandatanganan MoU yang dilakukan dalam rangkaian acara lokakarya penguatan dan pengembangan pencatatan kelahiran di Kabupaten Sikka ini, menurut Longginus, merupakan sebuah langkah strategis dalam melakukan pencatatan angka kelahiran bayi di Sikka. "Saya berharap jalinan kerja sama ini terus dikembangkan dan dipertahankan serta diperluas dan menyentuh bidang-bidang lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat umum," ujar Longginus.
Bupati Longginus mengakui masih banyak anak-anak di Sikka belum memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2006 sedikitnya 5.459 anak lahir hidup, namun hanya 3.964 anak yang mengurus dan mendapatkan akte kelahiran. Demikian pula pada tahun 2007 terdapat 4.885 anak lahir hidup, namun hanya 3.564 anak yang mendapatkan akte kelahiran.
"Selain masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus akte kelahiran, dari 190-an ribu jumlah pemilih sementara yang telah terdaftar untuk mengikuti Pilkada Sikka 2008, baru 50 persen pemilih yang mengurus dan memiliki kartu tanda penduduk, sisanya belum memiliki KTP," tegas Longginus.
Kegiatan sosialisasi oleh dinas/instansi terkait, kata Longginus, harus ditingkatkan agar masyarakat menyadari manfaat dan pentingnya kepemilikan akte dan KTP.
Menurutnya, kebijakan kepengurusan akte kelahiran gratis untuk anak usia 0-18 tahun di Sikka yang mulai dilakukan sejak 2004 lalu telah sangat membantu masyarakat. Meskipun Sikka tergolong kabupaten termiskin di Indonesia, namun kepengurusan akte kelahiran gratis merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.
Proyek percontohan
Kabupaten Sikka telah ditetapkan menjadi proyek percontohan (pilot project) pencatatan kelahiran bagi kabupaten lain yang sedang berkembang di Indonesia. Hal ini terjadi karena Sikka berhasil membuat manajemen pencatatan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran bagi anak 0-18 tahun secara gratis.
Dikatakan Longginus, dengan ditetapkannya Sikka sebagai lokasi proyek percontohan, maka kabupaten ini menjadi tempat bagi kabupaten lain yang sedang berkembang untuk melakukan studi banding di bidang pencatatan dan pengurusan akte kelahiran anak.
Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Kabupaten Sikka, Abraham Fransiskus, mengatakan, pada tanggal 21 Januari 2008, Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka akan mendapat kunjungan tim dari Jakarta. "Tim ini akan mempelajari administrasi kepengurusan akte kelahiran gratis yang selama ini telah dilakukan Dispenduk Sikka," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar